Kalangan bankir memperkirakan target pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 10-12 persen bakal tak tercapai. Pasalnya, hingga triwulan III tahun ini, laju pertumbuhan kredit masih melambat, terutama pada segmen kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan perbankan sebenarnya jor-joran menggenjot kinerja kredit, termasuk secara perlahan menurunkan bunga kredit seiring dengan langkah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis point dalam empat bulan terkahir.

Adapun BCA pada triwulan III 2019 masih mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 10,9 persen. Angka ini di atas rata-rata industri yang hingga September lalu hanya tumbuh 7,89 persen. Menurut Jahja, pelemahan kredit terutama terjadi pada segmen konsumsi. Pihak dari Citibank juga mengungkapkan bahwa target pertumbuhan kredit yang sebelumnya dipatok mencapai 8 persen pada 2019 pun diperkirakan sulit tercapai. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memilih untuk merevisi target pertumbuhan kreditnya tahun ini dari sebelumnya 10-12 persen menjadi 8-9 persen. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, tetap optimis target pertumbuhan kredit tahun ini bakal tercapai. Sebab, tingkat suku bunga kredit terus menunjukkan kecenderungan untuk turun.

Kinerja keuangan bank sebesar di kuartal III-2019 beragam. Sebagian bank berhasil mencetak kenaikan laba bersih yang tinggi, namun sebgaian lain naik tipis. BCA misalnya, meraih laba konsolidasi sebesar Rp 20,9 Triliun atau tumbuh 13% yer on year (yoy). Bank Mandiri juga masih berhasil mencetak laba bersih 11,93 % yoy menjadi Rp 20,25 Triliun. Namun, Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV lain seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BNI mencatatkan kenaikan laba bersih satu digit dikuartal III-2019, yakni masing-masing 5,4% dan 4,7%. Secara umum , bank besar dihantui kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Hanya Bank Mandiri, Bank Panin dan BNI yang bisa menahan laju NPL. Penyaluran kredit sulit berlari kencang karena permintaan lesu. Dilain sisi, kalangan perbankan juga berhati hati menyalurkan kredit agar NPL tidak meningkat.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri mengatakan, realisasi penyaluran kredit secara konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp 806,8 Triliun atau naik 11,5% yoy. Rasio NPL gross Bank Mandiri turun 48 basis pon (bps) menjadi 2,53% dibandingkan dengan posisi September tahun lalu. Sehingga, Bank Mandiri dapat menurunkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 6,27%. Kredit segmen mikro Bank Mandiri dikuartal III-2019 naik 19,4% yoy menjadi Rp 116,4 Triliun dari Rp 97,5 Triliun. Namun beberapa segmen kredit masih lesu seperti korporasi yang hanya naik 7,6% yoy menjadi Rp 327,7 Triliun dan kredit segmen komersial melorot 2,7% yoy menjadi Rp 138 Triliun. Pertumbuhan kredit yang diiringi dengan perbaikan kualitas kredit dan pengendalian biaya operasional melalui dukungan otomatisasi serta digilatisasi menyokong pertumbuhan laba kuarta III-2019.

Presiden Direktur BCA, menjelaskan, penyokong laba BCA adalah kenaikan penyaluran kredit yang tumbuh 10,9% yoy menjadi Rp585 Triliun. Pertumbuhan kredit terutama didukung oleh segmen korporasi yang tumbuh 16,5% menjadi Rp 232 Triliun dan segmen komersial dan UMKM senilai Rp 192,2 Trilun dengan pertumbuhan 10,5 yoy. Sedangkan segmen consumer melandai dengan penyaluran Rp 156,29 Triliun atau tumbuh 4,1 % yoy. Kredit kendaraan bermotor (KKB) BCA turun 2% yoy menjadi Rp 47,82 Triliun dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh 6,8% yoy menjadi Rp 92,13 Triliun. Rasio NPL BCA naik menjadi 1,6% per September 2019 dibanding September 2018 sebesar 1,4%. Segmen korporasi jadi penopang utama meningkatnya rasio NPL BCA. Kontribusi utama dari industri baja. Bencana alam di Palu, Sulawesi Tengeh juga ikut mendongkrak NPL BCA.

Bank Indonesia getol melonggarkan kebijakan moneter ataupun makroprudensial sejak pertengahan tahun ini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan kebijakan tersebut ditempuh untuk menggenjot kinerja pertumbuhan ekonomi dan menghalau dampak perlambatan perekonomian global yang terjadi saat ini. Kemarin, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point ke level 5 persen. Ini merupakan pemangkasan keempat kalinya sejak Juli lalu.

