JAKARTA – Tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per Kamis (10/6) telah menangkap 113 unit kapal ikan pelaku praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Praktik IUU Fishing masih saja terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal berbendera asing maupun kapal-kapal Indonesia, apabila dibiarkan hal itu tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi maupun sosial, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik IUU Fishing di WPPNRI. Beragam strategi diterapkan, mulai dari menambah jumlah armada dan jam patroli, penggunaan teknologi, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain yakni TNI AL, Polri serta Bakamla, hingga strategi diplomasi. “Kapal-kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap tim patroli KKP selama kurun waktu 2021 menjadi 113 unit kapal ikan. Ini menunjukkan KKP serius memberantas IUU Fishing di WPPNRI,” kata Trenggono di Jakarta, kemarin.

Terkait kapal-kapal yang berhasil ditangkap, Trenggono sudah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar sebagian dapat diberikan kepada nelayan tradisional untuk mendorong peningkatkan kesejahteraan. Tentunya pemberian bisa dilakukan setelah kapal diperbaiki, khususnya alat tangkapnya menjadi lebih ramah lingkungan. “Tapi prosesnya tidak begitu mudah karena ada payung hukum yang tidak bisa kita langgar dan kami harus berkoordinasi dengan aparat lainnya," kata Trenggono. Selama ini, kapalkapal hasil tangkapan sebagian dimusnahkan dan diberikan ke lembaga pendidikan untuk praktik atau riset.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, PT Bank Jago Tbk (ARTO) mampu mencetak nilai kapitalisasi pasar saham (market capitalization) senilai Rp 177 triliun hingga Kamis (10/6) atau berada di posisi tujuh. Market cap bank digital tersebut mendekati PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Astra International Tbk (ASII). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, Bank Jago menempel Unilever yang berada di posisi enam dengan market cap Rp 202,2 triliun. Bank Jago juga sempat menempel Astra International, namun kini Astra merangkak naik ke posisi lima dengan market cap Rp 218,6 triliun. Adapun posisi puncak masih ditempati PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan market cap Rp 807,9 triliun.

Market cap Bank Jago meningkat dibandingkan per April 2021. Ketika itu, bank besutan Jerry Ng dan Patrick Walujo ini berada di posisi sembilan dengan market cap Rp 139,2 triliun. Kemudian, Bank Jago berhasil menyalip PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) yang saat ini di posisi delapan dengan market cap Rp 144 triliun dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) di posisi sembilan dengan market cap Rp 141,3 triliun. Founder dan CEO Finvesol Consulting Indonesia Fendi Susiyanto menjelaskan, saat ini, Bank Jago adalah satu-satunya bank digital yang memiliki valuasi terbesar, yakni sekitar Rp 177 triliun. Market cap tersebut bahkan lebih tinggi dari bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang mencapai Rp 105 triliun dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar Rp 16,84 triliun.

Seiring market cap yang besar tersebut, harga saham ARTO juga meningkat pesat hingga 983,64% dalam satu tahun terakhir ke level Rp 12.900 pada penutupan perdagangan Kamis, (10/6). "Harga ARTO sudah mencerminkan 21 kali dari price to book value (PBV), lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank yang mencapai 2 kali PBV," kata dia kepada Investor Daily.

Kapitalisasi pasar tersebut, menurut Fendi, lambat laun akan menurun apabila tidak diimbangi dengan fundamental yang memadai. Pasalnya, bisnis bank adalah bisnis yang kinerja keuangannya bisa diteliti, yakni melalui marjin bunga bersih atau net interest margin (NIM), perolehan laba, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) atau indikator lainnya.

(Oleh - HR1)

Ovo menggandeng Fastpay menjadi mitra pengisian saldo. Kerjasama tersebut menambah jaringan pengisian saldo Ovo mengingat Fastpay memiliki 265.000 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit, menuturkan, kolaborasi dengan Fastpay memungkinkan Ovo memberi pelayanan bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Sehingga bagi yang tidak memiliki rekening bank tetap bisa melakukan top up saldo Ovo secara offline melalui mitra-mitra Fastpay.

Sementara Laksita Safitri Cakrawarti Head of Biller Acquisition Division PT Bimasakti Multi Sinergi (Fastpay) menyebut kolaborasi dengan Ovo merupakan kerja sama yang sangat positif dan menguntungkan serta memudahkan masyarakat secara luas.

Dari sisi pengguna Ovo, kerjasama dengan Fastpay yang memiliki mitra hingga 265.000 di seluruh Indonesia, tentu akan sangat membantu masyarakat yang selama ini tidak memiliki rekening bank dalam melakukan pengisian saldo.

Super app Gojek dan raksasa e-commerce Tokopedia resmi merger dan melahirkan entitas baru bernama GoTo, akhir Mei 2021. Valuasi gabungan dua perusahaan teknologi tersebut ditaksir mencapai USS 17 miliar. Hasil merger itu menempatkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, operator Gojek, sebagai penyerap saham Tokopedia.

