Indonesia meneruskan upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dollar AS atau ”dedolarisasi”. Hal ini tecermin dari rencana BI menjalin kerja sama dengan Bank Sentral Korsel untuk merealisasikan penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal kedua negara masing-masing pada Mei mendatang. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia sudah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain USD untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Sejak 2017, Indonesia telah menjalin kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi (local currency transaction/LCT) menggunakan mata uang lokal dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. ”Ini dedolarisasi. Kami diversifikasi penggunaan mata uang selain dollar AS untuk penyelesaian transaksi antar negara. Indonesia sudah menggagas dan melakukan itu,” ujar Perry, Selasa (18/4).

Selain Korsel, lanjut Perry, pihaknya juga akan menambah jumlah negara dalam kerja sama LCT ini dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya kerja sama LCT, kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara antara lain juga dilakukan dalam bentuk sistem pembayaran lintas negara QRIS atau Standar Respons Cepat Indonesia dan fast payment antarnegara. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan pengembangan ASEAN Payment Connectivity. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan, dunia usaha menyambut baik inisiatif LCT. Ini tecermin dari jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam LCT yang kini telah mencapai 2.014, meningkat pesat dari tahun lalu sebanyak 1.740. Pada Januari dan Februari 2023, transaksi dari empat negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, dan China, tercatat menggunakan mata uang lokal setara dengan 957 juta USD. (Yoga)

Kendati masih moncer hingga pengujung kuartal I/2023, kinerja perdagangan Indonesia dinilai mulai memasuki periode krusial. Alasannya, surplus beruntun neraca dagang selama 35 bulan ternyata dibarengi pula dengan tren penurunan angka realisasinya. Sejumlah kalangan khawatir jika terjadi terus menerus hal itu dapat menggoyang fundamental ekonomi nasional, khususnya menyangkut cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. Terlebih proyeksi ekspor ke depan masih menantang lantaran dibayangi tren pelemahan harga komoditas serta potensi resesi di negara-negara tujuan utama ekspor, seperti Amerika Serikat. Kemarin, Senin (17/4), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data surplus perdagangan pada Maret 2023 sebesar US$2,91 miliar, atau menciut ketimbang bulan sebelumnya yang tembus US$5,48 miliar. Bila ditilik dari kinerja bulanan, BPS mencatat total nilai ekspor Indonesia pada Maret 2023 mencapai US$23,5 miliar atau turun 11,33% secara tahunan (year-on-year/YoY). Ekspor kuartal I/2023 juga hanya naik 1,6% menjadi US$67,2 miliar daripada realisasi periode sama tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekspor dipicu oleh penurunan ekspor migas sebesar 4,7% YoY serta ekspor nonmigas yang terkontraksi 11,70% YoY. Koreksi ekspor menurut sektor juga terekam dari industri pengolahan yang turun 5,40% secara tahunan menjadi US$47,78 miliar. Menurut Imam, ada ekspor dari tiga industri pengolahan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu minyak kelapa sawit, pakaian jadi dari tekstil dan sepatu olahraga. Penurunan ekspor rupanya berbarengan dengan penurunan impor sepanjang Januari-Maret 2023 sebesar 3,28% menjadi US$54,95 miliar. Dus, Indonesia pun masih bisa menikmati surplus neraca dagang US$16,5 miliar pada kuartal I/2023, naik 13% YoY. Wakil Ketua Kadin Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani menyayangkan kinerja ekspor kuartal I/2023 melambat. Pasalnya, kontribusi ekspor sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kini mengalami banyak tekanan.

Pemerintah dan sejumlah perusahaan Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Jerman. Dengan nilai total mencapai Rp 30 triliun, penandatanganan kerja sama bisnis tersebut berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip kelestarian. Indonesia menjadi negara mitra resmi Hannover Messe 2023, pameran industri yang dihelat oleh Deutsche Messe AG di Hannover Fairground, Hannover, Jerman. Pameran berlangsung pada 17-21 April 2023. Meskipun pameran belum dibuka, sejumlah perusahaan dan Pemerintah Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) internasional di Paviliun Indonesia di Hannover Messe, Minggu (16/4) siang waktu setempat. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko SA Cahyanto memaparkan, ada tiga kesepakatan yang bersifat antarpemerintah (G to G), empat kesepakatan antara  pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis (G to B), serta 16 kesepakatan bersifat antarbisnis (B to B).

