Dalam skenario terburuk, ketidakpastian ekonomi global berpotensi semakin menjadi-jadi. Inflasi pangan dan energi bisa kembali terjadi di Indonesia. Guna meredamnya dibutuhkan upaya ekstra dan biaya tinggi. Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, Senin (15/4) mengatakan, konflik Iran-Israel diperkirakan tidak akan berkepanjangan. Iran menjamin hal itu jika tidak ada tindakan balasan dari Israel. ”Namun, skenario terburuk mungkin saja terjadi, terutama jika Israel membalasnya. Apalagi jika sekutu kedua negara tersebut turut terlibat. Di belakang Israel ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk AS. Sementara di balik Iran ada Rusia dan China,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, dalam skenario terburuk itu, harga minyak mentah dunia bisa tembus di atas 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak itu akan mendorong kenaikan harga komoditas global yang lain, terutama pangan. Kondisi itu bakal menyulitkan Indonesia, apalagi ditengah depresiasi rupiah, harga pangan domestik yang serba naik, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan menempatkan Indonesia pada dua pilihan sulit. Pertama, menaikkan harga BBM dengan konsekuensi inflasi tinggi dan menggerus daya beli. Kedua, mempertahankan harga BBM dengan konsekuensi menambah subsidi energi.

Jika subsidi energi ditambah, berarti defisit fiskal akan semakin melebar. ”Apabila harga minyak mentah di kisaran 95-100 USD per barel atau di atas asumsi makro APBN, setidaknya butuh Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun untuk tambahan subsidi BBM,” katanya. Selain itu, Fithra melanjutkan, hal lain yang berpotensi terjadi adalah imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Di sektor pangan, misalnya, harga bahan pangan impor, seperti gandum, kedelai, gula, dan beras berpotensi naik, baik akibat depresiasi rupiah terhadap USD maupun kenaikan harga minyak mentah dunia. (Yoga)

Tidak semua negara pengekspor minyak mentah diuntungkan dengan melambungnya harga minyak. Sebagai contoh, Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat yang memiliki sikap berbeda terkait fluktuasi harga minyak dunia. Untuk membaca karakter tiga negara penghasil minyak tersebut, terlebih dahulu membandingkan ongkos produksi masing-masing negara. Arab Saudi menghasilkan minyak dengan biaya produksi yang rendah yakni sekitar US$ 20 per barel. Sedangkan negara Paman Sam memproduksi minyak dengan biaya  sekitar US$ 50 per barel. Sementara itu, produksi minyak Negeri Beruang Putih sekitarUS$ 30 per barel. Dari biaya produksi, kemudian beralih pada kebijakan dalam negeri ketiga negara tersebut Populasi Arab Saudi sekitar 34 juta penduduk merujuk data Bank Dunia pada 2022. Dengan jumlah penduduk tersebut, Pemerintah Saudi memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Berbeda dengan AS yang tidak menerapkan subsidi BBM. Bensin yang dibeli masyarakat mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Lain hal nya dengan Rusia menerapkan mekanisme potongan harga hingga US$ 30 per barel bagi negara yang membeli minyak Rusia. Artinya, bila harga minyak dunia di level US$ 80 per barel maka harga minyak yang ditawarkan Rusia mejadi US$ 30 per barel. Sementara harga BBM di dalam negeripun diberikan subsidi. (Yetede)

Secercah asa untuk industri minyak dan gas bumi atau migas nasional muncul dari Amerika Selatan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Venezuela yang sebenarnya masih mendapatkan embargo dari Amerika Serikat memberikan penawaran menarik untuk Indonesia yang hingga kini masih banyak mengimpor minyak dan produk olahannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim Venezuela sudah menawarkan sejumlah blok minyak prospektif untuk Indonesia. Hanya saja, pemerintah hingga kini masih memikirkan tawaran tersebut, mengingat problem berlapis yang berpotensi dihadapi Indonesia jika menggarap potensi migas negara tersebut. Tidak hanya embargo, karakter minyak yang relatif berbeda dengan spesifikasi kilang di Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam kerja sama yang nantinya dilanjutkan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji membeberkan bahwa salah satu negara dengan potensi migas terbesar di dunia tersebut tidak hanya menawarkan blok minyak yang prospektif untuk digarap, tetapi juga mematok investasi yang terbilang murah dan kompetitif.

