Pemerintah dan DPR sepakat mengenai beberapa hal dalam RUU SDA. Pertama, kewajiban pengusaha sektor air, baik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) maupun Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Dana ini akan dipakai untuk konservasi air. Kedua, perizinan pengusahaan air. Izin pengusahaan SPAM adalah milik negara. Oleh karena itu, yang bisa memperoleh izin haruslah BUMN, BUMD, dan BUMDes. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan (Aspadin) menilai, aturan dalam RUU AMDK memberatkan pelaku usaha AMDK dan menambah tekanan dalam kegiatan usaha. Pasalnya, kewajiban bayar BJPSDA sudah ada dalam komponen Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Indonesia berhenti mengimpor garam. Jika tak ada aral, mulai 2021 pemerinta akan menyiapkan tambahan tambak garam seluas 5.270 Ha di Kupang, NTT. Menanggapi usulan ini, Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) meminta pemerintah memperlihatkan produksi garam Indonesia terlebih dahulu. Sebab, garam industri harus memperhatikan volume, mutu, dan harga. Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) menyoroti rendahnya harga garam di tingkat petani karena stok garam yang melimpah akibat impor.

Komitmen Indonesia untuk membrantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau IUUF masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Kejahatan transnasional itu masih terus berlangsung dengan melibatkan pelaku lintas negara. 

Dalam 4 (empat) tahun, Indonesia membuktikan komitmen menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Namun, kebijakan pemberantasan IUUF sebagai upaya mendorong perikanan berkelanjutan belum selesai. Hampir 10.000 kapal ikan ilegal sudah ditindak, tetapi pemilik kapal-kapal itu belum bisa disentuh.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebanyak 60% kegiatan perikanan saat ini masih tidak dilaporkan. Salah satu modus kejahatan yang masih berlangsung adalah kapal ikan dalam negeri membawa tangkapan ke pinggir laut lepas untuk alih muatan ikan kemudian dijual ke luar negeri. Kapal asing ilegal yang telah menunggu di samudra berkoordinasi dengan kapal pengumpul ikan. saat melancarkan operasi, kapal ikan mematikan VMS.

Sederet masalah masih membayangi proses lelang wilayah pertambangan. Setidaknya dua lelang tambang yang digagas Kementerian ESDM terganjal masalah tumpang tindih lahan, terutama izin usaha pertambangan (IUP) di daerah. Salah satu masalah terjadi pada blok tambang nikel Latao. Wilayah Izin  Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berada di Kolaka Utara itu terganjal masalah hukum. Masalah hukum itu lantaran di dalam WIUPK terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi. Belakangan muncul sengketa hukum IUP tersebut dicabut oleh pemerintah daerah. Bukan hanya blok Latao, WIUPK Suasua juga memiliki persoalan hukum yang sama.

Kekalahan Indonesia dalam sengketa impor ayam dengan Brasil di WTO membuat gelisah para peternak ayam. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) meminta pemerintah untuk tidak melakukan impor daging ayam, terutama dari Brasil. Terlebih, saat ini produksi ayam dalam negeri berlebih. Impor juga berpotensi membuat produk ayam nasional tidak bisa bersaing.

Selain peternak ayam, nasib kurang beruntung juga tengah menghampiri petani garam alami. Dalam sebulan terakhir, harga garam berada pada titik terendah, berkisar Rp600 hingga Rp700 per kg. Kondisi ini membuat petani garam mendesak pemerintah untuk menetapkan harga acuan berupa harga pembelian garam terendah di tingkat petani. Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) mengusulkan agar pemerintah menetapkan harga pembelian terendah di tingkat petani sebesar Rp1.000 per kg. Direktur Operasi PT Garam berpendapat, salah satu penyebab harga garam petani jatuh adalah serapan yang belum maksimal oleh PT Garam. Pasalnya, saat ini gudang BUMN penyerap garam petani itu masih penuh dengan stok garam tahun lalu yang mencapai 120.000 ton dan belum terjual.

Pemerintah terus mendorong pengembangan industri petrokimia nasional. Salah satu upayanya dengan mendorong PT Pertamina melakukan refinery development master plan (RDMP) terhadap empat kilang minyak yang eksis dan dua kilang baru. Upaya lain adalah dengan menarik investasi dari luar negeri seperti yang dilakukan perusahaan energi asal UNi Emirat Arab, Mubadala. Mubadala Investment Company berencana menggandeng PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. untuk membangun pabrik petrokimia senilai US$2,5 miliar atau setara dengan Rp35 triliun sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor produk tersebut. Selain itu, Perusahaan migas ADNOC turut meneken comprehensive partnership framework dengan PT Pertamina dengan nilai investasi US$1,3 miliar-US$2,5 miliar. 

Impor tepung terigu Indonesia terus naik, meskipun tren permintaan kebutuhan konsumsi cenderung melambat sepanjang paruh pertama tahun ini. Peningkatan komoditas tepung terigu berasal dari produsen pakan ternak, khususnya industri pakan ternak air atau aquafeed terutama untuk komoditas udang. Perusahaan produsen pakan ternak mengimpor tepung terigu disebabkan oleh perbedaan jenis tepung terigu yang diproduksi dalam negeri dengan tepun terigu yang digunakan untuk pakan ternak. 

Pelaku usaha pakan ternak memprediksi pasokan jagung sebagai bahan baku pakan ternak tahun ini kembali defisit sehingga impor lagi-lagi tak bisa dihindari. Tanpa adanya substitusi kebutuhan jagung dengan gandum untuk pakan ternak, Indonesia berpotensi mengimpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton jagung per tahun. Saat ini stok jagung masih melimpah, akan tetapi dalam 3 bulan ke depan adanya kemungkinan stok di gudang pabrik-pabrik pakan ternak habis dan kondisi cuaca yang kering berpotensi menekan produksi jagung.

Kementerian ESDM tengah mengurangi impor BBM. Salah satunya melalui program pemanfaatan campuran biodiesel 30% atau B30. Wakil Menteri ESDM optimistis impor BBM bisa berkurang dengan meningkatnya pemanfaatan B30. Saat ini, program B20 sudah mencapai 6 juta kiloliter fatty acid methyl esters (FAME) per tahun atau menghemat hingga US$ 3 miliar. Untuk itu, perlu usaha terus menerus untuk mengurangi impor BBM.