Dua calon bank digital yaitu Bank Digital BCA dan Bank Jago bakal membidik segmen ritel dan UMKM. Bermodalkan teknologi tinggi, persaingan di segmen tersebut bakal makin ketat. EVP Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn kepada KONTAN, Kamis (9/7) menyampaikan bahwa Bank Digital BCA transformasi dari PT Bank Royal Indonesia bakal menggarap segmen kredit yang selama ini bukan menjadi fokus induknya yaitu Bank Central Asia (BCA) yang akan meluncur pada semester kedua tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi restu operasional bank digital ini. Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja sebelumnya menjelaskan, sebagai bank digital biaya operasional bisa ditekan. Sehingga bisa menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi dibanding pasar. Ia mengaku Bank Digital BCA tak ekspansi kantor cabang.

Bank Jago Tbk (ARTO) yang sebelumnya bernama PT Bank Artos Indonesia juga akan menempuh strategi serupa. Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar menargetkan platform digital meluncur sebelum kuartal IV-2020. Sasarannya adalah platform pasar daring, aplikasi penyedia jasa transportasi, pariwisata, toko daring, hiburan hingga pembayaran digital dan teknologi finansial (tekfin). Bank yang sudah mapan juga bersiap, Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui website. Verifikasi nasabah tidak perlu tatap muka. Tapi melalui video call. Seperti dikatakan Handayani, Direktur Konsumer BRI.

Dalam wewenang barunya sebagai penyelamat bank sakit atau dalam pengawasan intensif, LPS perlu berhati-hati bertindak. Disisi lain, wewenang baru LPS ini dinilai tidak tepat karena berpotensi menabrak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Ekonomon senior Indef Drajat Wibowo mengatakan bahwa UU Nomor 2/2020 telah menabrak prinsip-prinsip tata kelola dari segi pengawasan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan penegakan hukum. Pihaknya menyoroti pasal 27 yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) termasuk LPS. Ini dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam melakukan penyelamatan bank gagal, LPS kemungkinan besar akan gamang dalam bertindak. 

Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 4.25% dari sebelumnya 4,5%. Ini merupakan penurunan ketiga suku bunga acuan. Di awal tahun suku bunga masih di angka 5%. Analis Sucor Sekuritas Hendriko Gani mengatakan, penurunan suku bunga ini memberikan dampak positif untuk emiten bank Kebijakan tersebut dapat menurunkan cost of funds atau biaya dana yang dikeluarkan bank. Tapi, la melihat penyaluran kredit akan menurun di tengah pandemi Covid-19.

Hal senada dilontarkan Head of Research Analyst FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo mengatakan, pemangkasan suku bunga biasanya akan berdampak positif untuk perbankan saat kondisi normal. Sebab, ada korelasi positif dengan penyaluran kredit. Berbeda dengan kondisi sekarang ini, perbankan akan lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan kredit Selain proyeksi penyaluran kredit yang melambat kinerja perbankan juga dibayangi oleh meningkatnya non performing loan (NPL).

Menurut Wisnu, saham perbankan pelat merah seperti BBRI cukup menarik dikoleks Meski BBRI menyalurkan kredit cukup besar terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM, namun dari segi permodalan BBRI terbilang kuat ketimbang perbankan lainnya. Selain Itu, BBCA Juga patut dicermati Wisnu menilai selain memiliki modal kuat NPL BBCA Juga terbilang rendah.

Wisnu merekomendasikan pelaku pasar buy on weakness saham BBCA dan BBRI la menambahkan apabila terjadi penurunan harga BBCA di bawah hara Rp 25.000 dan BBRI turun ke harga Rp 2.200, Investor sudah dapat bisa masuk secara bertahap

Sedang Hendriko menuturkan, saham emiten perbankan sudah mengalami tren pelemahan dari fase uptrend dan saat ini cenderung s/deways Oleh karena itu la menilai pelaku pasar lebih baik wait and see. Sedang Analis Henan Putihrai Liza Camelia menyebut investor perlu mencermati kinerja kuartal 2-2020 dan melihat kembali dampak dari restrukturisasi. Liza menguraikan. jika melihat dari proporsi penyaluran kreditnya, BBCA menjadi bank yang terdiversifikasi dengan baik antara korporasi, komersial dan small medium enterprise (SME) serta kredit konsumen.

