Ekonomi
( 40554 )Pamekasan Memenuhi Syarat KIHT
Calon lokasi pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Pamekasan yang berlokasi di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, dinilai sudah layak dan memenuhi syarat. Mengacu dari keputusan itu, proses pembangunan fisik dari kawasan sekitar 2,5 hektare dari KIHT tersebut, secara bertahap sudah bisa dimulai tahun 2021 ini.
Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindag, Agus Wijaya mengatakan, KIHT di Desa Gugul Pamekasan sudah memenuhi syarat sebagai kawasan industri, la mengaku sudah menghubungi Universitas Jember bahwa kawasan KIHT di Pamekasan sudah layak untuk dibangun. Tetapi dari pihak Unej Jember masih belum bisa turun kesini karena dalam keadaan gawat Covid-19 ini.
Sebelumnya, Pemkab Pamekasan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, tahun ini berencana akan memulai pembangunan fasilitas berupa kantor Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Pembangunan KIHT yang akan didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) itu akan dibangun di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan. Tujuan pembangunan KIHT ini untuk menarik pabrik rokok lokal di Pamekasan khususnya yang yang ilegal untuk mendapat pembinaan.
Di kawasan KIHT ini selain dibina pengembangan usahanya, perusahaan rokok lokal itu juga akan dibina bagaimana memproses perizinannya secara lengkap. antara langkah yang dilakukan sebelumnya. Melakukan studi kelayakan lokasi bekerjasama dengan Universitas Jember. Setelah selesai akan dipresentasikan dihadapan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan pihak perusahan rokok maupun elemen terkait lainnya.
TKA China Tak Pakai Izin
Empat puluh lebih Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China atau Tiongkok yang sudah berada di Bantaeng ternyata belum kantongi izin bekerja. Sedianya mereka didatangkan ke Sulsel untuk bekerja di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Bantaeng. Kedatangan puluhan pekerja dari China itu memantik tanda tanya publik.
Apalagi mereka datang di masa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Di Jakarta dan puluhan kota lain di Pulau Jawa dan Bali, banyak pekerja lokal yang main kucing-kucingan dengan tentara dan polisi demi bisa masuk kantor.
Itulah anehnya dengan kedatangan para pekerja dari China itu ke Sulsel. Mereka ketahuan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sebelum para pekerja asing dari China itu menginjakkan kaki di Makassar, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menginstruksikan agar bandara dan pelabuhan diperketat.
Para TKA asal China itu terkesan "bebas masuk" Sulsel, di saat banyak warga Sulsel tertahan di Jakarta karena PPKM Darurat. Ironisnya lagi, Plt Gubernur Sulsel memastikan izin para TKA dari Negeri Tirai Bambu belum jelas.
Kendati belum mengantongi izin kerja, namun mereka telah mengantongi izin tinggal di Indonesia selama 60 hari. Jika dalam waktu 30 hari, izin kerjanya tak terbit, maka mereka tetap harus pulang ke negara asal sebelum masa izin tinggal berakhir.
Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Menguat
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menguat seiring meningkatnya data pengangguran di Amerika Serikat. Pada pukul 09.44 WIB, rupiah menguat 48 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp 14.485 per dollar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.533 per dolar AS.
Pasar melihat dua komponen data tenaga kerja AS pada Juni yang di bawah ekspektasi, yaitu data tingkat pengangguran yang meningkat dan data rata-rata upah yang kenaikannya di bawah ekpektasi. Pasar menganggap hasil ini belum cukup untuk mengubah kebijakan pelonggaran moneter bank sentral AS meskipun data non-farm payrolls dirilis lebih bagus dari ekspektasi. Kendati demikian, tingkat pengangguran AS pada Juni naik menjadi 5,9 persen dari 5,8 persen pada bulan sebelumnya.
Nilai Tukar Petani Naik 106,71 Poin
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalsel Juni 2021 sebesar 106,71 poin. Angka ini menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi terhadap tahun dasar atau NTP di atas 100.
Nilai ini dapat diartikan, untuk kegiatan usaha pertanian yang dilakukan petani mengalami kenaikan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk biaya produksi.
Petani Kembali Bergairah Sadap Karet
Sudah hampir tiga bulan harga karet mencapai Rp 10 ribu per kilogram. Padahal, setahun lalu harganya dikisaran Rp 5 ribu hingga Rp 6,5 ribu. Kondisi ini membuat petani karet kembali bergairah menyadap.
Uhan warga Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengakui harga jual karet membaik. Meskipun belum mencapai Rp 18 ribu per kilogram seperti beberapa tahun lalu.
Pengepul karet, Dedik mengatakan, dari petani karet harian dia beli Rp 9,5 ribu. Sedangkan karet yang dikumpulkan mingguan dia beli Rp 10 ribu. Sedangkan karet bulanan dia beli Rp 10.500 per kilogramnya.
Pemerintah Impor Tabung Oksigen
Pemerintah akan mengimpor tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait rencana impor tabung oksigen 6 meter kubik danI meter kubik.
Budi mengatakan proses distribusi oksigen liquid ke rumah sakit dalam volume besar menggunakan tangki tak maksimal dalam memenuhi kebutuhan pasien Covid-19. Pasalnya, mayoritas rumah sakit kini lebih banyak menggunakan tabung oksigen karena tambahan kamar darurat.
Adapun terkait oksigen, saat ini kapasitas produksi oksigen nasional berjumlah 866 ribu ton per tahun. Namun, utilisasi semua pabrik sekarang hanya 75 persen. Akibatnya, jumlah produksi riil hanya 640 ribu ton per tahun. Mayoritas atau 75 persen oksigen itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa industri baja dan nikel.
