Pusat Studi Properti Indonesia menengarai maraknya penjualan rumah elite di Jakarta dan sekitarnya dipicu sentimen kondisi inflasi dan ancaman resesi pada 2023. Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan sentimen itu mendorong masyarakat untuk menjual rumah sehingga memperoleh dana tunai yang cukup di tahun depan. “Pemilik-pemilik rumah di kawasan elite itu kan ada pengusaha yang membutuhkan cash, makanya dia harus menjual rumahnya dengan harga di bawah harga pasar,” katanya saat dihubungi, Rabu (30/11). Selain kebutuhan uang tunai, menurutnya, ada motif lain yakni keinginan pemilik rumah untuk pindah ke hunian yang lebih kecil atau ke apartemen. Selain itu, sebagian lainnya memilih lokasi yang lebih sepi dan hijau seperti di Bogor atau Serpong, Tangerang. Pada umumnya, motif itu dilakukan oleh pemilik rumah yang berstatus pensiunan, CEO, Direktur, ASN, pejabat tinggi, maupun warga senior lainnya. Fenomena penjualan rumah seken di kawasan elite Jakarta lebih marak terjadi pada 2022, bahkan tidak sedikit rumah mewah yang diobral murah oleh pemiliknya.

Kondisi pasar apartemen di Indonesia terus menunjukkan perlambatan sejak memasuki pandemi Covid-19. Hal ini menjadi perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dalam pembangunan gedung-gedung apartemen. Beberapa bank bahkan mengaku menghindari sektor tersebut dan fokus menyelesaikan kredit konstruksi proyek highrise building yang sedang bermasalah. Penurunan penjualan properti ditunjukkan dari Colliers Indonesia. Konsultan properti ini mencatat penjualan apartemen sejak awal tahun hingga September 2022 baru mencapai 782 unit. Data Colliers menunjukkan permintaan apartemen pada 2019 mencapai 5.000 unit, lalu pada 2020 turun menjadi sekitar 2.000 unit, dan pada 2021 hanya mencapai sekitar 1.000 unit. Adapun pada tahun 2015, permintaannya lebih dari 10.000 unit. Lalu pada tahun 2016 berada di kisaran 8.000 -10.000 unit, tahun 2017 menjadi 8.000 unit, pada 2018 mendekati 6.000 unit. Sebelumnya, BTN menyebutkan akan melakukan penjualan aset dari beberapa proyek highrise building secara bulksales lewat skema asset swap atau tukar guling aset dengan surat berharga kepada investor. Perseroan menargetkan mengantongi penjualan sebesar Rp 1 triliun dari skema ini tahun ini. Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program bulksales Bank BTN tetap terus berproses dan masih sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

JAKARTA, ID - Ancaman inflasi tinggi dan resesi global tidak menggoyahkan semangat pelaku usaha properti untuk ekspansi. Salah satunya ISPI Group di akhir tahun ini dan di awal 2023 ekspansi sudah menyiapkan beberapa proyek hunian baru di Bekasi dan Depok. Komisaris Utama ISPI Group, Preadi Ekarto mengatakan pasar properti saat ini sedang dalam keadaan baik, dan kondisi tersebut akan terus berlanjut di 2023. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu yang dikhawatirkan memacu inflasi tinggi dan menekan perekonomian masyarakat tidak terjadi. Indikasinya, kata Preadi, terlihat dari aktivitas masyarakat yang selalu ramai di Jakarta dan tempat wisata favorit seperti Puncak dan Bandung. Jalanan di Puncak dan Bandung bahkan selalu macet pada akhir pekan yang menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat tidak signifikan, setidaknya di segmen masyarakat menengah ke atas. Hal itu dibuktikan dengan permintaan hunian yang terus melonjak sejak kuartal III-2022, seiring meredanya penyebaran pandemi Covid-19. Bahkan ISPI Group di kuartal III sukses menjual habis (sold out) sebanyak 300 unit rumah seharga Rp 500 jutaan di cluster Munchen Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi. (Yetede)

Pendapatan bisnis hotel dan pusat perbelanjaan (mal) PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) melonjak 49,5% sepanjang Januari-September 2022 dibandingkan periode sama 2021. Menurut Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas, terjaganya pertumbuhan bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan selama sembilan bulan tahun 2022 telah mendorong pendapatan berulang (recurring income) dari kedua segmen bisnis itu naik 49,5% menjadi Rp1,07 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp713,4 miliar. Hingga saat ini, APLN masih memiliki dan mengelola sejumlah pusat perbelanjaan premium di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya, Kuningan City, Senayan City, Baywalk, Emporium Pluit, Festival CityLink Bandung, Deli Park Medan, dan Plaza Balikpapan.

