Indonesia akan mengajukan solusi saling menguntungkan kepada Uni Eropa menyusul penerapan Undang-undang Antideforestasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan solusi saling menguntungkan itu merujuk data perdagangan Indonesia dan negara-negara Eropa yang mencapai US$100 miliar. “Kita punya potensi dagang yang besar, kalau kita ribut sama hal yang tidak produktif kita rugi,” katanya di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (1/8). Dengan penerapan Undang-undang (UU) Antideforestasi, dia menyebutkan Uni Eropa bersikap tidak konsisten. Alasannya, Uni Eropa yang menerapkan UU Antideforestasi atau EUDR, di sisi lain tetap mengimpor energi kotor seperti batu bara. Mendag juga membeberkan sikap Uni Eropa lainnya yang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, Uni Eropa yang mengenakan pajak masuk 20% untuk produk tuna asal Indonesia, tetapi disebut juga menerima produk tuna yang ditampung secara ilegal. Mendag juga menyatakan telah berbicara kepada pengusaha dari Eropa. Dalam perbincangan itu, Mendag menekankan pihak Uni Eropa agar tidak meributkan hal yang dianggap tidak produktif, seperti UU Antideforestasi. Zulkifli menyebut hal itu akan merugikan kedua belah pihak dalam hal perdagangan.

Pemerintah mengintegrasikan badan karantina yang semula berada di bawah sejumlah kementerian menjadi satu lembaga yang langsung bertanggung jawab pada Presiden RI. Peleburan ini dinilai dapat berdampak positif terhadap proses ekspor-impor sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam negosiasi karantina lintas negara. Pemerintah menerbitkan Perpres No 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Regulasi itu diundangkan dan mulai berlaku pada 20 Juli 2023. Pasal 2 Perpres tersebut mendefinisikan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu akan dipimpin seorang kepala yang membawahkan deputi bidang karantina hewan, deputi bidang karantina ikan, dan deputi bidang karantina tumbuhan.

Dari segi teknis, bab yang mengatur peralihan menyatakan, saat Perpres No 45/2023 berlaku, fungsi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dijalankan Kementan, fungsi perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan pada KKP, serta fungsi terkait yang dijalankan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK diintegrasikan dalam Badan Karantina Indonesia. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014, Bayu Krisnamurthi, menilai, ”Badan karantina yang mandiri (tidak berdiri di bawah kementerian lain) merupakan praktik yang lazim di sejumlah negara. Kehadiran perpres ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan sistem kekarantinaan,” tuturnya saat dihubungi, Senin (24/7). (Yoga)

Tugas pemerintah untuk menjaga kinerja dagang kian menantang. Selain harga sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia yang masih melandai, tersendatnya permintaan negara mitra dagang utama juga berisiko menghambat laju ekspor. Apalagi, pemerintah telah tegas melarang ekspor sejumlah komoditas, utamanya pertambangan. Teranyar, pemerintah merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No. 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Beberapa komoditas yang dilarang dan/atau dibatasi ekspornya antara lain kayu, porang, pupuk, hewan dan produk hewan, konsentrat tambang, dan beras. Tak pelak, sejumlah kalangan pun berharap pemerintah mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan mencari opsi subtitusi penerimaan ekspor. Hal itu urgen dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang berada di jalur positif tak lantas mengendur. Faktanya, pelemahan ekspor memang memiliki rentetan dampak yang tak bisa dibilang remeh. Ekspor yang lesu dapat mengakibatkan terbatasnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan bea keluar, serta membatasi pertumbuhan ekonomi mengingat kontribusinya yang cukup signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Apalagi, International Monetary Fund (IMF) dalam External Sector Report Juli 2023 merevisi proyeksi neraca transaksi berjalan Indonesia 2023 dari sebelumnya defisit US$3,8 miliar menjadi US$4 miliar. Selain ditekan oleh ekspor yang lemah, terbatasnya investasi asing langsung juga menjadi pemberat neraca transaksi berjalan. Pemerintah agaknya telah menyadari betul kondisi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kemarin, Senin (24/7), mengatakan prospek ekspor dihadapkan pada kendala yang cukup berat. Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan kedua Kepmenkeu itu merupakan tindak lanjut dari Permendag No. 22/2023 dan Permendag No. 23/2023. Dia menambahkan, Ditjen Bea dan Cukai hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dari ketentuan Permendag untuk mengawasi aktivitas ekspor di setiap jalur perdagangan.

