Jakarta - Indonesia membuka toko ritel Al-Barokah Mart (Alba Mart) di Gimhae, Korea Selatan (Korsel). Grand Launching Alba Mart dilakukan dengan pengguntingan pita yang disaksikan oleh pengurus BUMM Al-Barokah, Gimhae, serta Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Busan. Pembukaan toko Alba Mart merupakan tindak lanjut dari peresmian BUMM Al-Barokah oleh Dubes RI Seoul. 

Alba Mart diharapkan menjadi penggerak bagi munculnya toko-toko ritel Indonesia lainnya di berbagai wilayah di Korea Selatan. Dengan pengelolaan yang profesional, toko ritel ini akan membantu para UMKM Indonesia dalam memperluas jaringan penjualan produknya di pasar Korea Selatan. Alba Mart senantiasa mengembangkan inovasi termasuk bisnis online sehingga mutu dan harga dapat lebih bersaing. Direncanakan, toko ritel serupa akan didirikan di kota-kota lain sekaligus memakmurkan masjid dan membantu masjid untuk menjadi mandiri. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Ekspansi ritel sepanjang sisa tahun ini di tengah pandemi Covid-19 yang kian ganas diperkirakan hanya dapat dilakukan oleh gerai berformat minimarket.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan meski masih mampu berekspansi, realisasinya bakal lebih lambat dibandingkan dengan semester I/2021 dan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal III/2020.Sementara itu, gerai dengan format hypermarket dan supermarket hampir dapat dipastikan menahan ekspansi. “Pada situasi sekarang ini, modal tersebut lebih baik dipakai untuk mempertahankan operasional,” ujarnya, Sabtu (10/7). Menurutnya, jika pada 2020 pelaku usaha ritel masih bisa melakukan ekspansi sekitar 60%-70% dari jumlah penambahan saat masa normal, penambahan gerai tahun ini berisiko tertahan di angka 40% dari realisasi pada masa normal. Mengutip data Nielsen Retail Audit, secara keseluruhan sektor ritel modern Indonesia masih tumbuh 1% pada 2020, jauh melambat dibandingkan dengan kenaikan pada 2019 yang mencapai 7,5%. Format minimarket masih tumbuh 6% pada kurun Januari sampai September 2020. Beberapa ritel format minimarket seperti Alfamart dan Indomaret tercatat masih melakukan penambahan gerai.

(Oleh - HR1)

Jejaring bisnis ritel Alibaba Group akan terus membesar. Setelah memiliki berbagai perusahaan e-commerce ritel, Alibaba akan memiliki lebih banyak lagi saham perusahaan logistik dan ritel online, Suning. Pembelian saham Suning menjadi investasi besar pertama Alibaba sejak membayar rekor denda antimonopoli sebagai bagian dari tindakan keras terhadap kerajaan bisnis internet Jack Ma.

Mengutip Bloomberg Kamis (1/7), konsorsium yang dipimpin oleh Alibaba dan pemerintah provinsi Jiangsu ini mendekati kesepakatan untuk membeli saham Suning milik miliarder China, Zhang Jindong. Kesepakatan terbaru itu akan menambah 20% saham yang sudah dimiliki Alibaba di Suning.com Co. Saat ini, valuasi 20% saham Suning ditaksir bernilai sekitar US$ 8 miliar.

Investasi ini menjadi momentum comeback Alibaba sejak regulator China berwenang mengenakan denda USS 2,8 miliar pada perusahaan pada April lalu. Zhang sebagai pendiri Suning, tidak akan lagi memiliki kendali atas perusahaan tersebut setelah kesepakatan ini. Transaksi ini juga menandai akhir perjalanannya sebagai pengusaha papan atas yang membawa perusahaannya di berbagai bisnis, termasuk memiliki tim sepakbola Inter Milan.

Tahun 2015, Alibaba menginvestasikan USS 4,6 miliar untuk 20% saham di Suning. com. Pada gilirannya Alibaba akan membayar US$ 2,3 miliar untuk membeli 1,1% saham di perusahaan ini. Kemitraan dengan Suning dan pengecer fisik lainnya adalah bagian dari tujuan raksasa seperti Alibaba untuk membangun kerajaan bisnis belanja offline dan online yang terintegrasi. Chief Executive Officer Alibaba, Daniel Zhang telah melakukan ekspansi ke bisnis ritel fisik dan bisnis grosir khususnya sebagai landasan strategi pertumbuhan. Sejauh ini, langkah tersebut membuahkan hasil selama pandemi virus korona.

Merger PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan Gomart, salah satu layanan Gojek, berjalan mulus. Dengan penggabungan tersebut, MPPA berharap bisa mengerek pendapatan di bisnis ritel. Nantinya, produk yang tersedia di gerai MPPA bakal bisa diperoleh melalui layanan Gomart. MPPA berharap bisa menjelma jadi online groceries terbesar, sejalan dengan terus bertambahnya jumlah gerai hingga pelosok. Merger ini juga memperkaya strategi omnichannel ritel Grup Lippo. MPPA juga memiliki puluhan gerai di marketplace. "Kami berencana mendaftarkan lebih banyak gerai tahun ini, " beber Danny Kojongian, Corporate Secretary & Director.