Sementara itu, hotel yang dimiliki APL di antaranya Pullman Ciawi Vimala Hills, Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central, Harris dan Pop! Festival CityLink Bandung, Indigo Bali Seminyak, Amaris Thamrin City, dan 101 Urban Jakarta Kelapa Gading. “Kami berusaha mengoptimalkan dan memanfaatkan situasi pemulihan ekonomi Indonesia dan pelonggaran aktivitas masyarakat agar pendapatan berulang terus tumbuh positif. Apalagi kita akan segera memasuki akhir tahun yang menjadi magnet bagi bisnis pusat perbelanjaan dan hotel karena masyarakat dominan untuk liburan dan belanja,” tambah Justini dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11). Sejalan dengan kinerja positif bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan, kontribusi proyek-proyek properti APLN juga meningkat pesat. Hingga September 2022, Perseroan telah membukukan penjualan pemasaran (marketing sales) di luar PPN sebesar Rp1,58 triliun, naik 17,9% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp1,34 triliun. (Yoga)

Kementerian PUPR membangun rusun bagi ASN di Kalsel senilai Rp 71,2 miliar. Rusun tersebut dibangun satu twinblock yang bakal menampung 368 pegawai. “Pembangunan rusun ini dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia termasuk di Kalsel. Kami ingin para ASN juga bisa tinggal di hunian yang layak seperti di Rusun ini,” ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (1/11). Menurut Iwan, rusun ini telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh para ASN. Dengan tinggal di rusun, diharapkan para ASN bisa fokus melayani masyarakat khususnya dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pembangunan rusun ini mengikuti amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rusun yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan Rusun Umum, Rusun Khusus dan Rusun Negara.

“Rusun ASN ini diperuntukkan kepada ASN yang berasal dari luar Kalsel,” ujarnya. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H Hujurat mengatakan, hampir semua unit di rusun ini sudah terisi oleh ASN dari Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, Balai Teknik Rawa dan BP2JK Wilayah Kalsel. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan, pembangunan Rusun ASN dilaksanakan di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kalsel. Rusun tersebut dibangun satu twinblock setinggi delapan lantai dengan jumlah hunian 92 unit, tipe 45 dan dapat menampung sebanyak 368 ASN. “Total biaya pembangunan rusun sekitar Rp 71,2 miliar. Kontraktor pelaksana PT Citra Prasasti Konsorindo KSO PT Cipta Vera Mandiri dan manajemen konsultan PT Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan,” terangnya. (Yoga)

Bisnis apartemen terus merunduk, terus menunjukkan kelesuan. Bahkan, hingga saat ini, belum ada faktor yang mampu menjulangkan penjualan hunian jangkung itu. Benar, Bank Indonesia (BI) berencana kembali memperpanjang kebijakan uang muka 0% untuk properti, termasuk apartemen. Namun, kebijakan ini diyakini belum mampu mendorong bisnis apartemen. Ancaman resesi global, suku bunga tinggi menjadi sebab. Catatan konsultan properti, yakni Colliers Indonesia dan Jones Lang Lasalle (JLL) Indonesia, laju penjualan apartemen dan kondominium melambat tahun ini. Bahkan, data Colliers menyebut, permintaan apartemen terus menyusut selama delapan tahun terakhir. Hingga kuartal ketiga tahun ini, permintaannya cuma 782 unit. Tahun lalu, permintaan apartemen masih berkisar 1.800 unit. Colliers juga mengamati langkah pengembang menahan harga jual apartemen di pasar primer untuk wilayah Jakarta. "Secara year-on-year, bisa dikatakan harga rata-rata apartemen di Jakarta tak bergerak, naik pun kurang dari 1%. Kebanyakan pengembang menahan diri menaikkan harga agar menarik bagi calon pembeli, ujar Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto kepada KONTAN, kemarin.

