Selama ini penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi pekerjaan berupah rendah yang minim jaminan sosial dan tingkat keterampilannya juga rendah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lambat bahkan turun akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu strategi dan reformasi untuk menciptakan dan membangun pekerja kelas menengah. Hal itu mengemuka dalam webinar peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” yang disusun para ekonom Bank Dunia,Maria Monica Wihardja dan Wendy Cunningham. Dalam acara yang digelar secara daring, Rabu (30/6/2021), Bank Dunia juga menghadirkan dua pembicara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ekonom M Chatib Basri.

Merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional, upah kelas menengah tersebut minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018). Monica mengatakan, lapangan kerja yang tercipta baru mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. ”Lapangan kerja yang tercipta itu belum cukup optimal untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan kelas menengah,” ujarnya. Bank Dunia mencatat, dalam kurun waktu 2008-2018, sebanyak 39 juta pekerjaan diciptakan di sektor nonpertanian. Namun, 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut adalah pekerjaan berupah rendah dan minim jaminan sosial.

Dari 85 juta pekerja yang mendapatkan upah di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Hanya ada sebanyak 3,5 juta pekerja yang mendapatkan upah di atas standar upah kelas menengah, serta berstatus pekerja tetap, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada 2020, sebanyak 7 juta lulusan baru (termasuk lulusan universitas dan sekolah menengah) yang disebut sebagai bagian dari ”Generasi Covid-19” siap memasuki angkatan kerja. Pekerja angkatan muda yang tertunda memasuki angkatan kerja pada 2020 sekitar 300.000 orang.

Bank Dunia merekomendasikan tiga strategi reformasi yang akan membangun pekerja kelas menengah. Pertama, mengakselerasi pertumbuhan produktivitas di berbagai sektor. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi asing langsung yang mendorong transfer teknologi, serta bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sertifikasi produk, akses modal dan pasar, serta teknologi. Kedua, membangun iklim transisi pekerjaan. Ini diharapkan akan memungkinkan pekerja memiliki banyak pilihan sektor atau perusahaan yang lebih baik dan produktif.  Ketiga, membangun pekerja yang memiliki keterampilan dan diperlukan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih produktif.

Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk menahan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19. Selama pandemi, berbagai program bantuan sosial telah diberikan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan baru bagi pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga merancang program jaminan kehilangan pekerjaan,membuka luas peluang wirausaha, dan mendorong kemitraan UMKM dengan badan usaha ataupun investor.

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar threshold atau ambang batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ditingkatkan menjadi maksimal Rp 8 juta per bulan, naik dari PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta atau Rp 54 juta setahun. “Sehingga akan semakin banyak wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPh) OP,” ujar anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam saat Rapat Kerja berasama Kementerian Keuangan, Rabu (30/6).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah beberapa kali menaikkan PTKP untuk mendorong konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, ia menilai bahwa kenaikan PTKP tersebut menjadi bagian dari reformasi perpajakan pada 2008-2016. Pada periode tersebut, kata dia, pemerintah mulai fokus pada kemudahan berusaha setelah melewati masa perlambatan ekonomi dunia pada 2008. "Angka ini adalah angka penghasilan tidak kena pajak yang paling tinggi kalau di dalam persentase terhadap income per capita dibandingkan negara-negara lain di dunia," kata Menkeu.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai andalan budidaya perikanan nasional. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di dua provinsi tersebut, khususnya di sektor KP. Sebagai bentuk keseriusannya, Trenggono mengunjungi lokasi Karamba Jaring Apung (KJA) di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, yang menjadi pilot project kegiatan budidaya ikan kerapu dan kakap Pemprov NTT tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kupang, NTT, untuk melihat langsung potensi KP di provinsi itu, Rabu (30/6). “Saya bersama Pak Gubernur di sini sudah sepakat, mulai 2022 akan memfokuskan kegiatan budidaya di NTT dan NTB, ini diharapkan jadi andalan budidaya," kata Trenggono.

