Pelaku usaha pusat belanja dan peritel meminta pemerintah daerah memberlakukan intervensi berbasis local (mini lockdown) untuk menekan penularan Covid ketimbang penerapan PSBB ketat. Sebab PSBB ketat dikhawatirkan membuat pengunjung mall semakin anjlok sehingga industri retail berpotensi kehilangan omset 200 triliun hingga akhir 2020. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey (Senin 28/9) menyatakan bahwa presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan yang sama . Pengusaha ritel meminta pemerintah segera mencairkan insentif yang diminta agar dapat bertahan dari imbas negative Covid. Tanpa insentif pengusaha mall dan ritel akan sulit melanjutkan usaha sehingga memicu PHK massal. 

Hingga akhir 2020 kerugian peritel diprediksi mencapai Rp 200 triliun karena pengunjung tidak boleh mencapai 50% dari kapasitas mall dan 1,5 juta karyawan ritel berpotensi kehilangan pekerjaan. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonzus Widjaja mengatakan kebijakan pemerintah hanya merangsang daya beli masyarakat saja tidak cukup membantu pengusaha. Pemerintah diharapkan membebaskan pengusaha mall dari tagihan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), memberikan subsidi gaji pegawai (sebesar 50%). 

Alphonzus berharap, pemerintah segera merealisasikan pemberian insentif terhadap pengusaha mall dan ritel karena beban yang ditanggung pengusaha amat berat sejak Maret 2020 dan mengalami defisit. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budiharjo menyatakan bahwa banyak peritel yang kembali merumahkan karyawannya. Budiharjo meminta agar pemerintah membebaskan peritel dari PPH final atas sewa, service charge, dan penggantian biaya listrik, PPh pasal 21, pasal 23, pasal 25, PPh pasal 21 impor, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah daerah diharapkan dapat membebaskan sementara pajak PB 1, PBB, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak parkir. Sementara itu Director Retailer Service The Nielson Company Indonesia, Youngki Susilo menerangkan bahwa dampak PSBB Jakarta Mei-Juli 2020 penjualan ritel menurun 80%. Untuk sektor fashion, garmen dan aksesoris penurunan mencapai 85%, food beverage 75%, sektor departemen store menurun 81%.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan, restoran dan kafe di pusat belanja telah memberhentikan 200.000 orang atau separuh tenaga kerja mereka sejak korona merebak pada Maret 2020. Kemudian 280.000 karyawan mal dan 2 juta karyawan tenant juga berpotensi terkena dampaknya.

Para peritel yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga keteteran. Selama pandemi korona, mereka memproyeksikan kerugian Rp 200 triliun. “Dalam setahun, omzet kami mencapai Rp 400 triliun. Jika turun 50% menjadi Rp 200 triliun, ya itu nilai kerugiannya,” ungkap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, kemarin.

PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) pun mengharapkan penghapusan pajak restoran. Agar pengusaha restoran tetap bisa bertahan, tarif pajak restoran bisa dihapuskan, ujar Sekretaris Perusahaan PZZA, Kurniadi Sulistyomo. “Jika tarif pajak restoran (PB1) dapat diringankan oleh pemda, maka bisa menambah daya beli masyarakat,” jelas Kurniadi.

Di bisnis penerbangan, pengurangan karyawan sudah lebih dahulu menghampiri. Garuda Indonesia, Lion Air Group dan AirAsia Indonesia sudah merumahkan sebagian karyawan demi efisiensi. “PHK tidak terelakkan kepada ratusan karyawan sampai mencari pinjaman. Mau terbang atau tidak, biaya leasing harus dibayar setiap bulan,” kata Pengamat Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan transformasi digital mutlak dilakukan industri retail agar mampu bertahan. Pengembangan teknologi akan sangat membantu kinerja industri retail di masa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat lima tipe industri retail, yaitu minimarket, supermarket, hipermarket, grosir, dan department store atau specialty store atau tenant. Semakin luas toko atau retail, semakin besar nilai investasinya.

