World Bank dalam laporannya yang berjudul Indonesia Economic Prospects menyarankan agar pemerintah Indonesia meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok pada 2022. Cara itu diyakini bisa meningkatkan penerimaan negara di tahun depan.

Secara bersamaan, World Bank juga menilai pemerintah Indonesia dapat melakukan penyederhanaan struktur CHT saat ini yang terdapat sepuluh layer. Dengan demikian, semakin banyak industri rokok yang menyetor cukai dengan tarif lebih tinggi dari saat ini.

Dalam laporan yang dipublikasikan Juni 2021 itu, World Bank mengatakan kebijakan fiskal tersebut dapat menolong pemerintah untuk menyehatkan fiskal. Pasalnya, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 6,09% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun pemerintah menargetkan, penerimaan perpajakan cukai pada 2022 tumbuh 5%-8% dari proyeksi tahun ini sebesar Rp 173,78 triliun. Artinya, tahun depan target penerimaan cukai sebesar Rp 182,46 triliun sampai dengan Rp 187,68 triliun.

Jakarta, Sejumlah penambang uang kripto di China mulai pindah dan menjual mesin tambang mereka ke luar negeri, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Rusia, Kazakhstan, hingga Indonesia. Ini merupakan dampak dari larangan dan tindakan keras China terhadap uang kripto, seperti bitcoin dan lainnya."Banyak penambang keluar dari bisnis (uang kripto) untuk mematuhi kebijakan pemerintah (China). Mesin tambang (uang kripto) dijual seperti besi tua," ungkap Mike Huang, seorang operator tambang uang kripto di Sichuan, China, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (25/6).Huang Dezhi, operator tambang uang kripto lain di Sichuan mengaku juga sudah melakukan penjajakan ke luar negeri seperti Kazakhstan. Sichuan sendiri merupakan salah satu kawasan yang terkenal sebagai pusat penambangan bitcoin nomor dua di China setelah Xinjiang.

Pindahnya para penambang uang kripto di China merupakan dampak lanjutan dari larangan pemerintah negeri tirai bambu terhadap bitcoin dan lainnya di negara mereka. Sebelumnya, larangan ini memberi dampak pada penurunan harga berbagai uang kripto, misalnya harga bitcoin yang jatuh dari kisaran US$60 ribu menjadi US$30 ribu per koin. China mengambil kebijakan ini untuk menghindari risiko spekulatif uang kripto terhadap pasar keuangan mereka. Di saat yang sama, bank sentral China tengah menguji mata uang digitalnya sendiri.

(Oleh - HR1)

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan pemerintah pusat tahun 2020 jelas-jelas telah menunjukkan tren penambahan utang dan biaya bunga yang telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun yang sama. Karena itu, pemerintah dan DPR harus dapat mengendalikan diri dalam membuat kebijakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkendali, sekaligus cermat mengatasi pagebluk Covid-19. Tidak ada perbaikan ekonomi tanpa mengatasi pandemi. Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR menjadi penyebab utang Indonesia yang sangat besar sekarang ini dan defisit anggaran menjadi sangat lebar. Di masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati, perubahan defisit dari 1% terhadap PDB menjadi 2% begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2% PDB menjadi 6% PDB dilakukan dengan gampang karena alasan untuk penanganan Covid-19.

