Layanan isolasi mandiri yang kuotanya terbatas menjadi rebutan para pengusaha hotel yang bisnisnya sudah di ujung tanduk di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar, mengatakan layanan isolasi mandiri selama ini hanya didapat beberapa hotel pilihan pemerintah, sehingga dampaknya kecil untuk menolong sektor akomodasi.

Sejak diumumkan sebagai zona merah penularan Covid-19 pada 24 Juni lalu, kata Herman, tingkat keterisian hotel di Kota dan Kabupaten Bandung sudah merosot hingga ke bawah 10 persen. Kondisi okupansi di seluruh kawasan Jawa Barat yang memiliki 3.150 hotel pun serupa. Dengan okupansi satu digit, kata dia, tak ada layanan yang dapat memancing konsumen, bahkan warga lokal sekali pun.

Selain dibuka untuk program promosi menginap jarak dekat atau staycation yang ternyata minim peminat, kata Herman, hanya hotel untuk layanan isolasi mandiri yang masih beroperasi penuh, Sisanya bangkrut.

Kelangsungan bisnis para pengelola destinasi wisata di luar zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kini sangat bergantung pada pengunjung jarak dekat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan pembatasan aktivitas di wilayah Pulau Jawa dan Bali tersebut berimbas pada penguatan protokol kesehatan di wilayahnya. Namun peluang penghasilan harian masih bisa dikejar pengusaha dari turis lokal di dalam provinsi.

Selain wisata air, seperti selam bebas, Lenda menyebutkan rangkaian Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan resor Siladen masih diminati masyarakat Manado pada akhir pekan. Dia mengakui jumlah kunjungan dari luar daerah menurun karena adanya PPKM darurat.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, dia melanjutkan, bisnis wisata Manado sudah didominasi pengunjung domestik. Sepanjang 2019, kota tersebut dikunjungi 1,33 juta wisatawan dalam negeri, sedangkan turis asing hanya 132 ribu. Volume kunjungan domestik tergerus hingga hanya 447 ribu orang pada tahun lalu.

Pusat belanja menjadi salah satu sektor yang terkena dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali yang berlaku sejak 3 Juli lalu. Dalam kebijakan tersebut, mal ataupun pusat belanja dilarang buka hingga 20 Juli mendatang. Gerai yang melayani kebutuhan sehari-hari ataupun farmasi masih diperbolehkan dibuka, namun dengan jam operasional terbatas.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengatakan gerai di mal yang melayani kebutuhan pokok, seperti supermarket, gerai farmasi atau kesehatan, bank atau anjungan tunai mandiri (ATM), serta makanan dan minuman, hanya boleh beroperasi dalam jam operasional yang terbatas dan pesan-antar.

Meski begitu, pendapatan pengelola pusat belanja bakal anjlok. Selama ditutup, pusat perbelanjaan kehilangan pendapatan Rp 5 triliun setiap bulan. Angka tersebut adalah potensi nilai pendapatan yang diterima pusat belanja, bukan nilai penjualan yang dilakukan para penyewa.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasya, mengatakan PPKM darurat ini mengancam gerai retail nonpangan. Menurut dia, PPKM darurat bakal memberikan dampak yang cukup besar lantaran pengelola mal kehilangan omzet minimal satu bulan. Christine memperkirakan dampaknya bakal lebih besar dibandingkan dengan PPKM sebelumnya.

Lonjakan angka kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menghitung kembali kas negara karena kebutuhan untuk belanja kesehatan bakal naik. Kementerian Keuangan, misalnya, menaikkan anggaran kesehatan dari Rp 172 triliun menjadi Rp 185 triliun. Belanja kesehatan utamanya, selain (untuk memberi) vaksin, juga untuk pengobatan.

Dengan naiknya jumlah kasus, biaya pengobatan juga akan melejit. Kementerian Keuangan tahun lalu saja telah membelanjakan Rp 14,5 triliun untuk biaya perawatan 200.545 pasien Covid-19 di 1.575 rumah sakit. Persoalan lain, sejumlah pemerintah daerah lambat mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19.

Semua negara menambah utang gara-gara Covid-19. Kita juga tahu utang terlalu banyak tidak baik untuk ekonomi mana pun. Tapi kenaikan ini dibenarkan karena situasi shock yang tidak ada instrumen lain kecuali negara harus hadir. Kalau negara tidak mau hadir hanya gara-gara supaya tidak ngutang, makin ambles saja ekonominya. Kami sengaja mengambil risiko itu karena kami mengetahui negara hadir untuk mengangkat semuanya. Nanti kalau ekonominya sudah naik, masyarakatnya naik, kami menyehatkan APBN lagi.

