JAKARTA – Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menggandeng PT Bank Jago Tbk sebagai super lender dengan nilai kerjasama pembiayaan hingga Rp 100 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 4 juta pengguna AdaKami. Direktur Utama AdaKami Bernardino M Vega Jr menyampaikan, kredit tanpa agunan melalui platform AdaKami memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor riil dan membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Fasilitas pembiayaan dapat memacu pelaku usaha untuk ekspansi, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dia menyatakan, proses membangun kolaborasi dengan Bank Jago difinalisasi pada 12 April 2021. Fasilitas pembiayaan senilai Rp 100 miliar tersebut akan disalurkan ke 4 juta pengguna AdaKami yang mayoritas berprofesi sebagai pelaku usaha Sementara itu, AdaKami telah menyalurkan pinjaman secara kumulatif hingga lebih dari Rp 5 triliun kepada 6,4 juta debitur terdaftar. Dari total pinjaman tersebut, sebanyak 40% digunakan untuk modal kerja (capital loan). Selama kuartal I-2021 AdaKami telah memberikan pinjaman hampir Rp 2 triliun kepada lebih dari 1 juta peminjam.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menyebar target investasi 2022 sebesar Rp 1.200 triliun, naik 33,3% dari target tahun ini yang sebesar Rp 900 triliun ke enam wilayah yang telah dipetakan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke luar Jawa. Target realisasi investasi tahun depan akan dikejar baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). 

Ada empat hal kunci untuk mendorong pencapaian target investasi. Pertama, penyebaran investasi yang merata di berbagai daerah. Kedua, investasi yang berkualitas. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan terakhir terkait pemerataan pendapatan. Hingga saat ini masih ada permasalahan investasi yang terjadi. Pertama, terkait dengan rencana tata ruang, pembebasan lahan, status dan kepemilikan lahan, tumpang tindih kepemilikan konsesi, regulasi dan perpajakan, perizinan amdal, izin lingkungan IPPKH, serat kepastian jangka waktu. Kemudian masalah perjanjian kerja sama, ketenagakerjaan, dan perpajakan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kadin Indonesia menyatakan,pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako untuk saat ini belum tepat, meski kebijakan itu hanya diberlakukan pada sembako kelas premium sekalipun. Alasannya, kebijakan PPN akan mempengaruhi konsumsi dan iklim usaha berbasis komoditas, termasuk perikanan. Komoditas premium di sektor perikanan antara lain salmon dan lobster. Imbas pandemi Covid-19 telah dirasakan masyarakat dan hampir sebagian besar pelaku usaha di Tanah Air. Di sisi lain, sektor berbasis sumber daya alam, seperti perikanan dan akuakultur, dinilai sebagai sektor usaha yang masih bisa diandalkan untuk menopang perekonomian. Karena itu, isu rencana pengenaan PPN sembako untuk komoditas premium tidak luput menjadi sorotan pelaku usaha.

Sektor perikanan dan akuakultur bisa dikembangkan lebih jauh serta diharapkan agar pengenaan PPN sembako tidak akan terlalu berdampak kepada komoditas perikanan. Sebab, hal itu akan memiliki efek lanjutan yang cukup serius. Efek lanjutan yang bisa dialami adalah terhadap nilai penerimaan negara bukan pajak (PNPB) pascapanen, dikhawatirkan bahan baku yang dihasilkan tidak berdaya saing lagi. Kadin Indonesia juga berharap agar sektor perikanan dan akuakultur bisa dibangkitkan untuk menopang perekonomian, terutama untuk banyak daerah yang memiliki potensi. 

Tidak sedikit daerah di Indonesia yang sukses dengan kinerja budidaya dan hulu-hilir industri perikanannya. Pelaku usaha harus dapat menjaga jaringan bisnisnya, selain mempertahankan volume produksinya. Pasalnya, pandemi membawa imbas pada rantai pasok industri, mengecilnya pasar, juga faktor kebijakan perdagangan suatu negara karena isu proteksi. 

(Oleh - IDS)

Nilai ekspor kendaraan dan bagiannya sepanjang Januari-Mei 2021 mencapai US$ 3,65 miliar atau setara Rp 51,95 triliun, naik 44,96% dibanding periode sama tahun lalu US$ 2,52 miliar. Ekspor tersebut berupa 165.959 unit kendaraan dan 37.965.242 unit komponen otomotif. Ekspor dilakukan oleh 10 pabrikan otomotif, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Suzuki Indomobil Motor, PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Handal Indonesia Motor, PT Sokonnindo Automobile, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Isuzu Astra Motor Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kendaraan tersebut mengontribusi 4,59% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia dalam lima bulan pertama tahun ini. Ekspor produk dengan nomor HS 87 tersebut dilakukan baik dalam bentuk kendaraan utuh (completely build up/CBU), kendaraan terurai (completely knock down/CKD), dan suku cadang kendaraan (spare part). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dalam situs resminya, Minggu (20/6) menyebutkan, ekspor CBU dilakukan oleh sembilan perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Suzuki Indomobil Motor, PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Handal Indonesia Motor, PT Sokonnindo Automobile, dan PT SGMW Motor Indonesia. Selama lima bulan 2021, pabrikan-pabrikan tersebut mengekspor 121.326 unit CBU, naik 25,8% dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 96.480 unit. Sementara itu, ekspor komponen otomotif pada Januari-Mei 2021 tumbuh 68,1% menjadi 37.965.242 unit dibanding periode sama tahun lalu 22.586.311 unit. Ekspor komponen itu dilakukan oleh empat pabrik, yakni PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Indomobil Motor, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Beberapa negara tujuan ekspor sparepart tersebut adalah Argentina, India, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Venezuela, Australia, Brasil, Taiwan, Vietnam, Jepang, dan Meksiko.

