Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.

Aksi agresif pemerintah memacu penghiliran bauksit agar bisa diolah hingga menjadi aluminium berimpak positif terhadap sejumlah emiten yang memiliki portofolio pertambangan dan proyek penghiliran komoditas tersebut. PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), menargetkan pengoperasian smelter aluminium secara bertahap mulai 2025. ADMR juga melihat peluang ekspansi sektor logam/mineral lainnya. Direktur Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi menyampaikan, ADMR memiliki dua aset terbesar, yakni di Adaro Met Coal yang memproduksi coking coal atau batu bara metalurgi, dan proyek smelter aluminium yang digarap PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI). Saat ini, konstruksi proyek smelter aluminium dengan kapasitas produksi tahap I sebesar 500.000 ton ingot atau batangan aluminium terus berjalan. Diharapkan smelter itu bisa beroperasi bertahap secara komersial mulai kuartal III/2025. Pemerintah memang menyampaikan besarnya kebutuhan aluminium di dalam negeri yang selama ini dipenuhi dari produk hasil importasi membuka peluang bagi industri bauksit dan turunannya. Penambahan kapasitas terpasang smelter pun menjadi urgen untuk mengoptimalkan nilai tambah bauksit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa industri aluminium sangat menjanjikan untuk dikembangkan di dalam negeri. Industri tersebut pun bakal memberikan nilai tambah yang cukup tinggi dari proses pengolahan bauksit. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini hanya terdapat dua smelter aluminium yang berdiri sendiri (stand alone) di Indonesia dengan kapasitas input sebanyak 1 juta ton per tahun, dan output 500.000 ton per tahun. Sementara itu, Kemenperin menargetkan 1,5 juta—2 juta ton produksi aluminium pada 2025. Sepanjang tahun ini, Antam juga menargetkan penjualan bijih bauksit sebanyak 3,05 juta WMT, naik 103% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 1,5 juta WMT. Selain memenuhi kebutuhan fasilitas chemical grade alumina Tayan, Antam juga berencana bakal memasok bauksit untuk kebutuhan smelter grade alumina refi nery (SGAR) Mempawah. Di fasilitas itu, Antam dan pemilik izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat akan memasok sekitar 6,6 juta ton bijih bauksit ke SGAR Mempawah untuk menjadi 2 juta ton alumina. Sementara itu, Hasan Barakwan, analis BRI Danareksa, merekomendasikan beli untuk ANTM dengan target price Rp2.100. Hanya saja, dia mengingatkan risiko harga nikel yang lebih rendah saat ini bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) memang dibutuhkan untuk mempertebal kantong negara. Pasalnya, saat ini tax ratio Indonesia dalam arti sempit baru sebesar 10,1% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tax ratio di level 10% belum ideal untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk program makan siang gratis. Bahkan, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) menyebut angka minimal tax ratio seharusnya 15% PDB untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. "Maka pemerintah setidaknya harus berupaya mengejar kenaikan tax ratio sebesar 5% agar program-program yang mereka buat bisa berjalan," ujar Ariawan, Minggu (18/2).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 sebesar Rp 51,5 triliun, setara 16% dari target sebesar Rp 321 triliun. Namun, angka ini turun 3,1% secara tahunan atau year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan setoran kepabeanan dan cukai terutama terjadi karena menyusutnya penerimaan cukai, yakni sebesar 6,09% yoy menjadi Rp 40,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 bakal tergantung pada pemerintahan selanjutnya. Ia mengatakan, implementasinya akan mengikuti peraturan yang suda ada serta fatsun (sopan santun) politik dijalankan pemerintahan baru. Karena itu, target-target anggaran yang dipatok pada APBN 2025 juga menyesuaikan dan mempertimbangkan kondisi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun meminta pemerintah mengantisipasi dampak apabila memberlakukan tari PPN 12% pada 2025.

Kementerian Perdagangan bakal menggelar rapat evaluasi pengetatan barang impor termasuk melalui jasa titip barang bawaan dari luar negeri yang berlaku sejak 10 Maret 2024. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan rapat itu merespons beberapa pihak yang keberatan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, Kemendag siap menampung seluruh keluhan maupun usulan atas aturan pengetatan impor termasuk terbuka merevisi Permendag itu. “Menindaklanjuti masukan dari asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat, minggu ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan rapat teknis membahas beberapa masukan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3). Dia membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan masuknya barang impor termasuk jasa titip (jastip) barang bawaan dari luar negeri guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Gatot Sugeng Wibowo telah meminta para importir memerhatikan aturan baru dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diimbau memerhatikan aturan ini, mengingat beleid ini membatasi jumlah barang untuk beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengusaha ritel meminta warga Indonesia memprioritaskan belanja di dalam negeri daripada membeli barang impor melalui jastip. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan jastip barang impor telah merugikan negara dan usaha para peritel. Alasannya, barang impor yang dibeli melalui jastip tidak membayar pajak masuk ke Indonesia. Di sisi lain, aturan itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat lokal maupun turis asing untuk lebih memilih belanja di dalam negeri. Dia telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan pemerintah untuk mendongkrak daya saing wisata belanja di Indonesia. Para pengusaha itu tengah merancang sebuah gerakan ‘Belanja di Indonesia Aja’ untuk mempromosikan produk lokal maupun global di Indonesia. Sebaliknya, impor legal yang dipersulit justru dianggap bakal membuat para turis asing dan masyarakat lebih memilih belanja di luar negeri. Di sisi lain, para pengusaha juga berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap pemberantasan impor ilegal yang selama ini masih marak terjadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta juga mengatakan Permendag No. 36/2023 dapat menciptakan keadilan dalam berusaha. Alhasil, kinerja pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023 industri tekstil terkoreksi 1,98% (year-on-year/YoY). Padahal pertumbuhan industri TPT pada 2022 masih berada di angka 9,34% YoY. Hal ini juga tercerminkan dari utilisasi kapasitas produksi yang anjlok menjadi 45% hingga saat ini.

Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 menjadi ajang bersejarah bagi dua tuan rumah, Aceh dan Sumut.  Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka, Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah PON. Sebaliknya, Sumut kembali menjadi tuan rumah setelah 71 tahun. Namun, ekspektasi kedua provinsi menyiapkan PON edisi ke-21 tersebut terbentur keterbatasan dukungan dana pusat. Gemuruh suara alat berat bersahut-sahutan di antara tiang pancang bangunan. Ratusan pekerja berpacu dengan waktu. Pembangunan Stadion Utama Sumut yang berjarak 10 km dari Bandara Internasional Kuala Namu tersebut dikejar waktu. Untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu, proses pengerjaan dipacu.

”Kami optimistis pembangunan selesai awal Agustus,” ujar Baharuddin Siagian, Kadid Pemuda dan Olahraga Sumut, seusai acara penanaman pohon serentak nasional di Sport Centre Sumut, Kamis (7/3). Sumut menaruh ekspektasi besar terhadap pembangunan stadion itu. Selain dipakai lokasi penutupan PON 2024, stadion itu menjadi lambang kebangkitan olahraga Sumut yang pernah menjadi tuan rumah PON tahun 1953. Berdasarkan berita Kompas, 31 Maret 2023, Kementerian PUPR semula mengalokasikan anggaran Rp 1,8 triliun untuk pembangunan Stadion Utama Sumut. Anggaran belakangan dipangkas lebih dari setengah, menjadi Rp 587 miliar. Baharuddin menuturkan, banyak hal yang harus disesuaikan daerah tuan rumah dalam menyiapkan PON.

Utamanya terkait anggaran pengerjaan arena pertandingan. Tuan rumah berkejaran dengan waktu demi kesiapan seluruh arena menjelang PON yang akan berlangsung 8-20 September. Pemprov Sumut menggelontorkan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan dan renovasi arena. ”Daerah berusaha sekuat tenaga memanfaatkan anggaran yang ada. Kami berharap negara bisa lebih dominan dalam urusan anggaran. Daerah tetap butuh bantuan pemerintah pusat. Lagi pula PON adalah ajang nasional,” ucap Baharuddin. Di Aceh, keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat memupuskan harapan memiliki stadion utama baru. Untuk menggantikan stadion yang urung dibangun, pemerintah merenovasi Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, yang menjadi lokasi pembukaan PON, 8 September 2024.

Harapan Bangsa yang berkapasitas 45.000 orang itu selama ini digunakan klub sepak bola Liga 2 Persiraja. Proses renovasi sudah dimulai. Stadion ditutup sementara selama proses pengerjaan. Nyaris tidak ada arena baru untuk di Aceh. Selain di Stadion Harapan Bangsa, renovasi dilakukan pula pada arena-arena lainnya, antara lain gedung serbaguna, gedung pencak silat, gedung anggar, lapangan tenis, dan lapangan sintetis. Ada pula pembangunan waduk untuk cabang dayung di Kabupaten Aceh Besar. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh M Nasir  Syamaun mengatakan, ada19 arena yang sedang direnovasi serentak sejak Januari 2024. Renovasi dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Anggaran APBN dialokasikan hampir Rp 1 triliun. Pemprov Aceh juga berencana merenovasi 23 arena lain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Arena-arena itu tersebar di 10 kabupaten/kota. (Yoga)

Idul Fitri yang jatuh pada pekan kedua April 2024 rasanya kurang lengkap apabila tak menjalin silaturahmi dengan orangtua, sanak saudara, dan handai tolan di kampung halaman. Pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat 71,7 % total penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang selama Lebaran 2024, meningkat dibanding pergerakan masyarakat saat Lebaran tahun lalu di 187 juta orang. Mayoritas di antaranya lebih memilih transportasi umum untuk menuju kampung halaman. Tia (26), karyawati swasta, misalnya, sudah mereka-reka rencana pulang ke kampung halaman di Medan, Sumut. Sejak awal Maret 2024, ia berburu tiket pesawat di berbagai laman. ”Keuangan memang jadi seret jelang mudik. Harga tiket pesawat sudah Rp 2 jutaan. Padahal, pesannya dari Maret, apalagi kalau dekat hari-H Lebaran,” ujarnya, Kamis (14/3). Di luar tiket, ada pengeluaran lain yang totalnya Rp 7 juta-Rp 8 juta. ”Jadi, tahun ini pastinya rindu suasana Lebaran kumpul keluarga.

