Pembebasan lahan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jateng, dinilai tidak tepat jika menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pertambangan tidak termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Dosen Hukum Lingkungan UGM Yogyakarta, Agung Wardana (9/2) mengatakan, permasalahan di Desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas itu akan dipakai untuk pembangunan Bendungan Bener. Rencana pertambangan itulah yang ditolak sebagian warga Desa Wadas. Bahkan, kegiatan pengukuran lahan untuk bakal lokasi tambang di Desa Wadas diwarnai kericuhan. Sesuai PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 poin C menyebutkan, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya bisa menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, tidak tercantum kegiatan pertambangan sebagai proyek pembangunan

LBH Yogyakarta meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Wadas, Purworejo. Sebab, banyak warga Desa Wadas yang menolak pertambangan yang berujung konflik, kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia di kantor LBH Yogyakarta. Julian menyatakan, sejak 2018, LBH Yogyakarta mendampingi 200an warga Wadas yang menolak pertambangan, karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi mereka sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkomitmen membuka ruang dialog dengan warga, terutama yang menolak proyek pembangunan tambang, yang akan menghadirkan pihak netral yang berkompeten untuk menjawab keresahan warga. (Yoga)

Pemerintah genjot hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan mentah, setelah hentikan ekspor ore nikel, hal sama berlaku untuk bauksit mentah akhir tahun depan. Presiden Jokowi menegaskan, pilihan untuk menerapkan hilirisasi industry memberi manfaat luas, nilai ekspor produk meningkat belasan kali lipat. Selain membuka banyak lapangan kerja, industri juga memberikan pendapatan pajak kepada negara ataupun devisa. ”Manfaatnya lari ke mana-mana. Karena itu, kita akan lanjut stop bauksit, lalu tembaga, emas, dan timah,” tutur Presiden saat meninjau lokasi penempatan ore nikel yang akan diolah di Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Konawe, Sulteng (27/12). Pemerintah membuka pintu bagi investor yang akan membangun industri bauksit. Presiden juga mengingatkan pemda menjaga iklim investasi tetap kondusif. Harapannya, nilai tambah yang diharapkan betul-betul terwujud. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari Syamsu Anam berharap pemerintah juga mendorong adanya produk akhir atau barang jadi dari pengolahan sebelumnya, dengan adanya industri turunan, daerah bisa meraup kesempatan dan manfaat lebih besar. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui praktik pertambangan tanpa izin (peti) semakin menjamur karena penegakkan hukum yang masih lemah. Saat ini terdapat 2.741 titik lokasi peti yang didominasi oleh pertambangan mineral. Direktur Jendral Mineral dan Batubara ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, pertambangan tanpa izin bukanlah pertambangan rakyat. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria memeparkan, berdasarkan pendapatan Ditjen Minerba, ada 2.741 lokasi pertambangan ilegal, yang terdiri dari 96 lokasi komoditas batubara dan 2.645 lokasi adalah komoditas mineral di berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 bakal tercapai. Optimisme itu seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan insentif guna meningkatkan investasi di sektor hulu migas eksisting hingga pengembangan lapangan baru. Peningkatan produksi minyak hingga menjadi 1 juta bph menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan temuan dari kegiatan survei seismik 2D terpanjang yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang, masih ada prospek untuk mengejar target tersebut. 

Terdapat lima area fokus produksi minyak yang dihasilkan kegiatan seismik tersebut, yakni Timor, Seram, Buton, Warism, dan Play yang sejenis dengan Cekungan Salawati. Terdapat area fokus di Central Sumatra dan Kalimantan Timur, termasuk di area Blok Rokan. Proyeksi ini berasal dari produksi eksisting, penemuan yang belum dikembangkan, rencana pengembangan yang belum diimplementasikan, pengurasan minyak tahap lanjut (enhanced oil recovery/EOR), hingga pengembangan migas nonkonvensional.

Holding Industri BUMN Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 4,7 triliun. Laba bersih tersebut gabungan antara PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

"Jadi revenue kami Rp 39,2 triliun dengan laba bersih Rp 4,7 triliun," kata Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/8/2021).

