Ekspor bahan hasil tambang seperti batu bara dan emas serta kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikkan mencapai 15,76 persen. Hal itu berdasar data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik setempat.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kalteng, Akhmad Tantowi menyebutkan, ekspor Kalimantan Tengah pada Mei 2021 senilai 284,43 juta Dolar Amerika, naik sebesar 15,76 persen dibanding April 2021. Sedangkan data impor naik 30,40 persen menjadi 3,26 juta Dolar Amerika.

Lebih jauh Tantowi menyampaikan, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama ekspor Kalimantan Tengah selama Mei 2021. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Tengah naik sebesar 45,87 persen dari 821,23 juta Dolar Amerika pada Januari sampai Mei 2020, menjadi 1.197,89 juta Dolar Amerika pada Januari sampai Mei 2021.

JAKARTA — Di tengah perubahan skema Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah menghadapi risiko tergerusnya penerimaan dari sektor tersebut karena adanya potensi lonjakan restitusi oleh pelaku usaha pertambangan dan batu bara yang ditetapkan sebagai barang kena pajak. Sekadar informasi, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menghapus ketentuan yang ada di dalam Pasal 4A UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pasal 4A UU PPN dan PPnBM menuliskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk hasil pertambangan dan batu bara, adalah barang yang tidak dikenai pungutan PPN.Akan tetapi di dalam RUU KUP, pasal tersebut dihapus. Artinya, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk hasil pertambangan dan batu bara adalah barang kena pajak (BKP) yang wajib bayar PPN.

Apabila hasil pertambangan tersebut diekspor, maka tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 0% sebagaimana kesepakatan pemerintah untuk mengadopsi standar internasional. Dengan kata lain, sektor ini tidak memiliki pajak keluaran karena adanya komitmen Indonesia untuk mengikuti standar internasional tersebut. Di sisi lain, pertambangan dan sejenisnya memiliki banyak pajak masukan. Hal inilah yang kemudian memunculkan potensi melonjaknya pengajuan restitusi PPN oleh wajib pajak.Restitusi terjadi ketika pengusaha kena pajak (PKP) lebih banyak membayar PPN dibandingkan dengan memungut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan rencana menjadikan barang hasil pertambangan sebagai BKP merupakan bagian dari RUU KUP yang saat ini masih menunggu pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Oleh karena itu, mekanisme terkait hal ini belum dapat kami jelaskan secara rinci,” kata Neil kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

(Oleh - HR1) 

Ekspor feronikel dari Sulawesi Tenggara mencapai nilai tertinggi dalam periode dua tahun terakhir. Ekspor olahan nikel, yang sebagian besar dikirim ke China, mencapai 429 juta dollar AS (Rp 6,2 triliun), naik 260 persen dari periode sama tahun 2020.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Surianti Toar dalam pernyataan pers virtual di Kendari, Rabu (2/6/2021), menuturkan, ”Nilai fantastis karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Secara volume juga meningkat, di mana nilai dan volume ekspor ini didominasi oleh industri pengolahan besi dan baja yang menjadi primadona Sultra”.

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) akan mengucurkan investasi sebesar US$ 58,62 juta. Selain untuk melanjutkan pengerjaan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), PGE juga akan memulai kegiatan eksplorasi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Seulawahh Agam. PGE yang merupakan anak usaha PT Pertamina Power Indonesia (PPI) sebagai Subholding Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan PT Pertamina (Persero), terus menambah kapasitas terpasang PLTP maupun produksi uap panas buminya.

PGE tengah menggarap tiga proyek panas bumi sekaligus, yakni pengembangan WKP Hululais  UNit 1 dan 2, PLTP Lumut Balai Unit 2, dan PLTP kapasitas kecil di WKP Lahendong. Untuk PLTP Lumut Balai Unit 2, kini tengah melelang paket rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengoperasian (engineering, procurement, construction, and commisioning/EPCC) proyek tersebut. PGE juga akan memulai kegiata eksplorasi di WKP Sulawah Agam di Aceh. Disebutkan bahwa WKP Seulawah Agam ini digarap perusahaan bersama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan membentuk perusahaan patungan yaitu PT Geothermal Energi Seulawah.

