Lingkungan Hidup
( 5820 )ERUPSI GUNUNG RUANG : 5 Bandara Masih Tutup
Lima bandara masih ditutup akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara pada Rabu (30/4). AirNav Indonesia mengeluarkan Notice To Airmen (NOTAM) terkait perpanjangan penutupan operasional bandara tersebut. Hermana Soegijantoro, Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia mengatakan dua bandara telah dioperasikan kembali yakni Bandara Naha, Tahuna sejak 1 Mei pukul 12.10 WITA dan Bandara Buol, Pogogul sejak 1 Mei pukul 18.03 WITA. Lima bandara yang masih tutup yakni Bandara Sam Ratulangi, Manado 1 Mei pukul 11.25 WITA—2 Mei pukul 12.00 WITA (Estimasi); Bandara Djalaluddin, Gorontalo 1 Mei pukul 09.17 WITA—1 Mei 2024 pukul 24.00 WITA; Bandara Sitaro, Siau 1 Mei pukul 12.37 WITA—2 Mei pukul 12.00 WITA (Estimasi); Bandara Bolaang Mongondow 1 Mei pukul 12.02 WITA—2 Mei pukul 12.00 WITA (Estimasi); Bandara Pohuwato 1 Mei pukul 12.05 WITA—2 Mei pukul 12.00 WITA (Estimasi).
Indonesia Berpotensi Defisit Beras Lagi pada Juni 2024
BPS memperkirakan neraca produksi dan konsumsi beras nasional
pada Juni 2024 akan defisit lagi setelah pada Maret, April, dan Mei 2024
surplus. Pemerintah perlu mewaspadainya dan mengoptimalkan serapan gabah atau
beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kendati begitu, Bapanas
menjamin stok beras hingga akhir tahun ini aman, yakni 10,09 juta ton. Namun,
stok sebesar itu baru dapat terpenuhi jika produksi dan impor beras sesuai dengan
perkiraan dan perencanaan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi
Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (29/4). Rapat
yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri perwakilan pemda dan
sejumlah pemangku kepentingan pangan.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, harga
beras terus turun seiring panen raya padi pada Maret-April 2024. Per pekan keempat
April 2024, harga rerata nasional berbagai jenis beras Rp 15.667 per kg atau
turun 2,41 % dibandingkan Maret 2024. Penurunan harga beras tersebut
diperkirakan terus berlanjut hingga Mei 2024 lantaran neraca produksi dan
konsumsi beras bulan itu masih surplus. ”Namun, pada Juni 2024, neraca tersebut
berpotensi defisit karena produksi beras diperkirakan turun. Pemerintah perlu
mewaspadai dan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi karena harga beras bisa
naik lagi,” ujarnya. BPS memperkirakan pada Juni 2024, defisit beras berpotensi
terjadi lagi, yakni 0,45 juta ton, lantaran produksi padi berupa gabah kering giling
(GKG) pascapanen raya semakin turun, dari 5,54 juta ton pada Mei 2024 menjadi
3,68 juta ton pada Juni 2024. (Yoga)
Harga Kopi Robusta Melonjak, Pesanan Meningkat
Menjelang panen raya, harga kopi robusta di Lampung melonjak.
Petani menerima banyak permintaan kopi, tidak hanya dari berbagai kota, tetapi
juga luar negeri. Danuri (60), petani kopi Desa Way Harong, Tanggamus, Lampung,
mengatakan, harga biji beras kopi atau green bean jenis robusta ditingkat
petani Rp 55.000-Rp 60.000 per kg, naik dua kali lipat dibandingkan panen tahun
lalu, Rp 35.000 per kg. Pada panen sebelumnya, biji kopi asalan Rp 20.000-Rp
25.000 per kg. ”Kami baru merasakan harga kopi bisa menembus Rp 60.000 per kg
tahun ini. Semoga harganya tetap stabil sampai masa panen raya bulan depan,”
kata Danuri saat dihubungi dari Bandar Lampung, Senin (29/4).
Harga biji kopi petik merah atau fine robusta jauh lebih tinggi,
yaituRp 100.000 per kg. Sementara harga kopi bubuk Rp 120.000-Rp 200.000 per kg
menyesuaikan kualitas. Kenaikan harga kopi ini dipicu anjloknya hasil panen tahun
lalu akibat El Nino. Saat itu, hasil panen kopi dari lahan seluas 1 hektar
lahan tak lebih dari 1 kuintal. Jumlah itu jauh dibandingkan dengan produksi
saat normal yang bisa mencapai 1-1,5 ton per hektar. Menurut Danuri, sejumlah pembeli
dari berbagai kota di Indonesia ataupun dari luar negeri telah menghubunginya.
Bahkan, ada beberapa calon pembeli yang datang langsung ke
kebun untuk melihat kualitas tanaman kopi robusta. ”Permintaan kopi untuk jenis
fine robusta sudah cukup banyak. Ada pembeli dari Singapura yang minta 1,5 ton.
