Dinamika bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2024 akan membuka banyak kemungkinan, tak hanya pengerucutan sosok potensial, tetapi juga memantik terbentuknya poros-poros kekuatan partai pengusung. Sederat nama masuk daftar sosok calon presiden 2024 dengan tingkat elektabilitas tinggi. Kemunculan mereka dari hasil berbagai survei tersebut membuat peta politik bergerak dinamis dengan berbagai manuver dan strategi yang dimainkan.

Hasil survei Kompas yang dilakukan pada periode April 2021 menempatkan sejumlah sosok calon presiden dengan tingkat elektabilitas tinggi, yaitu Prabowo Subianto (16,4 persen), disusul berurutan oleh Anies Baswedan (10,0 persen), Ganjar Pranowo (7,3 persen), Sandiaga Uno (3,7 persen), dan Ridwan Kamil (3,4 persen).

Salah satu yang menjadi perhatian terkait PDI-P yang belakangan getol menggaungkan nama Puan Maharani sebagai calon presiden. Meskipun belum final, dinamika terkait pemunculan nama calon presiden di internal partai itu cukup memberikan banyak kejutan. Sebagai pemegang trah Soekarno, Puan memang digadang akan mendapatkan karpet merah untuk mengantongi rekomendasi dari sang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Belakangan polemik terkait hal itu mengemuka di publik. Dimulai saat Puan yang tidak mengundang Ganjar Pranowo saat konsolidasi PDI-P di Jawa Tengah dan menyinggung kehadiran pemimpin rakyat yang tidak hanya di dunia maya, hingga bocornya rekaman suara off the record dari Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yang menyebut sosok Puan pantas mendapat rekomendasi dan bahkan siapa pun yang menjadi calon presiden, Puan layak menjadi wakilnya.

Menguatnya Prabowo yang sangat mungkin dicalonkan oleh PDI-P ataupun Gerindra itu membuka banyak kemungkinan lain dalam bursa pencalonan presiden. Jika hal itu benar terjadi, tertutupnya pencalonan untuk kader-kader internal lainnya justru akan membuka peluang baru untuk maju diusung oleh poros koalisi lainnya. Sekalipun elektabilitasnya cukup melejit dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya hal itu tak menjamin Ganjar Prabowo akan mulus mengantongi rekomendasi dari PDI-P untuk dicalonkan sebagai presiden.

Demikian pula di Gerindra, menguatnya sosok Prabowo juga akan menutup kemungkinan untuk memajukan sosok lain dalam pilpres mendatang. Sejumlah hasil survei menempatkan nama Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra sebagai calon presiden dengan elektabilitas cukup tinggi. Bila dihadapkan pada kondisi demikian, baik bagi Ganjar maupun Sandiaga sangat memungkinkan untuk membuka peluang lain dengan melepaskan diri dari naungan PDI-P dan Gerindra.

Kemunculan nama-nama di atas dalam bursa calon presiden ini tentu akan membuat peta penggalangan kekuatan yang dilakukan partai-partai menjadi sangat berdenyut. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, setidaknya ada tiga hingga empat poros koalisi partai yang dapat terbentuk untuk mengusung setiap calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Persyaratan ambang batas partai politik untuk mengusung calon presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi legislatif atau 25 persen penguasaan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya (UU 7/2017 tentang Pemilu), tentu membentuk rasionalitas bagi partai untuk sedapat mungkin mengusung pasangan calon paling tepat meskipun bukan berasal dari kader internal.

Partai papan atas lainnya dengan penguasaan lebih dari 10 persen, seperti Gerindra (13,57 persen), Golkar (14,78 persen), Nasdem (10,26 persen), PKB (10,09 persen), dengan melihat perolehan kursi mereka, secara matematis hanya diperlukan dua partai untuk berkoalisi memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Dengan demikian, kemungkinan ada dua hingga tiga poros koalisi yang dapat terbentuk. Kemungkinan poros lain juga dapat dilakukan antarpartai yang memiliki penguasaan kurang dari 10 persen kursi di DPR. Partai-partai, seperti Demokrat(9,39 persen), PKS (8,70 persen), dan PAN (7,65 persen), dapat juga dapat menggawangi poros koalisi bersama partai-partai kecil lainnya untuk dapat memenuhi persyaratan pencalonan presiden.