Kementrian Pertanian (Kementan) memacu peningkatan produksi  beras 1-2 juta ton di provinsi jawa Timur (Jatim) melalui program pompanisasi. Dengan tambahan produksi sebesar itu, Jatim yang merupakan lumbung beras bisa membantu mengurangi impor hingga 50%. "Ini kita pasang pompa agar yang tadinya tanam sekali bisa jadi tiga kali, artinya bisa kita capai nanti, dari Jatim agar kenaikan  mencapai 2 juta ton atau minimal 1 juta ton bisa  menutupi 50% impor kita hanya dari satu provinsi," ungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian Mentan mengatakan, sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Jatim memiliki lebih 380 ribu hektare (ha) sawah tadah hujan. Kementan optimistis jika sistem pompanisasi mampu memaksimalkan penanaman di 300 ribu ha lahan yang dimaksud, Jatim dipastikan dapat menutupi 50% kebutuhan beras nasional yang beberapa tahun dipenuhi dari impor. (Yetede)

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

Merosotnya pasokan gas dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi membuat PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memburu gas alam cair sebagai alternatif agar tetap bisa memenuhi kebutuhan di sebagian wilayah Sumatra dan Jawa.n Gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) disasar, karena bisa didatangkan dari lapangan minyak dan gas bumi (migas) lain untuk kemudian diolah dan disalurkan melalui jaringan pipa gas di Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat. PGAS atau PGN mengakui bahwa pihaknya sedang meminta tambahan 2—3 kargo LNG pada kuartal III/2024 untuk mengatasi defisit gas pipa di sejumlah wilayah di Sumatra dan Jawa. “Kebutuhan LNG PGN pada 2024 sebesar 2—3 kargo, dan saat ini PGN sedang mendiskusikan dengan pemasok LNG yang berasal dari domestik, baik dari Bontang maupun Tangguh,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama saat dihubungi, Kamis (18/4). Rachmat mengatakan bahwa saat ini perseroan masih dalam tahap pembahasan ihwal harga kontrak bersama dengan pemasok LNG dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Berdasarkan kisaran harga pasar LNG pada tahun ini, perkiraan harga jual gas hasil regasifikasi LNG di pelanggan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan over usage penalty. Dengan catatan, harga dapat berubah sesuai dengan perubahan harga pasar LNG pada saat pembelian. Sebagai alternatif pasokan gas, LNG sampai dengan disalurkan kepada pelanggan membutuhkan rantai penyaluran yang lebih panjang dibandingkan dengan rantai penyaluran gas pipa, karena adanya proses tambahan berupa pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi. Sepanjang 2024—2034, PGAS memproyeksikan kebutuhan penambahan pasokan gas hasil regasifikasi LNG sebesar 73—355 billion british thermal unit per day (BBtud) agar bisa memenuhi kebutuhan di Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat. 

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu penawaran harga dari PGAS terkait dengan 2 kargo LNG tersebut. Beberapa lapangan yang mengalami penurunan salur gas itu antara lain Blok Corridor, PEP Sumatera Selatan (Regional 1), PEP Jawa Barat (Regional 2), PHE Jambi Merang, dan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di sisi lain, industri pengguna gas belakangan tengah dilema untuk menyerap gas yang berasal dari LNG yang digunakan PGAS untuk ‘menambal’ pasokan. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi Yustinus Gunawan mengatakan bahwa harga LNG relatif lebih mahal ketimbang gas pipa untuk industri. Apalagi, kuota skema harga gas bumi tertentu (HGBT) lebih kecil daripada kontrak minimum perjanjian jual beli gas (PJBG). Dia membeberkan bahwa industri pengguna gas cenderung terjebak di antara keharusan membayar volume minimum kontrak, meskipun realisasi pemakaian lebih kecil dari kontrak minimum atau membayar harga LNG untuk selisih antara kuota skema HGBT dengan realisasi konsumsi. 

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho berpendapat bahwa pemerintah perlu mencari solusi ihwal harga LNG yang saat ini masih terbilang mahal untuk industri dalam negeri. Menurutnya, harga LNG mesti bisa lebih kompetitif dengan harga dagang gas pipa saat ini. Dengan demikian, daya saing dan investasi industri domestik bisa tetap kompetitif dibandingkan dengan beberapa kompetitor dari negara lain. Sementara itu, Indonesia Gas Society (IGS) menyarankan agar pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan HGBT. Alasannya, penetapan harga yang tidak adil bakal berdampak negatif pada rencana investasi PGAS dalam mengembangkan pengembangan infrastruktur midstream gas. Di sisi lain, kata Aris, PGAS dapat memiliki ruang pembiayaan infrastruktur yang lebih lebar jika harga gas ditetapkan sesuai dengan harga komersial.