Untuk mengoptimalkan kapasitas terpasang PLTP yang dikelola, PGE secara rutin berkoordinasi dengan PLN. Sebagai penyedia energi, PGE siap memberikan pasokan untuk mendukung PLN dalam mendistribusikan listrik ke masyarakat melalui jaringan yang dimiliki PLN.  

(Oleh - IDS)

Beban utang Mining Industry Indonesia (Mind Id) pasca pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia mulai terasa. Tahun lalu, Mind Id sempat menggelar refinancing global bond yang sebelumnya digunakan untuk mengakuisisi saham Freeport pada tahun 2018. Toh, kini, Mind Id masih dihadapkan pada beban kenaikan kewajiban.

Sebagai kilas balik, tahun 2018, Mind Id mengambil alih 51% saham Freeport. Untuk membiayai akuisisi tersebut, Mind Id menerbitkan global bond senilai USS 4 miliar. Dari jumlah itu, Mind Id memakai USS 3,85 miliar untuk mengakuisisi 51% saham Freeport, dan US$ 150 juta untuk keperluan belanja modal saat itu.

Obligasi yang terdaftar di Bursa Singapura ini memiliki empat masa jatuh tempo dengan tingkat kupon rata-rata 5,99%. Pertama, USS 1 miliar yang jatuh tempo tahun 2021. Kedua, USS 1,25 miliar dengan tenor 2023. Ketiga, USS 1 miliar yang jatuh tempo 2028. Keempat, USS 750 juta yang jatuh tempo tahun 2048.

Untuk menyiasati utang jatuh tempo tahun ini yang senilai USS 1,02 miliar, Mind Id kembali menerbitkan global bond senilai US$ 2,5 miliar pada Mei 2020, dan melakukan buyback. "USS 1,02 miliar untuk 2021 kami sudah bayar saat menerbitkan global bond USS 2,5 miliar. USS 500 juta sudah dibayar dan US$ 500 jutaan lagi dibayar November 2021," kata Orias Petrus Moedak, Group CEO Mind Id, dalam Konferensi Pers Virtual, dua pekan lalu.

Pada akhir 2020, Mind ld memiliki total liabilitas mencapai Rp 108,19 triliun atau meningkat 16,27% dibandingkan total liabilitas tahun 2019 sebesar Rp 93,05 triliun. Jumlah liabilitas 2020 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 26,58 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp 81,60 triliun. Dari jumlah total liabilitas jangka pendek, utang obligasi menjadi kontributor terbesar mencapai Rp 9,09 triliun dan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 4,87 triliun. Kontribusi terbesar dari total liabilitas jangka panjang berasal dari utang obligasi senilai Rp 69,12 triliun dan pinjaman bank Rp 6,03 triliun. Sedangkan total aset Mind Id per akhir 2020 mencapai Rp 180,77 triliun atau meningkat 9,66% yoy. Dari jumlah tersebut, investasi pada Freeport Indonesia mendominasi, yakni mencapai Rp 69,92 triliun pada akhir tahun lalu atau meningkat dari setahun sebelumnya Rp 64,71 triliun. Mind Id mencatatkan total ekuitas Rp 72,58 triliun atau naik tipis dari tahun 2019 sebesar Rp 71,79 triliun.

Kerjasama pembangunan proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan perusahaan smelter asal China, Tsingshan Group di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara dikabarkan batal. Batalnya kerjasama Freeport dengan Tsingshan ini lantaran setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay tidak lebih baik dari rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Namun, saat dikonfirmasi, pihak Freeport belum menjawab pasti terkait kabar pembatalan itu. "Kami masih pembicaraan dengan Tsingshan," kata Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama Riza ke KONTAN, Minggu (2/5).

