Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minggu (14/4) menangkap kapal pengangkut ikan asal Indonesia yang melakukan alih muatan dengan dua kapal ikan asing di Laut Arafura, Maluku. Kasus itu sekaligus menguak indikasi kejahatan multidimensi, yakni pencurian ikan oleh kapal asing, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Dari hasil pemeriksaan KKP, kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) dengan bobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan dari dua kapal asing ilegal, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari, dengan jenis ikan antara lain layur, kakap merah, dan kakap putih.

KM MUS juga diduga berperan memasok BBM jenis solar bersubsidi ke dua kapal asing tersebut di tengah laut. Di kapal itu ditemukan solar yang disimpan pada palka-palka ikan. Dari hasil pemeriksaan catatan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka, sebagian sudahdisuplai ke dua kapal asing itu dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka KM MUS. ”Nakhoda sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun, petugas kami memeriksa beberapa ponsel dari anak buah kapal dan ditemukan fo to-foto dan video hasil transshipment antara KM MUS dan kapal ikan asing. Dari video tersebut, akhirnya nakhoda KM MUS mengakui perbuatannya telah menerima muatan ikan dari kapal asing tersebut sejumlah 100 ton,” tutur Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis.

Dalam keterangan pers di Tual, Maluku, Rabu (17/4), Pung, yang memimpin operasi penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal, menjelaskan, kasus ini mengindikasikan ada kapal ikan Indonesia yang membantu kapal asing melakukan kejahatan perikanan, penyelundupan BBM, hingga perbudakan. KKP masih terus mengejar kapal ikan asing ilegal itu. ”Sindikat kejahatan ini melibatkan otak pelaku di dalam negeri yang menjadi Penghubung ke kapal asing ilegal. Nama otak pelaku sudah kami kantongi untuk pengusutan. Target kami menangkap otak pelaku kapal dalam negeri dan pelaku kejahatan kapal asing ilegal,” ujar Pung saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pada Sabtu (13/4) malam, kawasan Timur Tengah memasuki babak baru. Situasi genting ketika hari itu Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel sebagai respons atas serangan terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah. Kegentingan di Timur Tengah tersebut bisa berpengaruh pada stabilitas geopolitik dan perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia. Pemerintah memang cukup sigap merespons segala kemungkinan dari krisis di Timur Tengah tersebut. Pada minggu (14/4), Menteri Keuangan dan para stafnya melakukan meeting mendadak untuk mengkaji respons yang tepat. 

Bahkan, pada Selasa (16/4), Presiden Joko Widodo memanggil para menteri terkait dan Gubernur Bank Indonesia merumuskan strategi dalam menghadapi perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Di sisi geopolitik, kita mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang menerima arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat berinisiatif sebagai penengah dalam konflik Iran vs Israel.

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok ke level Rp16.200 per dolar AS. Sejumlah skema intervensi dilakukan bank sentral di pasar spot (tunai) atau pembelian secara tunai maupun non delivery forward (NFD), agar nilai tukar mata uang Garuda tak melemah. Langkah BI tak bisa sendiri dan harus berkoordinasi dengan otoritas fiskal agar respons kebijakan pemerintah bisa menjangkau seluruh dampak dari efek domino konflik Timur Tengah tersebut. Dalam hitung-hitungan yang dibuat pemerintah untuk skenario premium risk, kenaikan harga minyak mentah bisa di rentang US$5 per barel sampai dengan US$10 per barel dari perdagangan pekan ini. 

Biasanya, selisih harga minyak mentah dunia dengan minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) terpaut sekitar US$3 per barel sehingga harga minyak mentah dunia bisa naik ke level US$100 per barel. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Di sisi lain, kegiatan importasi, terutama bahan baku untuk kegiatan manufaktur nasional, akan terdampak dari terhambatnya kegiatan rantai pasok perdagangan global.

PT Pertamina (Persero) bergerak cepat untuk bisa berkelit dari dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp16.220 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin, dan menjadi yang terendah dalam kurun 4 tahun terakhir. Badan usaha milik negara (BUMN) holding minyak dan gas bumi tersebut langsung menjajaki dialog dengan beberapa mitranya untuk melakukan renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah untuk mengantisipasi tekanan nilai tukar yang makin kuat. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa perseroan juga berupaya melakukan upaya efisiensi pada porsi belanja modal dan operasional. 

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian Pertamina, karena sebagian besar transaksi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas atau LPG menggunakan dolar AS. Di sisi lain, pendapatan perseroan dari penjualan produknya di dalam negeri kebanyakan berbasis rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves Jodi Mahardi menyebut bahwa renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah itu bisa mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, Jodi juga menerangkan bahwa Pertamina sedang menjalankan program penghematan pada sisi belanja modal dan operasional untuk mengurangi tekanan nilai tukar tersebut. 

Pemerintah pun turut memantau situasi pasar global yang makin ketat saat ini, termasuk prediksi rebound harga minyak mentah ke level US$100 per barel akibat eskalasi ketegangan Iran-Israel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sempat membeberkan proyeksinya terkait dengan subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 kilogram yang berpotensi meningkat dari asumsi APBN 2024 akibat eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Lewat simulasi yang disusun Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), apabila harga Indonesia Crude Price (ICP) parkir di level US$100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM, serta LPG 3 kilogram bakal melebar ke Rp356,14 triliun dari pagu yang disiapkan dalam APBN tahun ini. 

Manager Media dan Stakeholder PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding trading and commercial Pertamina Heppy Wulansari sebelumnya menjelaskan bahwa perseroan tengah mengkaji situasi yang bekembang belakangan ihwal rebound harga minyak, serta komponen produksi BBM dalam negeri lainnya. Sementara itu, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menyarankan Pertamina untuk segera memitigasi dampak pelemahan rupiah atas potensi beban impor dan nilai tukar tahun ini. Apalagi, belakangan harga minyak mentah dunia kembali menguat. Dengan demikian, kata dia, beban subsidi dan kompensasi bakal makin lebar. Kecuali, dia mengatakan, terdapat kebijakan penyesuaian harga nantinya di tengah masyarakat. Adapun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat bahwa konflik Iran dan Israel tidak bakal mengganggu cadangan minyak dan BBM nasional yang saat ini berada di kisaran cukup untuk kebutuhan 30 hari. Selain itu, kata Tutuka, cadangan untuk LPG juga relatif aman. Ketegangan di Timur Tengah juga diyakini tidak akan mengganggu proyek-proyek migas nasional.

Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di SPBU Pertamina, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/4). PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi Gasoline, Pertamax Series naik 9,6% pada periode 24 Maret 2024 hingga 15 April 2024 dibandingkan dengan rata-rata hari biasa seiring dengan puncak arus balik Lebaran 2024 yang terjadi pada Senin 15 April 2024.

Dalam skenario terburuk, ketidakpastian ekonomi global berpotensi semakin menjadi-jadi. Inflasi pangan dan energi bisa kembali terjadi di Indonesia. Guna meredamnya dibutuhkan upaya ekstra dan biaya tinggi. Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, Senin (15/4) mengatakan, konflik Iran-Israel diperkirakan tidak akan berkepanjangan. Iran menjamin hal itu jika tidak ada tindakan balasan dari Israel. ”Namun, skenario terburuk mungkin saja terjadi, terutama jika Israel membalasnya. Apalagi jika sekutu kedua negara tersebut turut terlibat. Di belakang Israel ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk AS. Sementara di balik Iran ada Rusia dan China,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, dalam skenario terburuk itu, harga minyak mentah dunia bisa tembus di atas 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak itu akan mendorong kenaikan harga komoditas global yang lain, terutama pangan. Kondisi itu bakal menyulitkan Indonesia, apalagi ditengah depresiasi rupiah, harga pangan domestik yang serba naik, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan menempatkan Indonesia pada dua pilihan sulit. Pertama, menaikkan harga BBM dengan konsekuensi inflasi tinggi dan menggerus daya beli. Kedua, mempertahankan harga BBM dengan konsekuensi menambah subsidi energi.

Jika subsidi energi ditambah, berarti defisit fiskal akan semakin melebar. ”Apabila harga minyak mentah di kisaran 95-100 USD per barel atau di atas asumsi makro APBN, setidaknya butuh Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun untuk tambahan subsidi BBM,” katanya. Selain itu, Fithra melanjutkan, hal lain yang berpotensi terjadi adalah imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Di sektor pangan, misalnya, harga bahan pangan impor, seperti gandum, kedelai, gula, dan beras berpotensi naik, baik akibat depresiasi rupiah terhadap USD maupun kenaikan harga minyak mentah dunia. (Yoga)

Tidak semua negara pengekspor minyak mentah diuntungkan dengan melambungnya harga minyak. Sebagai contoh, Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat yang memiliki sikap berbeda terkait fluktuasi harga minyak dunia. Untuk membaca karakter tiga negara penghasil minyak tersebut, terlebih dahulu membandingkan ongkos produksi masing-masing negara. Arab Saudi menghasilkan minyak dengan biaya produksi yang rendah yakni sekitar US$ 20 per barel. Sedangkan negara Paman Sam memproduksi minyak dengan biaya  sekitar US$ 50 per barel. Sementara itu, produksi minyak Negeri Beruang Putih sekitarUS$ 30 per barel. Dari biaya produksi, kemudian beralih pada kebijakan dalam negeri ketiga negara tersebut Populasi Arab Saudi sekitar 34 juta penduduk merujuk data Bank Dunia pada 2022. Dengan jumlah penduduk tersebut, Pemerintah Saudi memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Berbeda dengan AS yang tidak menerapkan subsidi BBM. Bensin yang dibeli masyarakat mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Lain hal nya dengan Rusia menerapkan mekanisme potongan harga hingga US$ 30 per barel bagi negara yang membeli minyak Rusia. Artinya, bila harga minyak dunia di level US$ 80 per barel maka harga minyak yang ditawarkan Rusia mejadi US$ 30 per barel. Sementara harga BBM di dalam negeripun diberikan subsidi. (Yetede)

Secercah asa untuk industri minyak dan gas bumi atau migas nasional muncul dari Amerika Selatan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Venezuela yang sebenarnya masih mendapatkan embargo dari Amerika Serikat memberikan penawaran menarik untuk Indonesia yang hingga kini masih banyak mengimpor minyak dan produk olahannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim Venezuela sudah menawarkan sejumlah blok minyak prospektif untuk Indonesia. Hanya saja, pemerintah hingga kini masih memikirkan tawaran tersebut, mengingat problem berlapis yang berpotensi dihadapi Indonesia jika menggarap potensi migas negara tersebut. Tidak hanya embargo, karakter minyak yang relatif berbeda dengan spesifikasi kilang di Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam kerja sama yang nantinya dilanjutkan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji membeberkan bahwa salah satu negara dengan potensi migas terbesar di dunia tersebut tidak hanya menawarkan blok minyak yang prospektif untuk digarap, tetapi juga mematok investasi yang terbilang murah dan kompetitif.

Pemerintah memang mesti berhati-hati dalam menindaklanjuti kerja sama pengerjaan blok migas di wilayah yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Pasalnya, sanksi yang diberikan Negeri Paman Sam tersebut kerap menghambat proses bisnis yang dilaksanakan Pertamina. Misalnya saja, dividen senilai US$300 juta yang baru bisa ditarik Pertamina setelah mengendap 4 tahun dari kepemilikan sebanyak 32% atas hak partisipasi Lapangan Urdaneta West Field di Venezuela. Dividen tersebut baru bisa ditarik setelah pemerintah melakukan ‘sejumlah lobi’ terhadap AS. Meski begitu, Kementerian ESDM sebenarnya telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Perminyakan Venezuela pada awal tahun ini. Selain itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) baru saja resmi mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun untuk Blok Urdaneta West Field, yang merupakan portofolio minyak perusahaan migas pelat merah di Venezuela. Chalid menjelaskan, terdapat pembatasan sulfur content atau kandungan sulfur yang bisa diolah di kilang-kilang milik Kilang Pertamina Internasional, yakni maksimal 0,2%. Sementara itu, sulfur content minyak berat aset perseroan di Venezuela itu lebih dari 1%.

Meski pengolahan minyak dari Venezuela masih jadi persoalan, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta PHE untuk menambah investasi pengembangan, eksplorasi, dan akuisisi lapangan minyak di Venezuela. Hal tersebut untuk mengompensasi realisasi lifting nasional terus susut beberapa tahun terakhir. Adapun, realisasi lifting minyak hingga akhir 2023 berada di level 605.500 barel minyak per hari (bph) atau 92% dari target APBN yang saat itu ditetapkan 660.000 bph. Sementara itu, realisasi salur gas hingga akhir 2023 berada di level 5.378 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 87% dari target tahun lalu 6.160 MMscfd. Hanya saja, investasi yang dikeluarkan untuk menahan laju penurunan produksi relatif mahal. “Di Rokan ini terlalu mahal, bayangkan produksinya 160.000 barel, tetapi fluida yang dikeluarkan itu 10.000 barel, itu yang jadi mahal karena itu perlu listrik buat flooding uapnya,” tuturnya. Di sisi lain, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor Refor Miner Institute, mengatakan bahwa Pertamina perlu melakukan kajian detail mengenai potensi sumber daya dan cadangan migas yang disertai dengan tingkat risiko sebelum memutuskan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri.

Harga emas global yang mengukir rekor harga di atas US$2.300 per ons menyulut apresiasi harga saham emiten-emiten yang memiliki portofolio bisnis emas. Pada perdagangan Selasa (16/4), mayoritas saham emiten-emiten pertambangan emas parkir di zona hijau. Hal itu tak terlepas dari sentimen harga emas global yang meroket di tengah perang Iran-Israel. Merujuk Bloomberg, harga emas spot bertengger di level US$2.372,88 per ons dan emas Comex dibanderol US$2.390 per ons pada perdagangan kemarin. Di lantai bursa, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menguat 8,38% ke level Rp1.810. 

Selanjutnya, tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) milik Garibaldi Thohir juga melesat 9,92% atau 260 poin ke level Rp2.880 per saham. Selain itu, saham PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BRMS) milik Grup Bakrie menguat 6,25% ke Rp170 per saham.  Saham PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga mendarat di teritori positif dengan penguatan 2,25% ke level Rp364. Senada, saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) memantul 3,96% ke level Rp26.250 per saham. Dari sisi emiten, Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie meyakini kenaikan harga emas merupakan berkah bagi ANTM. Dia menyebutkan sampai dengan saat ini, komoditas emas yang menjadi instrumen safe haven itu masih menjadi penyumbang 62% pendapatan ANTM.

Calon emiten PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) berambisi memoles kinerja keuangan melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Direktur Utama Atlantis Subsea Indonesia Yophi Kurniawan Iswanto mengatakan aksi korporasi ini bakal memenuhi kebutuhan modal kerja untuk melaksanakan kontrak yang telah dikantongi. Aksi penggalangan dana IPO itu turut digunakan untuk menambah peralatan sehingga mendukung pengerjaan proyek. Hai ini akan membuat Perseroan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan dapat menghadapi potensi serta tantangan ke depan.

Sejak memulai bisnis pada 2016, perusahaan berpengalaman proyek survei dan inspeksi yang cukup luas, meliputi perairan domestik maupun di perairan internasional, seperti di Laut Myanmar dan di Laut Thailand. Pada 2023, dia menyadari permintaan akan jasa survei dan inspeksi memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan meningkatnya target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, terutama untuk perairan laut dalam dan potensi migas di daratan. Dalam prospektusnya, akan menawarkan 1,2 miliar saham baru atau sebanyak 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan ditetapkannya harga pelaksanaan Rp100 per saham, jumlah nilai pernawaran umum maksimal Rp120 miliar. Manajemen ATLA menjelaskan, dana IPO sekitar 36,74% digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional ATLA.