Produksi beras tahun ini yang diproyeksi bakal lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya membuat cadangan beras pemerintah berada pada level yang rawan. Serapan gabah yang dilakukan oleh Perum BULOG pun mengalami penyusutan. Panen raya yang menjadi momentum bagi BULOG untuk menyerap gabah lebih banyak dari petani terhambat oleh beragam anomali yang terjadi. Impaknya, cadangan beras pemerintah saat ini belum bisa dibilang aman. Perum BULOG mencatat serapan gabah sejak Januari 2024 hingga 14 April 2024 mencapai 120.000 ton atau setara dengan 64.000 ton beras. Angka tersebut anjlok dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, di mana rata-rata kemampuan serap gabah BULOG mencapai 375.000 ton beras. Di sisi lain, stok beras BULOG per 16 April 2024 tercatat masih ada pada level 1.231.434 ton. 

Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa penyerapan yang rendah pada tahun ini terjadi lantaran produksi yang diperkirakan lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan prediksi Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa produksi beras pada kuartal I/2024 bakal turun 17% secara tahunan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga mengakui serapan BULOG pada periode awal panen raya masih minim. Alasannya, sebagian besar gabah petani sudah diserap terlebih dahulu oleh penggilingan swasta. Dia menyebut bahwa Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras pada Maret 2024 sebanyak 3,8 juta ton, dan diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan ini menjadi sebanyak 4,9 juta ton. Menurutnya, Badan Pangan Nasional menargetkan stok beras Bulog bisa mencapai 2 juta ton. Sebanyak 1,2 juta ton di antaranya dibutuhkan untuk penugasan stabilisasi harga, bantuan pangan, dan antisipasi bencana. 

Akan tetapi, gejolak geopolitik di Timur Tengah usai pecahnya konflik Iran-Israel juga meningkatkan risiko terhadap importasi beras. Apalagi, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus tembus di atas Rp16.000 per dolar AS. Secara terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan bahwa saat ini sebenarnya sudah memasuki periode panen raya. Harga gabah di tingkat petani pun sudah jatuh di bawah Rp5.000 per kilogram. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Sutarto Alimoeso membeberkan bahwa rendahnya serapan beras BULOG pada panen raya berisiko terhadap stok cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun. Saat stok beras pemerintah sangat terbatas, kata Sutarto, harga beras pada paruh kedua tahun ini berisiko naik. 

Apabila hal itu terjadi, opsi impor menjadi yang paling diandalkan oleh pemerintah untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah. Saat produksi rendah dan defisit pada bulan paceklik, dipastikan BULOG akan sulit menyerap gabah petani lantaran harga gabah naik dan kompetisi dengan pabrik beras swasta makin ketat, seperti yang terjadi pada paruh kedua 2023. Terlebih, lanjutnya, kapasitas penggilingan sudah terlampau banyak, yaitu mencapai 225 juta ton. Padahal, produksi gabah nasional secara tahunan hanya 54 juta ton. Oleh karena itu, BULOG perlu membangun jaringannya hingga ke akar rumput, tidak hanya mengandalkan mitra penggilingannya untuk menyerap gabah petani. Adapun, pengamat pertanian Center of Reform on Econo-mics Eliza Mardian mengatakan bahwa pemerintah perlu menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi di atas Rp6.000 per kilogram agar BULOG bisa menyerap lebih banyak hasil produksi petani.

Produksi beras tahun ini yang diproyeksi bakal lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya membuat cadangan beras pemerintah berada pada level yang rawan. Serapan gabah yang dilakukan oleh Perum BULOG pun mengalami penyusutan. Panen raya yang menjadi momentum bagi BULOG untuk menyerap gabah lebih banyak dari petani terhambat oleh beragam anomali yang terjadi. Impaknya, cadangan beras pemerintah saat ini belum bisa dibilang aman. Perum BULOG mencatat serapan gabah sejak Januari 2024 hingga 14 April 2024 mencapai 120.000 ton atau setara dengan 64.000 ton beras. Angka tersebut anjlok dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, di mana rata-rata kemampuan serap gabah BULOG mencapai 375.000 ton beras. Di sisi lain, stok beras BULOG per 16 April 2024 tercatat masih ada pada level 1.231.434 ton. Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa penyerapan yang rendah pada tahun ini terjadi lantaran produksi yang diperkirakan lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan prediksi Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa produksi beras pada kuartal I/2024 bakal turun 17% secara tahunan.