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan, jika sampai 2023 atau batas waktu yang ditetapkan pembangunan smelter tak menunjukkan progres berarti, maka bukan tidak mungkin sikap tegas bakal diambil pemerintah. Namun, jika keputusan tersebut yang akan diambil, pemerintah akan melakukan kajian mendalam. Kendati diancam sanksi, hingga kini Freeport masih saja fokus melakukan ekspor. Tahun ini, Freeport mendapatkan kuota ekspor 2 juta ton konsentrat. Kuota itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 1.069.000 ton konsentrat tembaga yang diberikan pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Adapun tahun 2019 PTFI hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 ton konsentrat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan Indonesia merupakan negara produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137 ribu barel minyak per hari lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman. Ketua Umum Golkar ini mengatakan bahwa keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia.

Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30 persen ke dalam minyak solar, sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Setiap tahun angka produksi biodiesel terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produksi biodiesel pada 2016 tercatat mencapai 3 juta kiloliter, lalu meningkat 300 persen menjadi 8,5 juta kiloliter pada 2020.

PT Caluh Cempaka yang bergerak di bidang pertambangan intan di Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kini tampaknya kembali beroperasi setelah bertahun-tahun vakum. Perusahaan yang kini dikelola pengusaha lokal ini bahkan sudah mampu menghasilkan produksi intan 100-150 karat setiap bulannya.

Direktur Teknik Tambang PT Galuh Cempaka Amin Sitepu mengatakan, perusahaan tambang ini sempat terhenti selama delapan tahun lamanya. Untuk wilayah tambang sendiri kini semakin meluas dengan mencakup tiga kabupaten kota yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanahlaut.

Jakarta - PT Petrosea Tbk (PTRO) bersama dengan anak usahanya, PT Karya Bhumi Lestari (KBL), menandatangani kerja sama jasa pertambangan dengan PT Kartika Selabumi Mining (KSM) dan PT Palm Mas Asri di area tambang KSM di kota Bangun, Kutai Kartanergara, Kalimantan Timur. Nilai kontrak berjangka waktu tujuh tahun ini mencapai Rp 2,7 triliun. Di dalam perjanjian jasa pertambangan ini, Petrosea akan bertindak sebagai manajemen proyek dan KBL sebagai kontraktor, memiliki perkiraan target produksi sebesar 78,28 juta bcm volume lapisan tanah penutup dan 3,95 juta ton batu bara untuk durasi tujuh tahun sampai dengan 31 Desember 2027 dengan estimasi kontrak sebesar Rp 2,70 triliun.

KBL merupakan anak usaha Petrosea dengan kepemilikan 100% saham. Perusahaan tersebut memfokuskan bisnis pendukung  perusahaan di sektor pertambangan  dan konstruksi, khususnya pengadaan alat berat, yang selalu mengedepankan operational excellence dan service excellence. Petrosea berhasil mencetak peningkatan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 3,53% menjadi US$ 32,28 juta pada 2020 dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang senilai US$ 31,18 juta. Perseroan juga berhasil meningkatkan posisi kas menjadi US$ 133,95 juta, naik 59,12% dari raihan tahun 2019. Petrosea mencatat penurunan total pendapatan sebesar 28,49% menjadi US$ 340,65 juta sebagai akibat pembatasan sosial yang diberlakukan di pasar internasional.

(Oleh - IDS)

Harga batubara acuan (HBA) pada bulan April 2021 naik 2,6% menjadi USS 86,68 per ton dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga batubara tersulut sentimen memanasnya perang dagang Australia dan Tiongkok.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, naiknya tensi dagang tersebut berpengaruh terhadap sejumlah harga komoditas global, termasuk batubara. Tensi dagang berimbas positif lantaran permintaan batubara Indonesia ke China justru meningkat.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan HBA April adalah meningkatnya permintaan kebutuhan batubara dari Jepang, serta sentimen terkait menurunnya suplai dibandingkan permintaan batubara global.

Memang, HBA 2021 cukup fluktuatif. Pada Januari, HBA di level US$ 75,84 per ton, menyusul Februari naik ke level USS 87,79 per ton sebelum turun di bulan Maret ke posisi USS 84,47 per ton.