Pemerintah Jepang memastikan proyek-proyek investasi yang tengah berjalan di Indonesia, seperti perpanjangan jalur MIRT, terus berjalan. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, mengatakan investasi Jepang tetap berlangsung di tengah melanjaknya kasus Covid-19 di Indonesia akibat munculnya varian baru Virus Corona Delta.

Kenji menyatakan Pemerintah Jepang terus meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi pekerja selama masa pagebluk untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan kerja Salah satunya vaksinasi, baik bagi tenaga kerja asing dan Jepang maupun pemberian bantuan dosis vaksin kepada indonesia.

Upaya vaksinasi ini bisa meningkatkan produktivitas pekerja serta mempererat hubungan investasi serta perdagangan antara Jepang dan indonesia. Selain itu, Pemerintah Jepang mendorong pencegahan Covid-19 dalam bentuk lainnya di tempat kerja untuk melindungi nyawa pekerja. Kendati proyek-proyek yang ada terus berjalan.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan bahwa oksigen telah menjadi salah satu barang penting yang dimudahkan impornya untuk penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga sudah mengeluarkan instruksi agar kebutuhan masyarakat, terutama fasilitas kesehatan berupa oksigen dapat dipenuhi oleh kalangan industri dalam negeri. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat menyebutkan impor oksigen dibebaskan dari pajak melalui skema pemasukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan layanan umum.

Merujuk pada PMK No. 6/PMK.010/2017, oksigen dengan kode HS 28044000 dikenai bea masuk sebesar 5% dalam skema impor umum. Komoditas ini juga belum disertakan dalam daftar barang yang mendapat fasilitas impor dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana tertuang dalam PMK No. 149/PMK.04/2020. Menurut Syarif, peluang oksigen masuk ke dalam daftar barang yang mendapat fasilitas impor terbuka lebar. Namun tanpa disertakan dalam daftar, impor oksigen tetap dipermudah melalui skema impor oleh pemerintah dan hibah luar negeri.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian mencatat kebutuhan oksigen medis melonjak di tengah kondisi darurat Covid-19, atau naik 69,3% dibandingkan dengan kondisi normal.Dari penelurusan Bisnis, pada kondisi normal kebutuhan oksigen medis adalah 179.455 ton per tahun atau 491 ton per hari. Namun lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir membuat kebutuhan oksigen medis menjadi 800 ton per hari. Penambahan kebutuhan pasokan oksigen medis juga akan dipenuhi dengan meningkatkan utilitas pabrik oksigen.Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono mengemukakan kebutuhan oksigen untuk medis pada situasi normal berkisar 40% dari total produksi tahunan yang mencapai 639.900 ton, sementara kebutuhan industri di kisaran 60%. Namun, komposisi kebutuhan untuk medis cenderung lebih besar daripada industri saat pandemi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berencana menambah anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rp 225,4 triliun menjadi Rp 924,83 triliun atau naik 32,2% dari saat ini Rp 699,43 triliun. Penambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan Covid-19 dan menambah stimulus bagi program PEN seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp 225,4 triliun. Penambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas anggarannya akan ditambah Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial ditambah Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan dukungan UMKM Rp 50,04 triliun,” kata Airlangga dalam konperensi pers virtual, Senin (5/7).

Sementara itu, untuk pagu anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp 148,27 triliun akan naik menjadi sekitar Rp 24 triliun. Penambahan ini terdiri atas berbagai macam program seperti diskon listrik yang akan dilanjutkan hingga kuartal III-2021 yang semula hanya sampai kuartal II-2021. “Selain diskon listrik yang dilanjutkan sampai kuartal III, akan ada perpanjangan bantuan sosial tunai dua bulan. Tadinya selesai April akan ditambahkan dua bulan dan akan ada perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST). Paling penting kami minta alokasi 18,8 juta penerima bantuan pangan non tunai atau kartu sembako betul-betul tercapai 18,8 juta. Sekarang masih ada perbaikan data,”ungkapnya. Sementara itu, untuk insentif usaha, pemerintah memperpanjang beberapa insentif yang semula direncanakan berakhir Juni 2021 kini diperpanjang menjadi hingga Desember 2021. Adapun insentif yang diperpanjang tersebut yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, penetrasi dan akselerasi transaksi digital dan keuangan digital semakin meningkat pesat. Karena itu, transaksi e-commerce tahun ini diproyeksikan tumbuh signifikan 39,1% menjadi Rp 370 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 266 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, peningkatan akselerasi ekonomi digital dan keuangan digital disebabkan oleh meningkatnya preferensi dan ekspektasi masyarakat terhadap teknologi digital. “Hal ini akan semakin mendorong pesatnya transaksi ekonomi digital. Kemudian, perkembangan fintech dan digital banking ke depan,” tutur dia, dalam Silaturahmi ISEI, Senin (5/7).

