Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengusut dugaan korupsi perizinan perusahaan tambang. Pada Senin (14/6/2021), kejaksaan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Selain menyegel ruangan Kepala Bidang Minerba dan dua ruangan lainnya, tim juga menggeledah ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Azis. ”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan) untuk PT Toshida yang memiliki izin di Kabupaten Kolaka hingga mereka melakukan aktivitas,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra Setyawan Nur Chaliq di kantor Dinas ESDM Sultra. Sejumlah dokumen disita, di antaranya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen verifikasi, dan dokumen jaminan reklamasi.

Modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista merupakan sebuah keniscayaan. Tak hanya pemerintah, publik pun menginginkan adanya penguatan alutsista. Namun, tetap saja dibutuhkan prosedur yang benar agar prosesnya bisa efektif dan efisien serta menguntungkan dalam jangka panjang. Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan, 98 persen responden menyatakan, untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia, pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern (Kompas, 27 Mei 2021). Publik juga mengharapkan melalui kerja sama dengan negara maju, bangsa Indonesia bisa mandiri dalam memproduksi alat pendukung pertahanan.

Pemerintah memang tengah mengupayakan penguatan alutsista. Melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 yang masih dalam proses pembahasan, pemerintah menyusun daftar belanja alutsista selama 25 tahun. Disebut pula, kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan hingga 2044 mencapai 124,995 miliar dollar AS, setara Rp 1.750 triliun jika dihitung dengan kurs Rp 14.000 per dollar AS. Menurut rencana, kebutuhan anggaran akan dipenuhi dari pinjaman luar negeri.

Rencana pengadaan alutsista dengan anggaran Rp 1.750 triliun untuk 25 tahun itu perlu dilihat dari berbagai sisi. Dalam wawancara dengan mentalis yang juga Youtuber, Deddy Corbuzier, yang diunggah, Minggu (13/6/2021), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, Presiden Joko Widodo masih meminta masukan dari sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Dari sisi pertahanan, argumennya, sudah 23 tahun anggaran pertahanan tidak pernah melewati 1 persen produk domestik bruto (PDB). Merujuk lembaga riset pertahanan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2021, Indonesia masuk ke dalam 20 persen dari 192 negara yang anggaran pertahanannya rendah. Dengan PDB tahun 2020 sebesar Rp 15.454 triliun dan asumsi angka pertumbuhan ekonomi stabil 5 persen per tahun, total PDB hingga tahun 2044 adalah Rp 738.618 triliun. Utang Rp 1.750 triliun untuk pengadaan alutsista berarti hanya 0,24 persen dari PDB.

Akan tetapi, ekonomi punya sudut pandang berbeda. Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rahcbini menggarisbawahi, momentum untuk menambah anggaran pertahanan tidak tepat saat ini karena kondisi APBN sedang tidak stabil. Total utang publik telah mencapai Rp 8.504 triliun. Tak hanya itu, pandemi Covid 19 telah berdampak sistemik hingga membuat tingkat kemiskinan naik tinggi. Peningkatan utang akan membawa masalah sistemik yang lebih besar. ”Jika pemerintah dan DPR menyetujui anggaran ini, mereka tidak tahu diri dan kurang mengukur kepentasan dan kondisi prihatin ini,” kata Didik.

Kekayaan bos Grup Indofood Anthony Salim makin bertambah. Penyebabnya, harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik tinggi. Anthony membeli saham perusalaan data center itu di Rp 5.277 per saham. Kemarin, harganya sudah Rp 50. 250. Anthony kini menguasai 11,12% saham DCII. Jadi, bila mengacu pada kapitalisasi pasar DCII kemarin yang sebesar Rp 119,78 triliun, menurut data RTI, maka kekayaan Anthony dari DIRI mencapai Rp 13,32 triliun. Bila dihitung dengan investasi Anthony di saham lain dan digabung dengan seluruh kepemilikan saham Grup Salim, total kekayaan keluarga Salim di bursa mencapai Rp 175,32 triliun.

