Seusai penutupan tabir Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kini muncul pertanyaan kritis: kemanakah pemerintahan baru Indonesia akan mengarahkan belanja APBN 2024? Pertanyaan ini penting diajukan karena menjadi pijakan fundamental dalam membaca arah pembangunan bangsa ke depan agar tidak salah langkah. Jika mengacu pada APBN 2024—disahkan DPR pada 21 September 2023—terdapat beberapa poin menonjol dalam konteks kebijakan belanja negara dan potensi perubahannya pasca-Pilpres 2024. Belanja negara pada 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,11 triliun, dengan fokus pada peningkatan alokasi untuk non-kementerian/lembaga, subsidi rakyat, dan transaksi khusus, sedangkan beberapa pos belanja mengalami pengurangan. Sementara itu, pendapatan negara dipatok Rp2.802,3 triliun sehingga defisit APBN 2024 disepakati 2,29% alias Rp522,8 triliun dari PDB. Hal ini dinilai mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kehati-hatian fiskal menghadapi ketidakpastian global. Namun, harus diakui bahwa kebijakan belanja sebelumnya terlalu fokus kepada bantuan sosial (bansos), yang prioritasnya pada penurunan angka kemiskinan, stunting, dan kesenjangan sosial. Akan tetapi, kebijakan belanja yang semula terfokus pada bansos diharapkan dapat segera bertransformasi menjadi stimulus fiskal yang lebih agresif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, belanja bansos tak lagi relevan karena momentum Pemilu pun juga telah berakhir. 

Transformasi ini mendesak, mengingat kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong konsumsi kelas menengah—sebagai kontributor dominan dalam konsumsi rumah tangga lebih memainkan peran prioritas. Konsekuensi dari tuntutan ini tentu akan melibatkan realokasi anggaran guna memacu konsumsi dan investasi, dengan harapan menciptakan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun punya banyak opsi untuk pilihan stimulus fiskal yang dapat dikucurkan seperti insentif pajak, subsidi, dan belanja modal untuk infrastruktur yang strategis. Belanja infrastruktur, misalnya, dianggap sebagai katalis penting yang dapat memicu efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru oleh pemerintah, yang direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2024, membuka peluang tersebut. Kontras dengan penurunan penerimaan tersebut, belanja negara mengalami lonjakan signifikan sebesar 18,1% pada periode yang sama. Hal ini menandai disjungsi antara penerimaan dan pengeluaran, memunculkan keharusan untuk mengevaluasi ulang strategi fiskal pasca-Pil­pres 2024. Dari perspektif kebijakan, Kementerian Keuangan perlu mengeksplorasi berbagai opsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Strategi ini bisa meliputi penguatan administrasi pajak, peningkatan efisiensi pengelolaan PNBP, dan pemanfaatan aset negara.

Efektifnya bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menekan impor liquefied petroleum gas atau LPG membuat legislatif meminta pemerintah agar melanjutkan program tersebut. Komisi VII DPR mendorong alokasi anggaran baru untuk kelanjutan program bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi listrik atau rice cooker gratis tahun ini agar upaya mengurangi impor LPG, sekaligus meningkatkan konsumsi listrik berjalan masif. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran untuk melengkapi sisa anggaran dalam program alat memasak listrik atau AML. “Setelah Pemilu Maret ini, anggaran akan disisir lagi dan kemudian alokasi anggaran mungkin akan bisa dialokasikan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/3). Senada, Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR lainnya mendorong otoritas energi nasional untuk memanfaatkan SiLPA program bantuan rice cooker akhir 2023 lalu untuk alokasi tahun ini.   Seperti diketahui, Kementerian ESDM tidak lagi menganggarkan alokasi khusus untuk program rice cooker gratis pada tahun buku 2024. Adapun, realisasi total anggaran program alat memasak listrik dari anggaran 2023 telah mencapai angka Rp176,06 miliar dari pagu awal Rp322,5 miliar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, program alat memasak listrik tersebut telah tersalur 342.621 unit atau 68,5% dari target 500.000 unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 per pertengahan bulan lalu. 

