Perdagangan ritel mulai terdampak oleh gerakan sebagian masyarakat yang memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Pelaku di sektor ritel meminta pemerintah jangan hanya tinggal diam atas persoalan ini, tetapi bersikap dengan jelas demi kepentingan perekonomian dalam negeri. Seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga berkaitan dengan Israel mengemuka sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjaditragedi kemanusiaan. Salah satunya adalah gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi. Sebagai bentuk simpati, sebagian masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam gerakan yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana pada 8 November mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dengan rekomendasi agar umat menghindari transaksi produk terafiliasi dengan Israel.

Dampak gerakan boikot berimbas pada sektor ritel domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, penjualan produk kebutuhan harian turun 15-20 % dalam sebulan terakhir. Data ini didasarkan atas laporan anggota Aprindo. ”Sejumlah perusahaan ritel telah mengalami penurunan omzet untuk penjualan produk-produk kebutuhan harian, karena beredar informasi di media sosial bahwa banyak produk kebutuhan harian yang terafiliasi dengan Israel,” ujarnya, Minggu (26/11). Kendati tidak menyebut nama perusahaannya,Roy mengatakan sedikitnya terdapat 10 perusahaan ritel yang melapor telah mengalami penurunan omzet penjualan produk harian. Adanya penjualan yang merosot akibat aksi boikot berisiko membuat proyeksi pertumbuhan kinerja ritel triwulan IV-2023 menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. (Yoga)

Pekerjaan paruh waktu atau kerja lepas alias freelance kini banyak diminati anak muda. Sebagian bahkan memutuskan menjadi pekerja lepas secara penuh (full time freelancer). Namun, tak sedikit yang mengambil pekerjaan sampingan untuk menambah pundi-pundi. Mereka memilih jalan ini bukan karena minim keterampilan. Menurut laporan lokapasar (marketplace) yang mempertemukan pencari dan pemberi kerja, Upwork, sekitar 60 juta warga atau 39 % tenaga kerja AS bekerja sebagai pekerja lepas pada 2022. Mereka menyumbang 1,35 triliun USD pada perekonomian AS, nilainya naik 50 juta USD dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan nominal yang sejalan dengan minat para pekerja lepas ini menunjukkan munculnya alternatif pekerjaan lain dari pekerjaan tradisional ”9 to 5”. Data Upwork menggambarkan pekerja profesional mencari keuntungan lain dari pekerjaan sampingan, entah menambah pemasukan, otonomi, atau sekadar menemukan pekerjaan yang lebih bermakna.

Bertha S Rahajeng (29) banting setir dari pekerja kantoran menjadi pekerja lepas secara penuh. Jenis pekerjaan ini memberinya otoritas penuh atas kariernya. ”Aku bisa punya kebebasan dalam memilih karierku. Misal, aku offer skill-ku yang lain juga bisa, jadi aku secara pribadi berkembang karena belajar terus,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/11). Selain itu, penghargaan atas hasil kerja juga ia rasakan lebih tinggi dibandingkan ketika bekerja di korporasi. Kondisi ini meyakinkannya bahwa ia memang tak cocok dengan budaya kerja di korporasi. Pekerjaan yang dinilai berdasarkan ukuran proyek memompa kepercayaan diri Bertha untuk berkarya. ”Saat deal proyek besar, rasanya bisa boost kepercayaan diriku, mengetahui kalau kemampuanku ini bisa dibayar gede. Jadi, aku tentu makin mantap jadi freelancer,” tuturnya.

