Walt Disney Co telah menjadi tempat reorganisasi terus-menerus alias konstan selama beberapa tahun terakhir. Tantangan bisnis baru, secara khusus pengaliran konten video, menjadi alasan mereka. Mereka ingin menemukan bentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar bisnis konten ini. Perombakan terbaru terjadi pada Senin pekan ini ketika Disney merekrut vice chairman dan chief financial officer (CFO) dari PepsiCo, yaitu Hugh Johnston, untuk menggantikan CFO lama Christine McCarthy, yang mengundurkan diri pada akhir Juni lalu. Christine sempat digantikan sementara oleh Kevin Lansberry, CFO Disney Park. Langkah ini akan terus terjadi seiring upaya Disney dan perusahaan hiburan lainnya untuk mendapatkan struktur organisasi yang tepat dalam mengatasi perubahan industri yang disebabkan meningkatnya bisnis pengaliran konten video. Februari lalu, Disney mengumumkan rincian restrukturisasi strategisnya yang akan memfokuskan kembali organisasi pada kreativitas, memberdayakan para pemimpin kreatif, dan memastikan mereka bertanggung jawab atas semua aspek bisnis secara global.

Mereka ingin menempatkan bisnis pengaliran konten pada jalur menuju pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Perusahaan ini kemudian memecah menjadi tiga segmen bisnis inti yang dalam pernyataannya diharapkan menjadi lebih kolaboratif, yaitu Disney Entertainment, ESPN, dan Disney Parks Experiences and Products. Para pemimpin di setiap segmen bisnis tersebut akan memiliki kendali penuh atas operasi dan tanggung jawab keuangan untuk  pengembangan kreativitas, pemasaran, teknologi, penjualan, dan distribusi. Mereka juga bertanggung jawab mendorong efisiensi bisnis secara global. Dengan maraknya platform seperti Netflix, Hulu (sebagian sahamnya juga dimiliki Disney), dan Amazon Prime Video, konsumen kanal pengaliran konten kini memiliki beragam pilihan dalam memilih tontonan. Lonjakan popularitas ini juga menyebabkan meningkatnya persaingan antar layanan pengaliran konten video. Dari sejumlah perkiraan, bisnis pengaliran konten pada tahun ini bernilai 117 miliar USD dan akan naik menjadi 127 miliar USD pada tahun 2029. (Yoga)

JAKARTA,ID-Penyelesaian divestasi PT vale Indonesia Tbk sebaiknya ditunda hingga tahun depan. Tingginya tensi politik pada saat ini akan  membuat divestasi Vale menjadi bumerang bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Kisah sukses divestasi Vale juga sama berlangsung pada tahun politik. Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman  mengatakan Presiden joko Widodo harus melihat berbagai asepk dalam menyelesaian divestasi Vale. Menurutnya situasi saat ini berbeda dengan penyelesaian divestasi Freeport pada 2018 silam. "Ditunda tahun depan saja keputusan divestasi. Jangan sampai jadi bumerang. Inikan kebijakan strategis untuk kepentingan ke depan." kata Ferdi kepada Investor Daily. Ferdi mengatakan suasana divertasi Vale dan Freeport berbeda. Dia menyebut pada 2018 eforia masyarakat lebih pada panguasa mayoritas 51% saham. Namun masyarakat kini paham bahwa divestasi tak hanya sebatas kepemilikan saham. Melainkan ada keterlibatan BUMN, dalam hal MIND.ID, dalam operasi pertambangan. (Yetede)

Setidaknya dua  buruh perempuan tewas dan beberapa orang cedera pada Rabu (8/11). Korban jatuh setelah polisi melepas tembakan ke arah pekerja industri garmen yang berunjuk rasa di Gazipur, Bangladesh. Pabrik-pabrik di Bangladesh memasok banyak jenama terkemuka, seperti H&M, Gap Inc, Levi’s, Walmart, Zara, Marks and Spencer, Primark, Aldi Inditex, Bestseller, Hugo Boss, dan Lululemon. Meski jenama itu mendapat omzet besar, para pembuatnya hidup tak layak di Bangladesh. Karena itu, sepekan terakhir ada pemogokan dan unjuk rasa. Pekerja minta naik gaji. Sejak 2019, gaji pekerja industri garmen Bangladesh tidak naik. Pekan lalu, puluhan pabrik dijarah para pekerja dan ratusan pabrik lain ditutup pemilik untuk menghindari perusakan.