Pemerintah memang mesti berhati-hati dalam menindaklanjuti kerja sama pengerjaan blok migas di wilayah yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Pasalnya, sanksi yang diberikan Negeri Paman Sam tersebut kerap menghambat proses bisnis yang dilaksanakan Pertamina. Misalnya saja, dividen senilai US$300 juta yang baru bisa ditarik Pertamina setelah mengendap 4 tahun dari kepemilikan sebanyak 32% atas hak partisipasi Lapangan Urdaneta West Field di Venezuela. Dividen tersebut baru bisa ditarik setelah pemerintah melakukan ‘sejumlah lobi’ terhadap AS. Meski begitu, Kementerian ESDM sebenarnya telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Perminyakan Venezuela pada awal tahun ini. Selain itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) baru saja resmi mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun untuk Blok Urdaneta West Field, yang merupakan portofolio minyak perusahaan migas pelat merah di Venezuela. Chalid menjelaskan, terdapat pembatasan sulfur content atau kandungan sulfur yang bisa diolah di kilang-kilang milik Kilang Pertamina Internasional, yakni maksimal 0,2%. Sementara itu, sulfur content minyak berat aset perseroan di Venezuela itu lebih dari 1%.

Meski pengolahan minyak dari Venezuela masih jadi persoalan, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta PHE untuk menambah investasi pengembangan, eksplorasi, dan akuisisi lapangan minyak di Venezuela. Hal tersebut untuk mengompensasi realisasi lifting nasional terus susut beberapa tahun terakhir. Adapun, realisasi lifting minyak hingga akhir 2023 berada di level 605.500 barel minyak per hari (bph) atau 92% dari target APBN yang saat itu ditetapkan 660.000 bph. Sementara itu, realisasi salur gas hingga akhir 2023 berada di level 5.378 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 87% dari target tahun lalu 6.160 MMscfd. Hanya saja, investasi yang dikeluarkan untuk menahan laju penurunan produksi relatif mahal. “Di Rokan ini terlalu mahal, bayangkan produksinya 160.000 barel, tetapi fluida yang dikeluarkan itu 10.000 barel, itu yang jadi mahal karena itu perlu listrik buat flooding uapnya,” tuturnya. Di sisi lain, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor Refor Miner Institute, mengatakan bahwa Pertamina perlu melakukan kajian detail mengenai potensi sumber daya dan cadangan migas yang disertai dengan tingkat risiko sebelum memutuskan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri.

Harga emas global yang mengukir rekor harga di atas US$2.300 per ons menyulut apresiasi harga saham emiten-emiten yang memiliki portofolio bisnis emas. Pada perdagangan Selasa (16/4), mayoritas saham emiten-emiten pertambangan emas parkir di zona hijau. Hal itu tak terlepas dari sentimen harga emas global yang meroket di tengah perang Iran-Israel. Merujuk Bloomberg, harga emas spot bertengger di level US$2.372,88 per ons dan emas Comex dibanderol US$2.390 per ons pada perdagangan kemarin. Di lantai bursa, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menguat 8,38% ke level Rp1.810. 

Selanjutnya, tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) milik Garibaldi Thohir juga melesat 9,92% atau 260 poin ke level Rp2.880 per saham. Selain itu, saham PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BRMS) milik Grup Bakrie menguat 6,25% ke Rp170 per saham.  Saham PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga mendarat di teritori positif dengan penguatan 2,25% ke level Rp364. Senada, saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) memantul 3,96% ke level Rp26.250 per saham. Dari sisi emiten, Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie meyakini kenaikan harga emas merupakan berkah bagi ANTM. Dia menyebutkan sampai dengan saat ini, komoditas emas yang menjadi instrumen safe haven itu masih menjadi penyumbang 62% pendapatan ANTM.

