;
Tags

Pertambangan

( 487 )

Kongsi Tsingshan Batal, Freeport Gandeng Chiyoda

Sajili 19 Jul 2021 Kontan

Teka-teki pelaksanaan proyek smelter PT Freeport Indonesia mulai terjawab. Pada Kamis (15/7) lalu, Freeport dan PT Chiyoda International Indonesia telah meneken kontrak kerjasama untuk kegiatan engineering, procurement and construction (EPC) proyek smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan, saat ini pengerjaan smelter di Gresik telah mencapai 7%. "Hingga Juni 2021, pembangunan Smelter Manyar sudah 7%. Kemajuan ini termasuk menyelesaikan fase front-end engineering design, dimulainya detail engineering, serta kemajuan pada penguatan atau persiapan lahan," ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (16/7). Adapun nilai investasi untuk proyek smelter tersebut masih berada di kisaran US$ 3 miliar.

Penerimaan Pajak Berpotensi Jeblok Lagi

Sajili 12 Jul 2021 Kontan

Tekanan ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga bakal berdampak terhadap penerimaan pajak. Sebab itu, kinerja penerimaan pajak akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp 557,77 triliun, tumbuh 4,89% year on year (yoy). Capaian ini membaik dibanding realisasi pada periode yang sama di 2020 yang terkontraksi hingga 12% yoy.

Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan pajak industri pengolahan periode tersebut mencapai Rp 154,34 triliun, tumbuh 5,7% yoy. Disusul, realisasi pajak dari sektor perdagangan Rp 110,17 triliun, tumbuh 11,4% yoy. "Industri pengolahan dan perdagangan punya peranan penting terhadap penerimaan pajak. Karena, kontribusinya masing-masing sebesar 29% dan 21% terhadap penerimaan pajak," kata Yon pekan lalu. Selain dua sektor itu, realisasi penerimaan pajak sektor informasi dan komunikasi mencapai Rp 24,1 triliun, tumbuh 15,8% yoy. Salah satu faktor pendorongnya adalah perkembangan platform digital dan aktivitas ekonomi digital yang makin menggeliat saat pandemi Covid-19.

Sayangnya, lima sektor usaha lainnya tercatat masih minus. Pertama, penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 77,79 triliun, turun 3,9% yoy. Kedua, konstruksi dan real estate Rp 27,03 triliun, turun 16% yoy. Ketiga, transportasi dan pergudangan sebesar Rp 23,46 triliun, turun 1,1% yoy. Keempat, jasa perusahaan Rp 18,81 triliun, turun 4,2% yoy. Kelima, pertambangan Rp 19,48 triliun, turun 8,1% yoy.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, kebijakan PPKM Darurat mengakibatkan pola pengulangan pertumbuhan negatif bagi mayoritas sektor, seperti yang pernah terjadi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kuartal II-2020. Karena itu, tak menutup kemungkinan sektor perdagangan dan pengolahan yang menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar kembali kontraksi terutama di kuartal III-2021. "Faktor penerimaan pajak tahun ini sangat tergantung dari kecepatan pengendalian pandemi dan upaya pemulihan ekonomi," kata Darussalam kemarin.

Ekspor Tambang Kalteng Naik 15 Persen

Sajili 08 Jul 2021 Banjarmasin Post

Ekspor bahan hasil tambang seperti batu bara dan emas serta kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikkan mencapai 15,76 persen. Hal itu berdasar data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik setempat.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kalteng, Akhmad Tantowi menyebutkan, ekspor Kalimantan Tengah pada Mei 2021 senilai 284,43 juta Dolar Amerika, naik sebesar 15,76 persen dibanding April 2021. Sedangkan data impor naik 30,40 persen menjadi 3,26 juta Dolar Amerika.

Lebih jauh Tantowi menyampaikan, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama ekspor Kalimantan Tengah selama Mei 2021. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Tengah naik sebesar 45,87 persen dari 821,23 juta Dolar Amerika pada Januari sampai Mei 2020, menjadi 1.197,89 juta Dolar Amerika pada Januari sampai Mei 2021.


Pertambangan Jadi Barang Kena Pajak, Lonjakan Restitusi Menghantui

Ayutyas 21 Jun 2021 Bisnis Indonesia

JAKARTA — Di tengah perubahan skema Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah menghadapi risiko tergerusnya penerimaan dari sektor tersebut karena adanya potensi lonjakan restitusi oleh pelaku usaha pertambangan dan batu bara yang ditetapkan sebagai barang kena pajak. Sekadar informasi, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menghapus ketentuan yang ada di dalam Pasal 4A UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pasal 4A UU PPN dan PPnBM menuliskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk hasil pertambangan dan batu bara, adalah barang yang tidak dikenai pungutan PPN.Akan tetapi di dalam RUU KUP, pasal tersebut dihapus. Artinya, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk hasil pertambangan dan batu bara adalah barang kena pajak (BKP) yang wajib bayar PPN.