”Banyak pabrik besar memproduksi pakaian untuk hampir semua jenama dan pengecer besar Barat,” kata Presiden Federasi Pekerja Garmen dan Industri Bangladesh Kalpona Akter. Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh hanya menawarkan kenaikan upah 25 %. Adapun Pemerintah Bangladesh setuju upah minimum naik 56,25 % menjadi 114 % atau Rp 1,8 juta per bulan. Kenaikan berlaku mulai 1 Desember 2023. Pemerintahan PM Sheikh Hasina juga berjanji, gaji bisa naik 5 % setiap tahun. Buruh menolak, sebab inflasi saja 9,5 %. Mereka minta upah minimum menjadi 209 % per bulan. Sekarang, upah minimum industri itu hanya 75 dollar AS. Studi biaya hidup komprehensif yang dilakukan Institut Studi Perburuhan Bangladesh menunjukkan, pekerja membutuhkan minimum 23.000 taka atau Rp 4,3 juta untuk bisa hidup di atas garis kemiskinan. Sementara dalam laporan Center for Policy Dialogue, sebagaimana dikutip Deutsche Welle (DW), disimpulkan bahwa pekerja garmen Bangladesh mendapatkan upah paling rendah dibandingkan pekerja industri sejenis di China, Kamboja, India, dan Vietnam. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tengah berupaya untuk melakukan  restrukturisasi utang serta memperkuat struktur permodalan perusahaan. Langkah restrtukturisasi kedua BUMN konstruksi tersebut untuk mendapatkan sokongan penyertaan modal negara (PMN) pada anggaran (TA) 2024, yakni Rp 6 triliun untuk WIKA dan Rp12,5 triliun untuk Waskita melalui PT Hutama Karya. Tim Analis PT Pemeringkat Kredit Indonesia (PKRI) Bilawal Zandra Faris dan Stefanus Yuniardhi Thio memperkirakan, proses restrukturisasi yang kini ditempuh Wika dan Waskita akan menghadapi situasi yang berbeda. Mengingat pada semester I-2023, Ebitda Waskita negatif sehingga akan memperburuk net leverage. Sebaliknya, Wika mencatatkan Ebitda positif pada paruh pertama 2023 dengan leverage dan interest coverage yang relatif lebih baik. "Karena itu, kami memandang proses restrukturisasi Wika akan lebih cepat selesai ketimbang restrukturisasi WSKT," kata Bilawal dan Stefanus dalam risetnya yang dikutip Investor Daily, Senin (6/11/2023). (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dari PT KU sebesar Rp 25 miliar. Ini merupakan kasus gugatan yang dilayangkan KLHK atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 di lokasi konsesi PT KU di Jambi. Eksekusi ini dilakukan setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dari PT KU pada 30 Oktober 2023. Majelis hakim kemudian menghukum PT KU dengan denda Rp 25,5 miliar yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp 15,7 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp 9,7 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan, putusan PK ini telah menguatkan putusan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan putusan PN Jaksel yang telah berpihak pada lingkungan hidup. Ketiga putusan pengadilan tersebut juga telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ”Komitmen KLHK untuk menghentikan karhutla dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla di areal perkebunan kelapa sawit milik PT KU tidak berhenti,” tutur Rasio melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11). Menurut Rasio, penolakan permohonan PK oleh MA memberi pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Mereka juga tidak boleh membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. (Yoga) 

JAKARTA,ID-PT Candra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), emiten  petrokimia terintergrasi milik konglomerat Prajogo Pangestu mencatatkan pendapatan sebesar US$ 1,66 miliar atau setara Rp26,41 pada Januari-September 2023. Perseroan sukses menekan rugi  periode berjalan yang atribusikan kepada pemilik entitas induk hingga 80,83 menjadi US$ 21,38 juta pad sembilan bulan 2023, dibandingkan periode sama tahun  lalu US$ 111,55 juta. "Selama sembilan bulan di 2023, kami mencatat pendapatan bersih sebesar US$ 1,66 miliar dan ABITDA sebesar US$  11,1 juta untuk periode sama 2022, menandai peningkatan 881%. Kami juga terus menjaga liquidity pool yang kuat pada kuartal III-2023 sebesar US$ 2,34 setara kas, US$ 1,09 miliar surat berharga , dan fasilitas commited revolving credit sebesar US$ 415,0 juta," kata Direktur Chandra Asri Suryandi dalam keterangan resminya, Selasa (31/10/2023). (Yetede)

