Sebanyak 15 bank dengan aset terbesar ditetapkan sebagai bank peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar mengaku keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh perseroan. Hanya, kata Royke, Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah, mengingat bank jangkar berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan. Tanggung jawab kredit justru tetap melekat pada bank yang melakukan penggadaian. Apabila bank bersangkutan tidak bisa membayar pinjaman likuiditas, akan menimbulkan risiko pada pemerintah, ujar Wimboh.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah bisa menempatkan dana di perbankan. Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas pada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Tampaknya masih ada cukup alasan untuk tetap optimistis memandang prospek bisnis intermediasi perbankan tahun ini meskipun kehati-hatian tetap menjadi kunci. Kinerja intermediasi pada kuartal I/2020 masih cukup baik, tetapi masa depan masih sulit ditebak.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) juga masih cukup terjaga. Padahal, dampak pandemi Covid-19 mestinya sudah mulai terasa pada Maret 2020 lalu. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa dampak pandemi terhadap ekonomi memang belum begitu mengerikan awal tahun ini sehingga kinerja intermediasi bank tetap positif. Lagi pula, adanya relaksasi pada kebijakan restrukturisasi memungkinkan tekanan NPL tidak akan terlalu tinggi.

Senada, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat bahwa masih tingginya permintaan kredit menunjukkan bank masih menopang kebutuhan likuiditas pelaku industri sektor riil. Dirinya meyakini, setelah pandemi berakhir, akan terjadi lonjakan permintaan konsumsi yang cukup besar sehingga mengerek permintaan kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pekan lalu mengatakan kredit perbankan tahun ini kemungkinan tumbuh paling tinggi hanya 2% yoy. Dalam skenario terburuk, kinerja kredit bahkan mungkin tidak tumbuh. 

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan perseroan akan tetap realistis dengan lebih mementingkan menjaga kualitas kredit ketimbang ekspansi yang justru meningkatkan potensi risiko kredit. 

Sementara itu, Ketua Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) Sunarso, yang juga menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. sebelumnya menyebutkan masih perlu melakukan stress test terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kredit tahun ini. Dia masih berharap pertumbuhan positif tersebut dapat terjaga sampai akhir tahun meskipun ada tekanan pada kuartal II/2020.

PT Bank BRI Syariah Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 75,15 miliar pada kuartal I 2020. Angka itu meningkat sebesar 150 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara aset BRI Syariah pada kuartal I 2020 tercatat sebesar Rp 42,2 triliun, meningkat 9,51 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar menyatakan, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah mencapai 34,28 persen (yoy). Sementara, pertumbuhan dana murah (CASA) mencapai 77,51 persen (yoy).

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan CASA BRI Syariah adalah tabungan payroll yang tumbuh 46 persen (yoy). Tabungan payroll menjadi salah satu fokus BRI Syariah dalam mengembangkan bisnis, karena dari sini didapatkan ekspansi pasar dengan pemilihan pasar secara selektif. Melalui peningkatan tabungan payroll membuka potensi peningkatan penyaluran pembiayaan salary-based financing.

Di sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah pada kuartal I 2020 disokong oleh pembiayaan segmen ritel, termasuk segmen kecil menengah dan kemitraan, konsumer, serta mikro.

Pengamat ekonomi syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarman, Karim menyampaikan, kondisi industri perbankan syariah bisa memburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. Diprediksi bank syariah pada periode Juli 2020 dan Agustus 2020 menjadi puncaknya, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima.