Budi sudah membahasnya dengan Kementerian Perindustrian. Kedua kementerian sepakat agar 90 persen atau 575 ribu ton oksigen yang menjadi jatah industri diberikan ke medis demi memenuhi kebutuhan rumah sakit. Menurut Budi, kebutuhan oskigen akan dipasok ke sejumlah rumah sakit di Pulau Jawa. Hal ini khusus di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Biaya Kargo Melonjak, Ekspor Tekstil Bali Merosot
DENPASAR — Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Bali merosot tajam karena tingginya biaya kargo yang berpengaruh terhadap frekuensi pengiriman barang. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bali Dolly Suthajaya mengatakan pandemi Covid-19 turut berdampak pada menurunnya lalu lintas transportasi udara maupun laut. Hal ini menyebabkan harga kargo pesawat meningkat dan langka-nya ketersediaan kontainer untuk memenuhi kebutuhan ekspor. “Sebelum pandemi banyak penerbangan ke luar negeri, sehingga ongkos kargo lebih terjangkau. Kalau sekarang lebih menggunakan pesawat khusus logistik, itupun biayanya tinggi dan jarang ada juga,” ujarnya kepada Bisnis, Senin, (5/7). Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali, realisasi ekspor industri TPT pada Januari— Mei 2021 senilai Rp22 miliar atau turun 52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).
Di sisi lain, penurunan kinerja ekspor juga dialami oleh Provinsi Bengkulu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Bengkulu pada Mei 2021 mencapai US$13,68 juta atau terus mengalami penurunan dalam 4 bulan berturut-turut sejak Februari 2021. Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan nilai ekspor Bengkulu pada Mei 2021 turun sebesar 12,47% dibandingkan dengan April sebesar US$15,63 juta. “Kalau kita hitung dari Februari nilai ekspor Bengkulu memang terus mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor pada Mei ini yang paling signifikan dibanding sebelumnya,” ujar Win dikutip dari Antara. Data BPS menyebutkan, pada Februari 2021 nilai ekspor Bengkulu tercatat sebesar US$17,11 juta. Nilai ekspor tersebut turun 7,75% ke angka US$15,78 juta pada Maret. Penurunan kembali terjadi pada April 2021 yang tercatat sebesar US$15,63 juta atau turun 0,94% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
(Oleh - HR1)Berebut Peluang Layanan Isolasi
Layanan isolasi mandiri yang kuotanya terbatas menjadi rebutan para pengusaha hotel yang bisnisnya sudah di ujung tanduk di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar, mengatakan layanan isolasi mandiri selama ini hanya didapat beberapa hotel pilihan pemerintah, sehingga dampaknya kecil untuk menolong sektor akomodasi.
Sejak diumumkan sebagai zona merah penularan Covid-19 pada 24 Juni lalu, kata Herman, tingkat keterisian hotel di Kota dan Kabupaten Bandung sudah merosot hingga ke bawah 10 persen. Kondisi okupansi di seluruh kawasan Jawa Barat yang memiliki 3.150 hotel pun serupa. Dengan okupansi satu digit, kata dia, tak ada layanan yang dapat memancing konsumen, bahkan warga lokal sekali pun.
Selain dibuka untuk program promosi menginap jarak dekat atau staycation yang ternyata minim peminat, kata Herman, hanya hotel untuk layanan isolasi mandiri yang masih beroperasi penuh, Sisanya bangkrut.
Bertahan dengan Pengunjung Lokal
Kelangsungan bisnis para pengelola destinasi wisata di luar zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kini sangat bergantung pada pengunjung jarak dekat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan pembatasan aktivitas di wilayah Pulau Jawa dan Bali tersebut berimbas pada penguatan protokol kesehatan di wilayahnya. Namun peluang penghasilan harian masih bisa dikejar pengusaha dari turis lokal di dalam provinsi.
Selain wisata air, seperti selam bebas, Lenda menyebutkan rangkaian Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan resor Siladen masih diminati masyarakat Manado pada akhir pekan. Dia mengakui jumlah kunjungan dari luar daerah menurun karena adanya PPKM darurat.
Sebelum pandemi Covid-19 merebak, dia melanjutkan, bisnis wisata Manado sudah didominasi pengunjung domestik. Sepanjang 2019, kota tersebut dikunjungi 1,33 juta wisatawan dalam negeri, sedangkan turis asing hanya 132 ribu. Volume kunjungan domestik tergerus hingga hanya 447 ribu orang pada tahun lalu.
PPKM Darurat Berlaku, Omzet Rp 5 triliun Lenyap
Pusat belanja menjadi salah satu sektor yang terkena dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali yang berlaku sejak 3 Juli lalu. Dalam kebijakan tersebut, mal ataupun pusat belanja dilarang buka hingga 20 Juli mendatang. Gerai yang melayani kebutuhan sehari-hari ataupun farmasi masih diperbolehkan dibuka, namun dengan jam operasional terbatas.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengatakan gerai di mal yang melayani kebutuhan pokok, seperti supermarket, gerai farmasi atau kesehatan, bank atau anjungan tunai mandiri (ATM), serta makanan dan minuman, hanya boleh beroperasi dalam jam operasional yang terbatas dan pesan-antar.
Meski begitu, pendapatan pengelola pusat belanja bakal anjlok. Selama ditutup, pusat perbelanjaan kehilangan pendapatan Rp 5 triliun setiap bulan. Angka tersebut adalah potensi nilai pendapatan yang diterima pusat belanja, bukan nilai penjualan yang dilakukan para penyewa.
Analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasya, mengatakan PPKM darurat ini mengancam gerai retail nonpangan. Menurut dia, PPKM darurat bakal memberikan dampak yang cukup besar lantaran pengelola mal kehilangan omzet minimal satu bulan. Christine memperkirakan dampaknya bakal lebih besar dibandingkan dengan PPKM sebelumnya.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