JAKARTA – Perkembangan teknologi membuat sektor perbankan beradaptasi dan bertransformasi untuk menjadi bank digital. Potensi bisnis bank digital di Indonesia yang besar tersebut turut menarik minat para investor untuk berinvestasi. Sebagai regulator industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons transformasi digital tersebut. Hal ini tercermin dari berbagai aturan yang tengah digodok dan segera diluncurkan OJK terkait bank digital. Bahkan, jauh sebelum adanya rencana penerbitan beleid bank digital, para investor sudah berbondongbondong untuk mengalokasikan dana investasinya untuk bank-bank kecil yang tengah bertransformasi. Terlihat dari catatan OJK yang menyebutkan, sudah ada tujuh bank yang telah mengajukan perizinan menjadi bank digital. Sedangkan lima bank lainnya telah mendeklarasikan sebagai bank digital. Adapun bank-bank yang tengah berproses menjadi bank digital antara lain PT Bank BCA Digital, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro), PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Harda Internasional, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana.

Bank Capital Indonesia tengah bertransformasi dan telah mengajukan perizinan menjadi bank digital kepada OJK. Beredar kabar bahwa Grab berminat untuk masuk sebagai investor Bank Capital. Meski demikian, OJK belum mendapatkan pernyataan formal dari para investor yang hendak masuk ke bank-bank tersebut. “Masih belum ada yang menyatakan secara formal ke OJK,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Selain Bank Capital, Grab disebut tengah mengincar bank digital syariah yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Bank Aladin Syariah Tbk yang sebelumnya bernama Bank Net Syariah. Kabar tersebut muncul ketika sejumlah eks petinggi PT Visionet Internasional (OVO) berlabuh sebagai jajaran direksi di Bank Aladin Syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Aladin Syariah pada Rabu (7/4). Terdapat tiga eks petinggi OVO yang saat ini menunggu hasil fit and proper test OJK. Ketiga direksi baru Bank Aladin adalah Firdila Sari sebagai direktur digital banking, Willy Hambali sebagai direktur keuangan dan strategi, serta Budi Kusmiantoro sebagai direktur teknologi informasi.

Di sisi lain, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berencana menambah modal melalui rights issue untuk ekspansi ke sektor digital dengan saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5 miliar saham. Dikabarkan bahwa AMRT berniat untuk berinvestasi pada Bank Aladin Syariah dengan dana rights issue tersebut. Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan HMETD untuk melakukan investasi pada perusahaan lain/ penyertaan saham yang bergerak di bidang berbasis teknologi, yang dapat bersinergi secara strategis dengan perseroan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan, banyak investor tertarik karena perbankan di Indonesia masih cukup seksi, terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank yang masih tinggi di kisaran 4% membuat banyak investor ingin masuk ke Indonesia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang kian ketat di tengah lonjakan kasus Covid-19 dapat menjadi peluang bagi perusahaan rintisan di bidang kuliner dan teknologi kuliner untuk mencatatkan pertumbuhan bisnis. Saat ini, sejumlah perusahaan rintisan (startup) kuliner telah menciptakan ikatan yang saling menguntungkan de­ngan dengan startup lain di bidang teknologi kuliner seperti layanan pe­san antar, terutama pada masa pan­demi Covid-19. CEO dan Co-Founder Kopi Ke­nangan Group Edward Tirtanata me­ngatakan bahwa kebijakan pem­berlakuan pembatasan kegiatan ma­syarakat (PPKM) darurat akan memengaruhi kunjungan pe­langgan secara langsung.

Pemilik Pison Coffee Arlini Wibowo mengatakan selama pene­rapan PPKM darurat, per­usa­haan berfokus untuk terus meningkatkan kualitas produk secara konsisten. “Untuk penjualan kami ada kenaikan 25% selama pandemi Covid-19, khususnya lewat aplikasi pesan antar makanan,” katanya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sektor kuliner saat ini sekarang mengalami transisi dari luring ke daring. PPKM darurat diyakini akan mengakselerasi perubahan tersebut.

Akademisi menilai PPKM darurat menjadi ajang bagi perusahaan rintisan di bidang teknologi kuliner (foodtech) untuk meningkatkan inovasi dan layanan produknya. Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang mengatakan potensi foodtech sangat besar dengan momentum PPKM darurat. Sebab, masyarakat, terutama para milenial, selalu berani mencoba hal yang baru untuk mengusir rasa jenuh. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai perusahaan rintisan berbasis foodtech diprediksi akan bertumbuh 26%—35% sebagai imbas dari pembatasan kegiatan masyarakat secara masif. Senada, Kepala Center of Inno­­­vation and Digital Economy Institute for Development of econo­mics and Finance (Indef) Nailul Huda mengamini adanya pembatasan mampu menjadi katalis positif bagi bisnis teknologi kuliner, terutama di bidang layanan antar makanan dan online food marketing.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah memacu produksi hasil pertanian untuk memenuhi ketahanan pangan lokal sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Peningkatan produksi komoditas bawang putih di Sumatra Utara diharapkan bisa menekan defisit pasokan yang masih cukup lebar. Pemerintah Pro­vinsi Sumatra Uta­­ra berupaya me­­ningkatkan pro­duksi bawang putih khususnya di lumbung pangan nasional atau food estate untuk mengurangi defisit pasokan yang diperkirakan mencapai 28.038 ton pada tahun ini. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Bahruddin Siregar mengatakan produksi bawang putih di Sumut pada 2021 ditargetkan 1.365 ton. Angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan tahun ini yang diprediksi mencapai 29.403 ton.