Nyaris semua pemegang saham Tokopedia juga masuk sebagai pemegang saham GoTo. Kini, Google, Facebook, Alibaba, Softbank, KKR, serta sejumlah investor asing lain tercatat memiliki mayoritas saham GoTo dengan kepemilikan mencapai 86,37% saham.

Perubahan komposisi pemilik saham GoTo, juga mengubah komposisi dan porsi kepemilikan saham PT Tokopedia. Mengacu data Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM per 17 Mei 2021, total saham Tokopedia mencapai 11,86 juta unit. Dari jumlah itu, Aplikasi Karya Anak Bangsa memiliki 11,09 juta unit atau setara 93,52% dari total unit saham Tokopedia.

Adapun porsi saham dalam perbendaharaan perusahaan (PT Tokopedia) sebesar 768.466 unit atau setara 6,48% total saham Tokopedia. Sedangkan William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, memiliki 1 unit saham Seri j.

Sejumlah tantangan membayangi APBN 2022. Hal itu antara lain berupa efek rambatan dari pemulihan di negara-negara maju dan fluktuasi harga komoditas yang bisa berdampak pada Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun depan juga masih bergantung pada penanganan kesehatan dan vaksinasi Covid-19. ”Pemulihan negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat (AS) dan China, memiliki efek rambatan yang berimplikasi pada perekonomian global. Itu yang mungkin kita harus waspadai,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama anggota Komisi XI DPR RI, Selasa (8/6/2021). Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pertumbuhan ekonomi 2022 berkisar 5,2 persen hingga 5,8 persen. Selain itu, inflasi diperkirakan berada kisaran 2 persen hingga 4 persen dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,32 persen sampai 7,27 persen.

Di hadapan anggota DPR, Sri Mulyani menekankan proyeksi soal kenaikan inflasi yang meningkat di AS. Ini berpotensi mengancam momentum pemulihan ekonomi apabila diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS.Sementara kurs rupiah ada di kisaran Rp 13.900-Rp 15.000 per dollar AS. Pengetatan kebijakan moneter di AS, lanjut Sri Mulyani, berpotensi menciptakan efek rambatan. Volatilitas dan ketidakpastian di sektor keuangan berpotensi terjadi akibat dinamika arus modal global seperti yang pernah terjadi pada 2013 dan disebut taper tantrum. Taper tantrum bisa diartikan berupa gejolak pasar ketika bank sentral mulai mengetatkan kebijakan. Kala itu, Bank Sentral AS mengurangi porsi pembelian surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah AS (US treasury) untuk menormalisasi kebijakan moneternya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu juga mengatakan, Bank Sentral AS berpotensi mengerek suku bunga acuan jika inflasi AS meningkat. Kebijakan itu bisa berdampak pada suku bunga acuan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. ”Inflasi di AS terus menguat dan ekspektasi pasar tentang inflasi di AS ini terus kami pantau karena sudah mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar,” ucap Febrio.

Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya, A Prasetyantoko, mengingatkan, perekonomian AS yang diperkirakan pulih lebih cepat punya implikasi jangka pendek. Itu antara lain berupa munculnya potensi gejolak di pasar keuangan, khususnya kurs rupiah. ”Pasar keuangan domestik yang selama beberapa bulan terakhir diuntungkan dengan aliran masuk valuta asing akan mengalami fase pembalikan. Situasi ini bisa mirip ketika Bank Sental AS pada 2013 mulai menormalkan kebijakan moneter sehingga memunculkan kepanikan,” ujarnya. Jika pasar keuangan bergejolak, menurut Prasetyantoko, Bank Indonesia juga harus merespons dengan menaikan suku bunga acuan. Saat ini, suku bunga acuan BI atau BI-7 Day Repo Rate 3,5 persen atau terendah dalam sejarah.

Sri Mulyani mengakui, sejumlah tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2022 berpotensi memengaruhi pendapatan negara. Meski demikian, potensi penerimaan negara tetap dibidik melalui ekstensifikasi perpajakan dengan mengoptimalkan data program pengampunan pajak atau tax amnesty 2016. Dalam Rancangan APBN 2022, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut meningkat 8,37-8,42 persen dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,58 triliun. Untuk mendorong penerimaan pajak pada 2022, pemerintah mengajukan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menurut rencana dibahas pemerintah dan parlemen pada tahun ini. Revisi UU KUP tersebut sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan multitarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunggak pembayaran 31 hotel di Jakarta yang dipakai sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19 dan tempat penginapan tenaga kesehatan sebesar Rp 140 miliar. Dody Ruswandi, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yang dihubungi, Selasa (8/6/2021), membenarkan, pemerintah pusat menghentikan sementara pembiayaan untuk hotel-hotel yang dipakai sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Menurut dia, penghentian tersebut sifatnya sementara karena masih menunggu anggaran yang tengah diproses di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Di Jakarta ada 31 hotel yang dipakai untuk karantina pasien dan tenaga kesehatan. Awalnya, untuk pemakaian dari Januari sampai 15 Juni 2021, pembayaran yang harus dilakukan BNPB sebesar Rp 200.711.910.000, dan dari beban itu baru dibayar Rp 60 miliar.