Jadi, pelebaran defisit untuk alasan mengatasi Covid-19 menjadi tidak benar. Yang masuk akal adalah dugaan lobi politik yang kuat masuk ke dalam pemerintahan dan DPR, selain korupsi bisa berpeluang lebih besar dilakukan pada masa krisis, seperti kasus Bansos. Masalah utang yang bersamaan dengan krisis pandemi saat ini akan menjadi beban berat dan lebih berat lagi pada periode pemerintahan berikutnya. Beban berat utang sekarang ini akan terus bertambah dan kemudian diwariskan pada pemimpin berikutnya. Kecuali ada keinginan untuk mengerahkan kekuatan politik dan publik untuk melanggengkan kepemimpinan nasional menjadi tiga periode dengan mengubah Undang-Undang Dasar.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, hingga kini pemerintah belum menerima pengembalian atas kelebihan pembebanan cost recovery pada proyek-proyek industri hulu minyak dan gas bumi (migas) 2018 yang nilainya mencapai Rp 4,24 triliun. Ini didasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai tahun 2018 pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan cost recovery sebesar US$ 294,72 juta, GBP 3,18 juta, NOK 14,79 juta, dan EUR 29,62 ribu atau total sebesar Rp 4,24 triliun,” tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang dikutip Investor Daily, Kamis (24/6).

Sedangkan kelebihan pembebanan yang terakhir diakibatkan oleh penyelesaian pekerjaan lease purchase of floating production unit (FPU) untuk pengembangan lapangan MDA-MBH pada KKKS Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) yang berlarut-larut. “Akibatnya, terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan minimal sebesar US$ 19,52 juta,” kata BPK.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat ekspor produk hasil perikanan ke pasar Tiongkok dengan mewajibkan unit penanganan dan pengolahan ikan (UPI) di Tanah Air menerapkan protokol kesehatan ketat dalam proses produksinya. Hal itu menyusul penemuan 20 kasus paparan Covid-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia oleh otoritas Tiongkok baru-baru ini. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, belum lama ini, produk hasil perikanan Indonesia yang diproduksi 14 UPI di Tanah Air dikembalikan oleh otoritas Tiongkok dalam hal ini General Administration of Custom the people's Republik of China (GACC) karena terindikasi atau terpapar virus Covid-19. “Ada 20 kasus produk dari 14 UPI yang terpapar Covid-19. Untuk menindaklanjutinya, seluruh UPI telah kami lakukan inspeksi. Kami juga menerapkan langkah-langkah strategis yakni KKP melakukan pertemuan bilateral dengan GACC untuk menghindari kasus serupa ke depan,” kata Menteri Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (24/6). Trenggono menjelaskan, pertemuan bilateral dengan GACC dilakukan untuk memastikan UPI-UPI di Indonesia mempunyai prosedur dan melaksanakan proses desinfeksi terhadap sarana dan prasarananya, termasuk kemasan dari supplier dan proses pengemasan itu sendiri. Di sisi lain, UPI harus memastikan telah melakukan pengujian kemasan pada produk hasil perikanannya. “Selain itu, akan dilakukan penerapan penghentian sementara (suspend) untuk ekspor ke Tiongkok apabila (UPI) tidak menerapkan protokol kesehatan ketat dan memberi jaminan keamanan (pangan) hasil perikanan,” kata dia.

Di sisi lain, merespons lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah maka untuk menjaga produktivitas industri perikanan, khususnya skala menengah besar orientasi pasar ekspor, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP membagikan panduan Sanitasi dan Higiene Plus pengendalian risiko Covid-19 di UPI. “KKP, khususnya Ditjen PDSPKP, serta Dinas KP setempat siap memberikan bimbingan penerapan panduan ini," kata Dirjen PDSPKP KKP Ar tati Widiarti. Seluruh pemasok dan UPI harus menguatkan penerapan prinsip-prinsip Sanitasi dan Higiene Plus untuk memberikan perlindungan pada karyawannya dan juga produk perikanan yang ditangani atau diolah. National Chief Technical Advisor Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Pelatihan Bercocok Tanam Peserta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) mengikuti pelatihan bercocok tanam di Balai Residen Galih Pakuan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan rutin bagi para peserta rehabilitasi guna melatih kemandirian dan keterampilan agar dapat berdaya saing di dunia kerja, sehingga dapat meninggalkan kebiasaan lama mengonsumsi Napza. Beritasatu Photo/Uthan AR Sakti Wahyu Trenggono SMART-Fish 2 Sudari Pawiro menilai, pandemi Covid-19 telah memaksa penerapan tindakantindakan baru atau ekstra yang disebut sebagai new normal, tidak terkecuali di UPI. Kendati tindakan sanitasi dan higiene sudah merupakan hal yang rutin dilakukan oleh UPI, namun dalam masa pandemi ini tidak bisa menggunakan prinsip business as usual.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Bukalapak.com Tbk berencana mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BUKA pada 29 Juli 2021. Perusahaan e-commerce itu siap melepas sebanyak-banyaknya 25% saham melalui penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO). Berdasarkan materi IDX Mini Expose disebutkan bahwa Bukalapak akan melangsungkan penawaran awal (bookbuilding) dan roadshow pada 28 Juni 2021. Penawaran umum dijadwalkan pada 23-27 Juli 2021. Bukalapak menunjuk Mandiri Sekuritas dan Buana Capital Sekuritas sebagai joint lead managing underwriter, serta UBS Sekuritas Indonesia sebagai domestic underwriter. Selain itu, Bukalapak menunjuk UBS dan BofA Securities sebagai joint global coordinators. UBS, BofA Securities, dan Mandiri Sekuritas juga bertindak sebagai joint bookrunners.

