Sebagai platform pembayaran digital pilihan masyarakat Indonesia, memperkuat sinerginya dengan PT Indomarco Primatama, pemilik jaringan minimarket Indomaret di Indonesia. Kini, OVO hadir sebagai metode pembayaran di lebih dari 19.500 cabang Indomaret yang tersebar di Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kehadiran OVO sebagai layanan pembayaran nontunai dan cardless di Indomaret turut memfasilitasi peningkatan tren industri ritel di Indonesia. 

Marketing Director PT Indomarco Prismatama Darmawie Ali pun turut menyambut  baik kolaborasi pembayaran  digital antara Indomaret dengan OVO tersebut. Merangkul lebih dari 1,2 juta merechant QRIS dilebih dari 430 kota dan kabupaten, aplikasi OVO dapat digunakan  untuk mengakses pembayaran, transfer, top up dan tarik dana, serta layanan asuransi, investasi, dan pinjaman diseluruh wilayah Nusantara. (Yetede)

Prospek penjualan ritel pada tahun ini diprediksikan lebih cerah sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Namun, dua hal berpotensi menghambat perbaikan penjualan eceran, yakni kembali merebaknya Covid-19 yang bisa berimbas terhadap mobilitas masyarakat hingga tekanan inflasi. Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2021 sebesar 206,9, naik 3% dari bulan sebelumnya yang sebesar 201 poin. Tak hanya itu, IPR Desember 2021 mencatatkan pertumbuhan 8,9% ketimbang periode yang sama pada tahun lalu.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menilai, perbaikan penjualan eceran akhir tahun tak terlepas dari terkendalinya penyebaran Covid-19. Sebab pada saat yang bersamaan, sejumlah indikator dini ekonomi juga terpantau membaik. "Misalnya, Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur, dan inflasi yang menunjukkan perbaikan," kata Yusuf, Selasa (11/1). Namun, beberapa hal masih akan menjadi hambatan penjualan eceran tahun ini. Pertama, risiko penyebaran Covid-19 varian omicron yang berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat. Kedua, tekanan inflasi yang menggerus daya beli.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berkomitmen jadi penjamin serapan dan pembeli siaga komoditas pangan dari petani, nelayan, dan peternak dalam ekosistem resi gudang, juga pengelola gudang dalam system resi gudang itu. Ketum Dewan Pimpinan Pusat Aprindo Roy Nicholas Mandey (22/12) berkata, peran sistem resi gudang (SRG) dalam jaringan ritel modern Indonesia besar. SRG kelola 20 komoditas seperti gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai.

Wamen Perdag Jerry Sambuaga mengakui pemanfaatan gudang berbasis SRG di sejumlah daerah belum maksimal, banyak yang tidak dipakai simpan komoditas yang ditentukan SRG. Hingga 22 Desember 2021, penerbitan resi komoditas SRG Rp 501,6 miliar dengan total pembiayaan Rp 347,6 miliar, lebih tinggi dari realisasi SRG pada 2020 yang penerbitan resinya Rp 191,21 miliar dengan total pembiayaan Rp 117,72 miliar. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Widiastuti menambahkan, dari tahun ke tahun, partisipasi pelaku usaha komoditas dalam memanfaatkan SRG kian meningkat. (Yoga)

Perusahaan e-commerce milik Group Djarum, PT Global Digital Niaga (Blibli.com) menjadi pengendali baru PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC), setelah mengakusisi 51% saham emitan yang mengoperasikan supermarket Ranch Market, Farmest Market, The Gourmet by Ranch Market, dan Day2Day by Farmers Market tersebut. Adapun BliBli mengakuisisi kepemilikan dari tujuh entitas  pemegang saham Supra Boga, yakni PT Wijaya Sumber Sejahtera, PT Prima Rasa Inti, PT Gunaprima Karyaperkasa, PT Eka Putra Mandiri, Kusumodjojo, Suhamo Kusumodjojo, dan Herman Siswanto. "Tujuan rencana pengambilalihan adalah untuk pengembangan usaha dan perluasan ekosistem perseroan sebagai salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia." ungkap management dalam keterangan resmi, Kamis (16/9).