Kinerja keuangan konsolidasi juga membukukan EBITDA Rp 10,9 triliun, return on equity 10,9%, EBITDA margin 27,7%, net profit margin 12%.

Jakarta - Meski pengunaan energi bersih dari sumber energi baru terbarukan tengah dikampanyekan di berbagai negara, nyatanya energi fosil masih menjadi pilihan dibanding EBT pada 2020. Tren ini bahkan diperkirakan masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Khusus untuk menggunakan energi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Batubara tetap menjadi pilihan untuk menghasilkan listrik yang murah. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sekitar Rp 600 - Rp 800 per kilowatt hour (kwh). Adapun, BPP PLN secara umum tercatat Rp 1.297 per kwh per Juni 2021. 

Penggunaan bahan tambang sebagai energi bersih merupakan sebuah keniscayaan. Namun, untuk saat ini masih cukup banyak hambatan dalam pengembangannya. Pertama, listrik yang dihasilkan oleh EBT masih cenderung intermiten sehingga masih perlu di backup oleh energi fosil. Kedua, harga listrik yang dihasilkan oleh EBT relatif masih lebih mahal dibandingkan dengan PLTU. Hal tersebut akan langsung berdampak pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ketiga, komponen penunjang pembangkit EBT masih terbatas. Dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang rendah, pengembangan pembangkit EBT dinilai belum mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional dalam waktu dekat. 

Sementara itu, untuk menyiasati risiko tingginya emisi dari PLTU, sudah ada teknologi yang dapat memitigasi hal tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan batu bara bisa jadi lebih ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) maupun ultra supercritical boiler.  

Sebagai salah satu bentuk sumbangsih Bank Indonesia (BI) terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia dan dalam rangka peringatan HUT Ke-68 BI, 1 Juli 2021 dan HUT Ke-76 RI pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia menyelenggarakan Program BI Mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Upaya transformasi ekonomi Kalimantan Selatan menuju ekonomi yang memiliki value added tinggi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam, mutlak harus didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia Kalimantan Selatan yang kompeten dan memiliki keterampilan tinggi.

Amanlison Sembiring menjabarkan, soal ekonomi Kalsel terbaru setelah mengalami kontraksi selama empat triwulan terakhir, ekonomi Kalimantan Selatan mulai tumbuh positif.

Dikatakan Amanlison, seluruh Lapangan Usaha (LU) tumbuh positif, seperti LU pertambangan (5,35 persen yoy), LU pertanian (0.71 persen yoy), LU Industri Pengolahan (3,23 persen yoy), LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (5,25 persen yoy) dan LU Konstruksi (1,36 persen yoy).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 112 dari 140 emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2021 membukukan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan pun mengangkat laba bersih perseroan 23,88% secara tahunan menjadi US$32,57 juta.Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Presiden Direktur Archi Indonesia, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I/2021 ditopang oleh harga emas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga rata-rata penjualan emas ARCI naik menjadi US$1.802 per ons dibandingkan dengan US$1.656 per ons.“Kami berharap keadaan akan jauh lebih baik pada 2022 seiring dengan ekspansi pabrik pengolahan kami yang telah mencapai efisiensi penuh dan akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan produksi emas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/8).ARCI tengah fokus meningkatkan aktivitas eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung yang dioperasikan oleh entitas anak perseroan yaitu PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), baik di Koridor Timur dan Koridor Barat.Tujuannya adalah untuk mempercepat penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih yang baru dengan harapan dapat mencerminkan pertumbuhan 5%—10% dari jumlah produksi emas pada tahun lalu.

Selain itu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk emiten bersandi saham TPIA itu mencapai US$164,38 juta pada semester I/2021, berbalik positif dari rugi bersih US$40,12 juta pada periode yang sama 2020. Indika mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi US$12,0 juta, dibandingkan dengan rugi bersih US$21,9 juta pada semester I/2020.Azis Armand, Wakil Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy, mengatakan sepanjang semester pertama 2021 perseroan mencatatkan kinerja yang solid dan mencapai target produksi yang ditetapkan. “Meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan batu bara telah meningkatkan harga jual rata-rata batu bara yang turut berperan dalam peningkatan laba bersih perseroan.” 