”Untuk nota kesepahaman G to B dan B to B, nilai totalnya mencapai sekitar Rp 30 triliun,” ujarnya saat ditemui setelah acara penandatanganan MoU, Minggu. Eko menggaris bawahi, kesepakatan-kesepakatan kerja sama yang ditandatangani tersebut berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip kelestarian dalam industri manufaktur. Hal ini sejalan dengan salah satu isu yang diusung dalam perhelatan Hannover Messe 2023, yakni karbon netral, kelestarian, dan perubahan iklim. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman turut menandatangani MoU yang berorientasi pada daur ulang. ”Sejumlah pelaku usaha industry makanan-minuman akan memanfaatkan teknologi daur ulang kemasan tersebut,” katanya. (Yoga)

Surplus perdagangan diharapkan tetap relatif tinggi dan bisa mencapai US$ 4,82 miliar pada Maret 2023. Sementara itu, partumbuhan ekspor cenderung melambat akibat penurunan harga komoditas yang didorong oleh permintaan global yang melemah di tengah tingginya inflasi dan berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan. Sedangkan pertumbuhan impor bisa lebih kuat karena permintaan domestik cenderung terus menguat, terutama pada paruh kedua tahun 2023. “Kami memperkirakan surplus perdagangan Indonesia mencapai US$ 4,82 miliar pada Maret 2023,” jelas ekonom PT Bank Mandiri Tbk Faisal Rachman seperti dikutip, Minggu (16/4).

Faisal memperkirakan partumbuhan ekspor Indonesia akan berkontraksi sebesar -5,29% secara year on year (yoy) pada Maret 2023 di tengah penurunan harga komoditas. Namun, secara bulanan, tumbuh sebesar 17,38% month to month (mtm) karena membaiknya permintaan di Tiongkok, yang dapat dilihat dari impor Tiongkok yang lebih tinggi dari Indonesia. Pertumbuhan impor diperkirakan terkontraksi sebesar -7,67% (yoy) pada Maret 2023, sejalan dengan penurunan biaya bahan baku, termasuk minyak. “Namun, secara bulanan, meningkat sebesar 27,38% (mom), didorong oleh kebutuhan antisipasi permintaan yang tinggi selama Ramadan dan Lebaran,” kata Faisal. (Yetede)

Di tengah inflasi harga pangan, ancaman baru datang! Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menimbang aksi mogok menjual dan membeli minyak goreng dari produsen/pemasok minyak goreng dalam waktu dekat. Ini adalah buntut tak kunjung pemerintah membayar selisih harga minyak goreng alias rafaksi dari program minyak goreng satu harga tahun 2022 lalu. Padahal, janji negara, pemerintah akan membayar biaya selisih itu ke peritel 17 hari setelah program satu harga dilakukan. "Opsi mogok jualan tengah kami kaji. Opsi lainnya bisa potong tagihan ke supplier atau bisa juga menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ungkap Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, pekan lalu (13/4). Aprindo mencatat: saat ini peritel menombok sekitar Rp 344 miliar akibat program minyak goreng satu harga. Angka ini berasal dari tagihan pembayaran penggantian selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng (rafaksi) periode 19-31 Januari 2022 sehubungan kebijakan satu harga pada Januari 2022 yang belum dibayarkan ke pelaku usaha distribusi. Dana itu ditanggung 31 perusahaan peritel anggota Aprindo yang secara kumulatif mengelola hingga ribuan toko ritel. Untuk menutup selisih antara HET ke konsumen akhir dengan Harga Acuan Keekonomian (HAK) yang ditanggung peritel, aturan ini menjamin pelaku usaha mendapat dana pembiayaan penyediaan minyak goreng kemasan dari Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 11 Permendag 3/2022 menyebut, pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasar hasil verifikasi disampaikan ke BPDKS. Lebih dari setahun berselang, tagihan itu tak kunjung dibayarkan.