(Oleh - HR1)

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks), untuk menunjang pertumbuhan ekosistem digital sektor keuangan dan perbankan. Adapun perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara online dan ditandatangani.

Kolaborasi antara BRI Agro dengan KoinWorks menjadi salah satu strategi BRI Agro sebagai house of fintech and home of gig economy untuk memperluas akses permodalan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai sektor bisnis. Kerja sama dengan fintech lending merupakan langkah BRI Agro dalam menjadi house of fintech dan perbankan dapat saling berkolaborasi dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kerja sama yang telah dilakukan BRI Agro selama ini dengan beberapa fintech yang ada di Indonesia telah menunjukan hasil yang positif.

(Oleh - IDS)

Tidak transparannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dinilai menurunkan kredibilitas negara. Hendrik Yosdinar mengatakan, KPK dan BKN menolak permintaan keterbukaan informasi publik dari Foini, khususnya menyangkut dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK serta dokumen panduan dan pertanyaan wawancara dalam TWK.

Ketidak transparanan ini menjadi preseden yang tidak baik karena menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas KPK dan BKN. Sikap KPK yang tertutup juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang menyebutkan asas KPK adalah keterbukaan. Presiden pun diminta menegur KPK dan BKN karena melanggar asas-asas penyelenggaraan negara yang baik. (EDN)

Ketersediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah masih minim. Meski capaian investasi sejauh ini memenuhi target, efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak belum tercapai.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, pada triwulan I-2021, realisasi investasi mencapai Rp 219,7 triliun dan menyerap 311.793 tenaga kerja.Capaian itu meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi dan serapan tenaga kerja pada periode yang sama pada 2019 dan 2020.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit, menilai dari segi kuantitas, realisasi investasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu memang meningkat sesuai target.

Namun, secara kualitas, efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja belum optimal. Pada 2014, investasi senilai Rp 1 triliun menyerap 3.090 tenaga kerja.Pada 2017 keadaan menurun signifikan ketika investasi senilai Rp 1 triliun hanya menyerap 1.698 tenaga kerja. Pada 2018 besaran investasi serupa hanya menyerap 1.331 tenaga kerja, dan pada 2019 menyerap 1.277 tenaga kerja.

Idealnya, nilai investasi sebanyak Rp 219,7 triliun pada triwulan I-2021 bisa menciptakan 500.000-600.000 lapangan kerja. Kenyataannya, Rp 1 triliun investasi yang masuk hanya menyerap lebih kurang 1.419 tenaga kerja.

Bank Dunia (World Bank) menyarankan agar pemerintah Indonesia menurunkan ambang batas alias threshold pengusaha kena pajak (PKP) untuk menggenjot penerimaan pajak penghasilan (PPh) juga setoran pajak pertambahan nilai (PPN).

Tarif PPh badan yang berlaku di Indonesia saat ini, 22% dan tahun depan turun menjadi 20%. Sementara tarif PPh final untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5%. UMKM yang dikenakan tarif PPh final untuk omzet per tahun sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menganggap penurunan ambang batas PKP bisa jadi pilihan. Terlebih, pemerintah berkomitmen mengembalikan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto di 2023.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai, penurunan PKP justru akan memberatkan pengusaha di level UMKM. Selain kena pajak seperti korporasi, dengan memenuhi batas PKP, pengusaha juga berkewajiban memungut PPN atas barang dan jasa.

Kalangan milenial ternyata suka meminjam di aplikasi financial technology (fintech). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, peminjam dengan rentang usia 19 tahun sampai 34 tahun berkontribusi 65,2% dari total pinjaman fintech Rp 17,36 triliun hingga April 2021.

Direktur Utama Modal Rakyat, menjelaskan, peminjam milenial lebih menginginkan tambahan modal kerja yang dapat membantu untuk perputaran usaha yang mereka tekuni. Salah satu kriteria milenial ingin melakukan sesuatu dengan simple. Faktor mudah dan cepat menjadi salah satu faktor pendorong para milennial meminjam melalui Modal Rakyat.

Mengutip hasil survei yang digelarnya, PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) menyatakan, banyak pemilik usaha yang meminjam modal berasal dari kaum milenial, atau mereka yang berada di rentang usia 24 hingga 39 tahun. Hasil ini didapatkan berdasarkan survei online dan telepon kepada 350 pelaku UMKM yang berstatus peminjam. Alasan pebisnis segmen UMKM meminjam dari Modalku adalah kemudahan meminjam, tanpa syarat agunan, dan pencairan dana yang cepat.

Modalku telah menyalurkan pinjaman senilai Rp 24,4 triliun. Dana sebesar itu tersalur dalam 4,5 juta transaksi pinjaman ke segmen UMKM di empat negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kementerian Keamanan Publik China mengumumkan, telah menangkap hingga 1.100 orang terkait kasus pencucian uang dengan kedok investasi di mata uang kripto alias cryptocurrency.

Pejabat keamanan Pemerintah China menuding para tersangka menggunakan aset kripto untuk mencuci uang hasil penipuan via telepon dan internet. Mengutip Reuters, kepolisian China menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam aksi pencucian uang dengan menggunakan uang kripto.

Para pencuci uang tersebut meminta komisi 1,5% hingga 5% kepada klien kriminal mereka untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui bursa kripto. Penangkapan ribuan orang ini menunjukkan keseriusan Pemerintah China dalam mengawasi perdagangan kripto. Sekaligus menunjukkan rentannya uang kripto menjadi alat kejahatan.