Di tengah euforia transformasi menuju bank digital, sejumlah bank papan menengah kecil masih berjuang dalam mencukupi kebutuhan dana pihak ketiga. Padahal, kondisi likuiditas perbankan saat ini sangat melimpah. Keadaan tersebut membuat terjadinya segmentasi penempatan dana masyarakat di sektor perbankan. Hal ini terlihat bahwa selama pandemi, nasabah memilih untuk meletakkan uangnya di bank-bank skala besar. Akibatnya, bank skala menengah kecil kini beradu strategi untuk menggaet dari dana masyarakat itu.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari-Maret 2021, simpanan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) terkonsentrasi di kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan nilai mencapai Rp4.065,2 triliun. Sementara itu, simpanan di bank BUKU 3 senilai Rp1.736,29 triliun. Dana masyarakat di bank BUKU 2 hanya Rp683,88 triliun. Adapun, tingkat rata-rata bunga produk simpanan deposito pada Maret 2021 di kelompok bank BUKU 2, dengan rentang 12 bulan, mencapai 6,15% di atas rata-rata bunga deposito di bank BUKU 3 dan BUKU 4, untuk jangka sama yang masing-masing 5,42% dan 4,61%. Salah satu strategi mereka adalah menawarkan tingkat suku bunga simpanan yang relatif tinggi untuk menarik minat calon nasabah dan memberikan sejumlah program cashback kepada nasabahnya. Dengan program ini, bank digital juga berharap akan ada nasabah di bank-bank papan atas yang memindahkan dananya, meski tak mudah.

Sekretaris Perusahaan Bank MNC Internasional Heru Sulistiadhi mengklaim layanan digital yang dikembangkan perseroan via aplikasi Motion menjadi andalan mendulang DPK. Dia menyatakan nasabah bisa mendapat promo seperti cashback yang berlipat dari program simpanan yang ditawarkan. “Sinergi dengan Motion Pay yang juga di-rebranding merupakan tonggak awal upaya mengonversi user base MNC Group yang berjumlah ratusan juta,” katanya, Kamis (3/6). Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebutkan MNC Group memiliki user base yang sangat besar termasuk di antaranya lebih dari 9 juta pelanggan TV berbayar yang telah terdaftar. Jumlah itu diklaim terus tumbuh 3 juta—4 juta pelanggan baru setiap tahun.

(Oleh - HR1)

Perbankan siap menggelar restrukturisasi kredit lanjutan terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Satu di antara debitur yang terus dipantau kesehatannya oleh para bankir ialah PT Garuda Indonesia Tbk. Lesunya bisnis penerbangan akibat tekanan pandemi Covid-19 telah menghantam kondisi keuangan Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah ini tercatat memiliki utang yang jatuh tempo per Mei 2021 sebesar US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 70 triliun dari total Rp 140 triliun. Sebagian utang itu merupakan pinjaman ke pihak perbankan.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2020, Garuda memiliki utang perbankan sekitar USS 1,02 miliar. Dari jumlah itu, utang jangka pendek mencapai USS 754,3 juta, dan pinjaman jangka panjang USS 260,95 juta. Dari total pinjaman jangka pendek, USS 92,6 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun di antara merupakan utang yang jatuh tempo dalam waktu setahun. Jika tidak terselesaikan, utang Garuda berpotensi menjadi kredit bermasalah bagi perbankan.

Meski begitu, sejauh ini sejumlah bank menyatakan status kredit Garuda masih lancar. Novita Widya Anggraini, Direktur Keuangan BNI, mengatakan, selama ini Garuda masih membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, meskipun Garuda termasuk korporasi yang terdampak pandemi Covid-19. Kredit Garuda di BNI masih dalam kategori lancar karena memang masuk dalam program restrukturisasi Covid-19.Program ini merupakan relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berjalan sejak Maret 2020.

Berdasarkan laporan keuangan Garuda per September 2020, pinjaman jangka pendek ke BNI senilai USS 148,9 juta. Dari jumlah itu, sekitar USS 79,71 juta utang Garuda yang jatuh tempo pada 19 April 2021 dan USS 13,8 juta jatuh tempo pada 31 Maret 2021. Juga ada utang jangka pendek dua anak usahanya, yakni Garuda Maintenance Facility Aero (GMFA) senilai US$ 49,2 juta, dan Aerowisata Catering Service (ACS) USS 6,2 juta.

