Calon emiten PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) berambisi memoles kinerja keuangan melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Direktur Utama Atlantis Subsea Indonesia Yophi Kurniawan Iswanto mengatakan aksi korporasi ini bakal memenuhi kebutuhan modal kerja untuk melaksanakan kontrak yang telah dikantongi. Aksi penggalangan dana IPO itu turut digunakan untuk menambah peralatan sehingga mendukung pengerjaan proyek. Hai ini akan membuat Perseroan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan dapat menghadapi potensi serta tantangan ke depan.

Sejak memulai bisnis pada 2016, perusahaan berpengalaman proyek survei dan inspeksi yang cukup luas, meliputi perairan domestik maupun di perairan internasional, seperti di Laut Myanmar dan di Laut Thailand. Pada 2023, dia menyadari permintaan akan jasa survei dan inspeksi memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan meningkatnya target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, terutama untuk perairan laut dalam dan potensi migas di daratan. Dalam prospektusnya, akan menawarkan 1,2 miliar saham baru atau sebanyak 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan ditetapkannya harga pelaksanaan Rp100 per saham, jumlah nilai pernawaran umum maksimal Rp120 miliar. Manajemen ATLA menjelaskan, dana IPO sekitar 36,74% digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional ATLA.

Kemenaker telah menerima 1.187 pengaduan masalah tunjangan hari raya atau THR keagamaan, yang tercatat di posko pengaduan pelaksanaan THR kementerian dan dinas tenaga kerja yang dibuka sejak 4 April hingga 6 April 2024 pukul 15.00 WIB. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang, yang ditemui di sela-sela pelepasan mudik gratis bersama Kemenaker, Minggu (7/4) di Jakarta, menyampaikan, ada tiga masalah utama yang diadukan ke posko, yakni THR tidak dibayar, THR terlambat dibayar, dan nominal THR tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan, THR keagamaan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Idul Fitri. Pada tahun 2024, H-7 Lebaran jatuh pada 3 April.

Sesuai Surat Edaran Menaker No M/2/HK.04/III/-2024, besaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih diberikan 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR secara proporsional. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Adapun jumlah perusahaan yang diadukan terkait masalah THR sampai 6 April 2024 pukul 15.00 mencapai 725 perusahaan.

”Pengaduan masalah THR keagamaan tahun 2024 sejauh ini paling banyak datang dari Daerah Khusus Jakarta. Kami menduga karena jumlah perusahaan di provinsi ini banyak,” ujar Haiyani. Dia menambahkan, daftar perusahaan yang diadukan ke posko pengaduan THR akan menjadi atensi pengawas ketenagakerjaan. Sejauh ini, pengawas ketenagakerjaan sudah memeriksa 30 pengaduan. Kadisnakertrans dan Energi Daerah Khusus Jakarta Hari Nugroho, mengatakan, ada 200 perusahaan di Daerah Khusus Jakarta yang belum membayar THR keagamaan. Menurut dia, kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak di industri, bukan di bidang perdagangan ataupun sektor lainnya. (Yoga)

Kasus ferienjob menjadi cermin fenomena anak muda yang kian rentan terhadap rayuan kerja di luar negeri. Diaspora Indonesia di Eropa dan Australia menepis mitos kerja mudah bergaji besar di luar negeri. Gilang Desti Parahita, mahasiswa Indonesia yang menempuh program doctoral di King’s College London, Inggris, melihat unsur penipuan dalam program magang ferienjob yang diikuti para mahasiswa Indonesia di Jerman. Jika disebut magang, seharusnya ada unsur pemanduan dari kampus kepada mahasiswa.

”Kalau tidak ada pemanduan sama sekali, itu namanya bukan magang. Apalagi ferienjob itu kerja fisik,” kata Gilang, Kamis (4/4). Polri menetapkan lima tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait program magang bermasalah, yang menawari mahasiswa untuk ikut ferienjob yang disebut bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan dapat dikonversi menjadi 20 SKS.Terungkapnya kasus itu berawal dari informasi Kedutaan Besar RI di Berlin, Jerman, soal kejanggalan proses magang empat mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa itu merasa dieksploitasi dan terjerat utang.

