Kenaikan inflasi, harga BBM dan keputusan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25 %, yang akan diikuti kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), mulai memicu kegelisahan konsumen. Kegelisahan konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, itu terkait upaya menjangkau rumah. Syahril (33), karyawan swasta di Jakarta, menuturkan, rentetan kenaikan tersebut bakal sangat membebani dirinya yang sedang mengangsur pembelian rumah tapak nonsubsidi di salah satu bank nasional. ”Apabila terjadi kenaikan suku bunga acuan BI, bunga KPR bakal mengikuti. Sementara kesejahteraan profesi saya kurang mengimbangi kenaikan bunga KPR,” tutur Syahril, Rabu (28/9). ”Bank tempat saya mengambil KPR hanya memberikan dua tahun bunga KPR tetap. Setelah itu, bunga KPR floating,” ujarnya.

Vice President Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ayu Pertiwi mengemukakan, keputusan BI menaikkan suku bunga acuan biasanya akan diikuti oleh perbankan. Pada bulan Oktober 2022, Bank Mandiri berencana melakukan koreksi suku bunga kredit, tetapi tetap akan ada penawaran spesial suku bunga kredit bagi nasabah. ”(Suku bunga) KPR itu ada hitungan bisnis, tetapi kami juga berkomitmen membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah sendiri,” katanya dalam diskusi ”Kelola Rencana Keuangan ala Milenial untuk Miliki Properti”, Kamis (29/9). Ayu menambahkan, mayoritas transaksi rumah saat ini adalah untuk rumah tinggal (end user) dengan harga unit rata-rata di bawah Rp 1 miliar. Konsumen tidak perlu menahan diri untuk membeli properti sesuai kebutuhan, mengingat harga pasar cenderung terus naik.

Managing Director Synthesis Huis Aldo Daniel mengemukakan, generasi milenial kini mendominasi pasar perumahan sehingga produk hunian yang ditawarkan kini menyasar kebutuhan dan gaya hidup milenial yang praktis. Proyek Synthesis Huis di Jakarta Timur, di antaranya mengusung desain rumah kecil tiga lantai pada luas lahan 60-70 meter, konsep lingkungan hijau, dan daur ulang air hujan. ”Rumah compact lebih mudah diurus dan dibersihkan,” katanya. Aldo menambahkan, fleksibilitas pembayaran dan diskon harga rumah masih menjadi jurus pengembang untuk menarik minat pasar, baik untuk rumah tinggal maupun investasi. Meskipun generasi milenial memiliki banyak pilihan investasi, pemenuhan rumah merupakan kebutuhan dasar. (Yoga)

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 153.540 unit dengan nilai Rp15,64 triliun hingga Kuartal III/2022. Komisioner BP Tapera Adi Setianto melaporkan realisasi penyaluran FLPP berdasarkan monitoring per 14 September 2022 mencapai 141.547 unit dengan nilai Rp15,73 triliun. "Kami mampu melebihi target dengan pencapaian sebesar 100,57 persen dari sisi Rupiah, sedangkan dari sisi unit telah mencapai 92,19 persen. Kami optimis, akhir September ini target unit segera tercapai," kata Adi, Kamis (15/9/2022).

Pelaku bisnis bank berupaya untuk terus menjaga laju penyaluran kredit pada kelompok konsumsi terutama dengan mengandalkan kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Strategi menggenjot pembiayaan konsumsi dihadirkan dengan menawarkan berbagai skema keringanan. Kredit konsumsi berkontribusi sekitar 28% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional yang sampai Juli 2022 mencapai Rp6.143,7 triliun. Dari nilai outstanding kredit konsumsi itu, kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) memiliki andil sekitar cukup besar yakni 35%. Upaya mendorong kredit pada kelompok konsumsi terutama KPR dilakukan oleh sejumlah bank. Salah satunya dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk.

Minat masyarakat memiliki rumah tapak di Ibu Kota Jakarta diprediksi meningkat seiring dengan adanya insentif pajak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Country Manager Rumah123.com Maria Herawati Manik mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan dan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjaga tren kenaikan harga rumah di Jakarta. “Pemberian diskon PBB untuk berbagai tipe rumah dengan beberapa NJOP [Nilai Jual Objek Pajak] berbeda pastinya bisa mendorong naiknya minat beli rumah tapak, khususnya secondary,” katanya, Selasa (6/9). Adapun, kebijakan diskon PBB tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 23/2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Bagi rumah tapak di atas Rp2 miliar, diberikan keringanan berupa diskon 10% PBB, sedangkan bangunan selain rumah tapak diberi pembebasan sebesar 15%. Dengan PBB gratis untuk rumah yang NJOP nya berada di bawah Rp2 miliar, dia yakin banyak masyarakat yang dapat terbantu saat ingin melakukan transaksi jual-beli properti.