Menurut Perry, dibutuhkan sinergi kebijakan lanjutan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah. Misal dengan mengoptimalkan bantuan sosial dan pengeluaran pemerintah, juga kebijakan perpajakan. Ekonom dari Center of reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, menuturkan pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral memang dibutuhkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan, juga berujung pada peningkatan kinerja konsumsi dan investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Perbankan berupaya mengantisipasi pengertian likuiditas dengan mencari alternatif sumber pendanaan selain yang berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang dirilis OJK, terjadi kenaikan rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan, khususnya yang berada di kategori bank menengah kecil. Salah satu opsi yang ditempuh bank untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya adalah melalui penerbitan obligasi. Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk, Ahmad Fajar, mengatakan pencarian pendanaan dari pasar modal harus dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang ekspansif, sekaligus menjaga rasio kecukupan modal agar tetap sehat.

Ahmad Fajar menambahkan penerbitan obligasi juga dimaksudkan untuk memperbaiki struktur liabilities bank agar tak hanya didominasi oleh dana yang bersifat jangka pendek. Sebelumnya, Bank Victoria telah menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap I senilai Rp 250 miliar pada akhir Juni lalu. Adapun obligasi yang diterbitkan ini memiliki tenor 7 tahun dengan tingkat bunga 11,25 persen. Langkah penerbitan surat utang juga diikuti oleh PT Bank Mandiri Taspen dalam skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap I dengan target penggalangan mencapai Rp 1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit perseroan, termasuk mengantisipasi ketatnya persaingan industri perbankan. Di sisi lain, Bank BNI memberikan sinyal ancang-ancang penerbitan obligasi pada tahun depan. Sebagaimana yang tercantum dalam rencana bisnis bank, total pendanaan non-konvensional akan dijaga pada kisaran 15-20 persen. Sedangkan BNI pada tahun ini juga telah menerbitkan negotiable certificate deposit dengan nilai Rp 2,39 triliun.

Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5%. Pengusaha berharap penurunan ini dtransmisikan perbankan ke suku bunga pinjaman lebih rendah. Arah kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan diharapkan dapat mendorong suku bunga pinjaman yang lebih kompetitif bagi sektor riil. Suku bunga kompetitif akan mendorong pertumbuhan bisnis, dan akan berdampak ganda bagi perekonomian. Kalangan dunia usaha menilai, selama ini suku bunga perbankan di Indonesia masih tinggi. Suku bunga yang tinggi menjadi salah satu penghambat daya saing pelaku industri di Tanah Air.

Ekonom dari CORE Indonesia, Peter Abdullah, memperkirakan Bank Indonesia akan melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter melalui suku bunga rendah. Menurut dia, langkah tersebut akan ditempuh BI untuk mendukung pertumbuhan investasi, yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam tiga bulan terakhir, suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7-DRR) telah dipangkas 75 basis point hingga berada di level 5,25 persen. Menurut Piter, selain menyokong sektor riil, alasan penurunan bunga acuan kian kuat seiring dengan tren serupa di seluruh dunia.

Di sisi domestik, tingkat inflasi yang terjaga di level 3,5 plus-minus 1 persen dan nilai tukar rupiah yang menguat di level 14 ribu per dollar Amerika memperkuat peluang turunnya bunga acuan. Wakil Ketua Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan pelaku usaha mendukung tren suku bunga yang rendah serta realistis terhadap tantangan pelemahan ekonomi global dan domestik yang terjadi saat ini. Kondisi dunia usaha yang melemah ini juga mulai dibaca oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu utamanya dipengaruhi oleh faktor perekonomian global. Sri Mulyani menambahkan bahwa dirinya membaca pelemahan ini melalui kantor- kantor wilayah yang mengalami tekanan yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi jumlah pembayaran pajak yang terkumpul.

Statistik perbankan Indonesia mencatat tren likuiditas kembali mengetat pada Agustus lalu. Rata- rata rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan umum konvensional mengalami kenaikan, khususnya di bank-bank kecil menengah. Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan kondisi menjadi dilematis karena di tengah likuiditas perbankan yang mengetat ini, dunia usaha atau sektor riil juga membutuhkan dukungan suku bunga yang rendah. Padahal, tren penurunan suku bunga acuan yang terjadi saat ini tak hanya berimbas pada suku bunga deposito, tapi juga pada suku bunga pinjaman.

