Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau crypto currency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. Mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi penggunaan kripto di lembaga keuangan, pihaknya pun akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, Menkeu akan membawa isu uang kripto pada pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun depan. Pasalnya, persoalan uang kripto saat ini pun menjadi isu besar di berbagai negara. Adapun saat ini sejumlah perusahaan mulai membuat mata uang digital sendiri. Hal ini dinilai sebagai ancaman pada mata uang kartal. Tetapi beberapa negara mulai melakukan uji coba mengubah uang kartalnya yang berbentuk fisik menjadi digital, seperti China. Tujuannya untuk mengetahui dampaknya ke pertumbuhan uang beredar, inflasi, hingga aset.

(Oleh - IDS)

New York - Tesla, mengatakan akan menerima bitcoin sebagai pembayaran transaksi. Namun, kebijakan tersebut akan kembali diterapkan setelah mata uang virtual didapat dengan lebih banyak energi bersih atau ramah lingkungan. Ketika mengumumkan bahwa pelanggan dapat membayar produknya menggunakan cryptocurrency mata uang kripto. 

Bitcoin diproduksi oleh komputer canggih yang harus menyelesaikan persamaan, sehingga mengkonsumsi sejumlah besar listrik dalam prosesnya. Jurnal sains Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa penambangan bitcoin Tiongkok, yang hampir memberi daya 80% dari seluruh perdagangan mata uang kripto dunia. Sementara sebagian dari tempat-tempat penambangan itu dijalankan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, dengan demikian berisiko membahayakan tujuan iklim negara. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Project Management Officer (PMO) untuk mempercepat pencapaian target 30 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital pada 2024. Target ini sudah sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam sebuah rapat terbatas. Untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke sektor digital juga dibutuhkan program pendampingan dan pelatihan, baik yang dilakukan kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar langsung terhubung ke ekosistem digital. 

Kemenkop UKM juga memiliki pusat layanan terpadu yang sudah bekerja sama dengan platform digital untuk pelatihan pelaku UMKM. Ketika pandemi perilaku konsumen berubah karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Banyak UMKM yang hijrah ke dunia digital. Sejumlah UMKM juga melakukan inovasi bisnis. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini UMKM yang tetap tumbuh adalah UMKMyang memiliki permintaan pasar yang kuat. Saat ini produk yang tengah diminati yaitu makanan, minuman pemeliharaan kesehatan termasuk produk produk rumahan. Hal ini terlihat dengan tingginya penjualan produk tersebut di e-commerce.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah menargetkan biaya logistik turun menjadi 15-16% dari produk domestik bruto (PDB) menjelang 2024, dibandingkan saat ini sebesar 23%, seiring penerapan teknologi digital dan booming perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sejauh ini pemerintah telah menurunkan biaya logistik dari 26% menjadi 23% terhadap PDB. Tren ini diprediksi terus berlanjut hingga jangka panjang. Bahkan, digitalisasi yang masif bisa membuat biaya logistik Indonesia turun menjadi 10% PDB, lebih rendah dibandingkan negara pesaing, seperti Malaysia sebesar 13%. 

Disrupsi digital terhadap sektor perdagangan tidak bisa lagi terelakkan. Untuk menghadapi ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang informal perlu didorong untuk menjadi pelaku usaha formal. Dengan demikian, mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan, seperti kemudahan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ke perbankan. Diharapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai bantuan dan stimulus dari pemerintah. 

(Oleh - IDS)

Setelah merugi Rp 11,2 triliun pada semester I-2020, PT Pertamina (Persero) membukukan laba bersih Rp 15,3 triliun untuk kinerja sepanjang 2020. Pertamina perlu mempertahankan keberlanjutan sektor-sektor yang menjadi sumber keuntungan sepanjang tahun lalu. ”Kinerja keuangan dan operasional 2020 dapat menjadi pendorong positif untuk mewujudkan aspirasi pemegang saham yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan energi global dengan nilai korporasi 100 miliar dollar AS di masa depan,” kata Penanggung Jawab Sementara Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman melalui siaran pers, Senin (14/6/2021).

Selain berhasil membukukan laba Rp 15,3 triliun, lanjut Fajriyah, Pertamina juga berkontribusi pada negara dengan nilai Rp 126,7 triliun sepanjang 2020 yang di antaranya terdiri dari setoran pajak sebesar Rp 92,7 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 25,5 triliun. Fajriyah berpendapat, nilai kontribusi tersebut belum setinggi tahun sebelumnya. Nilai kontribusi itu juga mencakup pembayaran dividen sebesar Rp 8,5 triliun atau 23,8 persen dari total laba bersih 2019. Pembayaran dividen pada 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8 triliun atau 22,1 persen dari laba bersih perseroan.