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (DPP  SAKTI) bekerja sama dengan Perum Perumnas sebagai BUMN penyedia hunian, penyelenggaraan program  kepemilikan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk  upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut dan dan kewajiban moril SAKTI. Sebab, salah satu misi organisasinya adalah mengamanatkan setiap pelaut Indonesia berhak memiliki tempat tinggal. "Kebijakan ini menjadi manifestasi  komitmen SAKTI untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaut Indonesia, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal," kata Ketua Umum SAKTI Dewa  Nyoman Susilayasa. Menurutnya, melalui program ini, SAKTI ingin memberikan kemudian dan perlindungan bagi pelaut Indonesia untuk memiliki rumah. Selama ini, kata Dewa, hal tersebut belum bisa terwujud. Pelaut masih menghadapi persyaratan yang rumit dan tidak mudah untuk memiliki rumah. (Yetede)

Pasar properti masih cenderung lesu. Jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik di tengah tren kenaikan suku bunga perbankan, harga properti cenderung naik yang justru akan semakin menekan pasar properti di Tanah Air. Situasi ini, kata Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie, terbilang pelik bagi industri properti. Sebab, kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi yang memberatkan sektor properti, terutama kepemilikan rumah subsidi. Adapun kenaikan bunga acuan bakal berefek pada cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sehingga mengerek harga jual rumah.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad, Sabtu (27/8) di Jakarta mengatakan, kenaikan suku bunga acuan BI dan berakhirnya fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada September 2022 menjadi pukulan bagi konsumen properti. ”Karena suku bunga acuan BI naik, ongkos pinjaman properti pun akan naik,” ujarnya. (Yoga)

Generasi muda diajak membeli rumah ketimbang terus mengontrak rumah. Properti sebagai produk investasi juga menjanjikan kenaikan nilai aset. Namun, akses pendanaan masih menjadi kendala utama pembelian rumah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar segera berinvestasi di bidang perumahan dengan membeli rumah sendiri. ”Kalau anak-anak muda hanya mau ngontrak, (tarif) kontrakan tiap tahun pasti naik. Tetapi, kalau beli rumah, cicilan itu makin lama makin tidak terasa. Lebih cepat beli rumah lebih baik,” ujarnya dalam keterangan pers Jumat (26/8).

Basuki menambahkan, bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sejak tahun 2015 cenderung meningkat. Tahun ini, alokasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah Rp 29 triliun untuk target 200.000 unit, sedangkan tahun 2023 akan meningkat menjadi Rp 32 triliun untuk 220.000 rumah. ”Pemerintah terus mendorong penyediaan perumahan bagi rakyat sesuai dengan harapan masyarakat. Maka, mari kita bangun komitmen bersama berkolaborasi mewujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua,” kata Menteri Basuki. (Yoga)

Setelah sempat tumbuh dominan sepanjang pandemi Covid-19, kredit pemilikan rumah atau KPR memasuki fase pertumbuhan yang terbatas. Suplai hunian dan porsi uang muka yang dinilai masih besar, menjadi faktor membatasi laju pembiayaan. Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Kamis (18/8), skema kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) masih menjadi pilihan utama debitur untuk mengakses pembelian hunian. Pada kuartal II/2022, porsi debitur yang membeli rumah dengan fasilitas KPR sebanyak 74,97% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2022 sebesar 69,54%. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan secara kuartalan, laju KPR/KPA memasuki kuartal kedua tahun ini mulai terkontraksi. Dalam laporan survei itu, kenaikan harga bahan bangunan dan masalah perizinan atau birokrasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan pertumbuhan penjualan hunian residensial menjadi tumbuh terbatas. Dua faktor utama itu lebih dirasakan oleh kalangan pengembang atau developer. Sementara itu, dari sisi konsumen, hal yang diperhitungkan adalah porsi uang muka yang dinilai masih tinggi saat pengajuan KPR dan tingkat suku bunga KPR. Bagi kalangan perbankan, KPR masih menjadi salah satu ujung tombak pembiayaan konsumsi. KPR cukup menjadi andalan mendulang penyaluran kredit, selain kredit kendaraan bermotor (KKB) yang saat ini tengah menunjukkan geliat permintaan.

JAKARTA, ID – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) meraih kontrak baru sebesar Rp 13,5 triliun hingga akhir Juli 2022, tumbuh 41,90% dibanding periode sama tahun lalu Rp 9,5 triliun. Sebanyak 74% kontrak tersebut berasal dari proyek BUMN, 22% dari Pemerintah, dan 4% sisanya dari swasta. Dengan total perolehan tersebut, PTPP masih terus mengejar kontrak baru di tahun ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajemen,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (17/8/2022). Dia menyebut, kontrak baru yang diperoleh di antaranya adalah proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 3,83 triliun, proyek pekerjaan Pipeline Semarang-Batang sebesar Rp 1,06 triliun, dan proyek pembangunan Pertamedika Sanur Bali sebesar Rp 621 miliar.  Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari induk sebesar 70,18% dan anak usaha 29,82%,” ujar Bakhtiyar. Untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru pada tahun ini, Bakhtiyar menambahkan, perseroan juga bakal fokus pada proyek-proyek strategis pemerintah dan BUMN. PTPP optimistis dapat mencapai target laba bersih 2022 seperti yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 429 miliar. (Yetede)