Lesunya bisnis hunian jangkung ini juga berkorelasi dengan kredit bermasalah atau non performing loan di sektor konstruksi, yang di dalamnya termasuk proyek apartemen. Salah satunya nampak di NPL PT Bank Tabungan Negara Tbk. Kredit bermasalah konstruksi hingga kuartal III-2022 mencapai 24,32%, lebih tinggi dari NPL. Senior Director, Research and Consultancy Savills Indonesia, Tommy Bastamy menyebut, harga apartemen di pasar sekunder terkoreksi 20%-40% dibanding harga sekunder saat kondisi pasar normal. Hal ini didorong. Pertama, tingkat pendapatan sewa yang turun sejalan melemahnya permintaan selama pandemi. Kedua, beban biaya pemeliharaan yang tetap harus dibayar meski apartemen tak dihuni. Ketiga, kebutuhan kas pemilik yang sebagian besar membeli unit apartemen dengan tujuan investasi. Keempat, pemilik dan investor telah menikmati return dari sewa unit apartemen.

Konsultan properti Knight Frank Indonesia memprediksi resesi global bakal menghambat pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih di angka 12,75 juta hunian. Sejauh ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR, yaitu mengadakan program sejuta rumah. Senior Reasearh Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat memperkirakan kondisi kurangnya hunian atau backlog masih sulit untuk diatasi dalam beberapa tahun ke depan. “Kondisi backlog diperkirakan masih akan menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan atau penambahan stok rumah, hal ini mengingat berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini dan beberapa waktu ke depan,” kata Syarifah kepada Bisnis, Senin (24/10). Dia juga menyatakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan ancaman resesi global bakal makin menghambat upaya mengatasi kondisi backlog itu.

Penjualan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) masih moncer hingga September 2022. Di sepanjang sembilan bulan tahun ini, pendapatan pra-penjualan ( marketing sales ) SMDM sudah tembus Rp 352,29 miliar. Pencapaian ini naik 36,26% secara tahunan dari realisasi marketing sales SMDM pada September 2021 yang sebesar Rp 258,54 miliar. Segmen real estate jadi penopang kinerja SMDM pada kuartal III-2022. Ferry Suhardjo, Direktur & Sekretaris Perusahaan Suryamas Dutamakmur mengatakan, segmen real estate berkontribusi 71,7% terhadap marketing sales SMDM di kuartal III-2022. Nilai marketing sales segmen real estate mencapai Rp 252,61 miliar.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mendesak pemerintah menyesuaikan harga rumah subsidi yang belum naik hampir 3 tahun guna menyelamatkan bisnis properti. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan inflasi hingga kondisi makroekonomi semakin menyudutkan pengembang rumah subsidi. Kondisi itu diperparah dengan harga bahan hingga ongkos produksi yang melonjak tinggi. “Soal harga rumah subsidi, saya rasa sudah waktunya disesuaikan karena sudah hampir 3 tahun harga tidak naik. Padahal kalau kita lihat lagi UMR [upah minimum regional] pun tiap tahun naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10). Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah mengajukan anggaran rumah bersubsidi dan kenaikan hingga 7%. Namun, dia menyatakan realisasi penaikan harga rumah subsidi itu masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Kenapa agak lambat karena kan dari [Kementerian] Keuangan harus menghitung lagi dampak dari kenaikan harga BBM. Jangan sekali dikeluarkan angkanya langsung tidak valid lagi, langsung absolut karena dampak kenaikan BBM. Itu kan bukan hanya Solar yang naik seluruh material konstruksi naik,” kata Endra.

Emiten sektor properti harus berusaha lebih keras untuk mencapai target penjualan pada kuartal IV/2022 lantaran tren kenaikan suku bunga serta periode insentif perpajakan yang telah usai. Tak ayal, usulan untuk memperpanjang durasi insentif fiskal pun didengungkan guna menopang laju pemulihan sektor properti. Apalagi, insentif tersebut selama ini diyakini menjadi salah satu penopang daya beli kelas menengah kala suku bunga naik akibat inflasi meninggi. Sejak Maret 2021, sektor properti di Tanah Air menerima stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transaksi pembelian rumah. Kendati persentase diskon lebih kecil, insentif itu berlanjut pada tahun ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Beleid yang berlaku hingga September 2022 itu mengatur bahwa PPN DTP sebesar 50% diberikan atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar dan 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 triliun sampai dengan Rp5 miliar.