Kemudian, transaksi digital banking juga diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 21,8% pada tahun ini menjadi Rp 33.331 triliun dibandingkan sepanjang tahun lalu tercatat Rp 27.356 triliun. “Semua transaksi melalui online, bisa online banking, mobile banking, dan apps yang mostly our time. Sekarang, segala sesuatu transaksi dengan perbankan bisa dilakukan melalui gadget di mana dan kapan pun. Karena itu, bisa tumbuh 21,8%, atau keseluruhan tahun ini Rp 33.331 triliun. Itu luar biasa ya, ini akan jadi suatu game changer,” jelasnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Pemerintah akan membuka keran impor tabung oksigen untuk melayani pasien Covid-19 di sejumlah daerah. Sebab, saat ini, terjadi defisit tabung oksigen, seiring terus bertambahnya kasus baru harian Covid-19 di Tanah Air. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sepakat akan mengonversi oksigen dari industri ke medis hingga 90%. Selama ini, alokasi oksigen untuk medis hanya 25%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini, banyak rumah sakit (RS) menggunakan tabung oksigen, seiring bertambahnya tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Namun, distribusi oksigen terhambat, karena minimnya jumlah tabung. Isu distribusi oksigen, lanjut dia, menjadi persoalan, karena selama ini pengiriman dilakukan ke tangki besar oksigen cair, lalu didistribusikan ke jaringan oksigen di seluruh Indonesia.

Menkes mengungkapkan, kapasitas produksi oksigen secara nasional mencapai 866 ribu ton per tahun. Namun, produksi riil hanya 75% atau 640 ribu ton per tahun. Dari total produksi itu, sekitar 458 ribu ton dipakai untuk industri, seperti baja, nikel, smelter, sedangkan medis hanya 25% atau sekitar 181 ribu ton per tahun. “Kami sudah berkoordinasi dengan Menperin agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90%. Jadi, sekitar 575 ribu produksi oksigen dalam negeri akan dialokasikan untuk medis,” kata Budi. Dia menargetkan suplai oksigen untuk Jawa dan Bali mencapai 2.262 ton per hari. Berdasarkan data yang disampaikan Menkes, pasokan kebutuhan oksigen harian DKI Jakarta mencapai 519,4 ton, Jawa Barat (456,9 ton), Jawa Tengah (379 ton), DI Yogyakarta (47,5 ton), dan Provinsi Jawa Timur (369,5 ton). Oleh karena itu, ada kapasitas menganggur yang harus dioptimalkan sebanyak 226.100 ton per tahun.

(Oleh - HR1)

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan pelaku usaha pariwisata semakin terjepit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun membayangi. Bisnis hotel dan restoran menjadi salah satu sektor usaha yang paling terpuruk. Wakil Ketua Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Rully Rifai menyatakan, PPKM Darurat tak ubahnya lockdown bagi bisnis restoran karena mereka tidak bisa beroperasi. "Ini sangat berdampak bagi restoran, apalagi untuk pembayaran sewa, listrik, pajak-pajak, sangat menyulitkan kami," ungkap dia, kemarin.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan, lonjakan kasus Covid-19 yang diikuti PPKM darurat, dapat dipastikan menekan tingkat keterisian (okupansi) hotel. Rata-rata okupansi diperkirakan melorot dari 20%-40% menjadi hanya 10%-15%. Apalagi, banyak terjadi pembatalan pesanan, baik pemesanan kamar maupun untuk kegiatan yang sudah terjadwal. Padahal di periode Januari-Mei 2021 secara umum terjadi pertumbuhan okupansi sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski kondisi average daily rate masih turun 29% secara tahunan, kondisi pada awal tahun 2021 cukup menunjukkan sinyal positif. Sayangnya, momentum pertumbuhan itu tak bertahan lama. Dengan kondisi seperti ini, Sutrisno bilang pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit. Penghentian kegiatan operasional memaksa pelaku usaha mengambil langkah merumahkan karyawan untuk sementara. "Pada gilirannya, bukan tidak mungkin akan berujung PHK," aku dia.