Setelah melewati periode Agustus yang paling krusial, ia meyakini industri perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki lanskap bisnis baru. Ia menyarankan industri untuk bergotong royong saling menopang saat menghadapi pandemi Covid-19.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan penurunan suku bunga kartu kredit sebesar 0,25 persen menjadi 2 persen yang berlaku terhitung Jumat (1/5) lalu. SVP Credit Card Group Bank Mandiri Lila Noya berujar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menurunkan suku bunga maksimum kartu kredit sebesar 2 persen yang efektif berlaku per Jumat pekan lalu dan telah disosialisasikan kepada nasabah. Selain suku bunga kartu kredit menjadi 2 persen, BI juga menurunkan pembayaran minimum kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan. Bank sentral juga menurunkan sementara besaran denda ke terlambatan pembayaran kartu kredit menjadi 1 persen atau maksimal Rp 100 ribu. 

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Corina Ley la Karnelies mengatakan, pihaknya juga mengikuti arahan bank sentral. Namun, ia menegaskan, bunga 2,25 persen akan tetap diberlakukan untuk tagihan atas transaksi yang dilakukan hingga akhir April 2020. Bagi nasabah yang sempat terlambat membayar tagihan pun berlaku keringanan. BNI mencatat sebanyak 50 ribu debitur dengan total nilai Rp 39,4 triliun telah melakukan restrukturisasi kredit karena dampak penyebaran virus korona. 

Pendapatan bunga bank akan tergerus seiring implementasi restrukturisasi kredit di tengah pandemic Covid-19. Untuk menjaga sumber pendapatan alternatif, industri perbankan memacu pendapatan non bunga yang sejakawal tahun ini sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang melambat. SVP Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi, Direktur Konsumer PT Bank CIMB NiagaTbk Lani Darmawan ditempat terpisah sepakat bahwa, pendapatan non bunga merosot atau lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun masih tumbuh meski relatif stagnan bila dibandingkan dengan triwulan I-2019.

Selain itu, Pihak Mandiri mengatakan sedang menggenjot transaksi e-dagang agar pendapatan berbasis biaya Bank bisa terjaga. Disisi lain CIMB Niaga menawarkan beberapa produk investasi, produk Asuransi melalui bank, dan tresuri. Meski demikian, Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, berpendapat, dalam kondisi ekonomi yang pertumbuhannya cenderung melambat, pertumbuhan nonbunga industri perbankan juga turut melambat. Kondisi ini terjadi sejak Januari 2020 dan diperkirakanakan cenderung rendah pada jangka waktu pendek-menengah. Ia menambahkan bahwa kenaikan pendapatan nonbunga ini tidak akan mampu menambal penurunan pendapatan industry perbankan lainnya apalagi, pemerintah tidak memberi stimulus terkait pendapatan non bunga bank baik dari sisi moneter maupun fiskal 

Menurut President Director Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, Di era resesi atau bahkan depresi yang akan menghantam perekonomian dunia saat ini, Indonesia harus segera menangkap peluang investasi dari penanaman modal asing. Baltabaev dalam penelitiannya membuktikan pengaruh positif dari penanaman modal asing (FDI) terhadap daya saing perekonomian yang riil (baca: Total factor productivity (TFP)). Dari sisi makroekonomi, peningkatan FDI memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa.

Deni menambahkan, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perekonomian yang mengandalkan FDI, seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya dalam beberapa tahun meningkat pesat dan juga Singapura yang perekonomiannya sudah dapat dikatakan sekelas negara­-negara maju. FDI cenderung meningkatkan ekspor karena ditunjang jaringan di pasar dunia. FDI di Vietnam menyumbangkan devisa ekspor yang sangat besar. Bukan hanya itu, FDI juga diyakini membawa teknologi, perusahaan seperti Apple contohnya yang membangun pusat data di Vietnam dengan nilai investasi miliaran dolar Amerika.

Vietnam juga sangat terbantu oleh kedatangan FDI dalam memfasilitasi pengawasan perbankannya. Dengan adanya FDI maka kalaupun ada peningkatan pertumbuhan kredit perbankan di Vietnam, dipastikan pertumbuhan kredit itu akan berjalan secara sehat. FDI bersifat Leontief production function sehingga ada efek penularan positif dari investasi FDI terhadap pertumbuhan kredit perbankan lokal. Perbankan lokal mendapatkan kegiatan bisnis yang telah terseleksi secara internasional. Perusahaan seperti Apple dalam memutuskan berinvestasi di manapun selalu mempertimbangkan keputusan tersebut secara good corporate governance dimana investasi akan menimbulkan efek ganda positif dalam perekonomian yang pada gilirannya diikuti oleh pertumbuhan kredit di dalam negeri, bisnis yang sehat yang dibangun oleh penanaman modal asing juga akan menulari model­model bisnis lainnya di dalam negeri sehingga memudahkan pengawasan perbankan. Risiko sistemik dari pengawasan perbankan menjadi rendah.

Begitu juga di Singapura. Kedatangan FDI termasuk di sektor perbankan justru meningkatkan daya saing perbankan di Singapura bahkan yang paling unggul di Asia Tenggara. Pemerintah Singapura dan pengawas perbankan di Singapura yang semenjak tahun 1980­an menggunakan pendekatan TFP dalam mengevaluasi perekonomian dan sektor keuangan di Singapura.Dengan demikian, kombinasi antara FDI dan implementasi analisis TFP telah membuat perb­ankan Singapura semakin unggul dibandingkan para pesaingnya. Secara konseptual, produktivitas faktor total mengacu pada seberapa efisien dan intens input digunakan dalam proses produksi.

TFP tinggi berkorelasi positif dengan semakin besarnya FDI, yang pada gilirannya menyebabkan kualitas perbankan di dalam negeri juga semakin baik, pengawasan perbankan berjalan dengan sendirinya karena perekonomian termasuk perbankan dan juga pengawas perbankan memiliki tingkat teknologi yang tinggi, pengukuran dampak lingkungan hidup yang tidak terekam dalam neraca perusahaan telah terekam dalam analisis TFP tersebut sebagai bagian dari produktivitas multifaktor. Sementara, negara lain masih mengandalkan perhitungan pruduktivitas berdasarkan produktivitas tenaga kerja saja sehingga analisis daya saing perbankannya sangat dangkal. Baltabaev mengingatkan kita semua bahwa FDI secara nyata membuat negara yang ditempatinya mendapatkan transfer teknologi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bukti lainnya dapat dilihat dari negara­negara yang FDI-nya besar secara relatif mampu menjinakkan virus corona di negaranya seperti Singapura dan Vietnam dengan korban meninggal yang relatif kecil dibandingkan Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk menyepakati pembagian dividen tahun buku 2019 sebesar Rp 13 per lembar saham. Tahun lalu, laba bersih perseroan sebesar 499,79 miliar atau turun 7% secara tahunan (year on year/yoy)

Direktur Bank Woori Saudara Indonesia sekaligus Sekret-aris Perusahaan Sadhana Priatmadja melalui keterangan tertulis, Rabu (29/4) mengatakan hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi global dan perekonomian Indonesia, yang menyebabkan pengetatan pada pasar dana pihak ketiga (DPK) sehingga mendorong suku bunga DPK naik. Namun demikian, Sadhana mengatakan pihaknya berupaya memperkuat portofolio bisnis melalui diversifikasi produk dengan memadukan produk perbankan korporasi dan perbankan ritel.

Pandemi Covid19 telah memunculkan perkiraan terhadap penurunan ekonomi global di kisaran 3%—5% tahun ini saja. Ini semua imbas dari banyak negara yang melakukan social distancing hingga lockdown. Akibat pembatasan kegiatan yang terjadi di China, negara-negara Asia, Eropa dan Amerika sebagai pusat perkembangan ekonomi dunia tentu bisa menghadapi masalah yang lebih besar, terutama terkait dengan logistik. Pelajaran menarik dari kasus ini adalah ke depan setiap negara perlu mulai mencari keseimbangan antara globalisasi dan berdikari alias swasembada dalam negeri. Pandemi ini membuktikan bahwa globalisasi ekonomi, global supply-chain, international cooperation dan sebagainya ternyata mengandung risiko sangat besar. 

Keluhan pengusaha nasional karena kekurangan bahan baku impor dari China menjadi contoh buruk akibat ketergantungan. Selama ini global supply-chain diyakini begitu kuat, sehingga pemikiran tentang swasembada sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak modern. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk dijaga adalah perbankan dan industri keuangan pada umumnya. Perbankan merupakan urat nadi ekonomi modern. Industri ini adalah cermin kondisi ekonomi suatu negara. Keadaan ekonomi saat ini akan menjadi lebih ringan ketika pemerintah, rakyat, dunia usaha, LSM, politisi dan komponen lainnya bekerja bersama untuk menyelamatkan ‘perahu Indonesia’. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta bank melakukan keberpihakan kepada konsumen dengan melakukan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara berhati-hati serta dengan kriteria yang jelas. 

Debitur harus sadar ketika krisis terjadi maka akan memicu kebangkrutan bank. Ketika bank mengalami kesulitan, fasilitas perbankan tidak bisa dinikmati lagi. Dalam kondisi ini hadir Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan dana siap pakai Rp123 triliun untuk berjaga jaga. Bentuk gotong royong yang cukup monumental adalah rencana merger antara Bank Banten dan Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana disampaikan OJK. Meski murni aksi korporasi biasa tetapi langkah ini dapat dipandang sebagai wujud gotong royong dalam rangka penyehatan perbankan. Langkah pemerintah membantu ekonomi pihak terdampak seperti golongan miskin dan pengangguran dalam bentuk penyediaan kebutuhan pokok, jangan didorong hanya dari sisi demand saja tetapi sisi supply juga perlu dibantu.

Bank Indonesia telah melakukan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) sebesar Rp 503,8 triliun sejak awal tahun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut masih perlu ditunjang oleh kebijakan fiskal untuk bisa menggerakkan ekonomi. 

Menurut Perry, kebijakan moneter tidak bisa langsung masuk ke sektor riil dan membutuhkan stimulus fiskal agar langsung menyentuh masyarakat. Saat ini, kata Perry, pemerintah dan OJK sedang menerapkan pelonggaran agar dana perbankan segera mengalir.

Pelonggaran moneter sebesar Rp 386 triliun berasal dari pembelian surat berharga negara di pasar sekunder yang dilepas asing dan dari term repo perbankan.

Sejumlah sektor masih memiliki prospek positif di tengah pandemi virus corona meskipun penurunan omzet tidak terhindarkan. Kondisi ini memungkinkan bank untuk tetap bisa menyalurkan kredit, tetapi sangat terbatas. Sektor dengan dampak menengah mengalami penurunan omzet antara 10% — 30%, diantaranya multifinance, otomotif, pusat perbelanjaan, peternakan, perikanan, dan komoditas. Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan permintaan kredit mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan kondisi normal. Hal itu terjadi di semua sektor. 

Sementara itu, Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Alexandra Askandar mengatakan saat ini penyaluran kredit masih dilakukan untuk sektor yang bisnisnya berjalan baik dan fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang sudah berjalan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan masih menyalurkan kredit untuk industri tekstil dan sektor farmasi yang memproduksi vitamin. Senior Faculty LPPI Lando Simatupang pun menyebutkan tidak banyak sektor yang mampu disaluri kredit. Namun, dia mengatakan Industri mamin [makanan dan minuman] kemungkinan masih akan baik karena kebutuhan konsumsi masih ada. Sementara itu, untuk jasa kesehatan, mungkin tidak akan terlalu tinggi.

Pengamat ekonomi dari Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan sebagian besar permintaan kredit kini ditujukan bukan untuk tambahan modal kerja ataupun investasi. Menurutnya, perbankan harus ekstra hati-hati dalam mengevaluasi kelayakan kredit.