Pelaku usaha di sejumlah negara terus menggantikan manusia dengan robot. Sebagian pekerja mendukung peralihan itu. Sebab, semakin sulit mencari karyawan untuk jenis pekerjaan tertentu. Raksasa lokapasar global, Amazon, memamerkan robot pekerja pada Oktober 2023. Robot-robot itu menggantikan 27.000 orang yang diberhentikan Amazon beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, Kepala Teknologi Amazon Tye Brady menyatakan, tidak mungkin manusia akan sepenuhnya digantikan robot di Amazon. ”Tidak ada bagian dalam diri saya yang berpikir bahwa itu akan pernah menjadi kenyataan,” katanya. Sementara itu, pada Jumat (27/10) Reuters melaporkan keluhan Kamar Dagang dan Industri Jerman. Separuh perusahaan Jerman kesulitan mencari pekerja. Pada Juni 2023 saja, 1,7 juta lowongan kerja di Jerman tidak terisi.

Hal itu merugikan perekonomian Jerman hingga 100 miliar euro per tahun. Badan Ketenagakerjaan Jerman menyebut, pelibatan perempuan dan migran tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Jerman. Pada 2035, Jerman akan kekurangan hingga 7 juta pekerja. Kekurangan terjadi karena orang-orang kelahiran sebelum 1970 terus pensiun. Sementara jumlah penduduk lebih muda semakin sedikit. Kesulitan lain, dialami produsen suku cadang mesin, S&D Blech, yang kesulitan mencari kepala unit penghalusan logam. Akibatnya, posisi itu terpaksa diisi robot. ”Menemukan kepala unit baru sulit, tidak hanya karena pengalaman yang dimilikinya, tetapi juga karena itu pekerjaan yang sangat berat dan tidak ada yang ingin melakukannya lagi,” kata Direktur Utama S&D Blech Henning Schloede. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT freeport Indonesia (PTFI) menegaskan komitmennya unutk mendukung pemerintah terhadap program hilirisasi bahan mineral mentah di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas saat menjadi pembicara dengan tema Resources: Backbone of Indonesia's Economy. Tony menyebut, saat ini pembangunan smelter baru Freeport yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik nyaris rampung pembangunan smelter  pun sudah mencapai 80% dan siap beroperasi pada Mei 2024. "Intinya adalah (hilirisasi) kita lakukan terus. Sudah kita lakukan dan kita akan lanjutkan, dan sekarang tahapannya smelter baru yang sedang  sudah 80% prosesnya. Hiharapkan bulan Mei tahun depan sudah bisa mulai operasi," kata Tony. Ini merupakan smelter kedua yang dimiliki PTFI setelah smelter pertama telah dibangun PTFI tahun 1996, dan dikelola oleh PT Smelting yang juga berlokasi di Gresik. (Yetede)

Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG semakin menjadi keharusan serta melekat dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Akumulasi komitmen dan realisasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan, juga bakal mendukung tercapainya target Indonesia Emas 2045. Hal itu mengemuka dalam CEO Insight bertema ”Menjawab Tantangan melalui Pengembangan Bisnis Keberlanjutan”, yang juga rangkaian Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Jakarta, Senin (23/10). Hadir sebagai pembicara kunci adalah Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan.

Nurul mengatakan, gerakan bisnis global bertema hijau, biru, dan sirkular bukan hanya komitmen global, melainkan para pelaku usaha pun memiliki keinginan sama. Sebab, mereka pun memiliki kepentingan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Paling penting bagi Indonesia adalah pengurangan jejak karbon dari sisi energi. ”Sebab ternyata bukan hanya karena komunitas global melakukannya, melainkan market (pasar) juga menginginkan itu. Ada survei menyebutkan generasi awal hingga generasi Z sepakat membeli produk-produk yang kontribusi karbonnya lebih rendah, sekalipun harganya lebih mahal,” ujar Nurul.

Presdir PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, penerapan ESG oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan dianggap sebagai keharusan, melainkan menjadi keniscayaan dan kebutuhan, yang sudah melekat pada perencanaan bisnis jangka panjang perusahaan. Ia menambahkan, anggaran lingkungan dan sosial sudah masuk perencanaan bisnis PTFI. ”Tahun lalu (2022), biaya sosial kami Rp 2 triliun dan biaya lingkungan Rp 2,5 triliun. Ini bukan pengeluaran ekstra karena secara mendasar masuk bujet dan kami akan lakukan itu sampai dengan 2041 sesuai perencanaan jangka panjang kami,” ujarnya. (Yoga)