MPPA juga makin getol ekspansi. "Kami menargetkan membuka lima hingga enam gerai Hypermart hingga akhir tahun ini, " ujar Herry Senjaya, Direktur Keuangan MPPA, beberapa waktu lalu. Per Maret, MPPA memiliki 208 gerai, 100 gerai di antaranya merupakan gerai Hypermart. MPPA juga mengelola gerai Foodmart, Hyfresh, Boston, FMX serta Smartclub. Untuk mendanai ekspansi tersebut, MPPA berencana menggelar rights issue. MPPA mengincar Rp 500 miliar-Rp 800 miliar dari hajatan tersebut. PT Multipolar Tbk (MLPL), pemegang saham MPPA, akan bertindak sebagai pembeli siaga. MLPL juga siap mendanai ekspansi MPPA. Sebelum ini, MLPL rajin melego saham anak usaha. MLPL antara lain melepas 385,53 juta saham MPPA ke Pradipa Darpa Bangsa, entitas milik Gojek. MLPL meraup Rp 603,92 miliar dari divestasi, yang bisa diinvestasikan ke MPPA.

Bisnis ritel modern terhuyung dihantam pandemi korona sejak tahun lalu. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, sejak April 2020 hingga Maret 2021, ribuan gerai ritel terpaksa tutup lantaran permintaan merosot tajam.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengemukakan, selama sembilan bulan di tahun 2020 (April-Desember 2020), sebanyak 1.200 toko atau rata-rata 4-5 toko ritel tutup per hari. Adapun di periode Januari sampai Maret tahun ini, tercatat 90 toko ritel atau 1-2 toko tutup per hari. "Jadi total sekitar 1.250-1.300 toko ritel di seluruh Indonesia tutup, " ungkap dia, kemarin. Efek pandemi Covid-19 memang menghentikan operasional beberapa brand ritel di sejumlah daerah, termasuk 212 Mart. Menanggapi hal tersebut, Roy menilai para ritel lokal di daerah mencatatkan biaya yang lebih besar daripada pendapatannya. "Ketika PPKM juga diberlakukan, sudah pasti ritel di daerah akan tergerus, " jelas dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai, selain ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih lesu, tantangan ritel skala kecil dan menengah ada di rantai pasok dan optimalisasi ekosistem digital. Dia menggambarkan, dari sekitar 64 juta populasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, baru 13% yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Sedangkan 87% lainnya masih mengandalkan luring (offline), bahkan banyak yang seluruh aktivitas usahanya mulai dari pembelian, penjualan, pemasaran hingga pembayaran masih sangat bergantung pada interaksi fisik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, ritel skala lokal mutlak membutuhkan pengembangan dan inovasi layanan agar ketimpangan dengan jaringan ritel modern skala besar tidak terlalu lebar. Sebab, pilihan rasional konsumen akan mencari tempat berbelanja yang memiliki produk dan layanan lebih lengkap. Apalagi jaringan ritel besar punya sejumlah fasilitas penunjang yang bisa menarik pengunjung seperti ATM atau layanan pembayaran.

Pemerintah kembali memberikan guyuran insentif kepada sektor usaha. Kali ini pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi sektor ritel. Insentif bagi sektor ritel tesebut berupa relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa. "Fasilitas sektor ritel masih dalam pembahasan terkait komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk sewa, dan kedua terkait dengan stimulan untuk penjualan ritel masih dalam pembahasan, kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat paparan publik, Rabu (5/5).

Lewat pemberian insentif tersebut yang dibarengi dengan peringkatan aktivitas ekonomi, pemerintah optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 bakal berada di rentang 4,5%-5,3% secara tahunan. Proyeksi ini berdasarkan hasil pertumbuhan ekonomi kuartal l-2021 yang minus 0,74% sambil berharap di kuarIl-2021 laju ekonomi bisa berada di rentang 6,9%-7,8% secara tahunan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholaw Mandey menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan insentif kepada pemerintah. Roy berkata, Aprindo telah bertemu dengan Menko Airlangga terkait hal itu pada akhir April lalu. Ada beberapa usulan yang disampaikan pengusaha ritel. Mulai dari usulan perpanjangan insentif perpajakan seperti PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, percepatan restisi PPN dan diskon angsuran PPh Pasal 25 hingga diskon dan pembebasan PPN dan PPN atas sewa ruko dan gedung. Selain insentif subsidi listrik, pajak reklame, serta penangguhan implementasi aturan royalti musik hingga tahun depan. "Suasana mereka (pengusaha ritel dan mal) sekarang sedang susah, masak ini mau dikenai royalti lagu. Ini mungkin bisa diundur pembayarannya, sambil menunggu kejelasan mekanisme penghitugannya," kata Roy.

Inilah rencana pemerintah menggenjot penerimaan pajak secara mudah: menurunkan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan saat bersamaan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pebisnis pun memprotes rencana pemerintah itu. 