Adapun dari laporan keuangan BNI di kuartal I-2021, utang Garuda di BNI mencapai Rp 2,82 triliun. Sementara di Bank BRI, Garuda tercatat mempunyai utang Rp 3,3 triliun per kuartal l-2021. Bank Panin saat ini juga memiliki saldo kredit ke Garuda Rp 1,7 triliun. Herwidayatmo, Presiden Direktur Bank Panin mengatakan, status kredit tersebut masih kategori lancar. "Kredit ke Garuda belum direstrukturisasi. Kreditnya masih lancar dan ini tidak masuk loan at risk (LAR)," ungkap Herwid.

JAKARTA — Penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending diharapkan menjalin kolaborasi guna memperoleh diversifikasi sumber pendanaan. Hal itu untuk mengurangi gap kebutuhan kredit di Indonesia yang kini mencapai Rp1.650 triliun.

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengatakan bahwa dari kebutuhan kredit sebesar Rp2.650 triliun di Tanah Air, saat ini baru terisi sekitar Rp1.000 triliun. Dia berharap strategi diversifikasi sumber pendanaan bisa membantu secara signifikan guna mengurangi gap kebutuhan kredit itu. “Anggota AFPI tahun lalu kontribusinya Rp74 triliun, tahun ini proyeksinya Rp100 triliun. Masih jauh memang. Namun artinya, di Indonesia ini jangan tanya siapa yang mau minjam. Ada banyak. Makanya, challenge kita sekarang itu lender-nya ada atau tidak. Setelah itu, harus ada diversifikasi, jangan menggantungkan dari satu-dua entitas saja,” jelasnya. 

Platform teknologi finansial (tekfin) P2P lending merupakan wadah mempertemukan pendana (lender) dan peminjam (borrower) secara digital. Adapun, jenis lender terbagi dua, yaitu lender perorangan atau ritel dan lender institusi atau super lender. Menurut Kus, seiring dengan kemampuan platform memperbesar nilai penyaluran secara kuantitatif, AFPI melihat bahwa kualitas bisnis tekfin P2P lending juga terlihat dari kemampuannya menjaga kepercayaan lender. Oleh sebab itu, memiliki banyak lender ritel mencerminkan platform P2P mampu diterima dan dipercaya masyarakat. Sementara itu, memiliki super lender yang beragam mengindikasikan bahwa platform tersebut dinilai prospektif dan punya kredibilitas tinggi untuk menjaga kepercayaan investor.

(Oleh - HR1)

Setelah menaikkan tarif dari 10% menjadi 12%, otoritas fiskal berencana menerapkan tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada UMKM dan sektor usaha yang tidak memiliki pajak masukan. Ketentuan ini rencananya akan dimuat di dalam Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, tarif PPN Final diusulkan sebesar 1% dari perputaran usaha. Tarif itu berlaku bagi pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran bisnis maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Artinya, pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun akan dikenai PPN Final sebesar 1%. Adapun pelaku usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif normal, yang dalam skema terbaru diusulkan sebesar 12%.

Berdasarkan catatan Bisnis, usulan PPN Final sebenarnya telah diajukan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada 2015, tetapi gagal. Kala itu, otoritas pajak mengajukan tarif PPN Final sebesar 2% bagi wajib pajak UMKM atau usaha yang memiliki omzet Rp4,8 miliar—Rp10 miliar. Hingga berita ini naik cetak, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan alasan pemerintah menerapkan PPN Final ini. Demikian pula dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor maupun Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ubaidi Socheh. Namun, dalam paparan Gambaran Umum Fiskal dan Perpajakan Terkini, Suryo mengatakan bahwa kebijakan PPN direformulasi untuk mengompensasi penurunan tarif PPh Badan yang dirilis pemerintah pada tahun lalu melalui UU No.2/2020.

Selain itu, rumusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi distorsi yang disebabkan sistem PPN yang saat ini berlaku, sehingga mengakibatkan daya saing produk dalam negeri kalah dibandingkan dengan produk impor. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan, PPN Final adalah nama lain dari pengenaan tarif efektif di luar skema normal, yakni pajak keluaran dikurangi pajak masukan.

(Oleh - HR1)

PADANG — Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor perikanan yang mencapai US$162 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung pembinaan dari hulu sampai hilir kepada nelayan dan petambak. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan pengembangan perikanan ekspor daerah maka diharapkan ekspor secara nasional juga diharapkan terus meningkat. Selain turut memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar, Indonesia juga mempunyai peluang besar untuk mengekspor hasil perikanannya.