Presiden Ikatan Alumni Hongaria Putra Hutama menilai, kampus dan perusahaan penyedia lowongan magang perlu membuat nota kesepahaman (MOU). Dengan MOU, kampus bakal mendapat kejelasan mengenai nasib mahasiswa selama berada di negara tujuan. Menurut dia, kerja magang yang sesuai dengan keilmuan biasanya berdurasi enam bulan sampai dua tahun. Tidak seperti ferienjob yang disebut bagian dari MBKM, tetapi durasinya hanya 90 hari. Adapun di Australia ada peluang kerja lewat program kerja sama dengan Pemerintah Indonesia yang disebut work and holiday visa (WHV). Program ini untuk anak muda yang ingin berlibur sambil bekerja di Australia.

Syarat utama untuk dapat mengikuti program WHV adalah berusia 18-30 tahun, sudah mengikuti pendidikan perguruan tinggi atau setara setidaknya dua tahun, mempunyai biaya memadai untuk tiket pergi-pulang Indonesia-Australia, 5.000 dollar Australia (Rp 52 juta), dan berbahasa Inggris baik dengan syarat IELTS 4,5. Biaya pengajuan visa WHV ini 635 dollar Australia (Rp 6,6 juta). Mantan jurnalis senior di Australia, Sastra Wijaya, mengatakan, saat ini bidang pekerjaan yang tersedia untuk anak muda Indonesia, di antaranya, ialah pembuatan roti, koki profesional, kerja perhotelan, dan bidang jasa lain. Menurut Sastra, tingginya minat orang Indonesia bekerja di Australia membuat bidang ini rentan penipuan. (Yoga)

Wakil Dubes Jerman untuk Indonesia Thomas Graf, Kamis (4/4) menyatakan, ferienjob adalah peluang kerja paruh waktu bagi mahasiswa untuk mendapat penghasilan tambahan saat libur semester. Ferienjob memberikan kesempatan kepada orang muda untuk merasakan pengalaman kerja di Jerman, dan dari situ dapat menimbang, apakah nanti ketika kuliah, mereka ingin meneruskan karier di sana. ”Ferienjob memang hanya bisa diikuti oleh mahasiswa. Namun, kerja paruh waktu ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kompetensi jurusan yang dipelajari mahasiswa di kampus. Saya rasa di sini kesalah pahaman tentang ferienjob bermula,” kata Graf.

Sebelumnya diberitakan, Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait program magang bermasalah. Mereka menawarkan mahasiswa untuk ikut ferienjob yang disebut menjadi bagian dari MBKM dan dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Terungkapnya kasus itu berawal dari informasi KBRI di Berlin, Jerman, soal kejanggalan proses magang empat mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa itu merasa dieksploitasi dan terjerat utang. Setelah diselidiki, ternyata program magang bermasalah itu dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia.

Ada 1.047 mahasiswa yang telah diberangkatkan ke Jerman oleh PT CVGEN dan PT SHB. Graf menuturkan, ferienjob bukan pekerjaan yang mensyaratkan keterampilan khusus, melainkan kerja-kerja kasar di restoran, hotel, dan sektor logistik. Meski demikian, pelaksanaannya tunduk pada UU ketenagakerjaan di Jerman, termasuk dalam hal upah minimum. Pemerintah Jerman membatasi pelaksanaan ferienjob maksimal 90 hari dan harus dilaksanakan saat masa libur mahasiswa. Hal ini untuk menjamin supaya perkuliahan mahasiswa tidak terganggu karena ferienjob tidak bisa dikonversi menjadi SKS. (Yoga)

Kemenaker mengklaim, hingga tenggat pembayaran THR keagamaan pada Rabu (3/4) belum menerima pengaduan terkait THR, baik laporan bahwa perusahaan tidak akan membayar maupun membayar dengan cara dicicil. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Indah Anggoro Putri menyebutkan, sejak posko THR kementerian dan dinas tenaga kerja dibuka pada 18 Maret hingga 3 April yang merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan, posko menerima sekitar 600 pertanyaan. Semuanya bersifat konsultasi mengenai bagaimana cara menghitung nilai THR. Pertanyaan tersebut datang dari pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berbagai industri.