Selain produksi yang rendah, kualitas gabah petani yang belum memadai ikut menjadi kendala bagi BULOG dalam melakukan tugasnya menyerap gabah petani. Sebagian besar gabah petani cenderung basah alias punya kadar air di atas ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga mengakui serapan BULOG pada periode awal panen raya masih minim. Alasannya, sebagian besar gabah petani sudah diserap terlebih dahulu oleh penggilingan swasta. Dia menyebut bahwa Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras pada Maret 2024 sebanyak 3,8 juta ton, dan diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan ini menjadi sebanyak 4,9 juta ton. Akan tetapi, gejolak geopolitik di Timur Tengah usai pecahnya konflik Iran-Israel juga meningkatkan risiko terhadap importasi beras. Apalagi, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus tembus di atas Rp16.000 per dolar AS. Secara terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan bahwa saat ini sebenarnya sudah memasuki periode panen raya. Harga gabah di tingkat petani pun sudah jatuh di bawah Rp5.000 per kilogram. Untuk itu, keberadaan BULOG untuk menyerap gabah petani dengan harga lebih tinggi menjadi sangat penting.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Sutarto Alimoeso membeberkan bahwa rendahnya serapan beras BULOG pada panen raya berisiko terhadap stok cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun. Saat stok beras pemerintah sangat terbatas, kata Sutarto, harga beras pada paruh kedua tahun ini berisiko naik. Apabila hal itu terjadi, opsi impor menjadi yang paling diandalkan oleh pemerintah untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah. Panen raya, kata dia, menjadi satu-satunya kesempatan bagi BULOG untuk menyerap produksi dalam negeri. Musababnya, kondisi surplus hanya terjadi pada periode panen raya periode Maret—Mei. Saat produksi rendah dan defisit pada bulan paceklik, dipastikan BULOG akan sulit menyerap gabah petani lantaran harga gabah naik dan kompetisi dengan pabrik beras swasta makin ketat, seperti yang terjadi pada paruh kedua 2023. Terlebih, lanjutnya, kapasitas penggilingan sudah terlampau banyak, yaitu mencapai 225 juta ton. Padahal, produksi gabah nasional secara tahunan hanya 54 juta ton. Adapun, pengamat pertanian Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan bahwa pemerintah perlu menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi di atas Rp6.000 per kilogram agar BULOG bisa menyerap lebih banyak hasil produksi petani.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minggu (14/4) menangkap kapal pengangkut ikan asal Indonesia yang melakukan alih muatan dengan dua kapal ikan asing di Laut Arafura, Maluku. Kasus itu sekaligus menguak indikasi kejahatan multidimensi, yakni pencurian ikan oleh kapal asing, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Dari hasil pemeriksaan KKP, kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) dengan bobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan dari dua kapal asing ilegal, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari, dengan jenis ikan antara lain layur, kakap merah, dan kakap putih.

KM MUS juga diduga berperan memasok BBM jenis solar bersubsidi ke dua kapal asing tersebut di tengah laut. Di kapal itu ditemukan solar yang disimpan pada palka-palka ikan. Dari hasil pemeriksaan catatan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka, sebagian sudahdisuplai ke dua kapal asing itu dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka KM MUS. ”Nakhoda sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun, petugas kami memeriksa beberapa ponsel dari anak buah kapal dan ditemukan fo to-foto dan video hasil transshipment antara KM MUS dan kapal ikan asing. Dari video tersebut, akhirnya nakhoda KM MUS mengakui perbuatannya telah menerima muatan ikan dari kapal asing tersebut sejumlah 100 ton,” tutur Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis.

Dalam keterangan pers di Tual, Maluku, Rabu (17/4), Pung, yang memimpin operasi penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal, menjelaskan, kasus ini mengindikasikan ada kapal ikan Indonesia yang membantu kapal asing melakukan kejahatan perikanan, penyelundupan BBM, hingga perbudakan. KKP masih terus mengejar kapal ikan asing ilegal itu. ”Sindikat kejahatan ini melibatkan otak pelaku di dalam negeri yang menjadi Penghubung ke kapal asing ilegal. Nama otak pelaku sudah kami kantongi untuk pengusutan. Target kami menangkap otak pelaku kapal dalam negeri dan pelaku kejahatan kapal asing ilegal,” ujar Pung saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pada Sabtu (13/4) malam, kawasan Timur Tengah memasuki babak baru. Situasi genting ketika hari itu Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel sebagai respons atas serangan terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah. Kegentingan di Timur Tengah tersebut bisa berpengaruh pada stabilitas geopolitik dan perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia. Pemerintah memang cukup sigap merespons segala kemungkinan dari krisis di Timur Tengah tersebut. Pada minggu (14/4), Menteri Keuangan dan para stafnya melakukan meeting mendadak untuk mengkaji respons yang tepat. 

