Pemerintah merealisasikan impor oksigen dan tabung oksigen medis untuk mengatasi keterbatasan pasokan dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah sudah memesan 10.000 oksigen konsentrator dari Singapura. "Sebagian sudah datang diantar menggunakan Pesawat Hercules," ungkap Menko Luhut dalam konferensi pers secara virtual, kemarin. Bukan hanya itu, pemerintah pun mengarahkan 100% pasokan oksigen industri untuk kebutuhan medis. "Kita melihat prioritas ini dua minggu ke depan," kata Luhut.

Pemerintah juga memobilisasi pasokan oksigen dari sejumlah titik potensial, misalnya dari Morowali Sulawesi Tenggara. PT Pertamina mulai menyalurkan 21 tangki oksigen dari Morowali dan telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (6/7). Dalam program ini, Pertamina menggandeng anak usahanya yaitu Subholding Gas (PGN, Pertagas) dan Subholding Commercial & Trading (Patra Niaga, Patra Logistik) serta beberapa pihak lainnya seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Selanjutnya Pertamina akan mengarahkan truk tangki oksigen ke lima provinsi di Pulau Jawa, masing-masing 4 unit untuk DKI Jakarta, 3 unit untuk Jawa Barat, 5 unit akan diantar ke Jawa Tengah, 2 unit untuk DI Yogyakarta, serta 5 unit diperuntukkan bagi Jawa Timur. Adapun 11 unit akan dikelola pemerintah pusat. Dari 21 tangki oksigen tersebut, sebanyak 3 tangki sudah terisi oksigen dan telah disalurkan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1 unit, Jawa Tengah 1 unit dan DI Yogyakarta 1 unit.

Penguatan suplai energi yang bersumber dari fosil tetap dibutuhkan oleh Indonesia, terutama berupa migas yang saat ini jumlah penyediaannya dari dalam negeri terus menyusut. Tingkat ketergantungan impornya masih sangat besar dari luar negeri. Setiap hari kebutuhan konsumsi migas di Indonesia di atas 1,5 juta barel, tetapi tingkat penyediaannya hanya sekitar 50 persen atau berkisar 700.000-800.000 barel. Kekurangan ini ditutup dengan mendatangkan migas impor yang dipesan dari sejumlah negara, seperti Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepang, China, Rusia, dan Amerika Serikat.

Kondisi ini menyebabkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap dinamika ekonomi dan politik global. Apabila terjadi peningkatan harga minyak bumi dunia, akan memberikan tekanan negatif pada neraca perdagangan internasional. Valuta asing yang diperlukan untuk membeli BBM dan gas impor semakin banyak sehingga rawan menekan kurs rupiah menjadi lemah. Apabila negara tidak siap memiliki cadangan devisa yang cukup, sangat rentan timbul gejolak harga (inflasi) di dalam negeri sebagai akibat peningkatan harga migas global.

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain, melakukan kebijakan transisi energi dari penggunaan LPG ke kompor listrik, mandatori penggunaan biodiesel, akselerasi penggunaan mobil listrik, serta pada saat yang sama juga berupaya untuk meningkatkan suplai BBM dan gas dari dalam negeri. Khusus untuk peningkatan suplai BBM dan gas dari dalam negeri tersebut, pemerintah harus mendorong kenaikan produksi migas dari sumur-sumur yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Lifting minyak harus ditingkatkan sehingga mendorong penyediaan bahan baku untuk industri pengilangan dalam negeri.

Lifting minyak akan terus menyusut dan cadangan migas nasional akan semakin cepat habis dalam jangka pendek kurang dari 10 tahun lagi. Jika hal ini terjadi, beban keuangan negara akan semakin berat karena jumlah impor BBM dan gas setiap hari semakin besar jumlahnya. Sayangnya, saat ini tampaknya industri hulu migas di Indonesia semakin kurang diminati. Satu indikasinya terlihat dari jumlah investasi yang ditanamkan di sektor hulu migas tersebut kian mengecil. Pada 2015 hingga 2020, investasi sektor hulu migas rata-rata terus menyusut sekitar minus 6 persen atau senilai 970 juta dollar AS setahun. Pada 2015, investasi hulu migas masih berkisar 15 miliar dollar AS, tetapi pada 2020 sudah susut menjadi kisaran 10 miliar dolar AS.