Grup Salim bukan konglomerat dengan kekayaan terbanyak dari bursa saham. Dua bersaudara Hartono, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, masih menjadi duo taipan tak terkalahkan berdasarkan jumlah kekayaan di pasar saham. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 466,64 triliun. Lewat Grup Djarum, keduanya jadi pemegang saham pengendali di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan porsi 54,94% dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dengan porsi kepemilikan 52,02. Total nilai kepemilikan saham para konglomerat di saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar 19,12% dari total kapitalisasi pasar yang sebesar Rp 7.218,45 triiliun. Total kekayaan para taipan ini mencapai Rp 1.380,70 triliun.

Konglomerasi terbesar ketiga di BEI adalah Grup Astra dengan kekayaan Rp 174,31 triliun. Tapi, kapitalisasi grup ini tergerus dari awal tahun, mengingat kenaikan harga saham hanya dicetak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO). Analis Erdhika Elit Sekuritas Hendri Widiantoro menuturkan, tiga grup tersebut memiliki emiten dengan kapitalisasipasar besar. Bahkan, sejumlah emiten dari tiga grup tersebut termasuk jadi penggerak indeks saham.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menilai ada impor pakaian bayi yang tidak memenuhi standar nasional (SNI). Pakaian bayi memang termasuk produk yang volume impornya naik cukup tinggi. Hal itu berdasarkan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian yang dirilis KPPI.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI), Redma Gita menjelaskan, banyak produk impor pakaian bayi yang tidak memenuhi SNI. APSyFI meminta pemerintah segera menindak tegas para importir, distributor dan penjual pakaian bayi impor yang tidak berlabel SNI. Jika tidak disikapi, hal itu merugikan para produsen pakaian bayi lokal.

Sebenarnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal masih berpeluang mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun ini. Hal tersebut lantaran daya beli masyarakat berangsur membaik setelah program vaksinasi massal Covid-19 bergulir. Harapan pelaku industri tekstil lokal tidak akan tercapai tanpa dukungan serta tindakan tegas pemerintah dalam menangani keberadaan importir produk TPT yang terus menggerus eksistensi produk lokal.

JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) harus all-out membantu BUMN Karya menjual proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas penugasan pemerintah. Divestasi harus segera dilakukan agar BUMN Karya, terutama yang sudah go public, bisa segera terlepas dari jerat utang akibat menggarap proyek-proyek penugasan pemerintah.  Untuk meningkatkan minat investor, INA bisa memberikan stimulan dengan berinvestasi pada proyekproyek di sekitar jalan tol yang dibangun BUMN Karya. Langkah tersebut akan meningkatkan volume dan frekuensi kendaraan di jalan tol, sehingga internal rate of return (IRR)-nya naik. Dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu memfasilitasi restrukturisasi utang BUMN Karya.

Demikian benang merah wawancara Investor Daily dengan Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Suheri, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, ekonom senior/Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Setya Ardiastama, analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya, dan analis PT Panin Sekuritas Tbk William Hartanto. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu. Sementara itu, Direktur Utama INA Ridha Wirakusumah dan Juru Bicara INA Masyita Cr ystallin mengatakan, INA telah resmi membentuk konsorsium dengan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Konsorsium tersebut bakal mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 54 triliun yang difokuskan pada proyek infrastruktur jalan tol di Indonesia. Aksi bisnis yang akan ditempuh konsorsium di antaranya berinvestasi atau membeli ruas tol yang dibangun dan dikelola BUMN Karya, salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Di pihak lain, Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Ade Wahyu, Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), Eka Setya Adrianto, dan Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Ratna Ningrum menjelaskan, emitenemiten BUMN tersebut tengah mendivestasi proyek-proyeknya, termasuk melalui INA, dan melakukan restrukturisasi kredit. Mereka optimistis masalah solvabilitas perseroan segera teratasi.

Ekonom senior yang juga Rektor UI, Ari Kuncoro menyarankan agar INA tetap bergerak untuk berinvestasi pada masa pandemi Covid-19. Namun, investasi difokuskan di sekitar jalan tol kawasan-kawasan aglomerasi, seperti Jabodetabek, Semarang, dan sekitarnya. Perihal sinergi INA dan BUMN Karya untuk mengatasi persoalan utang akibat penugasan pemerintah, Ari menjelaskan, INA dan BUMN Karya bisa menempuh tiga hal. Pertama, merestrukturisasi kredit BUMN Karya. Kedua, menggalang pendanaan di pasar modal melalui konsorsium. Ketiga, segera melepas aset-aset ruas tol yang tergolong gemuk. Menurut Juru Bicara INA, Masyita Crystallin, INA resmi membentuk konsorsium dengan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Konsorsium tersebut akan mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 54 triliun. Masyita mengungkapkan, minat investor untuk berinvestasi di jalan tol cukup tinggi. Itu sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia semakin tumbuh. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, terutama di jalan tol. Menurut Direktur Utama INA, Ridha Wirakusumah, INA bisa berinvestasi di sektor mana pun. Namun, saat ini INA fokus pada empat sektor kunci, yaitu infrastruktur yang mencakup bandara, pelabuhan, dan jalan tol. “Ada pula infrastruktur digital yang juga mencakup digital services dan platform. Kami pun ada deal ke healthcare dan renewable energy,” ujar dia dalam diskusi virtual bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6). Ridha mengungkapkan, proyek infrastruktur akan menjadi sektor andalan. “Misalnya untuk kargo, pertumbuhan Indonesia paling tinggi dan punya volume besar. Sayangnya pengoperasian kargo masih manual. Bagi investor, tentunya ini peluang besar,” tandas dia.

(Oleh - HR1)

NEW YORK – Dua pengelola dana kripto berpendapat bahwa digitalisasi mata uang, termasuk dolar AS, tidak akan mematikan mata uang digital seperti bitcoin. Malahan akan membuatnya lebih menarik bagi lebih banyak investor. Di tengah makin banyak bank sentral di seluruh dunia yang mempertimbangkan digitalisasi mata uang masing-masing, tren ini dapat mendorong lebih banyak investor masuk ke kripto. Pendapat ini dikemukakan Michael Sonnenshein dari Grayscale dan Greg King dari Osprey Funds, seperti dilansir CNBC pada Sabtu (12/6).

Walaupun bitcoin belum digunakan secara luas sebagai alat pembayaran, tapi perannya dalam menjaga nilai uang dapat memperkuat mata uang-mata uang digital yang didukung oleh pemerintah. “Bayangkan mata uang kertas di seluruh dunia didigitalkan. Saya pikir itu akan mendorong lebih banyak orang ke bitcoin misalnya. Dan ini akan memberikan lebih banyak kontrol kepada pemerintah dibandingkan peredaran uang biasa dan akan banyak orang masuk ke bitcoin karena masalah kontrol itu,” ujar King, CEO Osprey.  Osprey saat ini menjalankan Osprey Bitcoin Trust (OBTC) dan juga Osprey Algorand Trust. Yang terakhir ini berlandaskan teknologi yang saat ini dipakai oleh para bank sentral dalam proyek mata uang digitalnya. Kedua CEO tersebut menambahkan, semakin adopsi bitcoin meningkat di seluruh dunia, valuasinya juga akan semakin besar.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ditargetkan mampu menyerap investasi hingga Rp 23,2 triliun. Sebanyak Rp 7,2 triliun investasi akan diserap oleh KEK Batam dan Rp 16 triliun masuk ke KEK Nongsa.

“Rencana aksi untuk kedua KEK ini telah disusun. Saya meminta komitmen semua instansi terkait untuk melaksanakannya dengan baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan resminya akhir pekan lalu. Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dua peraturan pemerintah (PP) yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (PP Nomor 67 Tahun 2021) dan KEK Nongsa Digital Park (PP Nomor 68 Tahun 2021) yang terletak di Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan kedua PP KEK yang diiringi dengan vaksinasi serentak pada kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional. “Penetapan kedua KEK tersebut sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan telah menarik investor baik asing maupun dalam negeri,” ungkap dia. Airlangga mengatakan, KEK Batam Aero Technic seluas 30 hektare (ha) memiliki target investasi sebesar Rp 7,2 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (maintenance, repair, overhaul) pesawat penumpang. Airlangga mengungkapkan, pengembangan KEK BAT bersifat brown field project. Karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas, di antaranya untuk area hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, apron, taxiway, dan sebagainya.

Pengembangan KEK Nongsa Digital Park juga bersifat brown field project. Karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, telah dibangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional, serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framerwork Studio. Airlangga menerangkan, KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menjadi entry gate bagi pelaku usaha information technology (IT) global ke perekonomian nasional, menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp 20- 30 triliun per tahun, dan transfer teknologi di bidang IT, sehingga menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia. “Setelah menjadi KEK, ke depannya dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academy, Data Centre Commersial Area, fasilitas dan infrastruktur serta pengembangan Hotel dan Resort,” ungkap dia. Airlangga menerangkan, Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki KEK terbanyak di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mempunya digital hub dari Batam ke berbagai wilayah yang terkoneksi dengan IT.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menyusul Coinbase Global Inc, perusahaan perantara jual beli aset kripto asal Amerika Serikat, yang sukses mencatatkan sahamnya (listing) di bursa Wall Street, PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex) juga tertarik untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dan pencatatan saham. Sebelumnya, PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto) telah menyatakan siap IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 2-3 tahun mendatang.

Tak hanya berminat untuk tercatat di BEI, Zipmex pun tertarik untuk listing di Nasdaq, AS dan Bursa Efek Hong Kong. “Kami memang punya rencana untuk listing saham di Nasdaq, Hang Seng, dan BEI. Kami akan pelajari dulu dan sedang melihat regulasinya,” kata Co-founder dan CEO Zipmex Marcus Lim, baru-baru ini. Namun, Marcus masih enggan membeberkannya lebih lanjut. Adapun rencana tersebut kemungkinan besar bisa dieksekusi dalam 2-3 tahun ke depan. Saat ini, pihaknya sedang memantau perkembangan kondisi pasar, meningkatkan skala bisnis, dan membangun tim, serta produk.

Tahun ini, Zipmex membidik dua juta pengguna di Indonesia dibandingkan posisi pengguna aplikasi aset kripto tersebut yang baru mencapai 300 ribu. Perseroan optimistis target tercapai, karena Indonesia memiliki potensi pasar yang luar biasa besar. “Buktinya, bulan lalu Zipmex menfasilitasi perdagangan kripto hingga US$ 1 miliar,” sebut Marcus. Investasi aset kripto di Indonesia, khususnya Bitcoin, selama beberapa bulan terakhir berkembang sangat pesat. Aset kripto digadang-gadang membawa ruang perdagangan investasi baru yang lebih transparan dan menjanjikan bagi nasabah maupun pelaku industri. Walau begitu, masih banyak yang merasa asing dengan sistem investasi atau trading aset digital ini. Karena itu, lanjut Marcus, untuk menjawab keraguan calon investor, Zipmex hadir sebagai platform investasi digital yang mengedepankan kemudahan bagi para pengguna.

(Oleh - HR1)

Dinamika bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2024 akan membuka banyak kemungkinan, tak hanya pengerucutan sosok potensial, tetapi juga memantik terbentuknya poros-poros kekuatan partai pengusung. Sederat nama masuk daftar sosok calon presiden 2024 dengan tingkat elektabilitas tinggi. Kemunculan mereka dari hasil berbagai survei tersebut membuat peta politik bergerak dinamis dengan berbagai manuver dan strategi yang dimainkan.

Hasil survei Kompas yang dilakukan pada periode April 2021 menempatkan sejumlah sosok calon presiden dengan tingkat elektabilitas tinggi, yaitu Prabowo Subianto (16,4 persen), disusul berurutan oleh Anies Baswedan (10,0 persen), Ganjar Pranowo (7,3 persen), Sandiaga Uno (3,7 persen), dan Ridwan Kamil (3,4 persen).

Salah satu yang menjadi perhatian terkait PDI-P yang belakangan getol menggaungkan nama Puan Maharani sebagai calon presiden. Meskipun belum final, dinamika terkait pemunculan nama calon presiden di internal partai itu cukup memberikan banyak kejutan. Sebagai pemegang trah Soekarno, Puan memang digadang akan mendapatkan karpet merah untuk mengantongi rekomendasi dari sang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Belakangan polemik terkait hal itu mengemuka di publik. Dimulai saat Puan yang tidak mengundang Ganjar Pranowo saat konsolidasi PDI-P di Jawa Tengah dan menyinggung kehadiran pemimpin rakyat yang tidak hanya di dunia maya, hingga bocornya rekaman suara off the record dari Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yang menyebut sosok Puan pantas mendapat rekomendasi dan bahkan siapa pun yang menjadi calon presiden, Puan layak menjadi wakilnya.