Calon emiten PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) berambisi memoles kinerja keuangan melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Direktur Utama Atlantis Subsea Indonesia Yophi Kurniawan Iswanto mengatakan aksi korporasi ini bakal memenuhi kebutuhan modal kerja untuk melaksanakan kontrak yang telah dikantongi. Aksi penggalangan dana IPO itu turut digunakan untuk menambah peralatan sehingga mendukung pengerjaan proyek. Hai ini akan membuat Perseroan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan dapat menghadapi potensi serta tantangan ke depan.

Sejak memulai bisnis pada 2016, perusahaan berpengalaman proyek survei dan inspeksi yang cukup luas, meliputi perairan domestik maupun di perairan internasional, seperti di Laut Myanmar dan di Laut Thailand. Pada 2023, dia menyadari permintaan akan jasa survei dan inspeksi memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan meningkatnya target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, terutama untuk perairan laut dalam dan potensi migas di daratan. Dalam prospektusnya, akan menawarkan 1,2 miliar saham baru atau sebanyak 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan ditetapkannya harga pelaksanaan Rp100 per saham, jumlah nilai pernawaran umum maksimal Rp120 miliar. Manajemen ATLA menjelaskan, dana IPO sekitar 36,74% digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional ATLA.

Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik terbuka Iran dan Israel menimbulkan kewaspadaan para pemangku kepentingan di Tanah Air, karena bisa memberikan dampak seperti pisau bermata dua. Konflik yang melibatkan Iran sebagai salah satu produsen utama minyak bumi itu diyakini berpotensi besar membuat harga minyak terkerek naik ke level yang lebih tinggi. Padahal, hingga kini Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk olahan minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada tahun lalu mencapai 17,83 juta ton, senilai US$11,14 miliar. Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada 2023 sebanyak 52,14 juta ton, dengan nilai US$35,83 miliar. Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui bahwa pemerintah masih mengamati dampak jangka panjang eskalasi ketegangan di Iran dan Israel. 

Bagi Indonesia, jelas Tutuka, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel akan berdampak kepada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Akan tetapi, kenaikan harga tersebut juga berimpak terhadap peningkatan subsidi energi sekitar 1,8 triliun, dan kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kemudian untuk kenaikan nilai tukar rupiah, setiap kenaikan Rp100 per dolar AS akan berdampak kepada pertumbuhan PNBP senilai Rp1,8 triliun. Di sisi lain, hal itu juga bakal membuat subsidi energi bengkak sekitar Rp1,2 triliun, dan kompensasi melesat Rp3,9 triliun. Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan selain berpotensi meningkatkan PNBP dan subsidi energi, peningkatan harga minyak juga bisa membuat industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih bergeliat. 

Meski begitu, Pri Agung, tetap mengingatkan peningkatan keekonomian proyek hulu migas juga akan terjadi di negara lain, sehingga Indonesia tetap harus meningkatkan daya saingnya di industri pada modal tersebut. Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mari Elka Pangestu meyakini eskalasi ketegangan Iran-Israel tidak akan berlangsung lama, karena bisa merugikan banyak pihak. Harga minyak global sendiri tercatat melemah di tengah spekulasi konflik antara Iran dan Israel bakal tetap terkendali. Minyak mentah Brent turun 1,4% di perdagangan di London, jatuh kembali di bawah US$90 per barel. “Perang ini mungkin akan makin menurun jika Pemerintah Israel mengikuti saran Gedung Putih, dan tidak melakukan tindakan pembalasan,” kata analis RBC Capital Markets LLC termasuk Helima Croft dalam risetnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (15/4).

Jenis kapital yang tersedia di perdesaan dan jarang ditemukan di perkotaan adalah lahan pertanian. Ini membuat sektor pertanian, termasuk pertanian tanaman pangan, khususnya padi, sebagian besar ada di perdesaan. Maka, ketika harga beras melambung, muncul pertanyaan, seberapa banyak kenaikan harga dinikmati para petani padi sebagai produsen utama beras di Indonesia, yang sebagian besar tinggal di perdesaan. Tapi, alih-alih menikmati rezeki karena kenaikan harga produknya, petani padi sebagaimana yang diberitakan malah ikut antre beras murah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pemerintah.