Merger Gojek dengan Tokopedia (GoTo) bukan hanya melahirkan konglomerat baru, namun memantik penasaran kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), sebagai induk dari Goto. Mengutip data Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, kepemilikan saham Aplikasi Karya Anak Bangsa, pemilik Gojek per 29 Mei 2021 dikuasai entitas perusahaan asing.

Dari penempatan modal senilai Rp 800,69 miliar, kepemilikan entitas lokal nyatanya hanya Rp 109,16 miliar. Ini setara dengan kepemilikan saham sebanyak 13,63%. Sisanya, sudah barang tentu para investor asing yang mengempit 86,37% saham Gojek. Perusahaan investasi milik pemerintah Singapura: Temasek menjadi pemegang saham asing terbesar di GoTo dengan kepemilikan sebesar 9,02%.

Ada beberapa perusahaan lokal yang ikut memiliki saham GoTo. Salah satunya adalah PT Astra International Tbk (ASII) yang mengoleksi saham Seri I, Seri j, dan Seri M berjumlah Rp 34,80 miliar, setara 4,3496. Usai investasi tersebut, fokus ASIA saat ini adalah menjalin kerja sama strategis dengan Gojek demi memastikan hasil yang terbaik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020. Dalam pemeriksaan itu BPK menemukan beberapa permasalahan.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum melakukan identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh atas program serta alokasi pagu PC-PEN dalam APBN 2020. Selain itu, penyusunan program dan perubahan program PC-PEN belum sepenuhnya didukung dengan data/perhitungan yang andal.

Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemsos). Di antaranya DTKS penetapan Januari 2020 pada Kementerian Sosial (Kemsos) tidak valid, sebanyak 47 kabupaten/kota belum melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS.

Permasalahan regulasi dan kebijakan dalam refocussing dan realokasi APBD pada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), seperti regulasi belum sepenuhnya selaras, pedoman/petunjuk teknis pada pemdalam penyusunan laporan penyesuaian APBD belum ditetapkan.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan testing, tracing, treatment (3T) dan edukasi serta sosialisasi pada Kementerian Kesehatan (Kemkes). Pemeriksaan dilaksanakan pada 241 objek pemeriksaan meliputi 27 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 204 objek pemerintah daerah dan 10 objek BUMN dan badan lainnya.

Tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan Rp 695,3 triliun. Dari anggaran tersebut alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun menjadi yang terbesar sekaligus rawan penyalahgunaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengejar korporasi perusak lingkungan hidup, baik yang melakukan pencemaran lingkungan maupun kebakaran hutan dan lahan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan secara perdata dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dari 15 kasus yang sudah berstatus inkracht, ada empat kasus yang menjerat lima korporasi, yang sudah membayar kerugian pemulihan lingkungan sekitar Rp 123 miliar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani menjelasakan, saat ini KLHK tengah berupaya mengeksekusi putusan yang menjerat 11 korporasi yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Adapun nilai kerugian pemulihan lingkungan yang mesti dibayar sekitar Rp 3,73 triliun. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang sudah berkeputusan tetat perkara inkracht terkait gugatan perdata.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus berupaya menyelamatkan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari ancaman kebangkrutan. Ada empat opsi penyelamatan Garuda. Empat opsi ini merupakan benchmarking yang dilakukan pemerintah di sejumlah negara untuk menyelamatkan maskapai penerbangan.

Pertama, pemerintah akan terus memberikan pinjaman atau suntikan ekuitas, kedua, menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban, hutang, sewa, kontrak kerja. Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi tetapi di saat bersamaan mendirikan perusahaan maskapai baru dan mengambil rute Garuda. Keempat, Garuda dilikuidasi dan mendorong maskapai swasta untuk berbisnis.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo bilang, pihaknya akan melakukan langkah utama dengan merestrukturisasi utang Garuda Indonesia menjadi sepertiga dari saat ini mencapai Rp 70 triliun. Ada opsi kreditur (utang) dikonversi menjadi ekuitas atau saham di Garuda.

Setelah opsi itu disepakati maka pemerintah akan melakukan negosiasi kepada lessor dan perusahaan penyewa pesawat. Kami akan negosiasi soal kontrak leasing, konsep leasing, dan cost structure. Setelah dilakukan maka akan dibuatkan bisnis model baru.

Kartika mengatakan, konsep dan kontrak leasing bisa diubah, misalnya dengan cara sewa pesawat hanya dibayar jika maskapai dalam keadaan terbang. Sebaliknya jika tidak maka Garuda tidak ada kewajiban membayar.