Rencana pengambilalihan ditargetkan selesai selambat-lambatnya 40 hari kalender sejak penandatanganan perjanjian  atau tanggal lainnya sebagaimana telah disepakati  oleh para pihak. Sampai dengan tanggal pengumuman negosiasi ini, perseroan tidak memiliki,  baik langsung maupun tidak langsung, saham-saham yang telah diterbitkan oleh Supra Boga. Secara terpisah, CEO&Co-founder Blibli Kusumo Martanto mengatakan, akuisisi Supra Boga Lestari merupakan bentuk komitmen Blibli dalam mempercepat pengembangan dan perluasan ekosistem bisnis sebagai salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. 

"Di Blibli, formula terpenting menjalankan bisnis adalah kualitas layanan, inovasi, kolaborasi. Diperkuat dengan ekosistem teknologi bisnis menyeluruh  yang mencakup B2C, B2B, B2B2C, dan B2G, Blibli terus fokus membangun  kepercayaan, memberikan pengalaman ritel terbaik, memastikan kebutuhan pelanggan, memberdayakan mitra bisnis, dan menciptakan inovasi solusi nyata," katanya kepada Investor Daily. Disisi lain, Blibli.com dikabarkan akan melakukan penawaran umum perdana atau initial public of fering saham pada awal tahun 2022. Perusahaan akan bekerja sama dengan Credit Suisse Group AG dan Morgan Stanley untuk menjajaki kemungkinan penjualan saham ke publik tersebut. (yetede)

Perbankan terus meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer atau P2P lending untuk menjangkau pembiayaan ke nasabah ritel serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Data OJK hingga Juli 2021 mencatat terdapat 109 rekening pemberi pinjaman yang bersumber dari perbankan. dengan outstanding Rp3,12 triliun. Jumlah rekening bertambah dibandingkan dengan Januari 2021 yang tercatat 78 rekening. 

Menariknya, penyaluran pembiayaan bank melalui tekfin konsiten tumbuh disaat sektor jasa keuangan lainnya terkoreksi. Porsi pendanaan ke tekfin  hingga Juli 2021 mencapai 17,09% terhadap outstanding pinjaman oleh lender dalam negeri. Porsi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2021 di kisaran 15%. Direktur Retail Banking PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Djumariah Tenteram mengatakan perseroan turut meramaikan penyaluran pendanaan  melalui platform tekfin dengan cukup selektif memilih perusahaan teknologi keungan yang dapat menjalin kolaborasi pembiayaan.

Menurut Direktur Penelititan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Mohammad Miftah, pelaku UMKM dapat memaksimalkan pendanaan melalui tekfin sejalan dengan upaya regulator memperkuat ekosistem keuangan digital. "Perbankan semakin aktif berkolaborasi dengan fintech karena buat mereka bekerja sama dengan fintech itu lebih mudah," katanya. Disisi lain, biaya dana atau cost of fund dari perbankan yang lebih murah tentu akan dirasakan manfaatnya oleh peminjam. (YTD)

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak perencanaan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1% dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP. Kedua aturan itu dianggap hanya akan merugikan konsumen dan industri ritel dalam negeri. Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey menerangkan, pengenaan PPN pada sejumlah bahan pokok  hanya akan membebani daya beli konsumen dan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Roy menilai, perbedaan tarif PPN antara ritel modern dan tradisional untuk barang yang sama tidak  membuat konsumen lebih memilih pasar tradisional. Hal yang terjadi justru perbedaan. "Selain itu, akan sering terjadi  dispute dalam pengawasan dan pemeriksaan berbagai jenis barang pada ritel yang jumlah unit penjaga stok besar dan keragaman yang signifikan. 

