Kenaikan harga komoditas logam industri benar-benar membawa berkah bagi sejumlah emiten tambang. Disokong pula dengan permintaan yang solid, laba perusahaan tambang tersebut melejit hingga ratusan persen pada kuartal I/2022. Kendati demikian, emiten tambang tetap perlu waspada lantaran tren harga tinggi komoditas logam diprediksi tak akan berlangsung lama. Apalagi, permintaan komoditas tersebut terancam mengendur karena dampak pengetatan moneter Amerika Serikat, ekonomi Eropa yang goyah, dan lockdown akibat Covid-19 di China. Empat emiten tambang logam berskala jumbo, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), dan PT Timah Tbk. (TINS), kompak membukukan kinerja pendapatan dan laba yang positif per 31 Maret 2022.

Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Aladrie mengatakan 60% penjualan perseroan berasal dari komoditas emas senilai Rp5,88 triliun dengan volume penjualan sebanyak 6.575 kg pada Januari-Maret 2022. Pada tahun ini, katanya, Antam akan mengembangkan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri seiring dengan tren investasi emas di kalangan masyarakat. Direktur Keuangan Timah Krisna Sjarif mengatakan harga jual rerata logam timah pada kuartal I/2022 naik tajam 76% YoY dari US$24.992 per ton menjadi US$43.946 per ton. Lonjakan harga itu mengompensasi penurunan volume penjualan logam timah sebesar 4% YoY menjadi 5.703 ton. Senada, CEO dan Presiden Direktur INCO Febriany Eddy mengatakan kenaikan kinerja perseroan tidak lepas dari harga nikel yang menguntungkan selama Januari—Maret 2022 dengan rerata harga naik dari US$13.912 per ton pada kuartal I/2021 menjadi US$17.432 per ton.

Pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah yang direncanakan rampung April 2022 mundur dari target. Sebelum lahan dialihkan dan didistribusikan ke pihak lain, pemerintah memutuskan memberikan ruang klarifikasi kepada pelaku usaha tambang yang keberatan izin usahanya dicabut. Kementerian Investasi mencatat, per 24 April 2022, dari 2.078 IUP bermasalah dengan total luas 3,2 juta hektar yang direkomendasikan pencabutannya pada Januari 2022, pemerintah sudah menandatangani pencabutan 1.118 IUP  dengan total luas areal 2,7 juta hektar. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin (25/4) di Jakarta, mengatakan, masih ada 960 IUP lain yang perlu diproses pencabutannya. Proses pencabutan terpaksa mundur dari target yang seharusnya dirampungkan pada April 2022 karena pemerintah perlu berhati-hati dalam mencabut izin. Menurut dia, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi tidak ingin pencabutan IUP tersebut menjadi kontraproduktif terhadap iklim usaha. Satgas ingin memastikan bahwa usaha yang dicabut izinnya itu betul-betul memenuhi syarat..

Sejauh ini, ada 226 perusahaan yang menyatakan keberatannya, 160 diantaranya telah diundang untuk melakukan klarifikasi dan 144 perusahaan hadir untuk memberikan klarifikasi. Mereka diminta menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, serta justifikasi terkait kegiatan usaha terkait yang izinnya dicabut. Kementerian Investasi menargetkan memulai pendistribusian areal IUP yang sudah dicabut pada Mei 2022. Izin usaha yang sudah dicabut itu akan dialihkan ke beberapa kelompok prioritas, seperti ormas, tempat ibadah atau organisasi agama, BUMD, BUMDes, koperasi, serta UMKM di daerah. Peneliti Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus, menilai, pencabutan IUP ini perlu dijadikan momentum untuk bertransformasi meninggalkan sektor pertambangan yang selama ini menghasilkan emisi tinggi dan berdampak buruk pada lingkungan. Yang perlu diperhatikan pemerintah setelah pencabutan izin dirampungkan adalah mekanisme distribusi serta penentuan pengalihan izin. Distribusi izin hasil pencabutan harus betul-betul ditujukan pada sektor pengganti dan pihak pengelola yang tepat untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah terkait. (Yoga)

Eropa terus menambah komoditas yang dikecualikan dari daftar sanksi terhadap Rusia. Setelah energi, kali ini titanium, salah satu material penting untuk pembangunan pesawat. Ketergantungan terhadap pasokan dari Rusia jadi alasan Eropa. Pemimpin Airbus, Guillaume Faury, Selasa (12/4), di Paris, meminta Eropa tidak melarang impor titanium dari Rusia. Menurut dia, larangan itu tidak akan menyulitkan Rusia, tetapi justru akan merusak industri dirgantara Eropa. (Yoga)

Pembebasan lahan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jateng, dinilai tidak tepat jika menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pertambangan tidak termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Dosen Hukum Lingkungan UGM Yogyakarta, Agung Wardana (9/2) mengatakan, permasalahan di Desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas itu akan dipakai untuk pembangunan Bendungan Bener. Rencana pertambangan itulah yang ditolak sebagian warga Desa Wadas. Bahkan, kegiatan pengukuran lahan untuk bakal lokasi tambang di Desa Wadas diwarnai kericuhan. Sesuai PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 poin C menyebutkan, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya bisa menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, tidak tercantum kegiatan pertambangan sebagai proyek pembangunan

LBH Yogyakarta meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Wadas, Purworejo. Sebab, banyak warga Desa Wadas yang menolak pertambangan yang berujung konflik, kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia di kantor LBH Yogyakarta. Julian menyatakan, sejak 2018, LBH Yogyakarta mendampingi 200an warga Wadas yang menolak pertambangan, karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi mereka sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkomitmen membuka ruang dialog dengan warga, terutama yang menolak proyek pembangunan tambang, yang akan menghadirkan pihak netral yang berkompeten untuk menjawab keresahan warga. (Yoga)