Terkait kinerja keuangan, Bukalapak tercatat masih rugi sepanjang tahun lalu sebesar Rp 1,34 triliun. Namun, rugi tersebut turun 51,73% dibandingkan 2019 yang mencapai Rp 2,79 triliun. Sedangkan pendapatan bersih naik 25,55% menjadi Rp 1,35 triliun pada 2020 dari tahun sebelumnya Rp 1,07 triliun. Sementara, kerugian operasional tahun lalu tercatat sebesar Rp 1,83 triliun, turun dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 2,84 triliun. Perseroan juga mencatatkan penurunan beban penjualan dan pemasaran menjadi Rp 1,51 triliun dari tahun sebelumnya Rp 2,32 triliun. Sedangkan beban umum dan administrasi naik menjadi Rp 1,49 triliun dari tahun sebelumnya Rp 1,26 triliun. Liabilitas Bukalapak sebesar Rp 985,82 miliar dan ekuitas Rp 1,6 triliun. Adapun total aset perusahaan meningkat menjadi Rp 2,59 triliun dari sebelumnya Rp 2,05 triliun. Sementara itu, VP of Corporate Affairs Bukalapak Siti Sufintri Rahayu enggan berkomentar terkait materi IDX Mini Expose soal rencana IPO tersebut.“Kami senantiasa mengeksplorasi kesempatan bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dan berkembang secara finansial. Namun, untuk saat ini, kami belum membuat keputusan apapun,” kata dia kepada Investor Daily, Kamis (24/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Kehadiran bursa khusus aset kripto di Indonesia yang rencananya dapat diluncurkan pada akhir tahun ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia dinilai belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian Indonesia. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, aset kripto saat ini belum memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi, beda halnya dengan obligasi dan saham yang sudah menunjukkan kontribusinya ke negara. Hal ini termasuk dari sisi perpajakan. ”Dampak perekonomiannya (aset kripto) belum ada, kalau sekedar beranak pinak tapi tidak masuk ke hal-hal riil, lalu manfaat buat negara dalam bangun ekonomi apa. Ini jadi sekedar perjudian atau spekulatif. Diharapkan dengan adanya bursa kripto bisa jadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian,” katanya dalam diskusi publik ”Plus Minus Investasi Aset Kripto”, Kamis (24/6).

(Oleh - HR1)

Pemerintah berupaya menjaga risiko pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan menopang pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, meski tekanan pasar keuangan telah mereda, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya terhadap beban bunga utang pemerintah.

Tahun ini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani memastikan utang pemerintah dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio utang.