Adapun, rice cooker gratis itu didistribusikan ke 36 provinsi, dengan realisasi salur intensif di Jawa—Bali. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi distribusi AML di Jawa—Bali sudah mencapai 192.890 unit atau 56,30% dari keseluruhan alokasi yang disiapkan. Direktur Jenderal Ketenagalistrik­an Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, terdapat efisiensi sebesar Rp99.185 per unit, dari rencana anggaran biaya produksi sebesar Rp475.000 per unit. Alasannya, terdapat perubahan pengadaan produksi modifikasi menjadi produk pasaran. “Harga merek bervariasi, mulai dari Rp249.500 per unit sampai dengan Rp530.000 per unit,” katanya. Lima merek yang digandeng otoritas setrum dalam program bagi-bagi rice cooker gratis itu, di antaranya Cosmos, Miyako, Sanken, Sekai, dan Maspion. Di sisi lain, distribusi alat memasak listrik dilakukan lewat PT Pos Indonesia (Persero) untuk 36 provinsi, dengan penawaran ongkos kirim sebesar Rp169.200 per unit. Kemudian, realisasi ongkos kirim rata-rata sebesar Rp133.178 per unit, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp36.022 per unit. Upaya DPR tersebut juga sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin melanjutkan program tersebut. Bahkan, pemerintah mendesain program tersebut melengkapi bantuan pasang baru listrik yang sudah ada anggarannya.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman mengatakan pesanan pakaian jadi mulai kembali bergairah setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan importasi guna menjaga pasar domestik dari maraknya produk impor ilegal. “Pascaberlakunya Permendag ini, order yang masuk ke sentra-sentra IKM (industri kecil dan menengah) wilayah Jawa terjadi lonjakan yang sangat besar,” katanya, Senin (25/3). Bahkan, ada pengusaha konveksi yang mendapatkan kontrak besar dari jenama di lokapasar untuk memasok permintaan pakaian yang membeludak. Untuk itu, Nandi meminta agar pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut agar bisa melindungi IKM dan UKM tekstil dari gempuran barang-barang impor. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 1 juta karyawan dirumahkan hingga terkena gelombang pemutusan hubungan kerja sejak akhir 2022—2023. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, angka PHK industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dihitung berdasarkan penurunan utilisasi kapasitas produksi yang terus susut di sejumlah pabrik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, perumahan karyawan dan PHK massal terjadi lantaran utilisasi produksi yang masih rendah, sehingga kebutuhan tenaga kerja minim. Di sisi lain, keberadaan Permendag No. 26/2023 dinilai sebagai salah satu pemicu pemulihan industri tekstil nasional. Beleid itu juga diyakini bakal mendongkrak utilisasi produksi industri hulu tekstil hingga 3—4 bulan ke depan.

Setiap bulan Maret, publik di Tanah Air selalu dihebohkan dengan kewajiban mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Tak sedikit yang masih kebingungan dalam mengisi dan enggan melapor, apalagi bagi pemula. Bagi Cindy Alinta Raina Ayukusuma (23), karyawati swasta, Ini adalah pengalaman pertama mengisi SPT pajak. Awalnya, ia sempat menunda-nunda karena takut salah dan bingung. Tapi, setelah mencari panduan lengkap di Youtube dan berbagai artikel online, proses pengisian SPT pajak lebih mudah dan lancar, tidak sesulit yang dibayangkan. Meski panduan lengkap secara daring menjadi solusi bagi saya yang baru pertama kali mengisi SPT pajak, ada baiknya kantor pajak dan situs resmi pajak juga lebih informatif dan edukatif tentang pengisian SPT pajak.

Menurut saya, sistem untuk pelaporan pajak tahunan semakin mudah dengan penerapan digitalisasi, di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi berbasis web yang disediakan DJP. Dengan melaporkan SPT pajak, maka kita sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan. Pihak kantor juga memberikan bukti potong pajak sejak awal tahun sehingga memudahkan pegawai melaporkan SPT, ucap Firsta Nodia (30), ASN di Batam, Riau. Aditya MHD (38), pengusaha swasta di Tangerang, Banten, merasa kesulitan setiap kali mengisi SPT pajak tahunan. Lembar isiannya tidak simple dan ribet karena dibutuhkan banyak data untuk melengkapi pengisian itu. Untuk sekelas UKM yang tidak mampu menyewa konsultan pajak, seharusnya pengisian SPT dibikin lebih sederhana. Selain itu, peran Account Representative (AR) kurang membantu dalam proses perpajakan. Mereka baru akan bekerja dan sangat komunikatif jika wajib pajak (WP) punya tunggakan. (Yoga)

Pengeluaran masyarakat di Tanah Air dipastikan bakal bertambah di era pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dari sebelumnya 11%. Kenaikan PPN juga bisa mendongkrak biaya sewa layanan safe deposit box (SDB) hingga biaya kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor Perubahan tarif ini biasanya dihitung berdasarkan besaran biaya layanan atau biaya administrasi. "Konsumsi masyarakat akan  tertekan dan bisa membuat masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank," kata Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kepada KONTAN, Jumat (22/3). "Konsumsi masyarakat akan  tertekan dan bisa membuat masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank," kata Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kepada KONTAN, Jumat (22/3). Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding pertumbuhan di 2022 sebesar 8,70% secara tahunan. Pertumbuhan jumlah rekening nasabah juga melambat pada 2023, hanya 10,1%. Padahal, pada 2022, pertumbuhannya masih 31,6% secara tahunan. Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head  PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengatakan, jika kenaikan tarif PPN 12% diberlakukan, pihaknya akan ikut menaikkan biaya pada produk yang terkena PPN.