Apabila hasil pertambangan tersebut diekspor, maka tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 0% sebagaimana kesepakatan pemerintah untuk mengadopsi standar internasional. Dengan kata lain, sektor ini tidak memiliki pajak keluaran karena adanya komitmen Indonesia untuk mengikuti standar internasional tersebut. Di sisi lain, pertambangan dan sejenisnya memiliki banyak pajak masukan. Hal inilah yang kemudian memunculkan potensi melonjaknya pengajuan restitusi PPN oleh wajib pajak.Restitusi terjadi ketika pengusaha kena pajak (PKP) lebih banyak membayar PPN dibandingkan dengan memungut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan rencana menjadikan barang hasil pertambangan sebagai BKP merupakan bagian dari RUU KUP yang saat ini masih menunggu pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Oleh karena itu, mekanisme terkait hal ini belum dapat kami jelaskan secara rinci,” kata Neil kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

(Oleh - HR1) 

Ekspor Feronikel Sultra Tembus Rp 6,2 Triliun

Sajili 03 Jun 2021 Kompas

Ekspor feronikel dari Sulawesi Tenggara mencapai nilai tertinggi dalam periode dua tahun terakhir. Ekspor olahan nikel, yang sebagian besar dikirim ke China, mencapai 429 juta dollar AS (Rp 6,2 triliun), naik 260 persen dari periode sama tahun 2020.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Surianti Toar dalam pernyataan pers virtual di Kendari, Rabu (2/6/2021), menuturkan, ”Nilai fantastis karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Secara volume juga meningkat, di mana nilai dan volume ekspor ini didominasi oleh industri pengolahan besi dan baja yang menjadi primadona Sultra”.

Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo Syamsir Nur berpendapat, tingginya ekspor nikel Sultra didorong pulihnya perekonomian China. Salah satu yang mendorong tingginya nilai ekspor feronikel Sultra adalah kenaikan harga nikel dunia.

Pertamina Geothermal Targetkan Investasi US$ 58,62 Juta

Ayutyas 18 May 2021 Investor Daily, 18 Mei 2021

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) akan mengucurkan investasi sebesar US$ 58,62 juta. Selain untuk melanjutkan pengerjaan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), PGE juga akan memulai kegiatan eksplorasi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Seulawahh Agam. PGE yang merupakan anak usaha PT Pertamina Power Indonesia (PPI) sebagai Subholding Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan PT Pertamina (Persero), terus menambah kapasitas terpasang PLTP maupun produksi uap panas buminya.

PGE tengah menggarap tiga proyek panas bumi sekaligus, yakni pengembangan WKP Hululais  UNit 1 dan 2, PLTP Lumut Balai Unit 2, dan PLTP kapasitas kecil di WKP Lahendong. Untuk PLTP Lumut Balai Unit 2, kini tengah melelang paket rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengoperasian (engineeringprocurementconstructionand commisioning/EPCC) proyek tersebut. PGE juga akan memulai kegiata eksplorasi di WKP Sulawah Agam di Aceh. Disebutkan bahwa WKP Seulawah Agam ini digarap perusahaan bersama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan membentuk perusahaan patungan yaitu PT Geothermal Energi Seulawah.

Untuk mengoptimalkan kapasitas terpasang PLTP yang dikelola, PGE secara rutin berkoordinasi dengan PLN. Sebagai penyedia energi, PGE siap memberikan pasokan untuk mendukung PLN dalam mendistribusikan listrik ke masyarakat melalui jaringan yang dimiliki PLN.  

(Oleh - IDS)

Kewajiban Mind Id Naik Menjadi Rp 108 Triliun

Sajili 17 May 2021 Kontan

Beban utang Mining Industry Indonesia (Mind Id) pasca pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia mulai terasa. Tahun lalu, Mind Id sempat menggelar refinancing global bond yang sebelumnya digunakan untuk mengakuisisi saham Freeport pada tahun 2018. Toh, kini, Mind Id masih dihadapkan pada beban kenaikan kewajiban.

Sebagai kilas balik, tahun 2018, Mind Id mengambil alih 51% saham Freeport. Untuk membiayai akuisisi tersebut, Mind Id menerbitkan global bond senilai USS 4 miliar. Dari jumlah itu, Mind Id memakai USS 3,85 miliar untuk mengakuisisi 51% saham Freeport, dan US$ 150 juta untuk keperluan belanja modal saat itu.