PT Prodia Widyahusada (PRDA) tahun ini fokus memaksimalkan saluran digital sebagai langkah memperbaiki kinerja yang menyusut di tahun lalu. Sepanjang 2022, Prodia membukukan laba bersih senilai Rp 371,64 miliar. Pencapaian ini menurun 40,36% dibandingkan realisasi 2021 yang senilai Rp 623,23 miliar. Dari sisi top line, pendapatan PRDA menurun 17,74% (yoy) menjadi Rp 2,18 triliun. Direktur Utama Prodia Widyahusada, Dewi Muliaty menuturkan, salah satu strategi untuk mengungkit kinerja adalah menerapkan omnichannel untuk segmen business to consumer (B2C). Manajemen PRDA menilai, langkah ini perlu dilakukan lantaran pelayanan digital sangat berkembang dan terakselerasi di masa pandemi Covid-19. Liana Kuswandi, Direktur Keuangan PRDA menambahkan, tahun ini pihaknya tak agresif menambah jaringan gerai. Meski demikian, Prodia tetap menargetkan pengembangan bisnis berupa penambangan satu sampai dua outlet, 20 point of care (POC), satu-dua lab di rumah sakit, hingga satu klinik khusus. Sementara itu, untuk segmen business to business (B2B), Prodia memperkuat transformasi digital melalui ProdiaLink, yaitu interoperability system yang dapat mempermudah proses rujukan ke laboratorium yang dimiliki PRDA.

Kinerja ekspor Indonesia akan ditopang oleh perdagangan intraregional ASEAN+3, termasuk China. Konflik geopolitik China-Taiwan dinilai belum menghambat perdagangan intraregional dan kinerja ekspor Indonesia secara signifikan. Ekonomi China diperkirakan bakal tumbuh lebih tinggi tahun ini. Bank Dunia memprediksi ekonomi China tumbuh 5,1 %. Sementara IMF memperkirakan ekonomi China tumbuh 5,2 % pada 2023. Adapun proyeksi Bank Pembangunan Asia (ADB) 4,8 %. Kantor Riset Ekonomi Makro ASEAN+3 (AMRO) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi China juga bakal memperkuat pertumbuhan ASEAN+3. ASEAN+3 terdiri dari 10 negara anggota ASEAN serta Jepang, Korsel, dan China, termasuk HongKong. Ekonomi kawasan ini diperkirakan tumbuh 4,6 5 pada 2023.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, Senin (10/4) berpendapat, China  merupa-kan pasar tujuan ekspor utama produk nonmigas Indonesia. Tahun lalu, ekspor nonmigas Indonesia ke China 63,55 miliar USD, meningkat 24,38 % secara tahunan. Dengan capaian itu, China ada di peringkat pertama dengan pangsa 23,03 % dari total ekspor nonmigas. ”Pada Januari 2023, permintaan China masih tumbuh 4,3 %. Dengan pulihnya ekonomi China pasca-pencabutan kebijakan nol Covid-19, permintaan dari negara itu akan meningkat,” katanya. (Yoga)

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dilaporkan telah menaikkan tingkat pertumbuhan perdagangan global untuk tahun ini. Tetapi mereka memprediksi kemungkinan masih terjadi perlambatan, dan memperingatkan risiko-risiko yang timbul dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik, kerawanan pangan, inflasi dan pengetatan kebijakan moneter. Menurut  badan perdagangan yang berbasis di Jenewa, Swiss itu, volume perdagangan barang akan naik 1,7% atau masih di bawah standar pada 2023. Meskipun angka tersebut meningkat dari proyeksi Oktober tahun lalu sebesar 1,0% namun masih di bawah rata-rata 2,6% selama 12 tahun, sejak volume perdagangan anjlok setelah krisis keuangan global.