Hingga akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,1 triliun. Berdasarkan komposisi utang pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik, hingga akhir April 2021 jumlahnya mencapai 67,30 persen. Sri Mulyani menuturkan penerbitan utang dilakukan dengan strategi oportunistis, yaitu dengan memantau pasar serta memasuki pasar dalam kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai tingkat keterserapan surat utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini terbukti dari hasil lelang yang cukup solid di tengah fluktuasi pasar global dan domestik. Deni berujar jumlah penawaran yang masuk dalam lelang pekan ini mencapai Rp 69,95 triliun, didukung oleh likuiditas pasar keuangan domestik yang masih relatif tinggi.

NEW YORK – Penurunan harga bitcoin yang sempat di bawah US$ 30.000 pada Selasa (22/6) kembali membangkitkan perdebatan soal kemerosotan nilai mata uang kripto (cryptocurrency), seperti dogecoin, XRP, dan lainnya. Yang juga mengalami penurunan tajam dalam 24 jam terakhir. Namun, para ahli mengatakan fundamental bitcoin bagus dan kondisi pasar pada 2021 sangat berbeda dari kehancuran besar-besaran terakhir kripto pada 2018. “Kami jauh dari bear market, hanya para pedagang yang panik atas teknis yang terlihat di bursa seperti volume dan aksi harga,” ujar analis dan ahli statistik on-chain Willy Woo kepada CNBC.

Sebagai informasi sejak harga bitcoin memuncak lebih dari US$ 63.000 pada April, kondisi beberapa bulan terakhir ini telah membuat mata uang kripto terbesat di dunia mengalami masa-masa sulit. Penyebabnya adalah langkah-langkah tegas yang dilakukan Tiongkok terhadap para penambang bitcoin di seluruh negeri, dan memperparah keadaan bitcoin. “Kabar baru-baru ini tentang penutupan tambang Tiongkok sudah sangat mengingatkan Tiongkok setiap beberapa tahun. Mereka telah melarang perbankan menggunakan bitcoin, tetapi ini sebenarnya berbeda. Saya belum pernah melihat eksodus seperti ini sebelumnya,” kata Darin Feinstein, pendiri Blockcap, salah satu operator penambangan bitcoin terbesar di Amerika Utara

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah tidak menampik bahwa rasio utang pemerintah Indonesia telah melebihi batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) maupun International Debt Relief (IDR). Namun demikian, dipastikan pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dan kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. “Hampir seluruh negara selama pandemi (Covid-19) ini utangnya meningkat signifikan. Pengelolaan utang tetap terjaga, meski ada rasio-rasio dari IDR, IMF, dan World Bank yang kita lampaui. Tapi, hampir tidak ada negara lain yang memenuhi standar itu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (23/6). Bahkan, Suharso menjelaskan, rasio utang pemerintah hingga akhir 2020 tercatat masih 39,4% dari produk domestik bruto (PDB) dengan total utang mencapai Rp 6.074,6 triliun. Rinciannya adalah total utang denominasi valas sebesar Rp 2.037 triliun, sedangkan utang denominasi rupiah tercatat Rp 4.037,6 triliun.

Peningkatan rasio utang ini, kata Suharso, sejalan dengan langkah pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang berimplikasi pada defisit anggaran yang melebar. “Namun, itu juga terjadi di negara Filipina, Korea Selatan, Chili, Vietnam, Kolombia, dan Turki,” tutur dia. Menur ut Suharso, utang luar negeri juga dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil, khususnya yang bisa turut menyokong kinerja ekspor dan menjaga keberlangsungan fiskal (utang pemerintah). Karena itu, debt to service ratio (DSR) atas ekspor relatif terjaga, yaitu 27% pada 2019 dan hanya naik menjadi 27,9% pada 2020 yaitu pandemi Covid-19 terjadi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengi ngatkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi perhatian seiring dengan penambahan utang pemerintah. Apalagi, tren penambahan utang pemerintah beserta biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, indikator kesinambungan fiskal Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 4,27%. Angka ini melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%. "Ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bu nga utang," ujar dia.

(Oleh - HR1)