”Umumnya, mereka yang berkonsultasi seperti itu merupakan pekerja dengan status PKWT yang kontraknya habis. Padahal, jika pekerja PKWT mengalami kontrak habis sebelum hari raya Lebaran, mereka tidak berhak mendapatkan THR keagamaan,” ujarnya yang ditemui seusai pemberangkatan mudik gratis Kemenaker, Kamis (4/4) di Jakarta. Sesuai Pasal 7 Ayat (3) Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT alias kontrak dan kontraknya berakhir 30 hari sebelum hari raya keagamaan, mereka tidak berhak atas THR. (Yoga)

Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi program ferienjob di Jerman yang mengeksploitasi mahasiswa asal Indonesia. Meskipun program ini telah dihentikan, evaluasi tetap dibutuhkan karena program kerja paruh waktu saat musim libur itu telah menimbulkan berbagai kerugian. Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pihaknya meminta Kemendikbudristek mengidentifikasi permasalahan program magang atau kerja paruh waktu di luar negeri yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga perlu diintensifkan agar tidak disalahgunakan untuk menarik minat mahasiswa mengikuti kerja paruh waktu di luar negeri.

Kemendikbudristek telah menegaskan, ferienjob bukan bagian dari MBKM. Sebab, ferienjob biasanya meliputi kerja-kerja fisik saat libur kuliah. Sementara program magang dalam MBKM harus berkaitan dengan pembelajaran yang meningkatkan kompetensi serta berkontribusi pada nilai akademik mahasiswa. ”Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti ferienjob, khususnya terkait permasalahan dugaan TPPO terhadap mahasiswa Indonesia yang magang di luar negeri,” ujarnya saat rapat kerja dengan Kemendikbudristek di Kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (3/4).

Permasalahan program ferienjob muncul saat sejumlah mahasiswa Indonesia dijanjikan kerja magang di Jerman, tetapi justru menjadi korban eksploitasi. Bareskrim Polri mengungkap dugaan kasus perdagangan orang terkait program magang ini. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 26/3/2024). Hasil penyelidikan Polri, program ini dijalankan 33 perguruan tinggi di Tanah Air dengan total peserta 1.047 orang. Menurut Agustina, perlu identifikasi lebih lanjut untuk memastikan masalah yang ditimbulkan program ferienjob itu dapat dikategorikan TPPO atau bukan. Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Polri. (Yoga)

Proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia segera rampung. Kedua perusahaan berkomitmen guna melindungi dan membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. ”Migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia hampir selesai,” ujar Head of Corporate Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan, Minggu (31/3) di Jakarta. Dalam paparan publik, beberapa waktu lalu, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Walujo mengatakan, proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia akan rampung pertengahan April 2024. Untuk proses integrasi ini, GoTo terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah.

”Proses migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia mengalami kemajuan yang baik,” ujarnya. Menurut Patrick, mengikuti ketentuan yang ada, promosi barang-barang dilakukan lewat Tiktok Shop Indonesia. Sementara pembayaran belanjaan akan diproses oleh sistem Tokopedia. Seperti diberitakan, proses transaksi investasi Tiktok ke Tokopedia telah selesai dilakukan pada akhir Januari 2024. Unit bisnis e-dagang GoTo, yaitu Tokopedia, dan Tiktok Shop Indonesia juga telah bergabung di bawah PT Tokopedia, yang dimiliki bersama oleh GoTo dan Tiktok. Tiktok berinvestasi lebih dari 1,5 miliar USD atau Rp 23,38 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasionalisasi bisnis Tokopedia. (Yoga)

Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.

BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.

Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)

Kisruh program kerja kontrak bagi mahasiswa di Jerman berbalut magang atau Ferienjob masih terus berlanjut. Meskipun Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada pula ahli yang menyatakan program tersebut belum masuk kategori kejahatan ini. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sejumlah indikasi adanya TPPO dalam kasus ini. Misalnya mahasiswa mendapat iming-iming magang saat mendapatkan sosialisasi program ini, sementara di negara asalnya, Ferienjob ini merupakan program kerja murni. “Program ini sebetulnya resmi di Jerman, di mana setiap Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk bekerja mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya," kata Djuhandhani, Rabu, 27 Maret 2024.

Djuhandhani menyatakan lima tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik menghubung-hubungkan Ferienjob ini dengan program pendidikan di Indonesia agar dapat dikategorikan sebagai magang. Selain itu, para tersangka disebut mengubah data untuk bisa meloloskan mahasiswa yang mengikuti program tersebut, misalnya data visa menggunakan visa liburan, bukan visa kerja. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah guru besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir; Direktur PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; bos CV GEN, Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berinisial AJ dan MZ. (Yetede)