Pada 2022, WTO mengatakan bahwa laju penurunan di kuartal terakhir menghasilkan pertumbuhan perdagangan sebesar 2,7% atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,5%. Walaupun pertumbuhan perdagangan barang bakal pulih menjadi 3,2% pada 2024 seiring meningkatnya ekspansi ekonomi, tetapi prediksi ini sangat tidak pasti, apalagi dengan berbagai risiko penurunannya. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala pun mengingatkan soal berbagai ancaman, termasuk perang Rusia-Ukraina yang berkelanjutan, dan ketegangan geopolitik lainnya, inflasi yang meningkat dan dampak pengetatan kebijakan moneter. (Yetede)

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China sepanjang 2023 lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kawasan Asia Timur dan Pasifik selain China akan tumbuh melambat. Indonesia dapat mengoptimalkan peluang dengan memanfaatkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP untuk mendongkrak ekspor. Laporan Bank Dunia berjudul World Bank East Asia and The Pacific Economic Update April 2023-Reviving Growth, yang dipublikasikan Jumat (31/3) menunjukkan, pertumbuhan PDB China diproyeksikan meningkat dari 3 % pada 2022 menjadi 5,1 % di 2023. Adapun rata-rata pertumbuhan PDB negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, selain China, diperkirakan melambat dari 5,8 % menjadi 4,9 %.

Kepala Ekonom Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Aaditya Mattoo mengatakan, proyeksi pemulihan ekonomi China tersebut terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. ”Sepanjang 2022, kinerja ekonomi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik umumnya menunjukkan pemulihan yang kuat dari dampak pandemi di 2021. Kini, permintaan domestik dan global tengah melemah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global berdampak pada ekspor, sedangkan fluktuasi harga komoditas berpengaruh pada konsumsi,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (31/3). China, lanjutnya, pulih pada 2023 karena terpukul setelah penyebaran varian Omicron Covid-19 yang lebih menular pada 2022. Dia optimistis terhadap proyeksi pertumbuhan China yang diharapkan berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi terdistribusi merata. Dia juga menggarisbawahi RCEP sebagai pembangunan positif  yang mengintegrasikan sejumlah negara di kawasan, termasuk China. (Yoga)

Perdagangan dan industri di dunia dan Indonesia tengah ”menghijau”. Produk-produk manufaktur ramah lingkungan marak diperdagangkan. Kluster-kluster industri hijau dirintis dan dikembangkan. Lembaga Konferensi Bidang Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, total nilai perdagangan barang global pada 2022 mencapai 25 triliun USD. Dari nilai tersebut, 10,7 % atau Rp 1,9 triliun merupakan buah dari perdagangan produk-produk ramah lingkungan. Dibandingkan 2021, nilai perdagangan produk hijau itu bertambah 100 miliar USD. Beberapa produk ramah lingkungan yang menunjukkan kinerja sangat baik sepanjang 2022 itu adalah kendaraan listrik dan hibrida dengan laju pertumbuhan 25 % secara tahunan, kemasan nonplastik 20 %, dan turbin angin 10 %.

”Meskipun perdagangan barang secara umum masih tumbuh lambat, perdagangan barang ramah lingkungan justru tumbuh cukup signifikan,” sebut UNCTAD dalam ”Global Trade Update” yang dirilis pada 23 Maret 2023 di Geneva, Swiss. Sekjen UNCTAD Rebeca Grynspan menyatakan, hal itu menunjukkan komitmen dunia mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon cukup tinggi. Ekonomi hijau perlahan-lahan terus terbangun berbasis teknologi dan industri ramah lingkungan. Adapun dalam ”Laporan Teknologi dan Inovasi 2023: Membuka Jendela Hijau” yang dirilis pada 16 Maret 2023, UNCTAD memperkirakan industri hijau akan berkembang pesat saat negara-negara meningkatkan upaya melawan perubahan iklim dan mengurangi emisi. Pola perdagangan internasional juga diantisipasi dan bertransisi menuju ekonomi global yang lebih ramah lingkungan. (Yoga)