Dia melanjutkan, dalam situasi ini, Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan kebijakan pelonggaran di sisi makroprudensial. Adapun Bank Indonesia pada Juni lalu telah menurunkan kewajiban GWM rupiah perbankan sebesar 50 basis point, dari sebelumnya 6.5 persen menjadi 6 persen untuk bank umum konvensional dan darii 4.5 persen menjadi 4 persen untuk bank syariah. Bank sentral memprediksi sekitar Rp 25 triliun likuiditas bertambah ke perbankan pasca-pelonggaran tersebut. Dana itu yang kemudian akan digunakan untuk menyalurkan kredit dan menambah gerak perekonomian. Namun Ekonom PT BTN (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto, menuturkan kebijakan moneter longgar bank sentral sejak paruh kedua tahun ini belum berdampak pada kenaikan permintaan kredit dan pelonggaran likuiditas bank.

Sejumlah bank mengaku siap untuk mengimplementasikan PSAK 71. Meski demikian para banker mengaku belum mendapatkan nilai akhir soal penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibutuhkan. Menurut Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia , Tbk (BRI) Implementasi PSAK 71 mewajibkan perbankan untuk membentuk cadangan lebih besar, lantaran dihitung sejak awal tahun berjalan (expected loss). Menurutnya system sudah rampung namun nilai CKPN masih dihitung karena belum final karena yang jadi acuan adalah laporan Desember 2019. Sebelumnya BRI memperkirakan butuh tambahan CKPN hingga Rp 8 Triliun untuk penerapan PSAK 71. Nilai tersebut sejatinya tak terlalu signifikan bagi BRI lantaran bisa diserap dari laba ditahan, maupun beban biaya. Sejak 2015, BRI juga telah membentuk CKPN diatas 150% dari rasio kredit macet alias Non Performing Loan (NPL). Bahkan pada 2018 nilai CKPN BRI mencapai Rp 34,6 Triliun tau setara 200,16% dari kredit macetnya yang senilai Rp 17,2 Triliun. Hingga semester 1-2019 BRI telah membentuk CKPN , senilai Rp 38,3 Triliun atau setara 194,58% dari kredit macetnya sebesar Rp 19,7 Triliun.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) menjelaskan penambahan CKPN guna implementasi PSAK 71 tak akan mengganggu ekspansi kredit perbankan. Sebab, menjelang akhir 2019 , pertumbuhan kredit juga tercatat melandai. Kondisi tersebut otomatis mengurangi atau tak menambah beban CKPN yang besar bagi perbankan.

Sementara Presiden Direktur PT Bank Panin Indonesia Tbk (PNBN) memastikan siap mengimplementasikan PSAK 71 tahun depan. Sedangkan soal tambahan CKPN masih dihitung finalnya tuturnya. Sebelumnya , hasil perhitungan sementara Bank Panin setidaknya membutuhkan tambahan CKPN hingga Rp 1,2 Triliun, yang akan dibebankan dari laba ditahan. Hingga semester 1-2019, Bank Panin tercatat telah membentuk CKPN senilai Rp 3,67 Triliun. Jumlah ini turun 3,42 yoy (year on year) dibandingkan semester I - 2018 senilai Rp 3,80 Triliun. Pada periode sama Bank Panin mencatat laba senilai Rp 1,68 Triliun tumbuh 23,86 secara yoy.

Pada tahun lalu Indonesia berada di peringkat keenam. Tahun ini, kita berada di peringkat pertama pada Global Islamic Finence Report (GIFR) 2019 dengan skor 81,93 dan menyalip negara GCC dan Malaysia yang mendominasi peringkat atas sejak 2011. GIFR merupakan laporan tahunan yang dipublikasikan Cambridge Institute of Islamic Finance (Cambridge-IIF) dan diproduksi oleh Cambridge IFA, sebuah organisasi think tank global untuk industri perbankan dan keuangan yang berbasis di Inggris. Berdasarkan data OJK pada Juni 2019, aset keuangan syariah Indonesia, tidak temasuk saham syariah dan Baitul Malwat Tamwil (BMT) mencapai US$ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%. Total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 500 triliun. Selain perbankan syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Syariah memiliki aset tercatat Rp 102 triliun.

Bank Indonesia menyatakan kecil kemungkinan dana repatriasi program amnesti pajak yang mencapai Rp 146 triliun akan berpindah dari instrumen keuangan domestik ke luar negeri, meskipun masa kewajiban penyimpanan dana (holding period) di dalam negeri berakhir. Pasalnya tingkat suku bunga instrumen pasar keuangan dalam negeri masih menarik dibandingkan negara-negara sepadan (peers) maupun negara maju. Kalau mau bicara mau ke mana dana repatriasi, Indonesia ini termasuk engara dengan interest differential (selisih perbedaan suku bunga) yang menarik. Oleh karena itu, BI menilai, berakhirnya holding period amnesti pajak tahap pertama pada September 2019, tidak akan menggerus kecukupan likuiditas di pasar keuangan dalam negeri.