Menguatnya Prabowo yang sangat mungkin dicalonkan oleh PDI-P ataupun Gerindra itu membuka banyak kemungkinan lain dalam bursa pencalonan presiden. Jika hal itu benar terjadi, tertutupnya pencalonan untuk kader-kader internal lainnya justru akan membuka peluang baru untuk maju diusung oleh poros koalisi lainnya. Sekalipun elektabilitasnya cukup melejit dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya hal itu tak menjamin Ganjar Prabowo akan mulus mengantongi rekomendasi dari PDI-P untuk dicalonkan sebagai presiden.

Demikian pula di Gerindra, menguatnya sosok Prabowo juga akan menutup kemungkinan untuk memajukan sosok lain dalam pilpres mendatang. Sejumlah hasil survei menempatkan nama Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra sebagai calon presiden dengan elektabilitas cukup tinggi. Bila dihadapkan pada kondisi demikian, baik bagi Ganjar maupun Sandiaga sangat memungkinkan untuk membuka peluang lain dengan melepaskan diri dari naungan PDI-P dan Gerindra.

Kemunculan nama-nama di atas dalam bursa calon presiden ini tentu akan membuat peta penggalangan kekuatan yang dilakukan partai-partai menjadi sangat berdenyut. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, setidaknya ada tiga hingga empat poros koalisi partai yang dapat terbentuk untuk mengusung setiap calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Persyaratan ambang batas partai politik untuk mengusung calon presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi legislatif atau 25 persen penguasaan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya (UU 7/2017 tentang Pemilu), tentu membentuk rasionalitas bagi partai untuk sedapat mungkin mengusung pasangan calon paling tepat meskipun bukan berasal dari kader internal.

Partai papan atas lainnya dengan penguasaan lebih dari 10 persen, seperti Gerindra (13,57 persen), Golkar (14,78 persen), Nasdem (10,26 persen), PKB (10,09 persen), dengan melihat perolehan kursi mereka, secara matematis hanya diperlukan dua partai untuk berkoalisi memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Dengan demikian, kemungkinan ada dua hingga tiga poros koalisi yang dapat terbentuk. Kemungkinan poros lain juga dapat dilakukan antarpartai yang memiliki penguasaan kurang dari 10 persen kursi di DPR. Partai-partai, seperti Demokrat(9,39 persen), PKS (8,70 persen), dan PAN (7,65 persen), dapat juga dapat menggawangi poros koalisi bersama partai-partai kecil lainnya untuk dapat memenuhi persyaratan pencalonan presiden.

Pemerintah tengah mendesain ulang rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara komprehensif. Dalam revisiter masuk mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Untuk memperbaiki kinerja PPN, pemerintah berencana mengubah skema serta mengkaji ulang jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari obyek pajak. ”Pengecualian PPN yang saat ini terlalu luas membuat kita gagal mengadministrasikan serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Ini sebenarnya yang ingin kami perbaiki,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam diskusi virtual, Sabtu (12/6/2021). Dalam Pasal 4A Ayat (2b) rancangan beleid revisi UU tentang KUP, daftar beberapa jenis barang yang tak dikenakan PPN memang dihilangkan. Semula jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/ 2017. Ini meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging,telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Yustinus menjelaskan, dalam beleid revisi UU tentang KUP, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dengan tiga skema tarif yang mungkin diterapkan, yaitu tarif umum, multitarif, dan tarif final. Untuk tarif umum, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dari saat ini yang berlaku sebesar 10 persen. Adapun PPN multitarif akan dikenakan mulai dari 5 persen hingga paling tinggi 25 persen. PPN final ditetapkan tarif sebesar 1 persen seperti yang saat ini berlaku untuk hasil sektor pertanian tertentu. Barang tertentu yang hanya bisa dikonsumsi kelompok atas bisa dikenakan 15 persen atau 20 persen. Sementara itu, tarif untuk barang yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti susu formula, yang kini dikenakan 10 persen, akan menjadi 5 persen. ”Barang-barang strategis lain yang dibutuhkan masyarakat banyak untuk kepentingan umum bisa dikenakan PPN final, katakanlah 1 persen, 2 persen, atau bahkan nanti dimasukkan untuk kategori tidak dipungut PPN sehingga menjadi 0 persen,” kata Yustinus. Ia juga memastikan pengesahan UU tidak dilakukan tahun ini.