Di tengah pagebluk Covid-19, pemilik Grup Lion Air, Rusdi Kirana menyentak bisnis maskapai penerbangan nasional. Rusdi Kirana dan keluarganya siap mengoperasikan maskapai baru bernama Super Air Jet. Kementerian Perhubungan telah selesai memproses sertifikasi terhadap permohonan Air Operator Certificate (AOC) PT Super Air Jet dengan tipe pesawat Airbus A320, pada Jumat (25/6). Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, menyebutkan Super Air Jet telah memegang Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan Nomor SIUAU/NB-036, yang diterbitkan pada 17 September 2020. "Seluruh tahapan telah dilaksanakan sertifikasi selama sembilan bulan, kata Novie dalam pernyataan resminya, akhir pekan lalu.

Berdasarkan penelusuran KONTAN dari data Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, mengacu perubahan terakhir per 31 Agustus 2020, pemegang saham Super Air Jet meliputi tiga pihak, yakni PT Kabin Kita Top, Achmad dan Rudy Lumingkewas. Nama terakhir menjabat Presiden Direktur Lion Air.

Sementara pemilik Kabin Kita Top adalah Farian Kirana dan Davin Kirana, yang masing-masing memiliki 50% saham. Keduanya adalah anak Rusdi Kirana. Farian saat ini menjabat CEO Lion Parcel, lini logistik Grup Lion Air. Hingga tadi malam, Rusdi Kirana dan Farian Kirana belum bisa dimintai konfirmasinya perihal kepemilikan saham maupun rencana bisnis Super Air Jet ke depan. Manajemen Lion Air juga irit bicara. "Mengenai maskapai lain, bukan kapasitas saya untuk memberikan keterangan, ungkap Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic Lion Air Group, kemarin.

Pengamat penerbangan, Arista Atmadjati menilai, kehadiran SAJ merupakan strategi Grup Lion Air untuk mengisi rute beberapa maskapai yang sudah dan terancam kolaps. "Seperti Kal Star Aviation, PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), PT Transnusa Aviation Mandiri dan PT Whitesky Aviation, itu beberapa contoh maskapai yang hilang, " ungkap dia, kemarin.

PARIS, Sebanyak hampir 140 negara di seluruh dunia pekan ini akan tawar-menawar detail-detail kunci dari rencana penerapan pajak korporasi global. Sebagian khawatir akan kalah banyak, tapi sebagian lagi semangat betul untuk memastikan para raksasa teknologi membayar pajak sesuai proporsinya. Sebelumnya di bulan ini, kelompok negara ekonomi maju G-7 menyetujui proposal untuk mengenakan tarif minimum atas pajak korporasi global. Tarifnya paling sedikit 15%. Dengan besaran tersebut, diharapkan tidak ada lagi negara yang bersaing menawarkan tarif pajak paling murah bagi para korporasi multinasional, khususnya yang berasal dari sektor teknologi. Rencana ini menjadi satu dari dua pilar reformasi dunia. Yang nantinya juga negara-negara diperbolehkan memajaki laba 100 perusahaan paling untung di dunia. Tidak masalah di mana pun mereka bermarkas. Seperti Google, Facebook, dan Apple.

Presiden AS Joe Biden mendukung adanya pajak ini. Dan menurut dia, Eropa juga menginginkan adanya kesepakatan ini. Sementara itu, negosiasi untuk meloloskan pajak ini menjadi semakin penting karena negara-negara sedang butuh sumber-sumber penerimaan baru. Karena sudah mengeluarkan paket stimulus besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi dari keambrukan selama pandemi Covid-19.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Juru Bicara Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Masyita Crystallin mengatakan, karakteristik investasi INA akan masuk ke proyek-proyek yang sudah mencapai level komersial. Sehingga, investasi dilakukan terhadap proyek-proyek yang memiliki interest rate return (IRR) menjual. Untuk itu, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan nilai jual daerah terpencil di mata investor dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang dikerjasamakan melalui public private partnership (PPP). Pemerataan pembangunan infrastruktur juga diperlukan agar tercipta sumber ekonomi baru yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Menurut Masyita, masuknya INA ke proyek infrastruktur tol pada tahap awal diyakini akan memberikan mulitiplier effect atau efek berganda bagi daerah sekitar termasuk UMKM. Sebab, akses yang semakin mudah akan memperpendek konektivitas saat mendistribusikan barang. “Konektivitas antarwilayah menjadi murah, banyak daerah maju terkoneksi, sehingga UMKM ikut naik. Secara direct belum ke sana,” ujar dia. Perusahaan patungan ini akan mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun (kurs Rp 14.300/ US$). Investasi keempat entitas keuangan ini akan difokuskan pada proyek infrastruktur jalan tol yang ada di Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat, INA akan akan melakukan investasi di tiga jalan tol. Meski demikian, ia enggan memberitahukan dengan detail ketiga jalan tol yang akan dimasuki oleh INA tersebut.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memastikan penggunaan mata uang rupiah dan yuan dalam transaksi perdagangan atau kerja sama local currency settlement (LCS) bisa diterapkan mulai bulan depan. “Dengan Tiongkok, kita sedang siapkan regulatorynya, Juli atau kuartal III-2021 launching dan diterapkan,” ujar Direktur Eksekitif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Donny Hutabarat saat diskusi virtual Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025, Jumat (25/6). LCS merupakan kerja sama Indonesia dengan beberapa bank sen tral negara lain untuk mendorong peng gunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung. Tujuannya, untuk meningkatkan peng gunaan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Untuk saat ini, Indonesia sudah menjalin kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bank Sentral mengatakan, saat ini kedua belah pihak juga terus menjalin komunikasi dengan para eksportir dan importir, di mitra negara tersebut. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 2,36 miliar pada Mei 2021. China selalu berkontribusi terhadap nilai ekspor-impor Tanah Air. Ekspor nonmigas Mei 2021 terbesar adalah ke Tiongkok dengan nilai US$ 3,47 miliar. Adapun pada periode JanuariMei 2021, Tiongkok tetap merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar dengan nilai US$ 17,11 miliar atau secara persentase sebesar 21,55%.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pencatatan saham perusahaan teknologi bervaluasi besar seperti Bukalapak dan GoTo (Gojek dan Tokopedia) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengubah peta investasi di pasar. Investor diperkirakan bakal mengalihkan dananya dari saham perbankan ke teknologi, antara lain Bukalapak dan GoTo. Apalagi, sektor perbankan kini menghadapi ancaman peningkatan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL). 

Masuknya Bukalapak dan GoTo juga diyakini akan menggairahkan indeks harga saham gabungan (IHSG). Bukalapak dan GoTo bakal menjadi game changer yang mengubah minat investor, terutama asing. Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham unicorn dan decacorn tersebut menjadi isu bagi investor ke depannya, selain metodologi free float dalam perhitungan indeks saham serta environmental, social, and governance (ESG) investment. “Bukalapak dan GoTo sangat berpotensi mengubah landscape pasar modal Indonesia dalam hal positif. IHSG dalam 3-5 tahun ini tidak terlalu bagus, tertinggi 6.700. Sementara, dunia berubah. Saat pandemi Covid, investasi di farmasi. Ketika tidak ada Covid, investasinya di saham teknologi. Apalagi, Bukalapak dan GoTo bakal punya bobot besar ke indeks dan akan menjadi tujuan investasi asing,” kata Rudiyanto dalam acara The First Indonesia Investor Summit 2021, Minggu (27/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Dengan menyederhanakan regulasi dan membangun iklim bisnis yang lebih pro pasar, peluang bagi perusahaan rintisan bioteknologi nasional untuk menggeliat di level domestik maupun global terbuka luas seiring dengan perubahan arus besar orientasi bisnis institusi farmasi dunia.Saat ini Indonesia memang belum menjadi rumah yang nyaman bagi perusahaan rintisan tersebut untuk bertumbuh. Persoalan utamanya, menurut pebisnis, adalah adanya aturan yang begitu kompleks, sehingga tidak banyak pemain baru yang ingin masuk ke sektor yang sebenarnya sangat menjanjikan ini.“Sektor biotech di Indonesia rata-rata juga masih dipegang perusahaan besar dan konglomerasi serta rata-rata startup berbasis riset membutuhkan waktu lebih lama untuk muncul karena butuh dana lebih besar tanpa kepastian pendapatan,” ujar Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani, Minggu (27/6).

Sementara itu, Nusantics, salah satu startup di sektor ini, menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia.Head of Business Unit & Group Marketing Nusantics Tri Nuraini mengatakan dalam gugus tugas bersama BPPT, mereka mengembangkan PCR swab test lokal pertama di Indonesia yang telah diproduksi secara massal oleh Biofarma.“Jutaan test kit ini pun telah digunakan di seluruh Indonesia. PCR swab test kit buatan lokal ini lebih akurat dan juga lebih mudah dijangkau,” ujarnya.

Dimintai pendapatnya, Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang mengatakan bahwa meskipun belum menjadi rumah yang nyaman untuk pertumbuhan startup bioteknologi tetapi geliat bisnisnya berpeluang untuk didorong lebih cepat lagi pada tahun ini. “Startup bioteknologi adalah perusahaan yang membutuhkan SDM yang andal, tidak hanya secara digital, tetapi juga secara multiteknologi, kedokteran, kimia, biologi, nanoteknologi, dan lainnya. Selama ini fokus di Indonesia masih lebih banyak pada talenta digital untuk kebutuhan jasa saja,” tegasnya.

(Oleh - HR1)

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali merancang Pulau Dewata menjadi hub ekspor terutama produk pertanian, kelautan, dan industri kreatif seiring tingginya aktivitas di Pelabuhan Benoa. Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan terkait dengan rencana menjadikan Pulau Dewata sebagai hub ekspor telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Pariwisata. Rencana itu didasari oleh aktivitas Pulau ini yang secara alamiah sudah digunakan menjadi hub ekspor produk-produk dari berbagai wilayah, misalnya dari Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa yang melakukan ekspor melalui Pelabuhan Benoa.

Ketua GPEI Bali Panudiana Kuhn mengatakan langkah pertama untuk menjadikan Bali sebagai hub ekspor yakni dengan meningkatkan kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak di dalamnya. Peningkatan SDM tersebut, imbuhnya, dapat melalui pelatihan dan pendidikan vokasi seperti sekolah khusus menjahit untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam bidang industri kreatif. “Bali sebenarnya punya peluang, hanya saja memang anak-anak kita banyak yang lebih memilih sekolah di bidang pariwisata. Kalau ada hub ekspor maka dapat membuka peluang untuk bidang lainnya,” jelas Kuhn.

(Oleh - HR1)

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius menggarap potensi buah pisang Kepok Grecek menjadi komoditas ekspor unggulan dengan memperkuat dan mengembangkan produksi.Kepala Bidang Produksi Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur Erry Erriadi mengatakan pengembangan komoditas dilakukan di Kabupaten Kutai Timur dengan didukung oleh pengadaan bantuan kepada petani.“Total pagu anggaran untuk pengadaan benih pisang 27.000 polybag, 385 liter herbisida dan kapur dolomit 80 kilogram adalah Rp702,5 juta,” ujarnya, Jumat (25/6).Dengan total luas tanam mencapai 1.700 hektare (ha), kata Erry, masih ada potensi lahan mencapai 500 ha untuk pengembangan komoditas pisang di Kutim yang akan dialokasikan pada tahun anggaran 2022.Dari sisi pemasaran, pisang Kepok Grecek sudah berhasil diekspor ke Malaysia dan memenuhi pasar lokal untuk Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Sangatta.

Sementara itu, Ketua Koperasi Taruna Bina Mandiri, Priyanto menyatakan komoditas pisang Kepok Grecek dari Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur sudah diekspor ke Malaysia. “Dikirim dari Jakarta langsung ke Kuala Lumpur,” ujarnya.Dia menjelaskan pengiriman langsung dari Balikpapan ke Malaysia tidak memungkinkan mengingat jumlah muatan kurang sehingga dikirim melalui Jakarta dengan waktu tempuh perjalanan selama 13 hari. Ekspor ke Malasyia sudah berlangsung sejak 2019 rata-rata dua kali pengiriman dalam sebulan.Terakhir, Koperasi Taruna Bina Mandiri melakukan ekspor pada 20 Juni 2021 sebanyak dua kontainer 20 feet yang mencapai 34 ton, dan kembali pada 24 Juni sebanyak dua kontainer 20 feet mencapai 36 ton.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Daya saing investasi nasional dinilai makin tergerus menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan dugaan manipulasi data realisasi penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemeriksaan 2019—2020.Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun. (Bisnis, 25/6).Lembaga auditor eksternal itu menyebut dugaan manipulasi data berisiko mengganggu iklim dan daya saing investasi di Tanah Air.Terlebih, pemerintah menar­get­kan perbaikan daya saing, salah sa­tunya target untuk mengerek peringkat kemudahan usaha atau Ease of Doing Business (EODB) berada pada level 60 pada tahun ini dan 40 pada 3 tahun ke depan.Adapun mengacu pada laporan World Bank pada tahun lalu, kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada peringkat 73.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, ada tiga dampak yang bakal dihadapi oleh pemerintah terkait dengan temuan BPK ini.Pertama risiko anggaran, di mana dana yang dialokasikan untuk Ba­dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terbuang percuma jika data realisasi investasi yang dicatatkan tidak sesuai dengan kondisi riil.Kedua pandangan investor. Menurutnya, adanya investasi fiktif melunturkan kepercayaan investor terutama asing terhadap kondisi penanaman modal di dalam negeri.“Banyak investor asing yang mengacu pada data BKPM. Lem­baga internasional juga meng­gunakan data BKPM untuk meng­hitung prospek pertumbuhan eko­nomi Indonesia,” kata dia.Ketiga adalah risiko fiskal. Ku­cur­an insentif yang digelon­torkan oleh pemerintah berisiko terbuang percuma karena adanya manipulasi data tersebut.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan program Sejuta Rumah pada 2021 ini hingga akhir Mei tercatat mencapai angka 312.290 unit rumah di seluruh Indonesia. "Capaian Program Sejuta Rumah hingga Bulai Mei 2021 lalu sebanyak 312.290 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Minggu. Khalawi menerangkan, capaian tersebut terdiri dari 284.970 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 27.320 unit rumah non-MBR. Selain itu, ujar dia, pihaknya optimistis angka tersebut akan semakin meningkat karena pelaksanaan pembangunan perumahan serta fasilitas pendukung untuk hunian masyarakat masih terus berjalan di lapangan.

(Oleh - HR1)