Ikan yang dibudidayakan di antaranya kerapu cantang dan kakap putih. Kepala Dinas KP NTT Ganef Wurgiyanto menjelaskan, NTT mengajukan pinjaman daerah dari APBD untuk budidaya kerapu dan kakap di tiga lokasi KJA. Selain Pulau Semau, lokasi budidaya akan dilakukan di Teluk Hadakewa, Lembata, dan Mulut Seribu, Rote Ndao. “Tahun ini diawali dengan pilot project di Pulau Semau dengan 9 unit KJA. Diharapkan 2-3 tahun ke depan perairan-perairan ini dapat memiliki sumber daya ikan (produksi ikan kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat," jelas Ganef.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Mulai bergesernya tren investasi saham dari sektor perbankan ke teknologi mendorong PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA untuk menyiapkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Bank Digital BCA (BCA Digital) dalam 1-2 tahun ke depan. “Tidak tahun ini, tetapi ada rencana ke depan. 1-2 tahun lagi,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja kepada Investor Daily, Rabu (30/6). Adapun Bank Digital BCA akan beroperasi lewat aplikasi bernama blu (dengan huruf kecil). Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati menyebutkan, aplikasi tersebut akan dirilis pada 2 Juli 2021. Mengingat baru dirilis pada awal semester II ini, BCA Digital menargetkan jumlah nasabah hingga akhir tahun ini mencapai ratusan ribu. ”Target kami bagaimana mengumpulkan customer base yang cukup banyak, layanan diandalkan. Untuk tahun ini targetnya ratusan ribu,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengapresiasi langkah BCA Digital untuk IPO. ”Bagus, momentumnya justru saat ini dimana masyarakat juga mengalami percepatan adaptasi menggunakan fitur transaksi digital. Sentimen investor terhadap IPO perusahaan digital sedang positif,” tuturnya. Namun, dia mengimbau agar IPO BCA Digital sebaiknya dilakukan sebelum tapering off Bank Sentral AS, mengingat risiko di pasar keuangan saat tapering off relatif tinggi dan investor cenderung mencari aset yang aman. ”Sampai akhir 2021 adalah momen emas untuk IPO, mencari pendanaan publik untuk memperkuat layanan digital,” ucap Bhima. Seperti diketahui, BCA segera meluncurkan layanan bank digital. BCA menjadi satu dari tujuh bank yang tengah memproses menjadi bank digital. Selain BCA, bank lainnya adalah PT BRI Agroniaga Tbk (AGRO), PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), PT Bank Capital Tbk (BACA), PT Bank Harda Internasional Tbk (BBHI), PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW), dan PT Bank KEB Hana.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), pengelola pusat belanja ritel dan grosir Hypermart, mencatatkan pertumbuhan penjualan dua kali lipat melalui platform online di masa pandemi Covid-19. Penjualan online meningkat drastis, khususnya satu minggu terakhir ini, yakni mencapai 8% dari total penjualan. “Pada minggu terakhir Juni mencapai 10%. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5% atas penjualan online,” kata Corporate Secretary MPPA Danny Kojongian dalam keterangan resmi, Rabu (30/6). Danny menerangkan, Hypermart merupakan hipermarket ritel modern di Indonesia untuk keluarga kelas menengah yang berkembang pesat. Banyak pilihan produk yang ditawarkan, mulai dari groseri, produk segar, dan barang-barang elektronik.

 “Penjualan online melalui platform Tokopedia memberikan kinerja yang sangat baik, kami telah mencapai lebih dari 1.600 order penjualan dalam beberapa hari terakhir dengan tertinggi 1.900 order penjualan dalam satu hari,” ungkap Danny. Untuk menggenjot penjualan di platform online, menurut Danny, saat ini Hypermart dalam tahap integrasi untuk melakukan penjualan online melalui platform GoMart. “Sudah ada 30 store (toko) yang terintegrasi. Ke depan, akan ada sekitar 76 store kami yang akan terintegrasi dengan GoMart,” tegas dia.

(Oleh - HR1)

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal dugaan manipulasi atau tidak akuratnya data investasi di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpotensi memberikan dampak negatif pada iklim investasi dalam negeri. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan hal tersebut berisiko terhadap pemborosan anggaran. Berdasarkan temuan lembaga auditor negara itu, terdapat 1.086 pelaku usaha yang memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal. Berikutnya, terdapat 4.103 penanaman modal asing (PMA) yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi sebesar Rp. 75,94 triliun. BKPM diharapkan segera memperbaiki kekeliruan tersebut. Terlebih dalam kondisi saat ini investasi dibutuhkan untuk menjadi penopang ekonomi, bukan justru menjadi bola liar atau permasalahan yang merugikan pemerintah. "Kondisi saat ini sadang sulit. Upaya pemerintah dalam memacu pemasukan negara melalui instrumen investasi jangan sampai kontraproduktif dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasar kerja Tanah Air."

(Oleh - HR1)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dugaan penyimpangan data realisasi investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2019. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, menuturkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 mencatat tiga temuan penting mengenai realisasi data investasi yang terindikasi manipulatif. Berdasarkan publikasi yang disampaikan pada awal 2020, BKPM mengklaim realisasi investasi 2019 mencapai Rp 809,6 triliun. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah yang senilai Rp 792 triliun, Realisasi investasi itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri Rp 386,5 triliun (47,7 persen) serta penanaman modal asing Rp 423,1 triliun (52,3 persen). "Banyak investor asing yang mengacu pada data BPKM. Lembaga internasional juga menggunakan data BKPM untuk menghitung prospek pertumbuhan ekonomi," ujar Bhima (Direktur Center of Economic and Law Studies). Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan investor serta menjaga kredibilitas BKPM. 

(Oleh - HR1)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mempromosikan investasi budi daya jahe merah di Kabupaten Trenggalek. Investasi itu menggandeng perusahaan Fintech iGrow dengan membuka peluang bagi para investor untuk turut andil mendanai pengembangan jahe merah di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menjelaskan, menginvestasikan dana yang ada pada pengembangan pertanian jahe merah di Trenggalek tergolong aman. Bahkan dalam skema itu, investasi pendanaan budi daya jahe merah diklaim dapat memberi keuntungan sebesar 18 persen per tahun.

Dalam deskripsi di situs iGrow, skema investasi terbuka itu diinisiasi oleh beberapa pihak. Antara lain PT Sari Bumi Niaga yang merupakan entitas usaha yang mewadahi para petani jahe merah di Kecamatan Pule.

Selain itu, ada juga PT Bintang Toedjoe yang berdasarkan perjanjian kerja sama akan menyerap hasil panen para petani jahe merah di Pule. Termasuk juga Pemkab Trenggalek yang menginisasi pengembangan budidaya jahe merah itu di tiga desa, yakni Pake, Pule, dan Jombok.

PT Veolia Services Indonesia atau Veolia Indonesia bekerja sama dengan PT Tirta Investama (Danone-AQUA) meresmikan pabrik daur ulang botol plastik PET (Polyethylene Terephthalate) di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Peresmian fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dengan luas bangunan 7.000 meter persegi ini dihadiri Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia bersama Sven Beraud-Sudreau, CEO Veolia Southeast Asia, dan Connie Ang, Presiden Direktur Danone-AQUA.

Sven Beraud-Sudreau, CEO Veolia Southeast Asia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah di sejumlah negara untuk membantu pengelolaan sampah plastik di negara mereka. Apalagi fasilitas daur ulang plastik PET ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku plastik daur ulang untuk produk-produk lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, kemitraan yang dibangun bersama Veolia Indonesia ini akan dapat meningkatkan volume plastik PET daur ulang atau rPET yang digunakan di seluruh kemasan botol Danone-AQUA hingga 3x lipat dibandingkan pemakaian saat ini.

JAKARTA — Pabrik daur ulang botol plastik PET (polyethylene terephthalate) berkapasitas produksi mencapai 25.000 ton per tahun siap beroperasi di Pasuruan Jawa Timur.Pabrik tersebut adalah hasil kerja sama Danone-Aqua dengan PT Veolia Services Indonesia dalam mendukung pengurangan sampah plastik di Indonesia.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kepada kedua perusahaan atas terbangunnya pabrik daur ulang terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 22.000 m2 dengan luas bangunan 7.000 m2.Menurut Agus pembangunan pabrik daur ulang tersebut telah dimulai sejak Maret 2019 dengan total investasi sebesar Rp600 miliar.“Saat ini, pabrik daur ulang Veolia Indonesia memiliki kapasitas produksi 25.000 ton per tahun recycled PET plastic yang telah memenuhi standar keamanan pangan terbaik atau foodgrade,” katanya dalam sambutan peresmian pabrik, Rabu (30/6).

Pembangunan pabrik daur ulang plastik ini juga sebagai bentuk kontribusi Veolia Indonesia dan Danone-Aqua pada aspek sosial dan lingkungan, termasuk untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih.Menperin optimistis, dengan adanya investasi pabrik daur ulang botol plastik PET ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular serta dapat mengoptimalkan tingkat pengumpulan sampah plastik di Indonesia. Sementara itu, Direktur Danone-Aqua Connie Ang mengatakan pihaknya sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam menyelesaikan tantangan sampah plastik di Indonesia melalui gerakan #BijakBerplastik, seperti melalui upaya pengumpulan sampah plastik dan percepatan inovasi kemasan.

(Oleh - HR1)