Rencana pemerintah memperpanjang kebijakan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM dinilai tidak signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Dukungan keberlangsungan industri otomotif lebih tepat jika diarahkan pada insentif yang mendorong produksi dan ekspor. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana memperpanjang diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1.500 cc sampai Agustus 2021. Sementara PPnBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi hingga Desember 2021.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, diskon pajak pembelian mobil baru tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional secara berkelanjutan dan berjangka panjang. ”Sifatnya jangka pendek dan yang terjadi bukan permintaan yang sesungguhnya karena konsumennya adalah masyarakat kelas menengah atas yang sudah punya kendaraan dan hanya memanfaatkan momentum diskon. Animonya cenderung besar di awal saja. Contohnya, (penjualan) per Mei ini saja sudah mulai melambat, padahal diskon masih berlaku,” kata Faisal saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, pada Februari 2021 atau sebelum diskon berlaku, penjualan dari pabrik ke dealer sempat rendah di angka 49.202 unit. Pada Maret, setelah diskon PPnBM berlaku, penjualan melonjak menjadi 84.915 unit, lalu berkurang menjadi 78.908 unit pada April dan turun lagi menjadi 54.815 unit pada Mei. Secara terpisah, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk memperpanjang stimulus PPnBM. Menurut dia, pengusaha, konsumen, dan pemerintah justru sama-sama diuntungkan dengan diskon PPnBM tersebut. ”Bukan hanya pelaku industri yang untung karena kenaikan penjualan mobil yang signifikan, pemerintah juga berhasil meraih pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dari meningkatnya penjualan mobil,” kata Jongkie.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beralasan, industri otomotif menjadi salah satu penggerak ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya, dari hulu sampai hilir. ”Hal ini juga sesuai arahan Presiden. Diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah pandemi,” kata Agus.

Pemerintah optimistis produksi dan ekspor udang, yang merupakan andalan perikanan nasional, bisa tumbuh signifikan. Namun, upaya untuk menggenjot produksi udang yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan baik di hulu maupun di hilir. Pemerintah menargetkan kenaikan bertahap ekspor udang hingga 250 persen dalam kurun tahun 2019-2024 atau dari 1,7 miliar dollarAS menjadi 4,25 miliar dollar AS. Secara tahunan, nilai ekspor udang diharapkan tumbuh rata-rata 20 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan volume ekspor rata-rata 15 persen per tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai eksportir udang dunia pada 2019, setelah India, Ekuador, Vietnam, dan China. Namun, kontribusi udang Indonesia terhadap pasar dunia masih kecil, yakni 7,1 persen. ”Potensi pasar harus digarap, terutama pasar yang memberikan nilai tambah tinggi,” kata Trenggono, dalam Shrimp Talks, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Akuakultur Indonesia bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (14/6/2021) di Bandung. Trenggono mengatakan, Upaya mencapai target produksi dan ekspor udang harus dengan menggunakan pendekatan hulu-hilir. Tantangan yang muncul adalah aspek keberlanjutan. Dari kunjungan ke beberapa lokasi tambak, pihaknya masih menemukan tambak udang di pinggiran laut yang tidak dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan yang fatal. ”Pembangunan tambak udang nasional harus memperhatikan kaidah ekonomi biru. Kesehatan laut menjadi tujuan utama,” kata Trenggono. Persoalan lain adalah kebutuhan pakan yang merupakan komponen biaya terbesar. Sinergi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk mencapai komponen pakan yang efisien serta mengurangi ketergantungan pada pakan impor dan pakan dari hasil tangkapan.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri mengemukakan bahwa target peningkatan produksi udang menjadi 2 juta ton dan kenaikan nilai ekspor hingga 250 persen pada 2024 hanya bisa dicapai melalui revitalisasi tambak dan pembukaan tambak baru. Pembukaan tambak baru tidak selalu identik dengan perusakan habitat bakau karena bisa dilakukan di luar lahan bakau. Ia menilai revitalisasi tambak udang kadang gagal akibat persoalan teknis ataupun sosiokultural. Peningkatan produksi udang harus ditopang sistem manajemen rantai suplai yang terintegrasi, cara budidaya yang baik, dan produksi udang yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan industri pengolahan udang. ”Hancurnya tambak selama ini karena tidak mematuhi tata ruang dan daya dukung. Jangan pernah mengembangkan tambak dengan melampaui daya dukungnya,” kata Rokhmin.

Ketua Divisi Akuakultur Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Harris Muhtadi mengemukakan, produsen pakan siap menyuplai kebutuhan pakan untuk pencapaian target produksi udang. Dibutuhkan 3 juta ton pakan udang untuk memproduksi 2 juta ton udang pada 2024. Pabrik pakan ikan pun siap melakukan konversi untuk menghasilkan pakan udang. Produksi pakan budidaya perikanan di Indonesia menempati peringkat keempat dunia, yakni 1,7 juta ton pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 400.000 ton berupa pakan udang dan 1,3 juta ton pakan ikan.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengusut dugaan korupsi perizinan perusahaan tambang. Pada Senin (14/6/2021), kejaksaan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Selain menyegel ruangan Kepala Bidang Minerba dan dua ruangan lainnya, tim juga menggeledah ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Azis. ”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan) untuk PT Toshida yang memiliki izin di Kabupaten Kolaka hingga mereka melakukan aktivitas,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra Setyawan Nur Chaliq di kantor Dinas ESDM Sultra. Sejumlah dokumen disita, di antaranya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen verifikasi, dan dokumen jaminan reklamasi.

Modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista merupakan sebuah keniscayaan. Tak hanya pemerintah, publik pun menginginkan adanya penguatan alutsista. Namun, tetap saja dibutuhkan prosedur yang benar agar prosesnya bisa efektif dan efisien serta menguntungkan dalam jangka panjang. Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan, 98 persen responden menyatakan, untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia, pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern (Kompas, 27 Mei 2021). Publik juga mengharapkan melalui kerja sama dengan negara maju, bangsa Indonesia bisa mandiri dalam memproduksi alat pendukung pertahanan.

Pemerintah memang tengah mengupayakan penguatan alutsista. Melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 yang masih dalam proses pembahasan, pemerintah menyusun daftar belanja alutsista selama 25 tahun. Disebut pula, kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan hingga 2044 mencapai 124,995 miliar dollar AS, setara Rp 1.750 triliun jika dihitung dengan kurs Rp 14.000 per dollar AS. Menurut rencana, kebutuhan anggaran akan dipenuhi dari pinjaman luar negeri.

Rencana pengadaan alutsista dengan anggaran Rp 1.750 triliun untuk 25 tahun itu perlu dilihat dari berbagai sisi. Dalam wawancara dengan mentalis yang juga Youtuber, Deddy Corbuzier, yang diunggah, Minggu (13/6/2021), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, Presiden Joko Widodo masih meminta masukan dari sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Dari sisi pertahanan, argumennya, sudah 23 tahun anggaran pertahanan tidak pernah melewati 1 persen produk domestik bruto (PDB). Merujuk lembaga riset pertahanan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2021, Indonesia masuk ke dalam 20 persen dari 192 negara yang anggaran pertahanannya rendah. Dengan PDB tahun 2020 sebesar Rp 15.454 triliun dan asumsi angka pertumbuhan ekonomi stabil 5 persen per tahun, total PDB hingga tahun 2044 adalah Rp 738.618 triliun. Utang Rp 1.750 triliun untuk pengadaan alutsista berarti hanya 0,24 persen dari PDB.

Akan tetapi, ekonomi punya sudut pandang berbeda. Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rahcbini menggarisbawahi, momentum untuk menambah anggaran pertahanan tidak tepat saat ini karena kondisi APBN sedang tidak stabil. Total utang publik telah mencapai Rp 8.504 triliun. Tak hanya itu, pandemi Covid 19 telah berdampak sistemik hingga membuat tingkat kemiskinan naik tinggi. Peningkatan utang akan membawa masalah sistemik yang lebih besar. ”Jika pemerintah dan DPR menyetujui anggaran ini, mereka tidak tahu diri dan kurang mengukur kepentasan dan kondisi prihatin ini,” kata Didik.

Kekayaan bos Grup Indofood Anthony Salim makin bertambah. Penyebabnya, harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik tinggi. Anthony membeli saham perusalaan data center itu di Rp 5.277 per saham. Kemarin, harganya sudah Rp 50. 250. Anthony kini menguasai 11,12% saham DCII. Jadi, bila mengacu pada kapitalisasi pasar DCII kemarin yang sebesar Rp 119,78 triliun, menurut data RTI, maka kekayaan Anthony dari DIRI mencapai Rp 13,32 triliun. Bila dihitung dengan investasi Anthony di saham lain dan digabung dengan seluruh kepemilikan saham Grup Salim, total kekayaan keluarga Salim di bursa mencapai Rp 175,32 triliun.

Grup Salim bukan konglomerat dengan kekayaan terbanyak dari bursa saham. Dua bersaudara Hartono, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, masih menjadi duo taipan tak terkalahkan berdasarkan jumlah kekayaan di pasar saham. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 466,64 triliun. Lewat Grup Djarum, keduanya jadi pemegang saham pengendali di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan porsi 54,94% dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dengan porsi kepemilikan 52,02. Total nilai kepemilikan saham para konglomerat di saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar 19,12% dari total kapitalisasi pasar yang sebesar Rp 7.218,45 triiliun. Total kekayaan para taipan ini mencapai Rp 1.380,70 triliun.

Konglomerasi terbesar ketiga di BEI adalah Grup Astra dengan kekayaan Rp 174,31 triliun. Tapi, kapitalisasi grup ini tergerus dari awal tahun, mengingat kenaikan harga saham hanya dicetak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO). Analis Erdhika Elit Sekuritas Hendri Widiantoro menuturkan, tiga grup tersebut memiliki emiten dengan kapitalisasipasar besar. Bahkan, sejumlah emiten dari tiga grup tersebut termasuk jadi penggerak indeks saham.