Penyusutan investasi hulu migas tersebut berimbas pada pembiayaan semua sektor kegiatannya, mulai dari produksi, pengembangan, eksplorasi, hingga administrasi. Penyusutan terbesar berada pada kegiatan eksplorasi yang rata-rata mengalami penyusutan investasi hampir mendekati minus 20 persen per tahun atau senilai 360-an juta dollar AS. Kegiatan eksplorasi ini anjlok sangat drastis sejak tahun 2015. Pada 2014, investasi kegiatan eksplorasi masih berkisar 2,6 miliar dollar AS, tetapi pada tahun 2015 anjlok drastis menjadi 970 juta dollar AS. Pada tahun-tahun berikutnya nilainya terus menyusut dan pada tahun 2020 nilai investasi kegiatan eksplorasi ini semakin minim menjadi kisaran 444 juta dollar AS.

Solusi yang ditawarkan adalah melakukan kegiatan eksplorasi di sejumlah wilayah kerja lain yang ditawarkan pemerintah. Dengan semakin banyak eksplorasi, maka peluang untuk menemukan ladang-ladang baru akan semakin terbuka lebar. Hanya saja tampaknya para investor untuk beberapa saat lalu enggan berinvestasi pada kegiatan ini karena adanya perubahan skema kerja sama antara pemerintah dan para kontraktor migas dari cost recovery menjadi gross split. Dengan perubahan skema itu membuat risiko finansial yang dihadapi para investor kian besar sehingga berdampak pada susutnya investasi di sektor hulu migas.

Industri energi memberikan kontribusi yang relatif besar bagi perekonomian nasional. Secara makro, kontribusi industri energi dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional. Selain itu, juga dapat dilihat dari besarnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) migas. Dari kedua hal ini menunjukkan bahwa industri energi berkontribusi secara langsung terhadap perekonomian nasional dan sebagai sumber pendapatan negara. Pada tahun 2015-2020, kontribusi sektor pertambangan migas (hulu) rata-rata memberikan kontribusi bagi PDB nasional hampir Rp 400 triliun per tahun. Nominal ini menggambarkan proporsi kontribusi bagi PDB nasional sekitar 2,85 persen per tahun.

Orang-orang kaya di Jakarta mulai menjual rumah gedong mereka. Rumah-rumah di kawasan elit Jakarta, mulai dari Pondok Indah, Kelapa Gading, hingga Menteng mengobral rumah dengan harga murah.

Dari beberapa e-commerce properti yang ditelusuri pada Selasa (6/7), obral rumah yang terletak di kawasan elit Jakarta marak terjadi, Misalnya, di situs Lamudi, ada rumah di Pondok Indah dijual mulai dari harga Rp 15 miliar.

"Turun Hargal!/ Jual Cepat Smart Home Semi Furnished di kawasan elit Pondok Indah," bunyi judul tawaran rumah itu. Di dalamnya dijelaskan bahwa rumah ini properti langka karena harganya di bawah Rp20 miliar di kawasan Pondok indah Harga juai rumah ini ditulis Rp 18 miliar, namun ditawarkan turun menjadi Rp 15 miliar, ltu pun masih bisa nego.

Masih Pondok Indah, di situs rumah123.com ditemukan juga harga rumah lebih murah lagi, yaitu Rp 12 miliar, Rumah ini disebut memiliki luas bangunan 350 meter perseg dengan 4 kamar tidur dan 5 kamar mandi. "Semi furnished. Harga Rp 12 M nego, NEGO SAMPAI DEAL Semua penawaran dipertimbangkan, " tulis keterangan tawaran rumah tersebut.

Pemerintah Jepang memastikan proyek-proyek investasi yang tengah berjalan di Indonesia, seperti perpanjangan jalur MIRT, terus berjalan. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, mengatakan investasi Jepang tetap berlangsung di tengah melanjaknya kasus Covid-19 di Indonesia akibat munculnya varian baru Virus Corona Delta.

Kenji menyatakan Pemerintah Jepang terus meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi pekerja selama masa pagebluk untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan kerja Salah satunya vaksinasi, baik bagi tenaga kerja asing dan Jepang maupun pemberian bantuan dosis vaksin kepada indonesia.

Upaya vaksinasi ini bisa meningkatkan produktivitas pekerja serta mempererat hubungan investasi serta perdagangan antara Jepang dan indonesia. Selain itu, Pemerintah Jepang mendorong pencegahan Covid-19 dalam bentuk lainnya di tempat kerja untuk melindungi nyawa pekerja. Kendati proyek-proyek yang ada terus berjalan.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan bahwa oksigen telah menjadi salah satu barang penting yang dimudahkan impornya untuk penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga sudah mengeluarkan instruksi agar kebutuhan masyarakat, terutama fasilitas kesehatan berupa oksigen dapat dipenuhi oleh kalangan industri dalam negeri. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat menyebutkan impor oksigen dibebaskan dari pajak melalui skema pemasukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan layanan umum.