Tantangan BI cukup berat, terutama dalam pemulihan ekonomi yang terimbas Covid-19.Kandidat deputi gubernur BI yang terpilih nanti tetap perlu menjaga independensi BI.Tiga calon deputi gubernur BI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. Ketiganya membawa sejumlah visi dan misi dengan tujuan yang sama, yakni tercapainya pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia (BI) Doni Primianto Joewono menjadi calon deputi gubernur BI ketiga yang menyelesaikan uji kelayakan setelah dua kandidat lain, Juda Agung dan Aida S Budiman. Saat ini, Juda menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makro prudensial BI dan Aida sebagai Kepala Departemen Kebijakan Ekonomidan Moneter BI.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, tugas utama dari figure terpilih adalah membantu meningkatkan peran BI dalam menanggulangi dampak Covid-19. Menurut Piter, independensi BI perlu dijaga, terutama dalam konteks berbagi beban (burden sharing) BI dan Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter dan kolaborasi yang dilakukan BI kala Covid-19 tidak berbeda dari berbagai bank sentral negara lain. Bahkan, apayang dilakukan BI jauh lebih konservatif, khususnya dari sisikuantitas. Langkah monetisas iutang yang dilakukan BI dianggap sama sekali tidak mengganggu stabilitas nilai tukar. Yang relatif stabil dan cenderung menguat.

Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) memperoleh mandat untuk mendukung kebangkitan sektor riil sebagai salah satu strategi percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Penugasan itu diawali dengan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun yang nantinya dimanfaatkan bank BUMN untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor produktif.

Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang juga Ketua Himbara, Sunarso, sebagai tahap awal, bank harus menyiapkan detail rencana penyaluran kredit sesuai dengan kapasitas dan spesialisasi yang dimiliki. Dalam program ini, BRI memprioritaskan menyasar sektor pangan, baik pertanian maupun industri pendukungnya. 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury berkomitmen serupa, dengan menekankan ekspansi pembiayaan ke sektor andalannya, yaitu sektor perumahan. Sedangkan sektor kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi serta kredit konstruksi akan menjadi motor utama dalam mendorong ekspansi tersebut. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta Himbara untuk segera dan terus mengakselerasi penyaluran kreditnya pada sektor riil. Dia menjelaskan penempatan dana pemerintah itu dirancang untuk mendorong bank pelat merah menyuntikkan pembiayaan kepada pelaku usaha. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, berujar target ekspansi kredit berlipat dari program ini berpotensi meningkatkan risiko bank BUMN. Jika tidak berhati-hati dalam penyalurannya, bukan tidak mungkin kredit tersebut justru berubah menjadi kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Transaksi menggunakan kartu debit dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menurun signifikan selama masa pandemi Covid-19, seiring turunnya aktivitas transaksi menggunakan kartu akibat pembatasan sosial.

Per Maret 2020 volume dan nilai transaksi kartu ATM+debit masing-masing turun -3,63% dan -5,35% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sebaliknya, perbankan justru mencatat peningkatan transaksi secara daring (online) di e-commerce maupun marketplace. 

Transaksi GPN masih sangat terbatas, karena cenderung dilakukan secara tatap muka dan hingga saat ini masih belum tersedia skema pembayaran GPN di e-commerce ataupun marketplace. 

Kepala Departemen Elektronifikasi dan GPN Bank Indonesia Rahmat Hernowo mengatakan tranksaksi kartu GPN memang turun pada April dan Mei 2020, akibat penurunan konsumsi yang berdampak pada transaksi ritel. 

Pada kesempatan berbeda, Senior Vice President Retail Deposit Product & Solution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Muhamad Gumilang mengatakan transaksi kartu GPN di Bank Mandiri per April dan Mei 2020 secara umum turun hampir 40%-50% dibandingkan periode normal sebelum pandemi. 

Direktur Distribution and Retail Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jasmin mengatakan transaksi kartu GPN per Mei 2020 mulai menunjukkan peningkatan, tetapi tidak signifikan. Frekuensi transaksi tercatat 107.000 transaksi dengan nominal Rp53 miliar. 

Ketua Komite VII (Pengelola Standar) Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso menilai transaksi kartu GPN akan kembali pulih dan meningkat jika kondisi ekonomi benar-benar kembali normal. 

Pasalnya, transaksi berbasis kartu, terutama chip based, mengalami penurunan yang sangat dalam, sekitar 50% pada April 2020. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menurut Santoso akan menghantam daya beli konsumen. 

Meski demikian, kata Santoso, kartu GPN akan tetap relevan di ekosistem pembayaran meski transaksi online marak digunakan. Pasalnya, infrastruktur untuk alat pembayaran berbasis kartu di industri perbankan jauh lebih matang ketimbang dengan infrastuktur QR code.

Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara optimistis kredit dari dana yang ditempatkan pemerintah dapat terserap, sektor yang dibidik adalah penggerak perekonomian negara. Himbara memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai target ekspansi kredit. Himbara akan jeli mengukur dan menyeimbangkan pasokan dan permintaan kredit agar resiko bisa terkendali.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilar menyatakan pembiayaan akan disalurkan secara selektif. Sementara itu Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Herry Sidharta mengatakan mengutamakan kredit ke dektor padat karya. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahal N Mansury menyatakan, akan menyalurkan dana pemerintah untuk sektor perumahan dan kontruksi.

Secara terpisah ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, menilai penyaluran dana dari pemerintah yang ditambah tiga kali lipat oleh perbankan bisa terserap oleh sektor rill. Josua memaparkan, keputusan pemerintah menempatkan dana di Himbara sudah tepat sebab berdasarkan data OJK, lebih dari 50 persen kredit UMKM di Indonesia di kucurkan bank BUMN.

Salah satu sektor yang dibidik bank BUMN adalah pariwisata, namun pemulihan sektor ini diperkirakan memakan waktu lama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 163.646 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)ke Indonesia pada Mei 2020 atau anjlok 86,9 persen secara tahunan. Pemerintah sudah mulai melakukan langkah pemulihan tapi tampaknya akan tetap membutuhkan waktu,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memberikan technical assistance terhadap PT Bank Bukopin Tbk terkait likuiditas dan opersional bank.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perseroan telah mengirimkan surat balasan ke OJK pada 12 Juni 2020 untuk meminta penegasan tentang kejelasan perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab BRI sebagai tim technical assistance.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga menerima surat PT Bosowa Corporindo perihal kuasa khusus kepada tim technical assistance, yang akan mendapatkan kuasa khusus menggunakan hak suara Bosowa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Bukopin.

Jelas kedua surat di atas hanya berkaitan dengan penunjukan BRI sebagai tim technical assistance dan tidak satu pun menyebutkan BRI di minta menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Bukopin.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan pendampingan teknis atau technical assistance kepada Bank Bukopin. Kerja sama yang dilakukan adalah pendampingan teknis dalam bidang treasury management.

Emiten berkode saham BBNI di lantai bursa itu juga menepis rencana ketertarikan mengeksekusi atau menjadi standby buyer dari rencana rights issue (PUT V) yang akan dilakukan Bank Bukopin.

OJK sebelumnya menyatakan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana pada escrow account per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank, terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kondisi perbankan saat ini stabil dan terus membaik dengan kebijakan pemerintah dalam menurunkan giro wajib minimum (GWM), repo, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020, dan peningkatan permodalan. Salah satu contohnya yang sangat baik dan sehat adalah Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) yang mendapatkan dukungan penuh dari Dato Sri Tahir sebagai pemegang saham kendali dan tambahan setoran modal yang signifikan, sehingga mempunyai posisi permodalan yang sangat kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) 18% jauh diatas ketentuan OJK (sebesar 8%) dan termasuk paling tinggi di Indonesia termasuk dalam 15 bank breast terbesar, hal ini sebagaimana disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana.

Komitmen dari Dato Sri Tahir telah mendorong pihaknya dalam sembilan tahun terakhir untuk menyetor modal. Lewat mekanisme rights issue pada 2010 sampai 2020, penambahan modal pada 2010 sebesar Rp 401,94 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 301,54 miliar, tahun 2012 mencapai Rp 500,01 miliar, dan tahun 2013 sebesar Rp 651,53 miliar. Bahkan, pada 2016 mencapai Rp 1,002 triliun, lalu pada 2017 Rp 1 triliun, tahun 2018 Rp 2,004 triliun, dan Rp 1,002 triliun tahun 2019.

Tahun ini, pemegang saham telah menyetor Rp 3,75 triliun dan berencana menarik pemodal dari luar negeri untuk terus memosisikan Bank Mayapada menjadi pemain utama dalam membangun ekonomi nasional. “Saya punya komitmen besar terhadap Bank Mayapada, dan karena itu saya terus setor modal,” kata Dato Sri Tahir.

Siaran pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Bukopin, Minggu (14/6/2020), menyebutkan, Kookmin Bank siap menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk dengan mengambil alih kepemilikan minimal 51 persen saham. Grup keuangan yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan, itu akan memperkuat modal bank, mendukung likuiditas, dan mengembangkan bisnis bank di Indonesia sebagaimana dikatakan Direktur Manajemen Risiko Bank Bukopin Jong Hwan Han yang ditunjuk Kookmin. Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Bank Bukopin Adhi Brahmantya menambahkan, sinergi yang kian kuat akan menopang pertumbuhan bisnis perbankan.