Liputan Kompas mendapati petani padi di Cirebon tak punya simpanan beras hasil panen masa tanam sebelumnya karena panen mundur akibat kekeringan sebagai dampak El Nino. Tapi lain cerita dengan petani padi organik, simpanan beras mereka masih aman, tidak terjadi kekurangan, mereka masih makan nasi hasil panen sebelumnya. Sejak lama, petani padi organik selalu membiasakan menggunakan hasil panen mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka terlebih dulu. Jika ada sisa, barulah itu dijual. Kebiasaan menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan hasil panen memang selalu disampaikan para pendamping petani organik.

Adapun beras dengan harga yang mahal itu, awalnya, begitu selesai panen, sebagian besar petani menjual beras kepada para penampung. Sebagian dari mereka ini bermodal raksasa, dengan fasilitas gudang yang sangat besar. Walau petani padi menyimpan beras hasil sawah mereka untuk kebutuhan pangan keluarga, uang hasil penjualan sebagian gabah juga sangat diharapkan sebagai modal tanam pada masa tanam berikutnya. Karena hasil bertani padi di Indonesia tidak cukup untuk modal di musim tanam berikutnya, tekanan untuk menjual hasil panen menjadi semakin tinggi. Situasi ini jarang terjadi pada para petani padi sehat atau organik. Sebab, sarana produksi untuk padi jenis ini sebagian besar adalah hasil produksi sendiri.

Banyak bukti di lapangan, pertanian padi organik memiliki produktivitas di atas produktivitas padi konvensional. Jika produktivitas sawah konvensional adalah 5,5 ton per hektar (ha), sawah padi sehat di Tasikmalaya bisa menghasilkan 8 ton per ha, di Wonogiri bisa 13 ton per ha. Para petani padi organik ini sudah lama tidak lagi merasakan kerepotan berburu pupuk bersubsidi. Sebab, pupuk kompos bisa mereka produksi sendiri. Di sisi sarana produksi pertanian, para petani padi organik adalah tuan bagi dirinya sendiri. Terlebih, hasil produksi mereka jika dijual di toko ritel akan masuk ke kelompok beras premium. Ada baiknya pemerintah mulai mendalami dan mendorong penerapan pertanian padi organik secara lebih luas. Ketahanan pangan hanya dapat dicapai lewat kedaulatan para petani tanaman pangan, yang sebagian besar tinggal di desa. (Yoga) 

Sore itu, Senin (8/4) Herianto (48) mengendarai sepeda motor menuju Balai Desa Belanti Siam, Pulang Pisau, Kalteng, untuk berbuka puasa bersama petani lain. Setelah berbuka, semua berencana tarawih bersama. Saat melihat sawahnya yang berisi jerami pascapanen berserakan, Herianto menghentikan sepeda motornya. Ia bahkan sujud syukur di pematang sawah atas hasil panen yang diberikan tahun ini. Sawah seluas 2 hektar miliknya itu mampu menghasilkan 10 ton gabah kering giling (GKG). Dari tiap hektar ia bisa mendapatkan 4 ton lebih GKG, dua kali lipat panen normalnya selama ini. Ungkapan syukur juga diutarakan petani-petani lain, termasuk Kelompok Tani Sido Mekar, tempat Herianto bernaung. Semuanya punya cerita sukses panen luar biasa.

Ada yang menghasilkan 5 ton per hektar, ada yang 5,5 ton per hektar, bahkan ada sawah yang dikunjungi para pejabat daerah untuk menjadi penanda kesuksesan mereka. Panen raya dihadiri Wagub Kalteng Edy Pratowo, Senin (1/4). Bangganya mereka, sawah yang berjarak 150 km dari Palangkaraya itu didatangi pejabat, tapi ada yang mengganjal di hati mereka. ”Sebenarnya kasihan petani, pas panen lagi bagus gini harga gabah malah anjlok,” ujar Herianto. Harga gabah anjlok, bahkan dua kali. Pertengahan Maret, harga gabah kering turun dari Rp 8.500 per kg menjadi Rp 7.200 per kg. Kini harga gabah tersungkur menjadi Rp 5.500 per kg. Sudah mendekati Lebaran, lanjut Herianto, harga gabah tak kunjung merangkak naik.