Dari kalangan analis, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menjelaskan kepada Bisnis, Jumat (30/7) bahwa realisasi kinerja mayoritas emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per semester I/2021 masih sesuai dengan proyeksi pelaku pasar. Hal yang terlihat jelas, lanjutnya, adalah perbaikan performa pendapatan para emiten. Beberapa emiten mampu mencatatkan pertumbuhan top line yang signifikan dan ada pula yang membalikkan rugi pada periode yang sama tahun lalu menjadi laba.Melihat kinerja emiten pada semester I/2021 ini, Alfred menilai emiten sektor komoditas, industri dasar untuk subsektor kimia dasar, konsumer nonsiklikal subsektor peternakan, infrastruktur telekomunikasi, dan perbankan akan mampu melanjutkan kinerja moncer hingga akhir tahun.Untuk perusahaan di sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan logam terlihat kenaikan signifikan pada pos laba bersih pada periode Januari—Juni 2021. Adapun, kontribusi terbesar peningkatan laba disebut Alfred berasal dari kenaikan harga komoditas yang mendorong ASP (average selling price), sehingga membuat marjin laba naik signifikan.Adapun emiten subsektor kimia dasar khususnya baja dan besi, kata Alfred, terpantau melanjutkan tren perbaikan performa yang memang sudah terlihat sejak tahun lalu.

Teka-teki pelaksanaan proyek smelter PT Freeport Indonesia mulai terjawab. Pada Kamis (15/7) lalu, Freeport dan PT Chiyoda International Indonesia telah meneken kontrak kerjasama untuk kegiatan engineering, procurement and construction (EPC) proyek smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan, saat ini pengerjaan smelter di Gresik telah mencapai 7%. "Hingga Juni 2021, pembangunan Smelter Manyar sudah 7%. Kemajuan ini termasuk menyelesaikan fase front-end engineering design, dimulainya detail engineering, serta kemajuan pada penguatan atau persiapan lahan," ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (16/7). Adapun nilai investasi untuk proyek smelter tersebut masih berada di kisaran US$ 3 miliar.

Tekanan ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga bakal berdampak terhadap penerimaan pajak. Sebab itu, kinerja penerimaan pajak akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp 557,77 triliun, tumbuh 4,89% year on year (yoy). Capaian ini membaik dibanding realisasi pada periode yang sama di 2020 yang terkontraksi hingga 12% yoy.

Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan pajak industri pengolahan periode tersebut mencapai Rp 154,34 triliun, tumbuh 5,7% yoy. Disusul, realisasi pajak dari sektor perdagangan Rp 110,17 triliun, tumbuh 11,4% yoy. "Industri pengolahan dan perdagangan punya peranan penting terhadap penerimaan pajak. Karena, kontribusinya masing-masing sebesar 29% dan 21% terhadap penerimaan pajak," kata Yon pekan lalu. Selain dua sektor itu, realisasi penerimaan pajak sektor informasi dan komunikasi mencapai Rp 24,1 triliun, tumbuh 15,8% yoy. Salah satu faktor pendorongnya adalah perkembangan platform digital dan aktivitas ekonomi digital yang makin menggeliat saat pandemi Covid-19.

Sayangnya, lima sektor usaha lainnya tercatat masih minus. Pertama, penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 77,79 triliun, turun 3,9% yoy. Kedua, konstruksi dan real estate Rp 27,03 triliun, turun 16% yoy. Ketiga, transportasi dan pergudangan sebesar Rp 23,46 triliun, turun 1,1% yoy. Keempat, jasa perusahaan Rp 18,81 triliun, turun 4,2% yoy. Kelima, pertambangan Rp 19,48 triliun, turun 8,1% yoy.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, kebijakan PPKM Darurat mengakibatkan pola pengulangan pertumbuhan negatif bagi mayoritas sektor, seperti yang pernah terjadi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kuartal II-2020. Karena itu, tak menutup kemungkinan sektor perdagangan dan pengolahan yang menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar kembali kontraksi terutama di kuartal III-2021. "Faktor penerimaan pajak tahun ini sangat tergantung dari kecepatan pengendalian pandemi dan upaya pemulihan ekonomi," kata Darussalam kemarin.