Roy mengatakan, nilai yang perlu disiapkan atau dicadangkan untuk investasi transformasi digital sekitar 30-40 persen atau sepertiga dari nilai investasi untuk pengembangan teknologi.

Roy mengatakan adaptasi teknologi yang mulai dilakukan oleh peretail adalah mengembangkan omnichannel atau kombinasi penjualan daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Selain itu, kerja sama dengan marketplace mulai dijajaki dengan memindahkan penjualan isi toko ke dalam platform digital.

Chief Executive Officer & Co-Founder Qlue, Rama Raditya, mengatakan transformasi digital peretail yang paling dekat adalah dalam sistem pembayaran. Menurut dia, penerapan kode QR dalam sistem pembayaran sangat efektif mendorong transformasi digital.

Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan memanfaatkan marketplace yang ada lebih efektif ketimbang harus mengembangkan sistem sendiri. Menurut dia, marketplace yang ada saat ini dinilai sudah memiliki basis pengunjung sendiri.

Senior Vice President Online to Offline Bukalapak, Howard Gani, menuturkan secara reguler pihaknya terus mengajak para pelapak offline untuk go-online, salah satunya melalui fitur BukaMart.

Penurunan belanja masyarakat memukul usaha ritel. Sebagian peritel mulai menghentikan kontrak sewa dan menutup gerai guna menekan kerugian. Menurut data Aprindo jumlah unit usaha ritel mencapai 35.000 toko, tersebar di 34 provinsi dengan jumlah pekerja mencapai 4 juta orang. Penyaluran kredit korporasi dinilai baru menyentuh beberapa sektor seperti : logistik dan transportasi tetapi belum menyentuh perdagangan ritel. Insentif yang digulirkan pemerintah untuk pekerja dinilai lebih menjaga daya tahan tetapi belum mampu memulihkan daya beli. 

Communication Head of Corporate PT Matahari Putra Prima Tbk Fernando Repi, adopsi sistem belanja daring belum mampu mendongkrak tingkat penjualan. Sebab kontribusi belanja secara daring baru sekitar 15% dari total penjualan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan kinerja industri retail bakal sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat hingga pengujung tahun.

Roy menuturkan peningkatan dana bantuan dari pemerintah akan menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor riil. Adapun jaminan kredit korporasi sebesar Rp 100 triliun lebih melalui 15 bank, ujar Roy, akan menggerakkan sektor yang terpuruk. Pelonggaran pembatasan sosial juga dinilai turut mendorong kinerja industri retail.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, Roy mengatakan, peretail telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya membuat program promosi belanja, bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial untuk membuat program diskon menarik, memberikan pelayanan pengantaran hingga layanan tanpa turun, dan omnichannel.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan, pada semester awal, kinerja peretail anjlok lantaran penutupan sejumlah pusat belanja. Rata-rata hanya sekitar 10 persen kapasitas yang berjalan akibat banjir dan pandemi Covid-19. Sejak adanya pelonggaran, rata-rata kapasitas yang operasional naik menjadi 50 persen.

Budihardjo menuturkan stimulus ekonomi yang digenjot pemerintah bisa mendorong konsumsi seiring dengan bergulirnya program diskon hingga akhir tahun. Selain melalui HBDI, Budihardjo mengatakan, peretail akan mendorong program belanja online yang akan digelar setiap bulan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja, mengatakan program promosi adalah salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan peretail. Selain menerapkan protokol kesehatan, peretail harus berinovasi supaya harga jual barang dapat terjangkau oleh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

Untuk meningkatkan kinerja, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia guna memberikan layanan on-demand delivery untuk produk kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi.