Ada pembeli dari Jawa yang minta biji kopi sebanyak 5 ton. Tetapi saya belum
bisa menyanggupi semua,” katanya. Harga kopi yang tinggi membuat petani senang,
sekaligus harus waspada dengan keamanan kebun kopi. Saat harga kopi tinggi,
dikhawatirkan rawan pencurian. Petani juga berkoordinasi dengan polisi
setempat. Purna (48), petani kopi asal Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten
Lampung Barat, mengatakan, petani kopi membentuk kelompok ronda untuk saling
membantu menjaga kebun kopi, terutama pada malam hari. (Yoga)
Biodiesel 40 Datang, Hutan Hilang
EKSPANSI kebun kelapa sawit disinyalir bakal menggila selepas pemerintah berencana meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO). Tujuan peningkatan produksi ini adalah menopang program bahan bakar nabati biodiesel 40 atau B40 yang akan direalisasi dalam waktu dekat. Program ini merupakan bagian dari janji kampanye presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pangan Prabowo-Gibran tak hanya mengejar target B40, tapi juga mencanangkan pencampuran 50 persen minyak sawit ke dalam solar atau B50. Dengan B50, Indonesia dapat menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kendaraan bermotor menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT). Program ini bertujuan mencapai sasaran Kontribusi yang Ditargetkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) dari sektor energi, yakni penurunan emisi sebesar 358 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) pada 2030.
Makin banyak kebutuhan ester metil asam lemak (FAME)—molekul yang dihasilkan dari CPO—kian banyak lahan sawit yang dibutuhkan. "Makin besar persentase biodiesel dalam solar, potensi konversi lahan dan hutan menjadi perkebunan sawit akan semakin luas," kata peneliti Direktorat Kebun Yayasan Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, pada Senin, 29 April 2024. Pemerintah memberlakukan kebijakan B35 sejak 1 Januari 2023 ke dalam produk hilir yang kita kenal sebagai biosolar. Pencampuran 35 persen FAME ke dalam solar membutuhkan 13,1 juta kiloliter atau setara dengan 13,6 juta ton CPO. Jumlah tersebut diambil dari produksi CPO nasional yang mencapai 45,1 juta ton. Sisanya, 27 juta ton, akan diekspor dan 5 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri, seperti produk hilir pangan dan lainnya. (Yetede)
Pasar Ekspor Tak Tergarap, Pasar Lokal Melahap
Kelezatan buah durian tak hanya populer di lidah orang Indonesia. Buah berduri yang memiliki aroma menyengat ini juga sangat di gemari di pasar ekspor, terutama di negara-negara Asia. Tak heran, pemerintah berambisi menggenjot ekspor buah dengan kombinasi rasa manis dan pahit tersebut. Terlebih porsi ekspor durian Indonesia masih relatif kecil. Hanya saja, ada sederet pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar durian lokal bisa bersaing di kancah global. Salah satunya pamor durian Indonesia yang belum setenar durian asal negeri tetangga. Sebut saja Malaysia dan Thailand yang memiliki varietas unggul, seperti Musang King dan Motong. "Indonesia unggul secara kuantitas, karena buah ini bisa tumbuh dari Aceh sampai Papua. Tapi, kualitas kita kalah dari negara tetangga," ujar Ketua Sigit Purwanto, Ketua Komunitas Durian Traveler ke KONTAN, Senin (29/4).
Namun, pemerintah berniat memacu ekspor komoditas buah ini. Hal ini bermula dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal potensi ekspor durian ke Tiongkok. "Durian jangan anggap enteng. Mereka (China) impor durian itu sampai US$ 8 miliar (setara Rp 129,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.200 per dollar AS)," ujar Luhut baru-baru ini. Pernyataan Luhut benar adanya. Berdasarkan data perdagangan China yang dikutip oleh Asosiasi Eksportir Importir Buah-Buahan dan Sayuran Segara Indonesia (Aseibssindo), setiap kenaikan 1% penduduk China yang mengonsumsi durian, akan mengerek nilai penjualan durian sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 27,63 triliun. Owner Vigano Farm, Nelsens Yansah mengaku, tidak begitu tertarik mengekspor durian kendati potensinya besar. "Soalnya kita ini untuk memenuhi suplai di pasar domestik saja belum cukup. Sehingga, ekspor rasanya belum masuk akal walau menjanjikan," ujarnya, Senin (29/4).
GEJOLAK KURS RUPIAH : WANTI-WANTI SUBSIDI ENERGI
Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan.
Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi.
Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024.
Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.
Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.
Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.
PROGRAM B35 : Ongkos Tinggi Bahan Bakar Nabati
Peningkatan harga indeks pasar biodiesel di Tanah Air membuat anggaran yang dikeluarkan untuk insentif B35 pada tahun ini membengkak. Hal itu melengkapi tren konsumsi bahan bakar minyak itu yang terus meningkat. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, peningkatan harga indeks pasar atau HIP biodiesel membuat selisihnya dengan HIP Solar makin melebar. Hal itu berujung kepada insentif yang harus dikeluarkan pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2023.