Dua rencana itu akan diterapkan tahun depan dan kini sedang digodok pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan ke DPR untuk meloloskan rencana kenaikan tarif PPN. "Soal tarif PPN ini masih dikaji pemerintah, karena berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)," kata Airlangga, Rabu (5/5).

Ihwal kenaikan tarif PPN, UU Nomor 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memang memberi peluang kenaikan tarif PPN menjadi 15%, dari 10% yang berlaku saat ini. Dengan menaikkan tarif PPN, petugas pajak juga tak perlu berkeringat karena proses pemungutan PPN dari konsumen dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada gilirannya, bisnis bisa lesu lagi. "Pengusaha masih berat. Masyarakat kecil juga akan dirugikan. jika tekanan pandemi ditambah lagi dengan beban kenaikan PPN, konsumsi bisa tertekan lagi, " kata Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kepada KONTAN, Rabu (5/5).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey juga menilai, kenaikan PPN akan kian menekan industri manufaktur dan sektor ritel karena daya beli masyarakat turun lagi. Jika kebijakan itu diterapkan, ekonomi pun bisa makin nyungsep karena belanja masyarakat merupakan komponen terbesar produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah terus berupaya menggenjot konsumsi masyarakat demi mengungkit pertumbuhan ekonomi. Yang terbaru pemerintah menjanjikan insentif pajak kepada pelaku usaha ritel dan pusat perbelanjaan atau mal. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini Jumat (23/4). Menurut Airlangga insentif ini sebagai respon atas adanya usulan dari pelaku usaha ritel dan pengelola pasar modern atau mal. "Pemerintah sedang mempersiapkan yang sejalan dengan industri otomotif dan properti dalam waktu singkat akan diumumkan, " katanya. Hanya saja Airlangga tidak memberikan perincian apa bentuk insentif pemerintah ini. la juga tidak menyebut apakah ada alokasi anggaran baru untuk insentif ini, atau hanya merelokasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah ada.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan insentif pajak dalam program PEN 2021 dengan total sebesar Rp 56,72 triliun. Hingga 16 April 2021 realisasinya telah mencapai Rp 14,95 triliun atau setara dengan 26,4% terhadap pagu anggaran.

Sebelumnya, pemerintah memberi insentif PPnBM mobil dan PPN perumahan. Insentif ini efektif mendongkrak kinerja dua sektor itu.

Kementerian BUMN menggelar pameran bertajuk Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021. Acara yang digelar secara virtual dari 15 Februari hingga 22 Februari 2020 ini mempertemukan perusahaan pelat merah dengan ratusan UMKM.

Wakil Menteri BUMN Pahalan N Mansury mengatakan, kemitraan antara BUMN dan UMKM sangat penting di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Lanjutnya, dengan PaDi UMKM diharapkan perusahaan pelat merah yang tengah membutuhkan barang atau dalam tahap pengadaan bisa melakukannya lewat platform tersebut. Sebelumnya, BUMN mencari barang di wilayahnya masing-masing.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, tercatat sebanyak 2.000 buyer group BUMN ikut meramaikan acara ini. Sementara, lapak UMKM yang tersedia sekitar 244 lapak.

 

Diberlakukannya UU Cipta Kerja diyakini dapat menjadi katalis pendorong kinerja industri ritel modern. Pemulihan sektor tersebut pun diproyeksi bisa dimulai semester II/2021. Cosnsumer Behaviour Expert & Executive Director Retail Service Nielsen Indonesia Yongky Susilo mengatakan UU Ciptaker memberi kepastian bagi dunia usaha untuk berinvestasi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja. PSBB DKI Jakarta Jilid II sejak akhir September dan berlanjut hingga Oktober menjadi pemicu utama penurunan penjualan ritel.

Sampai dengan akhir tahun, ritel skala supermarket akan tumbuh flat. Minimarket biasanya tumbuh di atas 20%, tetapi kuartal III/2020 tumbuh negatif. Sementara itu, segmen hypermarket performanya paling buruk dan masih akan berat sampai tahun depan. Head of Public Relation PT Matahari Putra Prima Tbk. ( MPPA ), perusahaan pemilik gerai Hypermart, Fernando Repi mengatakan kinerja segmen hypermarket memang cenderung mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Untuk itu, jelasnya, pengusaha segmen tersebut banyak yang mulai mengurangi lahan serta mengubah pola bisnisnya. Terlebih, preferensi konsumen makin bergeser kebelanja daring. 

Meski demikian, pandemi Covid-19 membuat pola bisnis harus kembali disesuaikan. Dia menjelaskan pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha ritel mempercepat transformasi digital yang diperkirakan baru akan dilakukan 3 tahun mendatang. Terlepas dari digitalisasi, dia menyebutkan penjualan ritel secara nasional tetap bakal turun sampai 60% pada 2020. Selain langkah – langkah diatas, Fernando mengemukakan perusahaan terus menjajal berbagai opsi, seperti kolaborasi dengan lokapasar sampai kerjasama dengan pemasok dan penyedia jasa pengiriman barang.