Indonesia dituntut segera mengadopsi petunjuk teknis mengenai konsensus Pilar 2: Global Anti Base Erosion ke dalam undang-undang pada tahun ini, menyusul diwajibkannya seluruh yurisdiksi untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut pada tahun depan. Secara konkret, Pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau Pajak Penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans menjelaskan organisasinya telah menerbitkan model dan petunjuk mengenai pelaksanaan Pilar 2 tersebut yang perlu segera direspons oleh semua negara anggota.Petunjuk itu mencakup penetapan perusahaan multinasional ke dalam konsep pajak minimum, mekanisme untuk menghitung tarif pajak efektif berdasarkan kebijakan masing-masing yurisdiksi, serta menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Dia menjelaskan, disusunnya ketentuan teknis dan desakan untuk segera mengadopsi di dalam regulasi lokal, patut dieksekusi dalam rangka merespons konsensus yang telah disepakati pada Oktober tahun lalu itu. Merespons hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor membenarkan bahwa Pilar 2 akan diimplementasikan melalui perundang-undangan domestik pada tahun ini, dan akan berlaku secara efektif pada tahun 2023.Namun, dia belum bisa memastikan mengenai bentuk aturan perundang-undangan yang dimaksud itu, apakah menggunakan UU khusus atau hanya menerbitkan regulasi teknis dari UU yang saat ini ada.

Jumlah wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty jilid II terus bertambah. Kabar baiknya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang pemerintah dekap dari program itu mencapai Rp 1 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, sebanyak 10.227 WP telah mengungkapkan hartanya lewat Program Tak Amnesty jilid II, yang bergulir sejak 1 Januari hingga 4 Februari 2022. Puluhan ribu WP tersebut mengungkapkan harta bersih mereka dengan total nilai Rp 9,49 triliun. Sehingga, "Satu bulan pertama sampai Jumat pagi, PPh yang didapat sudah lebih dari Rp 1 triliun. Lebih tepatnya Rp 1,01 triliun," kata Suryo saat sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Medan, Sumatra Utara, Jumat (4/2).

Pemerintah melanjutkan insentif perpajakan pada tahun ini. Kebijakan ini agar tetap menjaga kestabilan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Pemberian insentif perpajakan tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan belanja perpajakan atau tax expenditure. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan belanja perpajakan Indonesia pada 2022 sebesar Rp 250 triliun - Rp 260 triliun. "Ini karena pemerintah masih melanjutkan berbagai insentif perpajakan dan basis pajak pun mulai mengalami recovery," katanya Kamis (3/2). Sedangkan Yusuf Rendy, ekonom Center of Reforn on Economics (Core) memproyeksi belanja perpajakan pemerintah tahun ini berkisar Rp 100 trilliun - Rp 150 triliun, karena proyeksi belanja perpajakan di 2021 antara Rp 100 triliun sampai Rp 200 triliun. "Ini perkiraan kasar berdasarkan realisasi PEN 2021," katanya (3/2).

Tahun lalu tercatat lebih dari 300 juta pengguna kripto di seluruh dunia. Dan lebih dari 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui uang kripto. Angka-angka itu menggiurkan. Tak pelak, banyak negara tak mau kecolongan, menggaruk potensi pendapatan pajak dari kripto. Terbaru, India bakal memungut pajak atas transaksi kripto. Hal wajar. Berdasarkan rilis Asosiasi Blockchain Indonesia, India merupakan pengguna terbesar pengguna kripto di dunia. Mengutip Techcrunch, Rabu (2/2), Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengumumkan, pemerintah akan mengenakan pajak 30% atas penghasilan dari transaksi aset digital. Rencana kebijakan itu diumumkan dalam pidato anggaran negara. Proposal pada saat pembelian aset kripto dan non-fungible token (NFT) melesat di India

Berbeda dengan Thailand. Negara itu batal menerapkan pajak 15% dari transaksi kripto setelah menghadapi penolakan dari para pedagang. Lalu bagaimana Indonesia? Hingga kini pemerintah masih terus mematangkan besaran pajak transaksi kripto. "Ditjen Pajak tengah mengkaji dan melakukan pendalaman bersama dengan instansi terkait," ujar Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal kepada KONTAN, Rabu (2/2).

Insentif fiskal masih menjadi alat penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan dunia usaha dari dampak pandemi Covid-19. Setelah memperpanjang stimulus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) DTP sektor otomotif, pemerintah melanjutkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan diskon 50% PPh Pasal 25 guna meringankan beban dari sisi produksi. Kendati demikian, khusus untuk insentif PPh Pasal 22 Impor dan Pasal 25, otoritas fiskal bakal lebih selektif. Hal itu tecermin dari pemangkasan sektor usaha penerima stimulus.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, insentif yang lebih selektif berisiko menambah beban pelaku usaha yang kini dihadapkan pada sebaran Omicron. Dia berpendapat, pemerintah perlu mempertimbangkan sektor yang cukup rentan untuk tetap mendapatkan pendampingan fiskal, seperti manufaktur, tekstil, dan pariwisata. Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menjelaskan berlanjutnya insentif pajak akan berdampak positif bagi industri pelayaran. Menurutnya dengan kebijakan ini beban akan berkurang, dan daya saing sedikit meningkat.

Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) untuk daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,87 triliun. Angka ini naik dari DBH CHT tahun 2021 yang sebesar Rp 3,47 triliun. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini, berlaku sejak diundangkan 14 Januari 2022. Dalam aturan ini merinci besaran DBH per daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Adapun alokasi tertinggi, pada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2,1 triliun. Lalu diikuti oleh Jawa Tengah Rp 879,9 miliar, dan Jawa Barat Rp 439 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, DBH CHT tahun 2022, lebih tinggi dibanding tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar Rp 3,46 triliun dan Rp 3,47 triliun.

Kolaborasi menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks menjadi kata kunci pemulihan ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan pascapandemi. Pesan tegas dan semangat itu digaungkan sepanjang rangkaian kegiatan G-20 yang dipimpin Indonesia tahun ini. Bagaimana pelaksanaannya masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia sepanjang presidensi G-20 Indonesia 2022 agar bisa mewujudkan slogan ”Recover Together, Recover Stronger”.

Peringatan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Pangestu pada B-20 Indonesia Inception Meeting, yaitu tak ada pemulihan global tanpa pemulihan ekonomi negara berkembang, dan tak ada pemulihan tanpa peran swasta, menunjukkan kolaborasi global masih compang-camping saat ini. IMF mengingatkan, 2022 diprediksi lebih berat dibanding 2020 akibat kompleksitas tantangan yang dihadapi, melonjaknya kasus Omicron di banyak negara menunjukkan pandemi belum selesai, inflasi dunia yang tinggi, disrupsi rantai pasok, dan utang global membengkak.

Melalui presidensi G-20, Indonesia memiliki peran penting dalam agenda-setting yang menjembatani kepentingan dan mewujudkan kolaborasi global, terutama penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan guna mewujudkan pemulihan global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi dan langkah terkoordinasi perlu digarisbawahi, posisi Indonesia menjadi harapan besar negara berkembang dan terbelakang untuk juga diakomodasi kepentingannya. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G-20 perlu dukungan semua pihak dalam negeri, termasuk kalangan pelaku usaha. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) optimistis negara berkembang termasuk Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi normalisasi kebijakan bank sentral (tapering off) negara lain. BI yakin kondisi seperti taper tantrum tahun 2013 lalu, tak akan terulang. "Karena komunikasi yang lebih baik sehingga sinyal perubahan arah kebijakan bisa diantisipasi. Kondisi perekonomian juga lebih baik," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa BI Rudy B. Hutabarat, Sabtu (29/1). Namun, normalisasi kebijakan tersebut tetap akan membawa ketidakpastian dan tantangan baru bagi pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan. Sebab itu, perumusan exit strategy perlu dilakukan dengan negara-negara lain.

Turunnya target penerimaan pajak penghasilan dari sektor nonmigas pada tahun ini makin menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi masih cukup menantang serta berisiko menggoyahkan ketahanan fiskal yang sepanjang tahun lalu telah berdiri tegap.Kalangan pelaku usaha menilai diturunkannya target PPh Nonmigas merupakan cerminan dari masih tingginya ketidakpastian ekonomi pada tahun ini, terutama terkait dengan sebaran varian Omicron Covid-19 yang berpotensi kuat mendorong pemerintah kembali melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, sehingga berimplikasi pada macetnya perputaran roda bisnis. 

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor berdalih, penurunan target PPh Nonmigas memang didasari pada risiko ekonomi pada tahun ini.Neil beralasan target APBN 2022 disusun dengan menggunakan outlook penerimaan pajak 2021. Adapun pada saat penyusunan outlook penerimaan 2021, perkembangan kasus Covid-19 masih termasuk tinggi dan pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Hal itu antara lain pembatalan penurunan tarif PPh Badan menjadi 20%, sehingga pada tahun ini pungutan yang ditetapkan sebesar 22% sama seperti tahun lalu. Selain itu ada juga penambahan penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak.

Sektor UMKM masih memerlukan dukungan fiskal untuk pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah kembali memberikan insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini. Stimulus untuk UMKM yang diperpanjang terdiri dari insentif pajak, subsidi bunga UMKM (baik KUR maupun non-KUR), serta penjaminan kredit UMKM. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu dalam raker bersama Komisi XI DPR, Kamis (27/1/2022). (Yoga)