Sementara itu, Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H. Maming mengatakan, jika pengusaha kuat, negara pasti akan kuat hampir semua negara bangsa percaya dengan kalimat ini. "Kami berharap, kebijakan RUU KUP tidak bertentangan dengan semangat menumbuhkan wirausaha muda Inodnesia. Kita semua tahu, pendemi Covid-19 menjadi pukulan bagi pengusaha. Sebanyak 80% merasakan dampak negatif pendemi," kata Maming. Beliau menerangkan, sebanyak 58% pengusaha melaporkan penurunan pendapatan hingga 81%. Lalu sebanyak 91% pengusaha muda belum menyadari bantuan dari pemerintah, termasuk sosialisasi pengurangan pajak dan insentif lainnya. (YTD)

Peritel modern menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1%. Sebab, hal itu akan menambah beban peritel utama. PPN dan PPh badan 1% ada dalam RUU Tentang Perubahan Kelima atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 44E dan pasal 31F/ RUU itu sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta menerangkan, "Ini juga akan menyulitkan perusahaan  dalam menghadapi pemeriksaan perpajakan oleh aparat Ditjen pajak. Yang ada nanti administrasi pengusaha akan bersitegang mulu dengan petugas pajak."

Dia mencontohkan, rencana pengenaan PPN terhadap beras, hal ini akan membuat bingung pengusaha dalam penerapan harga. Sebab harga secara fluktuatif, tergantung inflasi. Jika ingin dibuatkan daftar harga untuk membedakan beras merah dan beras premium, mekanismenya dipertanyakan, apakah ditentukan oleh presentase apakah atau harga absolut. Tutum juga mengingatkan soal beras impor, seperti dari Jepang atau Thailand yang beredar di pasaran. Jika penerapan PPN multitarif hanya berlaku pada beras dalam negeri saja, yang terjadi harga beras impor lebih murah.

Dia melanjutkan, soal PPh badan 1%, dalam RUU itu, wajib pajak badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang berdasarkan pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, dikenai PPh minumum 1%. Aturan tersebut tidak adil bagi pengusaha yang benar-benar merugi. PPh 1% menyasar perusahan multinasional, yang ditengarai terus berekspansi, walau melaporkan kerugian selama bertahun-tahun. Perusahaan yang merugi memang dibebaskan PPh. (YTD)

Masa uji coba pembukaan pusat belanja atau mall di wilayah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dinilai dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyiapkan diri menghadapi tatanan normal baru. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Mandey, mengatakan beberapa pelaku usaha sudah melakukan simulasi pelaksanaan protokol kesehatan yang akan dijadikan standar operasi kelak.

Ia juga menilai uji coba ini merupakan kesempatan bagi peretail untuk mendongkrak indeks keyakinan konsumen (IKK) dan indeks penjualan riil (IPR) yang melorot akibat PPKM. Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat IKK merosot dari 107,4 pada Juni 2021 menjadi 80,2 pada Juli 2021.

Kinerja penjualan eceran tumbuh terbatas pada Juni 2021 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dalam Laporan Survei Penjualan Eceran, BI mencatat IPR pada Juni 2021 sebesar 198,5. Secara tahunan, IPR tumbuh 2,5 persen. Namun, jika dibanding pada Mei 2021, IPR mengalami kontraksi sebesar 12,8 persen. Adapun uji coba pembukaan pusat belanja dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas normal dan bukti vaksinasi sebagai syarat.

"Dengan kesempatan ini, IKK pada Agustus bisa naik lagi setelah lima pekan pusat belanja dan mall ditutup, " tutur Roy. Menurut dia, IKK yang naik juga akan diikuti kenaikan IPR dan indeks ekspektasi konsumen yang sebelumnya diprediksi melambat akibat PPKM selama tiga hingga enam bulan ke depan.

Jakarta - Sekitar 1.500 toko ritel modern tutup hingga selama 2020 hingga kuartal I-2021, dihantam pandemi Covid-19. Akibatnya, total kerugian peritel modern sekitar Rp 7,5 triliun, dengan asumsi rata-rata investasi satu gerai Rp 5 miliar. Tren ini masih bisa berlanjut. Apalagi, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021, tanpa memberikan bantuan ke sektor ritel. Kini, pemerintah memakai istilah PPKM level 1-4, menggantikan PPKM darurat yang berlaku 3-20 Juli lalu. 