Trenggono menambahkan potensi perikanan di Sumbar cukup baik tecermin dari adanya perusahaan ikan tuna namun skalanya masih kecil. Sedangkan untuk mendorong indstri, dari sisi nelayan perlu ditingkatkan alat tangkapnya sehingga pada akhirnya dapat menaikkan nilai tukar. Kepala DKP Sumbar Yosmeri mengatakan untuk ekspor kerapu sempat terhenti akibat kebijakan pemerintah serta adanya pandemi Covid-19. Kini ekspor ikan kerapu kembali hidup sejak akhir November 2020. “Jadi untuk ekspor ikan kerapu di Sumbar itu, ada kapal dari Hong Kong yang langsung menjemput ke Mandeh Pesisir Selatan. Karena ikan kerapu yang dijual itu dalam kondisi hidup,” sebutnya. Ikan kerapu yang diekspor mencapai 15—18 ton terdiri dari jenis ikan kerapu hasil budidaya masyarakat yakni kerapu cantik dan kerapu bebek. Keinginan itu juga telah dimasukan ke dalam program untuk pengembangan dan peningkatan budi daya yang orientasi ekspor. Salah satu potensi budi daya yang bagus untuk dikembangkan di Sumbar adalah ikan kerapu.

JAKARTA — Ekosistem bisnis perbankan dengan basis layanan digital di Indonesia bakal makin semarak. Line Corporation berencana meningkatkan investasi di sejumlah negara, salah satunya Indonesia pada tahun ini. Dalam publikasi resminya, sejak Februari lalu Line Corp. telah masuk ke bisnis financial technology (fintech) di sejumlah negara Asia sejak 2020.

“Line Bank yang sukses tahun lalu dengan layanan perbankan LINE Thailand yang dioperasikan oleh K Line. Melihat layanan kami tumbuh dengan cepat dan memperoleh banyak pelanggan, dan kami yakin bahwa Line Bank juga akan sukses besar di Taiwan. Pada tahun 2021, Line juga berencana untuk memperluas layanan perbankan ke negara lain, termasuk Jepang dan Indonesia,” ujar Chief Financial Officer Line Corporation In-Joon Hwang dikutip dari keterangan resminya.

Line Corp. memiliki sejumlah layanan bisnis di antaranya solusi pemasaran, hiburan, kanal berita, layanan kecerdasan buatan, dan fintech. Line Bank saat ini tengah fokus mengembangkan layanan perbankan khusus internet di Taiwan. Pemegang saham Line Bank terdiri dari pemain terkemuka dari industri internet, perbankan dan telekomunikasi di antaranya Taipei Fubon Bank, CTBC Bank, FarEasTone, Standard Chartered Bank, Taiwan Mobile, dan Union Bank of Taiwan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sistem keuangan Islam saat ini telah memantapkan dirinya sebagai pasar utama dalam ekosistem keuangan global serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial global. Keuangan Islam telah menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dari industri keuangan global dan terus berkembang.

Aset keuangan Islam telah meningkat secara signifikan dan jumlahnya meningkat tiga kali lipat selama pasca krisis keuangan global, di mana sekarang mewakili sekitar USD 2 triliun dalam aset perbankan dan sekitar USD 400 miliar dalam aset pasar modal. Tren positif ini diprediksi akan terus tumbuh sekitar USD 3 trillun (Rp 42.793 triliun) pada tahun 2024.

Praktik keuangan Islam telah menarik banyak sektor. Ini didorong oleh fitur kompetitifnya yang menggunakan konsep re-sharing, serta menyebarkan keuangan ke ekonomi riil dan memfasilitasi redistribusi kekayaan dan peluang.

Nilai tukar rupiah selalu mengalami naik turun. Namun di tahun 2022, diprediksi nilai tukar rupiah tak kan jauh berbeda dari sepanjang 2021. Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah di tahun 2022 akan bergerak di kisaran Rp 14.100 hingga Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perkiraan nilai tukar tersebut menguat tipis dari perkiraan pergerakan rupiah di akhir tahun 2021 yang sebesar Rp 14.200 hingga Rp 14.600 per dollar AS.

Meski optimistis menguat, Perry juga mengingatkan bahwa Indonesia tak boleh lengah. pasalnya, masih ada potensi ketidakpastian dan risiko yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Seperti contohnya, kenaikan yield US TReasury yang bisa mendorong adanya arus modal asing keluar dari pasar keuangan global yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah. Namun, BI pede bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan bauran kebijakan dan komitmen yang sudah dipupuk bahkan dengan pemerintah.

Ekspor feronikel dari Sulawesi Tenggara mencapai nilai tertinggi dalam periode dua tahun terakhir. Ekspor olahan nikel, yang sebagian besar dikirim ke China, mencapai 429 juta dollar AS (Rp 6,2 triliun), naik 260 persen dari periode sama tahun 2020.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Surianti Toar dalam pernyataan pers virtual di Kendari, Rabu (2/6/2021), menuturkan, ”Nilai fantastis karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Secara volume juga meningkat, di mana nilai dan volume ekspor ini didominasi oleh industri pengolahan besi dan baja yang menjadi primadona Sultra”.

Pemulihan permintaan global telah mendongkrak aktivitas manufaktur di kawasan Asia. Situasi serupa terjadi di Indonesia terlihat dari indeks manajer pembelian manufaktur yang mengalami ekspansi dalam tujuh bulan berturut-turut dan mencapai angka tertinggi pada Mei 2021. Aktivitas pabrik di China, merujuk pada data indeks manajer pembelian (PMI) terbaru, tumbuh dengan laju tercepat pada Mei 2021.Hal itu didorong permintaan yang solid dari dalam dan luar negeri. Di Jepang dan Korea Selatan, seperti terlihat dari data PMI terbaru, menunjukkan ekspansi yang moderat. Dari data yang dikumpulkan pada 12-21 Mei 2021, IHS Markit mencatat, terjadi pertumbuhan permintaan yang kuat di sektor manufaktur. Hal itu mendorong produksi dan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja yang pertama kali sejak sektor manufaktur terdampak pandemi Covid-19 dalam 15 bulan terakhir. Laporan yang dirilis IHS Markit, Rabu (2/6/2021), menunjukkan, PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2021 di posisi 55,3 atau naik dari level 54,6 pada April 2021. Ini indeks tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan melanjutkan kenaikan berturut-turut selama tiga bulan. PMI Manufaktur Indonesia pada April 2021 ada di atas PMI Asia Tenggara.

Pengiriman bahan baku dari pemasok tertunda karena ada kendala seperti cuaca buruk, kurangnya bahan baku, dan masalah pengiriman akibat terdampak pandemi. Kesulitan itu berdampak pada menipisnya stok bahan baku dan barang jadi. Kendala soal bahan baku juga menyebabkan naiknya baya input dan selanjutnya mendorong kenaikan harga jual. Direktur Asosiasi Ekonomi IHS Markit Jingyi Pan menilai, kenaikan penyerapan tenaga kerja untuk pertama kalinya merupakan tanda yang menggembirakan. Hal itu menunjukkan perusahaan mulai optimistis dengan tren pemulihan sehingga mereka mulai kembali berani merekrut pekerja. Namun, ia menyoroti kendala pasokan bahan baku dan logistik.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengacu tren volume bongkar muat di pelabuhan internasional dan domestik per Maret 2021 oleh Badan Pusat Statistik, kendala pengiriman bahan baku umumnya lebih banyak terjadi di pintu masuk pelabuhan domestik. Ke depan, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah meningkatkan efisiensi logistik dalam negeri serta mempercepat substitusi impor di sektor hulu. Sistem rantai industri dari hulu ke hilir harus diperkuat agar RI tidak bergantung pada bahan baku/penolong impor. 

Terkait itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memastikan kendala dalam pasokan bahan baku dan logistik segera diatasi. Hal ini penting untuk menjaga momentum pemulihan sektor manufaktur Indonesia agar tetap berada di atas level 50. Pemerintah saat ini sedang menata Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Setidaknya, ada tiga hal yang jadi perhatian. Pertama, kolaborasi layanan pemerintah dengan platform logistik swasta. Kedua, regulasi yang efisien dan standar layanan prima. Ketiga, strategi penataan yang tepat berbasis teknologi informasi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai, momentum pemulihan menggambarkan permintaan. Ini mendorong pembelian bahan baku dan penyerapan tenaga kerja setelah 14 bulan terkontraksi. Namun, lonjakan kasus Covid-19 perlu diwaspadai. Pengetatan restriksi akan berdampak pada penurunan aktivitas manufaktur.