Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penempatan dana di perbankan, kali ini pemerintah memasukkan bank umum syariah sebagai bank pelaksana bersama bank umum.

Namun ekonom yang juga mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan, menuturkan bank syariah memiliki risiko dalam menyalurkan pembiayaan program PEN. Penyaluran pembiayaan yang tidak dilakukan secara hati-hati berpotensi mengerek tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) bank syariah di tengah perlambatan perekonomian. Tingkat NPF bank syariah berada di level 3,50 persen, lebih tinggi dibanding bank konvensional sebesar 3,17 persen ataupun rata-rata perbankan nasional sebesar 3,33 persen.

BNI Syariah ditunjuk dalam program penempatan dana pemerintah tahap ketiga bersama PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.

Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto menuturkan perseroan bakal menerima penempatan dana PEN sekitar Rp 1-3 triliun sampai akhir tahun ini. Terdapat sejumlah sektor yang dinilai potensial, antara lain industri kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, pengolahan, telekomunikasi, dan perdagangan termasuk e-commerce.

Tak hanya kepada bank syariah, dalam tahap ketiga, pemerintah kembali menunjuk empat bank pembangunan daerah (BPD) sebagai bank pelaksana, adalah Bank Sumut, Bank Sulselbar, Bank Jambi, dan Bank Kalbar.

Realisasi program tahap 1 dengan penempatan dana sebesar Rp 30 triliun di empat bank milik negara, misalnya, dalam tiga bulan kredit yang disalurkan telah mencapai hampir empat kali lipat, yaitu Rp 119,84 triliun.

Sepanjang semester I-2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perbankan di Tanah Air telah mengurangi 132 kantor. Ke depan kehadiran kantor cabang juga diyakini bakal makin menyusut. 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) misalnya telah menutup 49 kantornya sepanjang semester I-2020. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu strategi BRI terkait ekspansi. Meski berkurang, Aestika menjelaskan, ekspansi jaringan secara fisik bakal dilakukan BRI dengan mengandalkan agen BRILink. Pertumbuhan jumlah agen BRILink tercatat sebesar 11% year on year (yoy) menjadi 434.000 agen. "Strategi ini membuat bank lebih efisien alih-alih mendirikan cabang," ujar Aestika kepada KONTAN, Rabu (9/9).

EVP Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Hera F Haryn menyatakan, terkait ekspansi, jaringan BCA memang akan lebih mengandalkan platform digital. Meski ekspansif di kanal digital, BCA hanya menutup lima kantor cabang selama semester I-2020. "Kami akan terus mengevaluasi kebutuhan masyarakat terkait kantor cabang. Per akhir Juni 2020, BCA melayani 22,5 juta rekening nasabah dan memproses sekitar 30 juta transaksi setiap hari," papar Hera kepada KONTAN.

Kini, di BCA hampir 98% transaksi nasabah telah dilakukan via digital. Sepanjang semester I-2020, platform mobile banking BCA mencatat pertumbuhan transaksi sekitar 30,4% secara yoy. Sedangkan internet banking tumbuh 5,7% yoy.

East Ventures, dalam riset yang bertajuk Digital Competitiveness Index 2020 (EV-DCI). menyebutkan, sejak tahun 2016 jumlah kantor cabang bank berjumlah 32.846 unit. Sedangkan pada tahun 2019, jumlahnya turun menjadi 31.207 unit. Artinya, 1.639 unit kantor cabang tutup pada periode tersebut.

Bank Central Asia (BCA) misalnya mulai menggelar KPR BCA Online Expo kemarin, Rabu (9/9). Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja mengatakan, KPR BCA Online Expo menghadirkan 200 pengembang secara daring. Dalam pameran ini nasabah bisa menikmati bunga KPR tetap selama tiga tahun sebesar 5,88%.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga menggelar pameran serupa bertajuk Mandiri Festival Properti secara daring pada 9 September hingga 10 Oktober 2020. EVP Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo dalam siaran pers bilang, Bank Mandiri menawarkan promo khusus berupa program suku bunga spesial dengan beberapa alternatif mulai bunga tetap satu tahun hingga 10 tahun dan diskon biaya KPR.