Penurunan juga dirasakan oleh format toko kelontong atau minimarket yang masih menikmati pertumbuhan pada 2020. Pada tiga bulan 2021, ritel minimarket turun 4,2%, setelah sepanjang 2020 menjadi satu-satunya format ritel modern yang tumbuh 4,8%. Keadaan ini akhirnya membuat pekerja ritel dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, tak menutup kemungkinan dampaknya bisa lebih besar. Pengusaha mal kehilangan potensi pendapatan Rp 5 triliun selama PPKM darurat. Pendapatan pusat perbelanjaan itu berasal dari sewa dan juga service charge yang dibayar oleh para penyewa atau para peritel yang ada di dalam suatu perbelanjaan. 

(Oleh - IDS)

Sudah lebih dari setahun wabah korona melanda Indonesia, dunia usaha masih terkena pukulan ganda. Selain efek pandemi Covid-19, kebijakan PPKM turut menekan kinerja para pebisnis, terutama di sektor ritel. Semakin lama Covid-19 mereda, kerugian kerugian para pengusaha kian membengkak. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menjelaskan, saat ini daya tahan para peritel mulai goyah. Pasalnya, mereka tahun ini sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Kalau tahun 2020, kami bisa survive karena masih ada dana cadangan, ungkap dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7).

Aprindo memproyeksikan, pada tahun 2020 terdapat 1.300 gerai ritel yang tutup, dengan asumsi kerugian mencapai Rp 5 miliar per gerai dalam sebulan. "Bila dihitung per gerai, kerugian kira-kira sekitar Rp 5 miliar per bulan, itu belum termasuk biaya gedung, pajak, listrik, dan lain-lain," ungkap Roy. Namun dia tak merinci ihwal penutupan gerai ritel, apakah tutup sementara atau permanen. Celakanya, jumlah gerai yang tutup pada tahun ini terus bertambah. Menurut Roy, ada sekitar 200-an gerai ritel yang kembali tutup di 2021, sehingga totalnya mencapai 1.500 gerai, yang mencakup ritel swalayan, minimarket dan lainnya. Untuk menekan kerugian, Aprindo meminta kelonggaran kepada pemerintah, yakni membuka kembali gerai ritel seperti halnya pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, dan sejenisnya yang boleh beroperasi hingga pukul 21:00 WIB.

Fakta serupa disodorkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terkait perkiraan angka kerugian akibat wabah Covid-19. Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja bilang, pemberlakukan PPKM Level-4 bisa menggerus pendapatan pusat perbelanjaan hingga total mencapai Rp 5 triliun per bulan. "Potensi kehilangan pendapatan berdasarkan laporan 350 pengelola pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia," kata dia, kemarin. Alphonzus mengklaim, khusus selama kebijakan PPKM Darurat, 250 pengelola pusat belanja melaporkan potensi kerugian Rp 3,5 triliun per bulan di Jawa-Bali.

Pelaku usaha terus berusaha mencari cara untuk bertahan. PT Kino Indonesia Tbk (KINO), misalnya, membidik pasar ekspor pada negara yang mulai melandai kasus Covid-19. "Kami evaluasi terhadap produk-produk yang dapat diterima dengan baik di luar negeri," sebut Direktur KINO Budi Muljono kepada KONTAN, belum lama ini. Adapun pengusaha bioskop terpaksa merumahkan karyawan menyusul penutupan pusat perbelanjaan demi menekan biaya operasional. "Mereka diberikan upah 50% dari yang biasa diterima, bahkan ada yang tidak diberikan upah selama bioskop tutup, mengingat beban operasional yang berat bagi pengusaha bioskop, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin. Peritel sepeda Rodalink juga memacu penjualan digital setelah 48 outlet mereka harus tutup sementara selama PPKM Level 4. "Kami melayani digital melalui via WhatsApp," ujar Rina Mutia, Marketing Communication Rodalink Indonesia, dalam keterangan resmi, kemarin.