Perusahaan perbankan dan manajemen investasi menjemput bola untuk mengakomodasi minat masyarakat yang meningkat dalam berinvestasi. Platform digital dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat dan menggaet investor. Investment & Liabilities Department Head Commonwealth Bank Ivan Kusuma menjelaskan, untuk menggaet investor ritel pada masa pandemi, perlu perubahan model bisnis yang diakselerasi dengan teknologi. ”Kami perlu membangun kapabilitas untuk dapat bertransaksi digital, mulai dari registrasi sampai transaksi,” ujarnya, Minggu (19/7/2020).

Head of Retail PT Mandiri Sekuritas Andreas Gunawidjaja menilai minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinvestasi semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi pandemi Covid-19 justru menyadarkan masyarakat mengenai nilai penting dana darurat dan investasi. Pada semester I-2020, Mandiri Sekuritas mencatat penambahan lebih dari 26.000 nasabah baru untuk segmen ritel, menjadi 145.000 nasabah. Sekitar 60 persen nasabah Mandiri Sekuritas adalah generasi milenial.

Bagi investor muda yang sudah terbiasa berinvestasi, pandemi Covid-19 tak menghalangi langkah berinvestasi. Para investor muda justru menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menambah dana mereka untuk menghadapi ketidakpastian. Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia per Mei 2020, jumlah investor saham pada kelompok usia 18-30 tahun sebanyak 489.610 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir 2019 yang sebanyak 409.532 orang,

Vika Anggraeni (25), pekerja di Jakarta, adalah satu seorang investor ORI017. ”Setelah saya mengumpulkan informasi, ORI017 juga ditujukan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Hal ini menjadi cara yang bisa saya lakukan untuk ikut berkontribusi bagi negara dalam menghadapi pandemi,” katanya.

Saat banyak orang gembira bisa bepergian ke mal dan mengunjungi gerai-gerai ritel lagi, investor asing justru memilih cabut dari saham emiten ritel. Sehingga, harga saham sejumlah emiten ritel melemah. Contohnya saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kemarin, harga saham MAPI turun 5% ke Rp 665 per saham. Investor asing mencetak net sell Rp 27,35 miliar. Sementara saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) turun tipis 0,87% jadi Rp 570 per saham. Jual bersih investor asing di saham ini mencapai US$ 1,88 miliar.

Investor asing memilih cabut dari saham-saham ritel lantaran mengkhawatirkan potensi pemberlakuan kembali pembatasan sosial, mengingat kasus positif Covid-19 meningkat pesat sejak aktivitas ekonomi kembali dibuka. Investor asing terutama khawatir bila Jakarta sebagai ibukota negara kembali menerapkan PSBB secara ketat. Apalagi, 16 Juli atau hari ini adalah hari terakhir PSBB transisi DKI. Naiknya positif Covid-19 dikhawatirkan akan membuat Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat dengan menutup aktivitas bisnis, termasuk ritel.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangan resmi mengatakan terdapat 64 mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta yang kembali beroperasi dengan kondisi normal baru (new normal). Ketua Umum APBBI Stefanus Ridwan, mengatakan, dari 326 mal anggota APBBI, sekitar 170 mal tutup karena penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Adapun di daerah tanpa PSBB, mal tetap beroperasi sebagaimana biasa. Di wilayah yang menerapkan PSBB, terdapat mal yang tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku, industri perhotelan dan restoran telah mempersiapkan kondisi new normal, terutama terkait protokol kesehatan. Mereka juga bersedia duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan ataupun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk membahas teknis penerapan protokol kesehatan di lapangan saat pemberlakuan new normal. Meski demikian ia menyadari bahwa penerapan protokol kesehatan tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan bisnis industri horeka. Di restoran misalnya, dengan size terbatas dan pembatasan jarak pasti akan menurun, demikian pula di hotel.

Pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, dengan mengizinkan pusat perbelanjaan buka mulai 8 Juni 2020. Sejalan dengan itu, pengusaha mal dan ritel modern tengah menyiapkan rencana untuk kembali beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat menerangkan, pada prinsipnya, pengelola pusat belanja tetap akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat atau Gubernur DKI Jakarta mengenai tanggal yang dipilih untuk mulai beroperasi. Ellen menjelaskan, pusat belanja anggota APPBI-DKI akan menerapkan berbagai standard operating procedure (SOP) untuk memulai kembali operasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, para pengusaha ritel tengah menyiapkan road map terkait rencana pelonggaran PSBB pada 8 Juni mendatang, di mana pusat perbelanjaan atau mal akan kembali dibuka. Bila PSBB dilonggarkan, Aprindo, kata Roy berharap agar pemerintah bisa memiliki kebijakan yang tepat bagi pusat perbelanjaan bisa beroperasi secara normal, khususnya terkait jam operasional. Di sisi lain, dia menilai, bila nanti pusat perbelanjaan diizinkan untuk dibuka kembali, namun hal itu bukan berarti bahwa omzet akan mengalami perbaikan 100% karena operasional akan bertahap serta pengunjung juga masih tidak banyak yang datang.

Roy menjelaskan, dampak Covid-19 terbagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dialami oleh anggota Aprindo yang berbisnis di pusat perbelanjaan, sehingga harus tutup sejalan dengan penerapan PSBB. Adapun yang tidak langsung adalah minimarket, supermarket, hypermarket dan grosir yang masih tetap buka operasionalnya. Dimana yang terdampak langsung pendapatannya tergerus melebihi 90% sisanya pendapatannya dari online. Yang tidak terdampak langsung juga tergerus sampai 50% karena nilai transaksi konsumen turun drastis, yang dulunya belanja untuk bulanan sekarang hanya beli kebutuhan pokoknya saja. Meski begitu,menurut Roy hal ini belum sampai membuat ritel modern melakukan PHK ke pegawainya yang mencapai 2 juta tenaga kerja atau 4 juta termasuk supplier. Hal itu dilakukan karena menurutnya tidak mudah mencari SDM yang paham dunia ritel.

Mal menjadi salah satu fokus perhatian Presiden Joko Widodo dalam konsep new normal-nya. Didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Jenderal Idham Azis, kemarin, setelah mengunjungi Stasiun MRT Bundaran HI, Presiden menyambangi Summarecon Mall Bekasi untuk memeriksa persiapan protokol kesehatan menuju kehidupan tatanan baru yang akan diterapkan setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir.

Di Jakarta, mal direncanakan buka lebih cepat ketimbang Bekasi. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jakarta mengumumkan sebanyak 67 mal siap kembali beroperasi pada 5 Juni mendatang, disusul enam lokasi lain pada 8 Juni.

Ketua APPBI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan agenda itu didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 yang menyatakan DKI akan memasuki masa transisi kehidupan new normal jika pembatasan sosial tak lagi diperpanjang. Berbagai protokol kesehatan juga tengah disiapkan.

Ellen mengatakan ada kemungkinan tidak semua gerai buka kembali secara serentak. Mereka masih menunggu arahan pemerintah DKI soal kepastian izin operasi bagi sejumlah penyedia jasa hiburan yang dinilai sulit menerapkan aturan jaga jarak, seperti salon, bioskop, dan arena permainan anak.

DKI belum memutuskan masa akhir penerapan pembatasan sosial. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan kepastian perpanjangan PSBB akan mengacu pada pemantauan angka penularan Covid-19 oleh para ahli. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pembukaan mal sebelum masalah pandemi selesai hanya akan menimbulkan kluster penularan baru penyebaran Covid-19. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menyelesaikan terlebih dulu pekerjaan rumah utama, yaitu menekan penularan virus corona.

Alvin Lie, anggota Ombudsman, khawatir pembukaan mal akan membuat penumpukan pengunjung, seperti saat awal pemerintah membuka penerbangan komersial secara terbatas pada 14 Mei lalu. Dia meminta pemerintah daerah bersama pengelola membuat simulasi secara detail.