Eksekusi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang saat ini berlaku sebesar 11% menjadi 12% akan diputuskan oleh rezim atau pemerintahan baru yang akan berkuasa pada periode mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Adapun, keputusan berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% itu nantinya akan disesuaikan dengan program yang akan disusun oleh pemerintahan baru periode 2024—2029. “Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sejauh ini paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Akan tetapi, proses pemilu masih dalam tahap gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penetapan presiden terpilih baru akan diumumkan usai putusan sengketa hasil pemilu oleh MK. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. Dari kebijakan tersebut, ekonom melihat implementasi PPN sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tetapi ada ancaman yang yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. 

Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN ini akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing, biaya produksi semakin meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3). Pada perkembangan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan. Pelaporan pajak tercatat mencapai 9.601.041 orang hingga Kamis (21/3) malam, atau meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya yaitu 8.914.061 orang. Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci untuk orang pribadi yang melakukan pelaporan secara manual mencapai 224.313 orang. Dengan demikian, terdapat 9,6 juta orang sudah menyampaikan SPT sampai dengan Kamis (21/3) pukuk 23.00 WIB.Dia menekankan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan disebutkan hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat SPT untuk tahun 2023 adalah pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengembangan pembaruan Sistem Inti Administrative Perpajakan (SIAP) atau core tax administration system. Sistem itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Dia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai langkah perbaikan, mengingat DJP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Negara. Dia melanjutkan bahwa Kementerian juga terus mendorong kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan dapatkan umpan balik (feedback).

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja resmi diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih versi hasil hitung riil saat ini dihadapkan pada satu pertanyaan penting: bagaimana cara mendanai janji-janji kampanye mereka yang ambisius saat pemilu, mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 %, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang stagnan di 5 %. Saat berpidato di Mandiri Investment Forum, 5 Maret 2024, Prabowo bahkan optimistis ekonomi masih bisa dikerek hingga tumbuh 8 % dalam 4-5 tahun ke depan.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, ”Sejumlah cara akan ditempuh untuk menggenjot pertumbuhan. Jadi, gas-nya yang akan dikencangkan, sesuai lagu (saat kampanye) saja. Gas pol, oke gas, oke gas,” kata Dradjad saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/3). Secara umum, ujarnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi. Namun, arah kebijakan itu tidak sepenuhnya sama. Meski demikian, ia menjamin, tingkat rasio utang dan defisit fiskal negara akan tetap dijaga di batas aman. Apalagi, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota”Klub Negara Maju” atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dalam proses aksesi itu, defisit fiskal Indonesia dipantau ketat agar tetap di batas aman sebagai syarat menjadi anggota. Menurut dia, alih-alih menambah utang, Prabowo akan menggenjot penerimaan pajak lewat berbagai cara, dari membenahi sistem, menutup celah kebocoran pajak, hingga memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah ta nah. Salah satunya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang terpisah dari Kemenkeu. Kalau penerimaan pajak kuat, pemerintah tidak perlu berutang untuk membiayai kebijakannya. Upaya mendongkrak penerimaan pajak itu diupayakan tidak membebani masyarakat. (Yoga) 

Kenaikan tariff pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % tahun 2025 dan saat ini 11 % memang bisa menambah pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan ini memiliki sejumlah efek negatif antara lain, pelemahan konsumsi masyarakat hingga industri manukfaktur. Di Indonesia, peran konsumsi masyarakat sangat strategis, menyumbang 50 % lebih PDB nasional, jauh di atas investasi dan ekspor. Artinya, jika   konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, demi menjaga pertumbuhan ekonomi 5 %, konsumsi masyarakat wajib dijaga.

Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kenaikan tariff PPN 1 % menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 %. Sementara kenaikan pajak bakal menambah beban dunia usaha, terutama sektor manufaktur. Imbasnya, harga produk manufaktur bisa membengkak jauh di atas kenaikan tariff PPN sebesar 1 %, yang mengakibatkan penjualan manufaktur, terutama subsector unggulan seperti otomotif berpotensi merosot. Karenanya, Ketua umum Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto, dengan tegas meminta kenaikan PPN 12 % ditunda sampai perekonomian nasional dan daya beli masyarakat pulih. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun.  “Belanja ini relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2). Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun. Lebih tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.