DPD PHRI DKI Jakarta tidak memerinci jumlah karyawan yang sementara ini dirumahkan. Namun sebagai gambaran, pengurangan pekerja akan mengikuti persentase penurunan output atau okupansi. "Misalnya, kalau turun dari 40% menjadi 20%, berarti 20% (penurunan karyawan). Kurang lebih seperti itu logikanya," terang Sutrisno. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor hotel dan restoran mencapai lebih dari 500.000 orang secara nasional. Untuk wilayah DKI Jakarta, jumlah tenaga kerja hotel dan restoran mencapai sekitar 100.000 orang.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan tidak akan ada impor beras dalam waktu dekat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Lutfi berdasarkan prediksi Biro Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan hasil panen beras tahun 2021 diprediksi mencapai 33 juta ton. Adapun realisasi hasil panen beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Selain itu, saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,39 juta ton. Terdiri dari 1,37 juta stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 14.765 ton stok komersial.

Lutfi mengatakan, penyaluran beras Bulog untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) mencapai 80.000 ton per bulan. Ketahanan stok juga diperkirakan setidaknya untuk 12 bulan (satu tahun) ke depan. "Kalau mengikuti alur dari pemikiran ini, bisa pastikan bahwa tidak ada impor dan ketersediaan di Bulog juga cukup. Stok nasional juga baik dan saya tidak ada ekspektasi sama sekali untuk mengimpor beras dalam waktu dekat ini," ujar Lutfi saat konferensi pers virtual, Senin (5/7).

Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah yang menetapkan tiga lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Antara lain KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, dan KEK Gresik. Ketiganya disebut menjadi percontohan dalam penerapan aturan baru KEK. Berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menambah syarat pengusulan KEK. Salah satunya adalah minimal penguasaan lahan sebesar 50% dari total rencana. "Semua penguasaan lahannya sudah di atas 50%," ujar Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Pranoto kepada KONTAN, Senin (5/7). Bahkan untuk KEK Batam dan KEK Nongsa, lahan yang dikuasai telah mencapai 100%. Kondisi ini ia yakini bisa mempercepat pengembangan KEK ke depan. Kepastian lahan juga akan mencegah pengembangan KEK menjadi mangkrak. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di KEK. "Pembangunan KEK semakin lancar dan semakin mudah menarik investor," terang Enoh.

Selain mengenai kepastian lahan dan pengelolaan, KEK juga memberikan sejumlah insentif untuk industri di dalam KEK. Sesuai PP Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, kemudahan tersebut berupa fasilitas pajak, bea, dan cukai meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan cukai. Dan insentif lainnya. PP itu juga memangkas pajak terkait transaksi atas tanah dan bangunan. Pada pasal 80 disebutkan badan usaha dalam transaksi pengadaan tanah untuk KEK; penjualan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan/atau sewa tanah dan/atau bangunan tidak dipungut pajak penghasilan.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menyebut kepastian lahan saja dinilai tidak cukup ampuh untuk menarik investor. Lokasi lahan pun menjadi pertimbangan besar bagi investor untuk menanamkan modal. Lokasi lahan tersebut termasuk dengan akses menuju KEK sehingga kegiatan industri dapat berjalan dengan efisien. Infrastruktur dalam kawasan pun menjadi pertimbangan investor. "Penguasaan lahan 50% masih belum menjamin pembangunan infrastruktur yang memadai," terang Faisal kepada KONTAN.

Komoditas karet dan sawit jadi penopang ekonomi Sumatera Utara di tengah pandemi Covid-19. Harga karet di tingkat petani meningkat hingga Rp 10.500 per kilogram dan tandan buah segar sawit Rp 1.900 per kilogram. Peningkatan harga dipengaruhi permintaan di pasar dunia. Harga karet remah jenis TSR (technical speciefied rubber) 20 kini 1,67 dollar AS per kilogram. Di tingkat petani, harga karet olahan mencapai Rp 10.500 per kg, naik dari Rp 6.000 per kg pada tahun lalu. Adapun karet yang belum diolah dihargai Rp 8.000 per kg.

Kenaikan harga karet membuat petani di Sumut makin bergairah menyadap. Kebun-kebun karet yang sebelumnya terbengkalai kini disadap lagi. ”Tahun lalu kelompok tani kami hanya mengumpulkan 1 ton getah karet per minggu. Kini kami bisa mendapat 5 ton,” kata Sungkunen Tarigan (40), Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, Desa Kuta Jurung, Deli Serdang, Senin (5/7/2021).

Sementara volume ekspor karet Sumut pada April dan Mei 2021 menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Ekspor pada April sebesar 31.555 ton atau anjlok sekitar 10,3 persen ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 35.190 ton. ”Volume ekspor pada Mei kami perkirakan hanya 25.000 ton atau turun sekitar 16 persen dibandingkan April,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumut Edy Irwansyah. Penurunan ekspor itu, menurut dia, lebih karena adanya pergeseran jadwal pengapalan. Dengan demikian, secara tahunan, volume ekspor tidak menurun signifikan.

Sama halnya dengan karet, industri sawit juga bergairah dengan harga yang masih cukup baik. Pada periode 30 Juni-6Juli, harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan rendemen 19,93 persen mencapai Rp 1.928 per kilogram. Harga tersebut stabil sepanjang pandemi, bahkan naik hingga Rp 2.275 per kg pada Mei. Di Sumut terdapat 1,8 juta hektar kebun sawit dengan 162 pabrik. Tenaga kerja yang terserap di industri sawit Sumut lebih dari 560.000 orang.

Pelaku industri perhotelan memperkirakan tingkat hunian hotel turun dari saat ini 20-40 persen menjadi 10-15 persen. Ini merupakan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemerintah diharapkan punya solusi cepat dan tepat agar industri ini bisa bertahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi berbintang di Indonesia pada Mei 2021 rata-rata 31,97 persen atau naik dari 14,45 persen pada Mei 2020. Namun jika dibandingkan dengan TPK pada April 2021, TPK Mei 2021 menurun sebesar 2,66 poin.

Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, Senin (5/7/2021), menyampaikan, penurunan tingkat hunian dipastikan akan memacu hotel menurunkan tarif untuk merangsang kedatangan tamu guna menutupi biaya operasional. Hotel-hotel kecil nonbintang di DKI Jakarta sudah ada yang tidak beroperasi karena tidak sanggup bertahan, tetapi enggan terbuka dan melapor,” ujarnya.

PHRI DKI Jakarta telah memohon agar pemerintah memfasilitasi komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masalahnya ada tunggakan pembayaran biaya untuk akomodasi tenaga medis dan orang tanpa gejala Covid-19. Selama kurun Februari-Juni 2021, total biaya yang belum dibayar ke hotel mencapai Rp 140 miliar. Pelaku industri perhotelan juga berharap pemerintah berani melakukan moratorium, kemudahan, pengurangan, ataupun penghapusan biaya perpanjangan izin-izin yang wajib dipenuhi kepada negara selama tahun 2021. Sebagai contoh, izin operasi mesin diesel, pembuangan air limbah tiga bulanan untuk pemeriksaan kualitas air pada laboratorium, pemutaran musik, pajak reklame, izin genset, dan sertifikasi keselamatan kebakaran.

Secara terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan kembali bahwa pihaknya memahami PPKM darurat akan berdampak buruk bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia berkali-kali menyerukan agar semua pelaku industri, termasuk pelaku industri periklanan atau film yang sedang ataupun akan shooting, diminta berhenti sementara. ”Kita tidak bisa mengambil risiko dan harus mengedepankan faktor kesehatan. Pengaturan penerbangan internasional diperketat juga bertujuan menekan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Warga negara asing, termasuk wisatawan mancanegara, yang akan masuk ke Indonesia harus bisa menunjukkan sertifikat bukti telah divaksin Covid-19, wajib menunjukkan hasil tes usap negatif, dan menjalani karantina. Durasi karantina sebelum beraktivitas di wilayah Indonesia adalah delapan hari. Sandiaga mengatakan, karantina disediakan oleh hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan. ”Kami telah menerima masukan dari PHRI dan akan meneruskannya ke Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.