Merujuk pada PMK No. 6/PMK.010/2017, oksigen dengan kode HS 28044000 dikenai bea masuk sebesar 5% dalam skema impor umum. Komoditas ini juga belum disertakan dalam daftar barang yang mendapat fasilitas impor dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana tertuang dalam PMK No. 149/PMK.04/2020. Menurut Syarif, peluang oksigen masuk ke dalam daftar barang yang mendapat fasilitas impor terbuka lebar. Namun tanpa disertakan dalam daftar, impor oksigen tetap dipermudah melalui skema impor oleh pemerintah dan hibah luar negeri.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian mencatat kebutuhan oksigen medis melonjak di tengah kondisi darurat Covid-19, atau naik 69,3% dibandingkan dengan kondisi normal.Dari penelurusan Bisnis, pada kondisi normal kebutuhan oksigen medis adalah 179.455 ton per tahun atau 491 ton per hari. Namun lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir membuat kebutuhan oksigen medis menjadi 800 ton per hari. Penambahan kebutuhan pasokan oksigen medis juga akan dipenuhi dengan meningkatkan utilitas pabrik oksigen.Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono mengemukakan kebutuhan oksigen untuk medis pada situasi normal berkisar 40% dari total produksi tahunan yang mencapai 639.900 ton, sementara kebutuhan industri di kisaran 60%. Namun, komposisi kebutuhan untuk medis cenderung lebih besar daripada industri saat pandemi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berencana menambah anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rp 225,4 triliun menjadi Rp 924,83 triliun atau naik 32,2% dari saat ini Rp 699,43 triliun. Penambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan Covid-19 dan menambah stimulus bagi program PEN seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp 225,4 triliun. Penambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas anggarannya akan ditambah Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial ditambah Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan dukungan UMKM Rp 50,04 triliun,” kata Airlangga dalam konperensi pers virtual, Senin (5/7).

Sementara itu, untuk pagu anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp 148,27 triliun akan naik menjadi sekitar Rp 24 triliun. Penambahan ini terdiri atas berbagai macam program seperti diskon listrik yang akan dilanjutkan hingga kuartal III-2021 yang semula hanya sampai kuartal II-2021. “Selain diskon listrik yang dilanjutkan sampai kuartal III, akan ada perpanjangan bantuan sosial tunai dua bulan. Tadinya selesai April akan ditambahkan dua bulan dan akan ada perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST). Paling penting kami minta alokasi 18,8 juta penerima bantuan pangan non tunai atau kartu sembako betul-betul tercapai 18,8 juta. Sekarang masih ada perbaikan data,”ungkapnya. Sementara itu, untuk insentif usaha, pemerintah memperpanjang beberapa insentif yang semula direncanakan berakhir Juni 2021 kini diperpanjang menjadi hingga Desember 2021. Adapun insentif yang diperpanjang tersebut yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, penetrasi dan akselerasi transaksi digital dan keuangan digital semakin meningkat pesat. Karena itu, transaksi e-commerce tahun ini diproyeksikan tumbuh signifikan 39,1% menjadi Rp 370 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 266 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, peningkatan akselerasi ekonomi digital dan keuangan digital disebabkan oleh meningkatnya preferensi dan ekspektasi masyarakat terhadap teknologi digital. “Hal ini akan semakin mendorong pesatnya transaksi ekonomi digital. Kemudian, perkembangan fintech dan digital banking ke depan,” tutur dia, dalam Silaturahmi ISEI, Senin (5/7).

Kemudian, transaksi digital banking juga diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 21,8% pada tahun ini menjadi Rp 33.331 triliun dibandingkan sepanjang tahun lalu tercatat Rp 27.356 triliun. “Semua transaksi melalui online, bisa online banking, mobile banking, dan apps yang mostly our time. Sekarang, segala sesuatu transaksi dengan perbankan bisa dilakukan melalui gadget di mana dan kapan pun. Karena itu, bisa tumbuh 21,8%, atau keseluruhan tahun ini Rp 33.331 triliun. Itu luar biasa ya, ini akan jadi suatu game changer,” jelasnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Pemerintah akan membuka keran impor tabung oksigen untuk melayani pasien Covid-19 di sejumlah daerah. Sebab, saat ini, terjadi defisit tabung oksigen, seiring terus bertambahnya kasus baru harian Covid-19 di Tanah Air. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sepakat akan mengonversi oksigen dari industri ke medis hingga 90%. Selama ini, alokasi oksigen untuk medis hanya 25%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini, banyak rumah sakit (RS) menggunakan tabung oksigen, seiring bertambahnya tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Namun, distribusi oksigen terhambat, karena minimnya jumlah tabung. Isu distribusi oksigen, lanjut dia, menjadi persoalan, karena selama ini pengiriman dilakukan ke tangki besar oksigen cair, lalu didistribusikan ke jaringan oksigen di seluruh Indonesia.