Untuk diketahui, disparitas HIP biodiesel dan Solar sepanjang Januari, Februari, dan Maret 2023 masing-masing berada di level Rp715 per liter, Rp471 per liter, dan 1.626 per liter. Sementara itu, selisih HIP pada periode yang sama tahun ini sebesar Rp1.382 per liter pada Januari, Rp1.724 per liter pada Februari, dan Rp1.251 per liter pada Maret. Volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal I/2024 juga tercatat mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter untuk sepanjang 2024. Adapun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan kebutuhan dana insentif biodiesel untuk program B35 pada tahun ini bakal menembus angka Rp28,5 triliun.
Proyeksi itu naik 55,56% dari realisasi penyaluran insentif program B35 sepanjang 2023 yang senilai Rp18,32 triliun. Saat itu, badan pengelola dana sawit tersebut berhasil menghimpun pungutan ekspor sebesar Rp32,29 triliun.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya bakal terus memastikan penyaluran bahan bakar nabati itu tetap terjaga di tengah tren peningkatan konsumsi pada tahun ini.
Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu.
“Meskipun di seluruh dunia pemanfaatan biodiesel itu maksimal B35, bukan berarti tidak bisa dilakukan untuk peningkatan menjadi B40 dan B50,” katanya.
Kontroversi Padi Cina di Lahan Gambut 1 Juta Hektare
BAHAN BAKAR NABATI : KETERSEDIAAN BAHAN BAKU JADI TANTANGAN
Problem pasokan bahan baku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung target ambisius Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), yakni B50 dan E10 pada 2029. Persoalan pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan, hingga kesinambungan pasarnya pun terus dibahas oleh tim pasangan tersebut. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. Harapannya, komitmen pasokan bahan bakar nabati dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam BBM. Di sisi lain, pemerintahan baru bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. Apabila ditambah dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 memerlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. “Saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan terkait dengan uji penggunaan B40 untuk sektor nonotomotif, di mana pengujian ini direncanakan selesai pada akhir 2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Kamis (25/4). Di sisi lain, terjadi tren dari segi konsumsi untuk realisasi penyaluran biodiesel B35 pada awal 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dadan memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi ini bakal tetap tumbuh hingga pertengahan tahun nanti. Untuk volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya 2,55 juta kiloliter.
Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) masih menunggu arah kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ihwal peningkatan persentase bauran biodiesel dan bioetanol hingga 2029. Lewat lembar visi-misi yang disampaikan kepada publik, Prabowo-Gibran menargetkan program bauran Solar dengan minyak sawit dapat mencapai 50% atau B50 pada 2029. Selain itu, bauran BBM jenis bensin dengan bioetanol ditargetkan mencapai 10% atau E10 pada tahun yang sama. Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan mengatakan bahwa asosiasinya berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan yang baru nantinya lewat peningkatan peran biofuel dalam bauran energi nasional. Saat ini, kata Ernest, asosiasi bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih dalam proses uji jalan untuk sektor kereta api.
ENERGI BARU TERBARUKAN : Dampak Berganda Ekspansi OASA
Direktur Utama OASA Bobby Gafur Umar mengatakan, ekspansi tersebut bakal melibatkan lembaga desa dan pertanian untuk menjamin pasokan bahan baku biomassa, berupa limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan. “Ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan usaha biomassa yang produktif dan bermanfaat bagi kedua pihak, masyarakat Blora dan OASA, serta didukung penuh oleh Bupati Blora,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (25/4). Pada tahap pertama, kapasitas industri biomassa di Blora akan mencapai 5.000 ton per bulan, dan terus dikembangkan hingga 15.000 ton per bulan. Targetnya, fasilitas di daerah tersebut bisa mencapai 60.000 ton per tahun pada tahap pertama, dan terus naik hingga 180.000 ton per tahun. Nantinya, pabrik biomassa dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 juta tersebut akan menghasilkan wood chip sebagai bahan co-firing untuk PLTU Rembang. Dalam aksi korporasi tersebut, OASA juga menggandeng gabungan kelompok tani dan koperasi untuk menanam kembali lahan yang tanamannya dimanfaatkan untuk memproduksi wood chip sebagai bahan baku biomassa.
Misalnya di Pulau Bangka, penebangan pohon dan tanaman-tanaman untuk keperluan bahan baku biomassa telah dilakukan secara konsisten dengan melibatkan petani, dan penanaman kembali, sebagai bagian dari penghijauan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Blora sendiri merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan usaha berbasis biomassa di Jawa Tengah. Dari potensi tersebut, OASA juga sudah mulai juga menyusun rencana pengembangan bisnis Bio-CNG dari limbah pertanian. Pabrik yang ditargetkan rampung pada 2025 itu nantinya akan menghasilkan 5 MMscfd Bio-CNG per hari, dan diekspor ke Jepang. Kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU sendiri sebenarnya masih cukup besar, karena pada tahun lalu capaiannya baru sebanyak 1 juta ton dari kebutuhan 10,2 juta ton yang direncanakan hingga 2025.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