Ada pula yang mengambil pekerjaan paruh waktu guna mencari pengalaman kerja sedini mungkin saat masih duduk di bangku kuliah. Michelle Angela (22), mahasiswa Yogyakarta, bekerja paruh waktu di tengah proses menggarap skripsi. Ia magang di sebuah kantor konsultan manajemen. Selain mendapat beragam pengalaman, magang juga membantunya menemukan arah kecintaannya terhadap suatu pekerjaan. Berawal bekerja sebagai admin media sosial secara paruh waktu saat magang, kini dia menjadi general affair dengan status pekerja tetap. ”Dikasih kepercayaan, tanggung jawab, punya nilai plus sampai akhirnya dipekerjakan sampai sekarang jadi full time,” kata Michelle. Fleksibilitas untuk memilih jenis pekerjaan hingga keluwesan waktu bekerja jadi magnet para freelancer, yang jarang ditemukan saat bekerja di korporasi yang kaku dengan kebijakan perusahaan. (Yoga)

Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 menciptakan dilema bagi sektor usaha padat karya, seperti industri alas kaki dan tekstil. Kenaikan upah berarti akan menaikkan biaya operasi di tengah penurunan pasar ekspor akibat gempuran barang impor dan perlambatan ekonomi dunia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, Kamis  (23/11) upah pekerja di industri alas kaki dan sepatu menyumbang 11 % dari total biaya produksi. Apabila kapasitas produksi dapat maksimal, porsi upah pekerja bisa turun menjadi 6-8 % dari keseluruhan biaya produksi. ”Ini memberatkan kami di tengah posisi kami yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Eddy.

Menurut dia, kapasitas produksi industri alas kaki dan sepatu saat ini hanya 50-60 % dari kapasitas terpasang. Pelaku industri alas kaki saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan pembeli. Perlambatan ekonomi dunia termasuk di negara-negara mitra dagang, seperti AS dan Eropa, membuat kinerja ekspor industri alas kaki merosot. Mengutip data BPS, nilai ekspor produk alas kaki pada periode Januari-Oktober 2023 merosot 18,86 % secara tahunan. Pada periode Januari-Oktober 2022, nilai ekspor produk alas kaki Indonesia sebesar 6,57 miliar USD. Angka itu merosot menjadi 5,33 miliar USD untuk periode Januari-Oktober 2023. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan menambahkan, setiap kali ada kenaikan upah berarti ada kenaikan biaya tenaga kerja. Kenaikan upah ini turut menaikkan pembayaran iuran jaminan sosial untuk ketenagakerjaan dan kesehatan. (Yoga)

Setidaknya 30 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada Selasa (21/11) dengan kenaikan 1,2 % hingga 7,5 %. Penetapan UMP itu mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP ini, formula penghitungan  UMP ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang meliputi  tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Kalangan dunia usaha umumnya menerima besaran kenaikan ini. Sebaliknya, buruh menolak karena kenaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah daripada tuntutan mereka yang 15 %. Aksi protes buruh terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar untuk mendesak agar tuntutan dipenuhi.

Tarik-menarik kepentingan antara buruh, dunia usaha, dan pemerintah selalu terjadi dalam penetapan upsh minimum (UM), setiap tahun. Kita perlu menjaga, jangan sampai momentum aksi buruh dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, dan akhirnya memicu situasi tak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian secara keseluruhan serta keberlanjutan perluasan lapangan kerja. Kenaikan UM harus diletakkan pada konteks situasi riil yang dihadapi, tanpa meninggalkan hakikat UM sebagai instrumen jaring pengaman yang melindungi buruh dari eksploitasi. UM yang ideal tentu menjamin buruh hidup layak, tetapi tak mengancam kelangsungan dunia usaha dan memungkinkan perekonomian tumbuh sehat. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja bagi 7,86 juta orang yang masih menganggur dan 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Adaro Energy Indonesia tbk (ADRO) melalui salah satu pilar bisnisnya, Adaro Land berencana memperluas bisnis untuk menggarap sektor non-batu bara di ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira menyampaikan bahwa perseroan membuka kemungkinan untuk berpatisipasi di IKN. Pasalnya, Grup Adaro memiliki lini-lini  usaha yang bergerak di non-batu bara, salah satunya Adaro Land. "Adaro Land antara lain bergerak di bidang konstruksi sarana pendukung kegiatan operasional dan non-operasional, penyewaan, dan pengelolaan gedung perkantoran," kata Nadira. Deputi Bidang pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menerangkan bahwa 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara tersebut akan membangun mall, hotel,perkantoran, serta berkontribusi pada ruang terbuka hijau dan taman. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebuah survei terbaru dari Logitech, perusahaan penyedia alat lengkap elektronik yang berbaris di Lausanne, Swiss, merilis  tren bekerja karyawan di Tanah Air pasca pandemi Covid-19 dicabut pada 21 Juni 2023. Hasilnya, banyak pekerja yang masih menyukai  cara kerja gabungan dari  rumah/mana saja (online) dan kantor (offline) atau lazim disebut hibdrida (Hybrid). Bahkan, jumlahnya mayoritas atau mencapai 62% dari responden yang di survei. Penelitian tersebut diterbitkan oleh Logitech dengan tujuan  untuk lebih memahami preferensi, persepsi, tantangan, dan perilaku karyawan dalam menjalani sistem kerja hybrid. Apalagi, kini, banyak perusahaan yang mulai mewajibkan karyawannya untuk bekerja  sepenuhnya secara jarak jauh atau tidak wajib masuk kantor. Saat ini hanya 16% karyawan dari 500 karyawan Indonesia kini lebih memilih bekerja secara hibrida. (Yetede)

Cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja fleksibel merupakan program yang paling banyak dibutuhkan pekerja. Ketiga program ini dianggap mampu mendukung keseimbangan bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jika ketiga program tersebut disediakan tempat kerja, dampak akan dirasakan pada produktivitas kerja pekerja dan perusahaan. Laporan survei ”Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan, Pandangan Publik dalam Kerangka 5R” oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Katadata Insight Center menyatakan, 42,6 % dari 2.217 responden menyebut cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan. Lalu, 17,9 % menyebut cuti menemani istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 % menyebut pengaturan jam kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.

Dari sisi pekerja formal, program perawatan yang paling banyak dibutuhkan adalah cuti melahirkan, diikuti cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Adapun bagi kalangan pekerja informal, program perawatan yang paling banyak di butuhkan adalah cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pojok laktasi. Survei dilakukan secara daring selama kurun 15 September-3 November 2023. Dari 2.217 responden yang disurvei, 67,5 % berjenis kelamin perempuan dan 67,4 % bekerja di sektor informal. Responden tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 58,2 % berusia 27-42 tahun, kelompok usia 18-26 tahun sebanyak 27,5 %. Sebanyak 73,7 % responden berstatus sudah menikah dan 1.597 responden berdomisili di Jawa.

Latar belakang profesi responden beragam, seperti pegawai negeri sipil, karyawan industri garmen, karyawan BUMN/BUMD, karyawan UMKM, pengojek daring, kreator konten, pekerja rumah tangga, dan buruh harian lepas. ”Ketika keseimbangan bekerja dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, karyawan bisa berkontribusi optimal terhadap pekerjaan yang pada akhirnya berdampak positif ke perusahaan dan perekonomian nasional,” ujar Koordinator Program ILO Indonesia untuk Ekonomi Perawatan Early Dewi Nuriana dalam diskusi ”Pekerjaan Perawatan, Tanggung Jawab Perempuan atau Bersama”, Rabu (15/11) di Jakarta. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Astra Internasional Tbk (ASII)  telah menghabiskan dana jumbo hingga Rp34-35 triliun hanya dalam sembilan bulan 2023 untuk mendanai ekspansi dan belanja modal (capital expenditure/capex) di tujuh lini usaha perseroan. Meski telah mengeluarkan dana jauh lebih banyak dibanding 2022 yang sebesar Rp26,4 triliun,  salah satu grup konglomerasi papan atas di Indonesia tersebut menegaskan tidak akan mengerem investasi dan akan terus melihat peluang bisnis  baru ke depan. "Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menahan ekspansi. Apapun, selama ekspansi itu memang bisa kami danai dengan baik. Kami akan lihat nanti dengan berjalannya waktu, dan ekspansi tersebut memberikan satu manfaat serta return menjanjkan dan potensial," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjandro dalam paparan publik Astra International, Selasa (14/11/2023). Djony menegaskan sangat penting bagi Astra untuk mempertahankan keunggulan portfolio inti yang dimiliki. (Yetede)