Bahkan, pada Selasa (16/4), Presiden Joko Widodo memanggil para menteri terkait dan Gubernur Bank Indonesia merumuskan strategi dalam menghadapi perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Di sisi geopolitik, kita mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang menerima arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat berinisiatif sebagai penengah dalam konflik Iran vs Israel.

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok ke level Rp16.200 per dolar AS. Sejumlah skema intervensi dilakukan bank sentral di pasar spot (tunai) atau pembelian secara tunai maupun non delivery forward (NFD), agar nilai tukar mata uang Garuda tak melemah. Langkah BI tak bisa sendiri dan harus berkoordinasi dengan otoritas fiskal agar respons kebijakan pemerintah bisa menjangkau seluruh dampak dari efek domino konflik Timur Tengah tersebut. Dalam hitung-hitungan yang dibuat pemerintah untuk skenario premium risk, kenaikan harga minyak mentah bisa di rentang US$5 per barel sampai dengan US$10 per barel dari perdagangan pekan ini. 

Biasanya, selisih harga minyak mentah dunia dengan minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) terpaut sekitar US$3 per barel sehingga harga minyak mentah dunia bisa naik ke level US$100 per barel. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Di sisi lain, kegiatan importasi, terutama bahan baku untuk kegiatan manufaktur nasional, akan terdampak dari terhambatnya kegiatan rantai pasok perdagangan global.

PT Pertamina (Persero) bergerak cepat untuk bisa berkelit dari dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp16.220 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin, dan menjadi yang terendah dalam kurun 4 tahun terakhir. Badan usaha milik negara (BUMN) holding minyak dan gas bumi tersebut langsung menjajaki dialog dengan beberapa mitranya untuk melakukan renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah untuk mengantisipasi tekanan nilai tukar yang makin kuat. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa perseroan juga berupaya melakukan upaya efisiensi pada porsi belanja modal dan operasional. 

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian Pertamina, karena sebagian besar transaksi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas atau LPG menggunakan dolar AS. Di sisi lain, pendapatan perseroan dari penjualan produknya di dalam negeri kebanyakan berbasis rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves Jodi Mahardi menyebut bahwa renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah itu bisa mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, Jodi juga menerangkan bahwa Pertamina sedang menjalankan program penghematan pada sisi belanja modal dan operasional untuk mengurangi tekanan nilai tukar tersebut. 

Pemerintah pun turut memantau situasi pasar global yang makin ketat saat ini, termasuk prediksi rebound harga minyak mentah ke level US$100 per barel akibat eskalasi ketegangan Iran-Israel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sempat membeberkan proyeksinya terkait dengan subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 kilogram yang berpotensi meningkat dari asumsi APBN 2024 akibat eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Lewat simulasi yang disusun Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), apabila harga Indonesia Crude Price (ICP) parkir di level US$100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM, serta LPG 3 kilogram bakal melebar ke Rp356,14 triliun dari pagu yang disiapkan dalam APBN tahun ini. 

Manager Media dan Stakeholder PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding trading and commercial Pertamina Heppy Wulansari sebelumnya menjelaskan bahwa perseroan tengah mengkaji situasi yang bekembang belakangan ihwal rebound harga minyak, serta komponen produksi BBM dalam negeri lainnya. Sementara itu, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menyarankan Pertamina untuk segera memitigasi dampak pelemahan rupiah atas potensi beban impor dan nilai tukar tahun ini. Apalagi, belakangan harga minyak mentah dunia kembali menguat. Dengan demikian, kata dia, beban subsidi dan kompensasi bakal makin lebar. Kecuali, dia mengatakan, terdapat kebijakan penyesuaian harga nantinya di tengah masyarakat. Adapun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat bahwa konflik Iran dan Israel tidak bakal mengganggu cadangan minyak dan BBM nasional yang saat ini berada di kisaran cukup untuk kebutuhan 30 hari. Selain itu, kata Tutuka, cadangan untuk LPG juga relatif aman. Ketegangan di Timur Tengah juga diyakini tidak akan mengganggu proyek-proyek migas nasional.

Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di SPBU Pertamina, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/4). PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi Gasoline, Pertamax Series naik 9,6% pada periode 24 Maret 2024 hingga 15 April 2024 dibandingkan dengan rata-rata hari biasa seiring dengan puncak arus balik Lebaran 2024 yang terjadi pada Senin 15 April 2024.