Tangan-tangan gelap diduga ‘bermain’ dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan. Ada kepentingan sejumlah taipan dalam pembahasan beleid tersebut. Penerbitan Perppu merupakan salah satu skenario yang dimanfaatkan ‘tangan-tangan gelap’ itu untuk mendapat keuntungan dalam bentuk bailout.

Salah satu substansi yang sedang didorong adalah perluasan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank bermasalah, dan suksesi Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Halim menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 5 tahun dan berpeluang untuk diganti. Belakangan, nama-nama baru mulai muncul. Salah satu kandidat dikenal dekat dengan seorang menteri yang memiliki pengaruh kuat. Kemunculan kandidat berinisial PY itu, menurut informan Bisnis, juga terkait dengan grand design untuk menyelamatkan bank milik salah satu orang terkaya di negeri ini.

Anggota Komisi XI DPR Dolfi e OFP menyoroti tujuan penempatan dana yang dilakukan LPS apakah terkait dengan pelaksanaan APBN atau upaya menjaga stabilitas keuangan. Jika terkait APBN, legalitas penempatan dana ini tidak relevan dan tak memiliki landasan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam penyusunan beleid PP No. 23/2020 yang menjadi aturan teknis pemulihan ekonomi, konteks penempatan dana oleh LPS adalah terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kendati demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa jika ingin memperkuat fungi LPS jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merevisi UU. Namun, dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi saat ini maka satu-satunya jalan adalah menerbitkan Perppu.

Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mempertanyakan urgensi dari rencana penerbitan Perppu yang menurutnya berpotensi inkonstitusional.

Perusahaan pelat merah mulai bersinergi dalam melakukan penyaluran dan penjaminan kredit modal kerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Anindhita Eka Wibisono, menyebutkan kehadiran lembaga penjaminan membuat penyaluran kredit perbankan semakin prudent sehingga meminimalkan risiko di kemudian hari. 

Hal ini sekaligus mendukung tugas pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Nilai penjaminan kredit modal kerja program PEN tercatat telah mencapai Rp 2,08 triliun. Program penjaminan ini melibatkan sejumlah bank penyalur kredit, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bank Permata, dan Maybank, juga beberapa bank pembangunan daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk 3 juta penerima KUR super mikro pada tahun ini. Bukan hanya penjaminan, pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi bunga untuk program ini sebesar Rp 760 miliar. Targetnya adalah kelompok usaha yang skalanya kecil, seperti para pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang memulai usaha produktif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso berujar KUR super mikro turut menjadi fokus perseroan yang ditargetkan menyasar nasabah baru yang belum mendapatkan akses pinjaman formal, syaratnya antara lain memiliki lama usaha tidak dibatasi dan bersedia mengikuti program pendampingan atau tergabung dalam suatu kelompok usaha. 

Pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian dunia. Menyikapi situasi ini, industri perbankan memilih berhati-hati. Bank juga merevisi rencana bisnis sesuai kondisi terkini. Pada semester I-2020, bank-bank BUMN masih membukukan laba bersih. Kendati demikian, dibandingkan dengan semester I-2019, laba bersih pada Januari-Juni tahun ini anjlok.

Laba bersih konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 10,2 triliun atau merosot 36,88 persen secara tahunan. Laba bersih yang dibukukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turun 23,93 persen secara tahunan menjadi Rp 10,293 triliun. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meraup laba bersih Rp 4,46 triliun atau anjlok 41,6 persen secara tahunan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Kamis (20/8/2020), harga saham ketiga bank BUMN tersebut cenderung stabil pada perdagangan Rabu (19/8). Harga saham Bank BRI ditutup pada posisi Rp 3.560 per lembar saham, Bank BNI senilai Rp 5.050, dan Bank Mandiri sebesar Rp 6.100.

Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja secara virtual, Rabu, menyampaikan, laba bersih konsolidasi turun karena pendapatan bunga berkurang. Hal ini merupakan dampak stimulus restrukturisasi kredit terhadap pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertahan di masa pandemi, hingga 31 Juli 2020, sebesar Rp 183,7 triliun bagi 2,9 juta debitor. “Sejak awal pandemi, BRI berkomitmen fokus mengupa- yakan penyelamatan dan membantu kebangkitan UMKM. Meski fokus pada penyelamatan UMKM, bisnis BRI tetap tumbuh,” ujarnya.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menambahkan, dengan risiko ketidakpastian kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, BRI merevisi rencana bisnis. Pertumbuhan kredit direvisi dari dua angka menjadi 4-5 persen.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar memaparkan, perbankan Indonesia cukup berdaya tahan menghadapi krisis karena modal relatif kuat dan likuiditas di pasar melimpah. Namun, perbankan berhati-hati karena ketidakpastian masih sangat tinggi. Royke menambahkan, Bank Mandiri memfokuskan strategi pada tiga tujuan, yakni mendorong kredit tumbuh positif, efisiensi biaya operasional, dan akselerasi layanan digital.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Silvano W Rumantir menuturkan, proyeksi pertumbuhan laba pada akhir tahun ini masih positif dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi. Adapun Direktur Keuangan BNI Sigit Prastowo memaparkan, BNI perlu membentuk tambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang besar sehingga profit tergerus. Sejumlah debitor BNI yang terkena dampak pandemi Covid-19 juga menunda pembayaran pokok dan bunga kredit.

Kendati mengakui adanya praktik pemasaran produk non-bank, yakni Forward Trade Confi rmation (FTC) oleh pengawai banknya, tetapi Direktur Kepatuhan Bank Harda Harry Abbas membantah bahwa nilai transaksi FTC itu mencapai triliunan rupiah.

FTC berisikan perjanjian pembelian saham Bank Harda milik PT Hakimputra Perkasa (HPP), yakni pemegang saham pengendali (PSP) Bank Harda. Dana nasabah pembeli produk tersebut masuk kantong HPP, meskipun dipasarkan melalui Bank Harda.

Dana nasabah yang terkumpul dari pemasaran produk itu diperkirakan sudah lebih dari Rp1 triliun. Bahkan, ada salah satu nasabah yang menempatkan dana hingga Rp800 miliar. Menurut Harry, informasi tersebut tidak benar. Penjulanan produk itu oleh oknum pegawai hanya Rp32 miliar, jauh lebih rendah dibanding dana yang dikumpulkan pada 2015 lalu.

Harry mengatakan manajemen Bank Harda tidak pernah menugaskan pegawai untuk menjual FTC. Instruksi tersebut datang langsung dari HPP kepada oknum pegawai bank. Manajemen telah melakukan upaya mitigasi berupa pengawasan rekening pegawai terutama bagian pemasaran. Manajemen juga akan mengawasi kegiatan transaksi yang dilakukan pegawai.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan dengan sangat ketat dengan mengambil tindakan tegas sesuai aturan.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat BBHI akan sulit melakukan ekspansi atau bahkan penanganan kredit bermasalah (NPL) pada periode pandemi ini. Meski masih mampu mencetak laba, dia mencatat Bank Harda sudah melakukan restrukturisasi kredit yang cukup signifi kan pada paruh pertama tahun ini. Hal ini ditengarai akibat penyaluran kredit yang tidak hati-hati.

Menurut Trioksa, dugaan tindakan PSP akan merugikan daya tawarnya dalam menjual banknya. Meski potensi penjualan saham kepada pihak lain belum ada, tetapi opsi ini akan sangat menyulitkan PSP untuk menjual dengan harga yang layak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat PSP saat ini perlu bertanggung jawab dengan melakukan penyuntikan modal. Di lain pihak, OJK perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk memberikan BBHI kepada investor yang memiliki kemampuan lebih baik.