Pemerintah genjot hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan mentah, setelah hentikan ekspor ore nikel, hal sama berlaku untuk bauksit mentah akhir tahun depan. Presiden Jokowi menegaskan, pilihan untuk menerapkan hilirisasi industry memberi manfaat luas, nilai ekspor produk meningkat belasan kali lipat. Selain membuka banyak lapangan kerja, industri juga memberikan pendapatan pajak kepada negara ataupun devisa. ”Manfaatnya lari ke mana-mana. Karena itu, kita akan lanjut stop bauksit, lalu tembaga, emas, dan timah,” tutur Presiden saat meninjau lokasi penempatan ore nikel yang akan diolah di Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Konawe, Sulteng (27/12). Pemerintah membuka pintu bagi investor yang akan membangun industri bauksit. Presiden juga mengingatkan pemda menjaga iklim investasi tetap kondusif. Harapannya, nilai tambah yang diharapkan betul-betul terwujud. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari Syamsu Anam berharap pemerintah juga mendorong adanya produk akhir atau barang jadi dari pengolahan sebelumnya, dengan adanya industri turunan, daerah bisa meraup kesempatan dan manfaat lebih besar. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui praktik pertambangan tanpa izin (peti) semakin menjamur karena penegakkan hukum yang masih lemah. Saat ini terdapat 2.741 titik lokasi peti yang didominasi oleh pertambangan mineral. Direktur Jendral Mineral dan Batubara ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, pertambangan tanpa izin bukanlah pertambangan rakyat. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria memeparkan, berdasarkan pendapatan Ditjen Minerba, ada 2.741 lokasi pertambangan ilegal, yang terdiri dari 96 lokasi komoditas batubara dan 2.645 lokasi adalah komoditas mineral di berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 bakal tercapai. Optimisme itu seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan insentif guna meningkatkan investasi di sektor hulu migas eksisting hingga pengembangan lapangan baru. Peningkatan produksi minyak hingga menjadi 1 juta bph menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan temuan dari kegiatan survei seismik 2D terpanjang yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang, masih ada prospek untuk mengejar target tersebut. 

Terdapat lima area fokus produksi minyak yang dihasilkan kegiatan seismik tersebut, yakni Timor, Seram, Buton, Warism, dan Play yang sejenis dengan Cekungan Salawati. Terdapat area fokus di Central Sumatra dan Kalimantan Timur, termasuk di area Blok Rokan. Proyeksi ini berasal dari produksi eksisting, penemuan yang belum dikembangkan, rencana pengembangan yang belum diimplementasikan, pengurasan minyak tahap lanjut (enhanced oil recovery/EOR), hingga pengembangan migas nonkonvensional.

Holding Industri BUMN Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 4,7 triliun. Laba bersih tersebut gabungan antara PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

"Jadi revenue kami Rp 39,2 triliun dengan laba bersih Rp 4,7 triliun," kata Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/8/2021).

Kinerja keuangan konsolidasi juga membukukan EBITDA Rp 10,9 triliun, return on equity 10,9%, EBITDA margin 27,7%, net profit margin 12%.

Jakarta - Meski pengunaan energi bersih dari sumber energi baru terbarukan tengah dikampanyekan di berbagai negara, nyatanya energi fosil masih menjadi pilihan dibanding EBT pada 2020. Tren ini bahkan diperkirakan masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Khusus untuk menggunakan energi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Batubara tetap menjadi pilihan untuk menghasilkan listrik yang murah. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sekitar Rp 600 - Rp 800 per kilowatt hour (kwh). Adapun, BPP PLN secara umum tercatat Rp 1.297 per kwh per Juni 2021. 

Penggunaan bahan tambang sebagai energi bersih merupakan sebuah keniscayaan. Namun, untuk saat ini masih cukup banyak hambatan dalam pengembangannya. Pertama, listrik yang dihasilkan oleh EBT masih cenderung intermiten sehingga masih perlu di backup oleh energi fosil. Kedua, harga listrik yang dihasilkan oleh EBT relatif masih lebih mahal dibandingkan dengan PLTU. Hal tersebut akan langsung berdampak pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ketiga, komponen penunjang pembangkit EBT masih terbatas. Dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang rendah, pengembangan pembangkit EBT dinilai belum mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional dalam waktu dekat. 

Sementara itu, untuk menyiasati risiko tingginya emisi dari PLTU, sudah ada teknologi yang dapat memitigasi hal tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan batu bara bisa jadi lebih ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) maupun ultra supercritical boiler.  

Sebagai salah satu bentuk sumbangsih Bank Indonesia (BI) terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia dan dalam rangka peringatan HUT Ke-68 BI, 1 Juli 2021 dan HUT Ke-76 RI pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia menyelenggarakan Program BI Mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Upaya transformasi ekonomi Kalimantan Selatan menuju ekonomi yang memiliki value added tinggi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam, mutlak harus didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia Kalimantan Selatan yang kompeten dan memiliki keterampilan tinggi.

Amanlison Sembiring menjabarkan, soal ekonomi Kalsel terbaru setelah mengalami kontraksi selama empat triwulan terakhir, ekonomi Kalimantan Selatan mulai tumbuh positif.

Dikatakan Amanlison, seluruh Lapangan Usaha (LU) tumbuh positif, seperti LU pertambangan (5,35 persen yoy), LU pertanian (0.71 persen yoy), LU Industri Pengolahan (3,23 persen yoy), LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (5,25 persen yoy) dan LU Konstruksi (1,36 persen yoy).