Bagi dia, hasil panen yang baik sudah cukup untuk menambah kegembiraan Ramadhan. ”Meski anjlok, gabahnya, ya, tetap saya jual, mau enggak mau. Berapa saja harganya, itu untuk kebutuhan hidup, sekolah, dan lain-lain. Kalau Lebaran, ya, gini-gini aja udah alhamdulillah,” kata Herianto. Pujiaman dari Kelompok Sido Mekar juga demikian. Ia tak marah, apalagi mengeluh, saat harga gabah anjlok. ”Pasti harganya enggak pernah stabil,” ucapnya. Pujiaman menyebutkan, ”Kalau belum rugi dan gagal panen, belum petani Indonesia.” Dengan harga yang anjlok kerugian tidak bisa dihindari. Apalagi Herianto dan Pujiaman tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi. Mereka mengeluarkan uang Rp 340.000 per 100 kg pupuk.

Untuk 1 hektar lahan ia membutuhkan empat sampai enam kali pemupukan dengan total lima sampai enam karung pupuk berukuran 100 kg tersebut. Ia menghabiskan Rp 10 juta hanya untuk pupuk, belum termasuk biaya lain. Herianto dan Pujiaman bahkan harus meminjam uang di bank untuk bisa menanam padi dan menyiapkan lahan. Untuk membeli pupuk, obat-obatan, dan benih padi yang ia inginkan. ”Semoga bisa untuk nyaur utang dan nabung kuliah anak,” kata Pujiaman. Ironisnya, saat harga gabah anjlok, harga beras justru mahal. Di Pulang Pisau, beras berjenama Pangkoh dijual Rp 18.000 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.000. Lalu, harga beras Mayang Super Rp 22.000 per liter naik pada awal Februari menjadi Rp 25.000 per liter sampai saat ini. (Yoga)

Eskalasi konflik di Timur Tengah dengan serangan udara Iran ke Israel pada Minggu (14/4) berpotensi mendongkrak harga minyak dunia. Jika eskalasi berlanjut, harga minyak dunia bisa menembus 100 USD per barel. Iran melakukan serangan udara selama beberapa jam terhadap Israel pada Sabtu (13/4) tengah malam hingga Minggu (14/4) pagi. Pemerintah Iran menyatakan, serangan itu merupakan balasan atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024. Meski serangan Iran telah berhenti pada Minggu pagi, risiko eskalasi konflik sangat terbuka. Situasi memanas penuh ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian global. Dampak langsung yang sudah terjadi adalah kenaikan harga minyak dunia yang biasanya akan diikuti kenaikan harga komoditas lainnya.

Baru sebatas kabar tentang potensi Iran menyerang Israel beredar pada Jumat (12/4) saja, harga minyak dunia sudah melonjak. Mengutip data situs pencatat basis data ekonomi dan komoditas, Refinitiv, harga minyak Brent pada penutupan perdagangan per Sabtu (13/4) mencapai 90,45 USD per barel, tertinggi sejak 20 Oktober 2023 atau enam bulan terakhir. Harga ini melampaui asumsi rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pada APBN 2024 senilai 82 USD per barel. Administrasi Informasi Energi AS dalam prospek energi bulanan jangka pendeknya memperkirakan harga minyak mentah Brent rata-rata 88,55 USD per barel tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya senilai 87 USD per barel.

Kenaikan ini mencerminkan ekspektasi kuatnya penarikan persediaan minyak global pada triwulan I-2024 dan risiko geopolitik yang sedang berlangsung. Prospek ini dirilis per 9 April atau sebelum serangan udara Iran ke Israel. Artinya, bisa saja perkiraannya dalam prospek berikutnya akan direvisi naik lagi. Mengutip CNBC, Presiden Rapidan Energy dan mantan pejabat energi senior di pemerintahan Bush, Bob McNally, menyatakan, harga minyak mentah jenis Brent bisa melonjak hingga 100 USD per barel jika Iran langsung menyerang Israel. Jika eskalasi menyebabkan gangguan di Selat Hormuz, harga bisa melonjak hingga 120 USD atau 130 USD per barel. (Yoga)