Indonesia dan Inggris menggelar pertemuan kedua forum dialog tingkat menteri Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama (JETCO) di London, Inggris, pekan lalu. Siaran pers Kementerian Perdagangan, Sabtu (22/7/2023), menyebutkan, pertemuan yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga dan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Nigel Huddleston ini menandai komitmen memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. (Yoga)

Kementerian Sosial memberikan bantuan kewirausahaan kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur untuk pemberdayaan korban. Orang dewasa mendapat bantuan pertanian dan peternakan, sedangkan anak balita korban TPPO mendapat bantuan seperti makanan tambahan nutrisi dan perlengkapan sekolah. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, di Jakarta, Jumat (21/7/2023), menyatakan, ”Kita bantu mereka (korban TPPO).” (Yoga)

Setelah merosot sepanjang semester I-2023, Indonesia diyakini dapat memperbaiki kinerja neraca perdagangan pada paruh kedua tahun ini asalkan produk ekspornya berdaya saing. Selain itu, kinerja ekspor-impor yang berkaitan dengan produksi bergantung pada kebijakan pemerintah bagi pelaku industri. BPS merilis, Senin (17/7) surplus neraca perdagangan sepanjang semester I-2023 senilai 19,93 miliar USD atau terkontraksi 20,24 % dari posisi pada periode sama tahun sebelumnya. Nilai total ekspor merosot 8,86 % jadi 128,66 miliar USD. Adapun nilai total impor turun 6,42 % jadi 108,73 miliar USD. Berdasarkan sektornya, ekspor industri pengolahan pada semester I-2023 senilai 91,47 miliar USD, merosot 10,19 % secara tahunan.

Menurut penggunaan barang, impor bahan baku/penolong anjlok 11,14 % menjadi 80,06 miliar USD. Pengajar Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Esther Sri Astuti, berpendapat, kinerja semester I-2023 menunjukkan ”wajah” asli kinerja neraca perdagangan Indonesia. ”Pada semester I tahun lalu, ekspor Indonesia terbantu oleh fenomena commodity windfall yang membuat harga sejumlah komoditas di pasar global tergolong tinggi,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (19/7). Kinerja perdagangan pada semester II-2023, bergantung pada daya saing produk ekspor Tanah Air. Jika Indonesia dapat memproduksi barang-barang dengan mutu tinggi dan harga bersaing, permintaan pasar global akan naik. Realisasi hilirisasi juga perlu diperkuat agar Indonesia dapat mengekspor produk bernilai tambah, bukan barang mentah. (Yoga)

Ekosistem pesisir yang meliputi hutan mangrove dan rumput laut berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam perdagangan karbon. Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, saat dihubungi, Minggu (16/7/2023), berpendapat, sebagai negara maritim, ekosistem pesisir Indonesia potensial untuk berkontribusi dalam mencapai emisi nol bersih, antara lain, melalui perdagangan karbon. ”Hutan mangrove, misalnya, sangat memadai dari segi penelitian dan pemanfaatan untuk diintegrasikan dalam sistem perdagangan karbon,” ujarnya. (Yoga)

Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) pada triwulan II-2023 mencapai 52,39 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2023 yang berada di level 50,75 persen. Level indeks di atas angka 50 persen mengindikasikan fase ekspansi pada dunia usaha, sedangkan level indeks di bawah 50 persen mengindikasikan kontraksi. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (14/7/2023), mengatakan, peningkatan level indeks terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI. (Yoga)

Menjelang penutupan Jakarta Fair 2023 pada Minggu (16/7/2023), sejumlah produk dijual dengan diskon hingga 80 persen. ”Target kami 6,3 juta pengunjung sampai penutupan. Namun, ada kenaikan transaksi di tahun ini dari sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik. Sampai penutupan, jika tahun lalu Rp 7,1 triliun, tahun ini di atasnya, Rp 7,4 triliun sampai Rp 7,5 triliun,” ucap Direktur Pemasaran PT JIExpo Ralph Scheunemann, Kamis (14/7). Jakarta Fair 2023 diikuti 2.500 usaha, sekitar 40 persennya UMKM. (Yoga)

Kementerian Perdagangan akan menggelar Trade Expo Indonesia atau TEI ke-38 secara hibrida pada 18 Oktober-18 Desember 2023. Pameran perdagangan tingkat dunia itu menjadi ajang untuk mencari pasar ekspor baru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (10/7/2023), mengatakan, TEI 2023 mengutamakan kerja sama dan kolaborasi antarpihak. (Yoga)