Produksi bawang putih tahun ini yang ditargetkan 1.365 ton berasal dari lahan seluas 278 hektare (ha) dengan rata-rata produksi 599,10 kuintal per hektare. Produksi terbanyak ditargetkan dari Humbang Hasundutan yang merupakan food estate yakni 897 5on, disusul Simalungun 376 ton dan Karo 45 ton. Bahruddin menambahkan pe­nanaman bawang putih belum bisa dilakukan di semua kabupaten/kota Sumut karena menyangkut faktor kesesuaian tanah.

JAKARTA. Pemerintah berencana untuk memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan pajak adalah untuk membayar bunga utang baru.Ia menjabarkan, pemerintah pada tahun 2021 menargetkan beban bunga utang sebesar US$ 373 triliun atau naik 180% dari beban bunga utang pada tahun 2014 yang pada saat itu tercatat US$ 133 triliun.“Jadi, kita ini gali lubang tutup lubang. APBN ini dipakai buat sebagian besar membayar bunga utang. Beban bunga utang nih, naik 180% dari tahun 2014,” ujar Faisal, Minggu (4/7).Kemudian, kenaikan tertinggi ada pada belanja barang. Pemerintah mematok belanja barang pada tahun ini sebesar Rp 363 triliun atau meningkat 105% dari tahun 2014 yang sebesar Rp 177 triliun.Posisi selanjutnya diisi dengan belanja pegawai yang pada tahun 2021 dipatok Rp 421 triliun atau naik 73% dari Rp 244 triliun pada 2014. Kemudian disusul belanja modal yang ditargetkan Rp 247 triliun atau naik 68% dari Rp 147 triliun pada 2014.

(Oleh - HR1)

Di tengah lonjakan angka kasus positif korona, permintaan terhadap produk alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan terkait Covid-19 meningkat tajam. Bahkan, persediaan sejumlah produk obat-obatan untuk terapi Covid-19 mulai menipis. Produsen farmasi pelat merah, PT Indofarma Tbk (INAF) mengonfirmasi bahwa stok sejumlah produk obat-obatan terkait Covid-19 dalam keadaan kosong. INAF berupaya memenuhi kebutuhan produk tersebut sesegera mungkin.

Sekretaris Perusahaan PT Indofarma Tbk Wardjoko Sumedi mengungkapkan, posisi stok nasional untuk produk Oseltamivir 75 mg sedang kosong per Minggu (4/7). Sebab, INAF sudah mengirim produk tersebut ke Gudang Instalasi Farmasi Pusat Kementerian Kesehatan pada awal Juli sebanyak 1,2 juta kapsul. “Saat ini, Indofarma sedang memproses pengiriman bahan farmasi aktif atau active pharmaceutical ingredients (API) produk Oseltamivir dari India. Estimasi suplai stok dimulai minggu kedua Juli dengan total produksi 5 juta kapsul sampai akhir Juli 2021”, ungkap dia, kemarin.

Total penyertaan modal negara terhadap badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 82,1 triliun. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat dihubungi, Minggu (4/7/2021), Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan pada Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) itu berbentuk investasi permanen. Penyertaan itu dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus atau berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Dari Rp 82,1 triliun yang diserahkan, nilai ekuitas tumbuh menjadi Rp 90,7 triliun. ”PMN itu bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dalam rangka menjalankan mandat pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Meirijal.

Seluruh PMN itu diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang ada di bawah Kemenkeu, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Penyertaan modal oleh pemerintah itu, kata Meirijal, juga dilakukan untuk terus mengupayakan peran BUMN atau lembaga sebagai perpanjangan tangan Kemenkeu dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.

Total pembiayaan oleh BUMN di bawah Kemenkeu di sektor infrastruktur sebesar Rp 117 triliun dengan nilai proyek Rp 699 triliun dari 292 proyek yang telah berjalan. Selain itu, BUMN tersebut memberikan penjaminan kepada pelaku usaha sektor infrastruktur sebesar Rp 66,4 triliun dari nilai proyek Rp 315 triliun. Lalu mengembangkan sektor ekspor dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan nilai outstanding pembiayaan Rp 90,4 triliun dari nilai ekspor sebesar Rp 315 triliun.

Pemerintah berencana membentuk perusahaan induk panas bumi dengan menggabungkan tiga perusahaan BUMN di bidang panas bumi. Ketiga BUMN tersebut adalah PT PLN Gas & Geothermal, PT Pertamina Geothermal Energy, dan PT Geodipa Energi (Persero). PLN Gas & Geothermal dan Pertamina Geothermal Energy masing-masing adalah anak usaha PLN dan Pertamina.