Berdasarkan komposisi pemegang saham perseroan saat ini, PT Bosowa Corporindo memiliki 23,39 persen saham, diikuti Kookmin Bank (21,99 persen), dan pemerintah Indonesia (8,91 persen). Sedangkan 45,69 persen saham sisanya di pegang oleh publik. Direktur Bank Bukopin Tbk. Rivan Achmad Purwantono, pun menyatakan kesiapannya untuk membawa Bank Bukopin bangkit dan bertransformasi, berbekal dukungan pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator. 

Adapun total komitmen dana yang telah disetorkan Kookmin Bank di escrow account adalah US$ 200 juta atau setara Rp 2,8 triliun--asumsi kurs 14 ribu per dolar Amerika. Rivan memastikan, dengan suntikan modal yang akan dilakukan, tingkat rasio kecukupan modal (CAR) Bank Bukopin akan terkerek signifikan. 

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan langkah Kookmin Bank tersebut penting untuk merealisasi penguatan permodalan dan likuiditas yang dibutuhkan Bank Bukopin. OJK menegaskan telah merestui Kookmin Bank untuk masuk sebagai investor dan akan terus memantau pelaksanaan RUPS serta RUPSLB perseroan ke depan. Bank Bukopin juga memiliki satu personil dalam jajaran direksi nya saat ini, yaitu Imam Subowo yang di angkat menjadi direktur perseroan.

PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk mencatat realisasi transaksi layanan digital sebasar Rp. 230 Triliun hingga Mei lalu. Menurut Sekretaris Perusahaan Rully Setiawan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa masyarakat makin terbiasa bertransaksi secara digital.

Bank Mandiri menyebutkan setidaknya ada 5 juta pengguna aplikasi telepon seluler layanan Mandiri Online. Terus meningkatnya realisasi transaksi, Rully mengatakan, layanan digital dalam aplikasi bakal diperbanyak. Saat ini layanan Mandiri Online sudah bisa memenuhi kebutuhan nasabah retail, seperti transfer, pembayaran pajak, BPJS, telepon, kartu kredit, pembelian pulsa, token PLN, pembukaan rekening deposito, serta informasi transaksi kartu kredit.

Bahkan saat ini pengisian saldo E-Money melalui Mandiri Online juga sudah dapat dilakukan oleh pengguna IOS. Untuk mendukung fokus penguatan digital banking, Bank Mandiri juga terus mengembangkan kompetensi tenaga kerja seiring dengan pengembangan layanan digital. Dengan pengembangan ini, menurut Rully, pegawai akan siap beradaptasi dari sisi operasional untuk penguatan layanan digital Bank Mandiri.

Dalam setiap krisis, isu likuiditas perbankan selalu menyita perhatian karena perannya sebagai pelumas kegiatan ekonomi. Bila aliran likuiditas perbankan terhambat, hal itu akan berdampak buruk pada semua sektor ekonomi.

Untungnya, hingga saat ini likuiditas perbankan Indonesia masih cukup longgar. Hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan secara tahunan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada April 2020 yang melampaui penyaluran kredit. Pertumbuhan DPK mencapai 8,08 persen, sedangkan kredit naik hanya 5,73 persen. Hal ini mengakibatkan indikator likuiditas bank yang lazim dipakai, yakni rasio kredit yang diberikan terhadap perolehan DPK (LDR), menjadi 91,55 persen.

Akhir tahun lalu, likuiditas perbankan saat ini sejatinya kian longgar. Pada Desember 2019, pertumbuhan DPK mencapai 6,54 persen, sedikit lebih tinggi dari penyaluran kredit yang naik 6,08 persen, sehingga menghasilkan rasio LDR 93,64 persen. Gambaran LDR yang makin rendah menunjukkan keseimbangan antara perolehan dana dan penyalurannya.

Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan likuiditas yang cukup besar ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp 386 triliun. Bahkan, pada Mei 2020, injeksi likuiditas kembali bertambah menjadi sekitar Rp 500 triliun. Kebijakan BI ini membuat likuiditas perbankan semakin gemuk. Namun likuiditas tersebut tidak merata. Bank besar kebanjiran likuiditas, sedangkan bank kecil masih berjuang mendapatkannya.

Fenomena ini terlihat dari Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI). Pada Februari 2020, rata-rata harian volume transaksi PUAB jangka pendek (overnight) yang dominan di PUAB masih cukup tinggi, mencapai Rp 10,45 triliun. Namun, pada Maret dan April, yakni saat pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, rata-rata harian volume transaksi menyusut masing- masing menjadi Rp 9,12 triliun dan Rp 6,02 triliun. Begitu juga dengan rata-rata harian frekuensi transaksi yang menurun tajam. Sementara pada Februari rata-rata harian frekuensi transaksi PUAB overnight masih 107 juta, pada Maret dan April menyusut masing-masing menjadi 93 juta dan 59 juta transaksi.

Dana simpanan masyarakat di perbankan tumbuh positif selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini adalah imbas kekhawatiran masyarakat terhadap ketidakpastian ekonomi nasional. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual, Rabu (5/8/2020), menilai, penyebab terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang secara tahunan minus 5,32 persen yang dipengaruhi perlambatan dari sisi belanja masyarakat, investasi, dan perdagangan. Penurunan konsumsi utamanya terjadi pada Mei 2020, pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) gencar diterapkan di banyak daerah. “Pada puncak PSBB, konsumsi masyarakat tertahan. Ini terlihat dari penurunan jumlah transaksi,” ujarnya saat di hubungi di Jakarta.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, transaksi non tunai menggunakan ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik pada Mei 2020 turun 24,46 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kontraksi tahunan terjadi di semua kelompok konsumsi rumah tangga, di antaranya restoran dan hotel (minus 16,53 persen) serta transportasi dan komunikasi (minus 15,33 persen).

Badan Pusat Statistik merilis, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32 persen. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi tumbuh minus 5,51 persen. Direktur Riset Center of Reforum on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, mengatakan, “Penurunan pendapatan masyarakat inilah yang memotong daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi, yang berimbas pada kontraksi ekonomi, “ ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada triwulan II-2020, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,42 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK pada triwulan II-2019 sebesar 9,54 persen secara tahunan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, pertumbuhan DPK ditopang layanan digital yang memudahkan nasabah. Sementara berdasarkan bank umum (BUKU) IV, dengan modal inti di atas Rp. 30 triliun, mencatatkan pertumbuhan DPK 11,9 persen.

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, per semester I-2020 dana giro dan tabungan (CASA) BCA tumbuh 12,8 persen secara tahunan mencapai Rp. 575,9 triliun. Dana giro dan tabungan ini berkontribusi sebesar 75,6 persen dari total DPK pada Juni 2020. Jaringan transaksi perbankan yang luas merupakan faktor pendorong dana tersebut. “Jumlah rekening pada semester II-2020 tumbuh 11,9 persen secara tahunan mencapai 22,5 juta rekening, ditopang oleh layanan pembukaan rekening daring, “ ujar Jahja.

Berdasarkan data Distribusi Simpanan Bank Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nominal DPK per Juni 2020 mencapai Rp. 6.250 triliun. DPK tersebut terdiri dari deposito sebesar Rp. 2.640 triliun, tabungan Rp. 1.986 triliun, dan giro Rp. 1.624 triliun. Komponan giro mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan posisi Juni 2019, yaitu mencapai 8,8 persen. Sementara deposito tumbuh 3,9 persen dan tabungan tumbuh 1,7 persen secara tahunan.

Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis Eric Sugandi berpendapat, masih ada peluang ekonomi tumbuh. “Selanjutnya, pengeluaran pemerintah bisa membantu pertumbuhan, baik secara langsung maupun melalui efek berganda dari konsumsi rumah tangga dan investasi,” katanya.