Alasan mudik itu, ya, karena cuma setahun sekali, masa tidak bisa diusahakan mudik, apalagi buat yang masih punya orangtua dan masih single,” ujarnya. Bayu (24), pegawai kantor pemerintahan, memutuskan mudik pada Lebaran kali ini. Meski harus merogoh kocek lebih mahal lantaran terlambat memesan tiket, ia tetap pulang kampung demi berjumpa orangtua dan menjalin silaturahmi dengan sanak saudaranya. Pada mudik kali ini, Bayu mengeluarkan ongkos transportasi Rp 1,4 juta atau dua kali lipat dari harga tiket normal. Ia baru memesan tiket awal Maret 2024 lalu dan hanya tersisa tiket kereta api (KA) Jakarta-Surabaya kelas eksekutif seharga Rp 710.000. Kedua pengalaman itu mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan mudik oleh masyarakat. Penasihat keuangan sekaligus pendiri Oneshildt Financial Planning, Risza Bambang, menyarankan pemudik menyiapkan diri sejak awal. Salah satunya dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan, antara lain, biaya transportasi umum atau kendaraan pribadi, akomodasi, serta biaya konsumsi selama perjalanan dan di kampung halaman.

Selain itu, ada biaya oleh-oleh, biaya zakat, biaya donasi atau THR kepada orangtua dan sanak saudara, kebutuhan untuk pakaian yang berkaitan dengan mudik, serta biaya jasa penjagaan rumah saat ditinggal mudik. Para pemudik sebaiknya memperhitungkan tujuan mudik, waktu keberangkatan dan kepulangan, hingga durasi selama di kampung halaman. Lebih lanjut, destinasi yang akan dikunjungi selama mudik, pilihan akomodasi tinggal, detail jadwal, dan jenis transportasi akan menentukan anggaran. ”Langkah selanjutnya adalah menghitung secara detail dan akurat (keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan). Lalu, tambahkan dengan biaya tidak terduga, baik petty cash (kas kecil) lebih kurang 10 % maupun asuransi perjalanan jika diperlukan,” ujarnya. Perlu dicatat bahwa anggaran dibuat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ”unjuk gigi” di kampung. Aanggaran untuk mudik seyogianya mempertimbangkan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari atau disesuaikan kemampuan finansial agar pengeluaran tak melebihi dana yang disiapkan. (Yoga)

Setelah empat tahun dipotong akibat pandemi Covid-19, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan utuh oleh pemerintah tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk THR dan gaji ke-13 itu mencapai Rp 99,5 triliun. Tahun ini kapasitas fiskal dinilai jauh lebih baik dibanding empat tahun lalu ketika terpukul pandemi. Sepanjang 2020-2023, pemerintah memotong beberapa komponen THR dan gaji ke-13 karena keuangan negara terbatas. Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 secara utuh tahun ini bisa meningkatkan daya beli aparatur sipil negara (ASN).

”Hendaknya dibelanjakan produk-produk dalam negeri agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diterima ASN/pejabat/TNI/Polri adalah gaji pokok sesuai komponen penghasilan per Maret 2024 (untuk THR) dan Mei 2024 (untuk gaji ke-13); tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 % tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 % untuk ASN daerah.

Bagi ASN daerah, pemberian THR dan gaji ke-13 dibayarkan sesuai kapasitas fiskal pemda. Sementara komponen THR yang akan diberikan kepada pensiunan ASN adalah pensiun pokok,tunjangan keluarga,tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun. Untuk guru dan dosen, komponen yang diberikan adalah 100 % tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta tambahan penghasilan guru. THR akan diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri dan gaji ke-13 pada Juni 2024.. ”THR tidak dikenai potongan iuran dan untuk potongan PPh juga akan ditanggung pemerintah.” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Pemerintah memasyikan THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh atau 100 %, berbeda dengan empat tahun lalu saat keduanya tidak dibayarkan dengan penuh karena keuangan negara dalam keadaan tertekan khususnya akibat pandemi Covid-19. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 hingga 100 % menunjukkan bahwa kondisi APBN sudah pulih pasca menghadapi Covid-19.

Dengan adanya THR, diharapkan juga memberikan dampak perekonomian nasional terutama dari sisi konsumsi masyarakat, ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers di Aula Mezzaine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). “Ini yang kita harapkan dapat meningkatkan daya beli. Saya harap ASN gunakan dan belanjakan itu untuk produk dalam negeri, mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat,” ujar  Sri Mulyani.  (Yetede)