Obligasi yang terdaftar di Bursa Singapura ini memiliki empat masa jatuh tempo dengan tingkat kupon rata-rata 5,99%. Pertama, USS 1 miliar yang jatuh tempo tahun 2021. Kedua, USS 1,25 miliar dengan tenor 2023. Ketiga, USS 1 miliar yang jatuh tempo 2028. Keempat, USS 750 juta yang jatuh tempo tahun 2048.

Untuk menyiasati utang jatuh tempo tahun ini yang senilai USS 1,02 miliar, Mind Id kembali menerbitkan global bond senilai US$ 2,5 miliar pada Mei 2020, dan melakukan buyback. "USS 1,02 miliar untuk 2021 kami sudah bayar saat menerbitkan global bond USS 2,5 miliar. USS 500 juta sudah dibayar dan US$ 500 jutaan lagi dibayar November 2021," kata Orias Petrus Moedak, Group CEO Mind Id, dalam Konferensi Pers Virtual, dua pekan lalu.

Pada akhir 2020, Mind ld memiliki total liabilitas mencapai Rp 108,19 triliun atau meningkat 16,27% dibandingkan total liabilitas tahun 2019 sebesar Rp 93,05 triliun. Jumlah liabilitas 2020 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 26,58 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp 81,60 triliun. Dari jumlah total liabilitas jangka pendek, utang obligasi menjadi kontributor terbesar mencapai Rp 9,09 triliun dan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 4,87 triliun. Kontribusi terbesar dari total liabilitas jangka panjang berasal dari utang obligasi senilai Rp 69,12 triliun dan pinjaman bank Rp 6,03 triliun. Sedangkan total aset Mind Id per akhir 2020 mencapai Rp 180,77 triliun atau meningkat 9,66% yoy. Dari jumlah tersebut, investasi pada Freeport Indonesia mendominasi, yakni mencapai Rp 69,92 triliun pada akhir tahun lalu atau meningkat dari setahun sebelumnya Rp 64,71 triliun. Mind Id mencatatkan total ekuitas Rp 72,58 triliun atau naik tipis dari tahun 2019 sebesar Rp 71,79 triliun.

Kongsi Smelter Freeport dan Tshingsan Tidak Jelas

Sajili 04 May 2021 Kontan

Kerjasama pembangunan proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan perusahaan smelter asal China, Tsingshan Group di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara dikabarkan batal. Batalnya kerjasama Freeport dengan Tsingshan ini lantaran setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay tidak lebih baik dari rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Namun, saat dikonfirmasi, pihak Freeport belum menjawab pasti terkait kabar pembatalan itu. "Kami masih pembicaraan dengan Tsingshan," kata Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama Riza ke KONTAN, Minggu (2/5).

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan, jika sampai 2023 atau batas waktu yang ditetapkan pembangunan smelter tak menunjukkan progres berarti, maka bukan tidak mungkin sikap tegas bakal diambil pemerintah. Namun, jika keputusan tersebut yang akan diambil, pemerintah akan melakukan kajian mendalam. Kendati diancam sanksi, hingga kini Freeport masih saja fokus melakukan ekspor. Tahun ini, Freeport mendapatkan kuota ekspor 2 juta ton konsentrat. Kuota itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 1.069.000 ton konsentrat tembaga yang diberikan pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Adapun tahun 2019 PTFI hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 ton konsentrat.

Menko Airlangga: Indonesia Produsen Biodiesel Terbesar di Dunia

Sajili 27 Apr 2021 Sinar Indonesia Baru

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan Indonesia merupakan negara produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137 ribu barel minyak per hari lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman. Ketua Umum Golkar ini mengatakan bahwa keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia.

Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30 persen ke dalam minyak solar, sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Setiap tahun angka produksi biodiesel terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produksi biodiesel pada 2016 tercatat mencapai 3 juta kiloliter, lalu meningkat 300 persen menjadi 8,5 juta kiloliter pada 2020.

Sebulan Hasilkan Intan 150 Karat - PT Galuh Cempaka Kembali Beroperasi

Sajili 13 Apr 2021 Banjarmasin Post

PT Caluh Cempaka yang bergerak di bidang pertambangan intan di Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kini tampaknya kembali beroperasi setelah bertahun-tahun vakum. Perusahaan yang kini dikelola pengusaha lokal ini bahkan sudah mampu menghasilkan produksi intan 100-150 karat setiap bulannya.

Direktur Teknik Tambang PT Galuh Cempaka Amin Sitepu mengatakan, perusahaan tambang ini sempat terhenti selama delapan tahun lamanya. Untuk wilayah tambang sendiri kini semakin meluas dengan mencakup tiga kabupaten kota yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanahlaut.