Pengamat Ekonomi dari Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan di tengah kondisi saat ini, penerbitan obligasi seharusnya bisa menjadi pilihan alternatif bagi bank untuk menjaga likuiditas. Akan tetapi, di tengah kondisi pasar investasi yang lesu, penerbitan obligasi juga tidak akan mudah dilakukan. Piter mengakui, ada bank yang memang sangat membutuhkan likuiditas dan tidak bisa berharap dari DPK, yakni bank-bank kecil dan menengah selain Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan hingga saat ini DPK masih terus bertumbuh sehingga perseroan tidak berniat untuk menerbitkan obligasi. Menurutnya, selama ini, Bank BCA tidak pernah menerbitkan obligasi. Liabilitas selalu bersumber dari DPK. 

Sejumlah bank nasional mengeluhkan penurunan kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) di tengah wabah Covid-19. Penyaluran kredit melambat sejak Maret lalu. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rully Setyawan, mencatat penyaluran kredit perumahan mulai menunjukkan tren perlambatan pada April ini. Bank Mandiri cenderung lebih memfokuskan pada kualitas dibandingkan kuantitas portofolio. Bank Mandiri kian selektif dalam mengucurkan kreditnya, serta menjaga tingkat rasio kredit macet (NPL) agar tak melonjak. Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga (Tbk), Lani darmawan, mengatakan permintaan kredit perumahan merosot sejak beberapa wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). CIMB Niaga kini lebih selektif dan mengutamakan kredit untuk mereka yang sudah menjadi nasabah CIMB Niaga.

Sejumlah bank mencatat lonjakan transaksi secara online selama masa pandemi virus corona (Covid-19), dan akan terus meningkat sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. SVP Transaction Banking and Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi mengungkapkan, sejak adanya imbauan dari pemerintah untuk #dirumahaja dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada Februari 2020, perseroan sudah melihat adanya peningkatan transaksi sejak minggu pertama. Pasalnya, nasabah diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meminimalkan penyebaran virus corona.

Rata-rata transaksi Mandiri Online mencapai  2 juta transaksi per hari pada Maret 2020 dengan nominal lebih dari Rp 3 triliun dengan 5 juta pengguna Mandiri Online yang Mayoritas transfer dan pembayaran bill payment. Pihaknya memprediksi jumlah tersebut akan terus meningkat selama PSBB diberlakukan. Sebab, kantor cabang bank juga mulai disesuaikan jam operasionalnya dan sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Untuk meningkatkan transaksi Mandiri Online Bank mandiri mengeluarkan kampanye promo #antimatigaya di rumah dengan meningkatkan kenyamanan dan memberikan benefit lebih dalam bertransaksi online untuk nasabah.

Hal yang sama juga terjadi di bank – bank lain, sebut saja PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagaimana dikonfirmasi Direktur Santoso Liem. Di sisi lain, ia mengatakan BCA juga tengah memproses bank hasil akuisisinya yakni PT Bank Royal Indonesia sebagai bank digital yang akan melengkapi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sementara itu, Direktur Bisnis Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darma dengan mengatakan dengan adanya virus corona saat ini mendorong nasabah lebih peka terhadap layanan digital perbankan dan CIMB Niaga sendiri meyakini capabilities Go Mobile milik mereka yang sudah digunakan nasabah secara luas dapat melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Perbankan bermodal mini harus putar otak lebih keras untuk mampu bertahan di tengah tekanan yang datang bertubi-tubi. Aliran kredit yang semula tersendat akibat perang dagang di antara Amerika Serikat (AS) dan China, kini semakin seret dengan pandemi Covid-19. Padahal saat bersamaan bank yang masuk ke dalam kelas bank umum kegiatan usaha (BUKU) I dan BUKU II juga harus memenuhi ketentuan modal minimum. Aturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menguatkan perbankan nasional itu, mengharuskan bank memiliki modal minimum Rp 1 triliun di 2020. Modal minimum naik menjadi Rp 2 triliun di 2021, dan Rp 3 triliun di 2022 namun OJK masih melonggarkan aturan modal minimum bagi BPD hingga 2024.

Belakangan, ketika Covid-19 makin menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi, OJK kembali menelurkan aturan baru untuk bank melakukan konsolidasi. Dua kriteria utama bank yang perlu berkonsolidasi adalah jika OJK menilai: keuangan bank bermasalah dan pemegang saham tidak mampu melakukan upaya penguatan modal. Itu yang mendorong bank mencari jalan, sebagai contoh PT Bank Banten Tbk (BEKS) memilih menggabungkan usaha dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR). Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Banten mengakui modal Bank Banten terbatas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana bilang, meski sudah ada opsi merger, rencana rights issue tidak bisa serta merta dibatalkan. Sementara PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) telah rampung menggelar rights issue senilai Rp 1,3 triliun. Modal inti Bank Artos kini diperkirakan menyentuh Rp 2 triliun. Direktur Kepatuhan Bank Artos Tjit Siat Fun menjelaskan, pemegang saham yakin bisnis perbankan masih punya ruang untuk tumbuh, dan menilai peluang yang baik saat ini ada di segmen ritel dan digital.

PT Bank Maspion Tbk (BMAS) mencari investor baru dengan melego 30,01% sahamnya ke Kasikorn Vision Company Ltd. Direktur Bank Maspion Herman Halim pernah bilang, sejak kewajiban modal inti muncul akhir tahun lalu, BMAS sudah menyiapkan aksi korporasi ini. Tapi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kewajiban modal inti Rp 3 triliun di 2022. Adapun Bank Kesejahteraan Ekonomi akan diakuisisi PT Danadipa Artha Indonesia. Danadipa akan membeli 45,11% saham BKE dan melakukan private placement. Setelah akuisisi rampung, Danadipa akan kuasai 92,63% saham BKE.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan di tengah kondisi darurat akibat wabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak memerintahkan bank untuk melakukan konsolidasi, tidak lagi sebatas imbauan. Ini tindak lanjut kewenangan OJK dalam melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu menyatakan konsolidasi paksa dapat dilakukan berdasarkan penilaian OJK kepada indikator kesehatan dan permodalan bank. Ada dua kriteria yang menjadi acuan, yaitu bank yang dinilai OJK mengalami permasalahan keuangan sehingga mengganggu kelangsungan usaha dan bank yang pemegang saham pengendalinya tak memiliki kemampuan untuk melakukan penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menegaskan kewenangan itu merupakan langkah pre-emptive, terlebih saat ini industri perbankan menghadapi kondisi penuh tantangan. Heru menambahkan, konsolidasi antar bank diyakini dapat meningkatkan daya saing dan memperbesar skala ekonomi bank tersebut.

Menurut Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, di tengah maraknya permintaan restrukturisasi kredit, perbankan dihadapkan pada persoalan baru, yaitu kekuatan permodalan dan likuiditas. Menurut Aviliani, permintaan restrukturisasi masih akan melonjak dalam beberapa waktu ke depan sehingga likuiditas perbankan harus selalu dipastikan memadai agar tak kolaps. Kekuatan permodalan juga menjadi fokus perbankan agar tetap berdaya tahan di tengah ancaman berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat wabah. Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, berujar salah satu opsi yang akan ditempuh adalah penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Restrukturisasi pembiayaan syariah pada kuartal kedua tahun ini diprediksi akan meningkat signifikan seiring dengan cukup dalamnya dampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pengurus DPP Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herwin Bustaman mengatakan Pelaku usaha sektor penerbangan, pariwisata dan perhotelan mengharapkan restrukturisasi paling banyak. Hal ini akan membuat kemampuan percetakan laba perbankan syariah tertekan. 

Direktur Syariah Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pandji P. Djajanegara mengatakan pendapatan Januari dan Februari 2020 masih tumbuh cukup baik. Namun, belum dapat dipastikan akan bertahan karena belum banyak terdapat tekanan restrukturisasi. Senior Faculty LPPI Lando Simatupang menyebutkan bahwa perbankan saat ini menghadapi tekanan likuditas dari sisi liabilitas, yang menyebabkan melemahnya pertumbuhan giro dan dari sisi restrukturisasi, mengakibatkan perbankan menghadapi arus kas masuk yang semakin rendah. Kondisi ini pun semakin diperparah dengan kualitas aset yang mungkin semakin memburuk akibat pembatasan kegiatan ekonomi. 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menyepakati pembagian dividen tunai sebesar 60% dari laba bersih tahun 2019. Nilai tersebut mencapai Rp 925,04 miliar atau sebesar Rp 94,02 per lembar saham. Berdasarkan ringkasan risalah RUPST yang disampaikan perseroan ke Otoristas Jasa Keuangan (OJK) di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (21/4), pemegang saham menetapkan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp 1,54 triliun untuk dua kegunaan. 

Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan melalui penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan didistribusikan ke rekening efek atau bank kustodian pada 20 Mei 2020. RUPST juga memaparkan total dana yang dihimpun oleh BJB dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I Tahun 2017, Tahap II Tahun 2018, dan Tahap III Tahun 2019 sebesar Rp 4,5 triliun. Pemegang saham menyetujui penggunaan dana sebagai pengkinian rencana aksi (recovery plan) perseroan. RUPST turut menyetujui kenaikan manfaat pensiun bulanan, tunjungan hari raya (THR), serta menyetujui perubahan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 56 tahun. Sementara itu, pemegang saham juga sepakat membatalkan pengangkatan Beny Riswandi sebagai direktur komersial dan UMKM yang diangkat berdasarkan keputusan RUPST 2018. 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat aktivitas bertransaksi daring para pengguna Mandiri Online tembus Rp 3 triliun per hari pada Maret 2020. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi berharap, frekuensi harian transaksi Mandiri Online dapat terus meningkat terutama setelah adanya inisiatif kami menaikkan limit transfer via Mandiri Online untuk sesama rekening Mandiri dan antarbank menjadi total Rp 400 juta.

Hery menjelaskan, Mandiri Online saat ini menjadi produk utama yang ditawarkan Bank Mandiri kepada nasabah ritel karena menjadi platform yang dapat mendukung berbagai produk perseroan, yang menjadikannya sebagai salah satu alat bayar paling multifungsi.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rully Setiawan Republika mengatakan, perseroan akan terus meningkatkan inovasi pada produk Mandiri Online ini agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat luas. Terkait transaksi e-money relatif stabil, namun terjadi penurunan e-money sekitar 9 persen karena masyarakat harus bekerja di rumah.

Seiring kampanye social distancing, Bank Mandiri juga memastikan kesiapan seluruh jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mengantisipasi kebutuhan transaksional nasabah.

BRI Syariah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dalam penyaluran pembiayaan baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir, seiring dengan upaya mitigasi penyebaran wabah dan pemberlakuan pembatasan sosial.  Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto, mengatakan bahwa BRI Syariah telah menyalurkan Rp 1,28 miliar pembiayaan KUR selama Januari-Maret 2020. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi industri pengolahan, jasa-jasa, serta perikanan dan pertanian. Penyaluran KUR BRI Syariah terus meningkat setiap tahunnya.

CEO perusahaan tekfin peer to peer lending, PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah menyampaikan, sudah ada pembicaraan antara pemerintah dengan asosiasi tekfin terkait hal penyaluran dana namun masih harus ada pembahasan terkait sisi regulasi.  Pemerintah bisa menyalurkan dana untuk tekfin melalui perbankan yang sudah memiliki credit scoring sesuai standar pemerintah. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, sudah banyak bank yang bekerja sama channeling dengan perusahaan tekfin untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Menurut Iskandar, kerja sama yang lebih luas di antara bank dengan tekfin sangat terbuka, termasuk dalam penyaluran KUR syariah.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi melalui siaran pers yang diterima Republika, Kamis (16/4), menginformasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 Bank BJB menyepakati pembagian dividen senilai Rp 925,04 miliar atau setara dengan rasio 60 persen dari laba bersih 2019 yang dibukukan sebesar Rp 1,56 triliun. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan juga disertai dengan kesepakatan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk pembagian dividen 2019. Yuddy menyampaikan, RUPST juga menyepakati penunjukan kantor akuntan publik yang akan berperan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.

Sepanjang 2019, papar Yuddy, Bank BJB berhasil mempertahankan kinerja positif dengan raihan laba bersih sebesar Rp 1,56 triliun yang diikuti dengan penambahan nilai aset. Yuddy menyebutkan, sektor kredit yang menjadi ujung tombak utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan yang pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional, di kisaran 6,97 persen per November 2019. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perseroan juga bertumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), berkat bertambahnya porsi dana murah atau current account saving account (CASA).