Menkes mengungkapkan, kapasitas produksi oksigen secara nasional mencapai 866 ribu ton per tahun. Namun, produksi riil hanya 75% atau 640 ribu ton per tahun. Dari total produksi itu, sekitar 458 ribu ton dipakai untuk industri, seperti baja, nikel, smelter, sedangkan medis hanya 25% atau sekitar 181 ribu ton per tahun. “Kami sudah berkoordinasi dengan Menperin agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90%. Jadi, sekitar 575 ribu produksi oksigen dalam negeri akan dialokasikan untuk medis,” kata Budi. Dia menargetkan suplai oksigen untuk Jawa dan Bali mencapai 2.262 ton per hari. Berdasarkan data yang disampaikan Menkes, pasokan kebutuhan oksigen harian DKI Jakarta mencapai 519,4 ton, Jawa Barat (456,9 ton), Jawa Tengah (379 ton), DI Yogyakarta (47,5 ton), dan Provinsi Jawa Timur (369,5 ton). Oleh karena itu, ada kapasitas menganggur yang harus dioptimalkan sebanyak 226.100 ton per tahun.

(Oleh - HR1)

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan pelaku usaha pariwisata semakin terjepit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun membayangi. Bisnis hotel dan restoran menjadi salah satu sektor usaha yang paling terpuruk. Wakil Ketua Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Rully Rifai menyatakan, PPKM Darurat tak ubahnya lockdown bagi bisnis restoran karena mereka tidak bisa beroperasi. "Ini sangat berdampak bagi restoran, apalagi untuk pembayaran sewa, listrik, pajak-pajak, sangat menyulitkan kami," ungkap dia, kemarin.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan, lonjakan kasus Covid-19 yang diikuti PPKM darurat, dapat dipastikan menekan tingkat keterisian (okupansi) hotel. Rata-rata okupansi diperkirakan melorot dari 20%-40% menjadi hanya 10%-15%. Apalagi, banyak terjadi pembatalan pesanan, baik pemesanan kamar maupun untuk kegiatan yang sudah terjadwal. Padahal di periode Januari-Mei 2021 secara umum terjadi pertumbuhan okupansi sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski kondisi average daily rate masih turun 29% secara tahunan, kondisi pada awal tahun 2021 cukup menunjukkan sinyal positif. Sayangnya, momentum pertumbuhan itu tak bertahan lama. Dengan kondisi seperti ini, Sutrisno bilang pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit. Penghentian kegiatan operasional memaksa pelaku usaha mengambil langkah merumahkan karyawan untuk sementara. "Pada gilirannya, bukan tidak mungkin akan berujung PHK," aku dia.

DPD PHRI DKI Jakarta tidak memerinci jumlah karyawan yang sementara ini dirumahkan. Namun sebagai gambaran, pengurangan pekerja akan mengikuti persentase penurunan output atau okupansi. "Misalnya, kalau turun dari 40% menjadi 20%, berarti 20% (penurunan karyawan). Kurang lebih seperti itu logikanya," terang Sutrisno. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor hotel dan restoran mencapai lebih dari 500.000 orang secara nasional. Untuk wilayah DKI Jakarta, jumlah tenaga kerja hotel dan restoran mencapai sekitar 100.000 orang.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan tidak akan ada impor beras dalam waktu dekat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Lutfi berdasarkan prediksi Biro Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan hasil panen beras tahun 2021 diprediksi mencapai 33 juta ton. Adapun realisasi hasil panen beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Selain itu, saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,39 juta ton. Terdiri dari 1,37 juta stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 14.765 ton stok komersial.

Lutfi mengatakan, penyaluran beras Bulog untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) mencapai 80.000 ton per bulan. Ketahanan stok juga diperkirakan setidaknya untuk 12 bulan (satu tahun) ke depan. "Kalau mengikuti alur dari pemikiran ini, bisa pastikan bahwa tidak ada impor dan ketersediaan di Bulog juga cukup. Stok nasional juga baik dan saya tidak ada ekspektasi sama sekali untuk mengimpor beras dalam waktu dekat ini," ujar Lutfi saat konferensi pers virtual, Senin (5/7).