Dominasi investor Asia Timur semakin mencengkeram perbankan Indonesia. Paling tidak ada tiga negara yang agresif berinvestasi di perbankan tanah air, yakni Jepang, Korea Selatan, dan China. Dari ketiga negara itu, Jepang yang paling agresif. Maraknya investor asing tak lepas dari rencana OJK melonggarkan aturan kepemilikan bank alias single presence policy (SPP). Revisi SPP memungkinkan pemegang saham pengendali memiliki lebih dari satu bank dalam grup.

Aliran listrik yang terputus pada Minggu (4/8) ikut mengganggu bisnis perbankan. Sekitar 5.000 mesin ATM Mandiri terkendala transaksi, baik berupa transaksi tarik tunai, pengiriman uang, cek saldo, bayar, maupun top-up. Potensi pendapatan yang hilang selama kejadian diprediksikan cukup besar. Terutama pendapatan dari EDC merchant, karena biasanya transaksi belanja di akhir pekan relatif lebih tinggi 37% daripada transaksi di hari kerja. Sedangkan rata-rata transaksi melalui e-channel ATM sebanyak 3,3 juta transaksi pada akhir pekan. Sementara BCA menyebut sekitar 5.300 unit ATM offline. Sementara mesin EDC, secara teknis tergantung baterai serta dukungan provider telekomunikasi. Sedangkan channel lain seperti internet banking dan mobile banking masih berjalan normal.

Lampu kuning kredit bermasalah nampaknya tengah menyala terang di industri tekstil dalam negeri. Duniatex Grup menjadi salah satu buktinya. Salah satu kreditur Duniatex, Indonesian Eximbank mengakui kegagalan pembayaran kewajiban utang anggota Duniatex Grup membuat rasio kredit bermasalah (NPL) naik. Presdir BCA menyebut, beberapa debitur BCA dari industri tekstil mengaku terpapar efek perang dagang AS dan China serta harga produksi tekstil yang fluktuatif. Namun, dia mengatakan bahwa tidak bisa digeneralisasi industrinya yang jelek, namun lebih kepada individu perusahaan. Meski begitu, bank mesti waspada, alarm kredit macet Duniatex sudah menyala.

Industri perbankan dibuat kaget dengan kabar likuiditas yang membelit Duniatex Group. Pemicunya: gagal bayar anak usahanya, PT Delta Merlin Dunia Tekstil, untuk melunasi kupon obligasi dollar AS senilai US$ 300 juta yang jatuh tempo 10 Juli lalu.

Ada 40 kreditur termasuk swasta dan bank swasta dan bank BUMN tercatat sebagai kreditur Duniatex. BNI mengakui memiliki exsposure kredit dalam bentuk sindikasi  senilai Rp 301 miliar. Bank Mandiri saat ini memiliki porsi exsposure ke Duniatex sebesar Rp 2,2 triliun.

Pemeliharaan sistem yang tidak berjalan secara sempurna membuat Bank Mandiri (BMRI) harus memblokir 2.670 rekening nasabah. Langkah itu terpaksa diambil lantaran rekening tersebut tercatat menerima saldo tambahan saat terjadi gangguan sistem pada akhir pekan lalu, lalu memindahkan ke rekening lain. Mulai hari ini (22/7), Bank Mandiri akan menghubungi dan mendatangi 2.670 nasabah pemilik rekening untuk melakukan komunikasi. Bank Mandiri tidak akan menempuh jalur hukum dalam menagih saldo tambahan yang diterima nasabah dan terlanjur dipindahkan ke rekening lain.

Jasa pembuatan desain kartu uang elektronik kini mudah ditemukan di berbagai toko online. Ternyata praktik semacam itu merugikan bank karena ketiadaan quality control. Terlebih, sampai saat ini perbankan mengaku kesulitan untuk meraup untuk dari bisnis uang elektronik. Penerbitan kartu uang elektronik kini lebih ditujukan untuk keperluan branding serta mendorong program transaksi non tunai yang digalakkan pemerintah. Sementara itu, salah satu penyedia jasa pemesanan gambar uang elektronik mengaku, membeli kartu uang elektronik bergambar dari bank. Setelah itu dia cetak ulang sesuai pesanan konsumen. Dalam satu bulan, setidaknya ada 700 keping kartu terjual dengan keuntungan mencapai Rp.50.000 per kartu atau Rp 35 juta per bulan. Melihat makin maraknya bisnis semacam ini, perbankan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum terkait penyalahgunaan hak cipta. Perbankan juga mengimbau masyarakat untuk menghindari praktik semacam ini dan membeli dari bank yang berlisensi.

Deutsche Bank secara global sudah mengumumkan sejumlah langkah penyelamatan atau restrukturisasi perusahaan. Salah satunya dengan melakukan PHK terhadap 18.000 pegawai dan memangkas sejumlah divisi yang dinilai tak berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Langkah ini diyakini bisa menghemat US$ 8,3 miliar. Kebijakan ini berimbas pada beberapa wilayah kerja seperti Amerika Serika, Eropa, Sydney, Hong Kong dan beberapa kawasan di Asia Pasifik. Untuk Indonesia, OJK memastikan Deutsche Bank Indonesia tetap beroperasi dan tidak terpengaruh dengan rencana induk perusahaan.

PT Bank Mandiri Tbk. pada semester I/2019 mencatatkan kenaikan transaksi uang elektronik berbasis kartu E-Money yang mayoritas digunakan untuk tujuan transportasi. Volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 13% secara y-o-y dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 menjadi sekitar Rp8 triliun. Pertumbuhan volume tersebut menunjukkan bahwa penggunaan E-Money semakin meluas di masyarakat. Saat ini terjadi shifting ke transaksi elektronik. Hal itu terlihat dari 80 juta transaksi per bulan melalui jaringan elektronik, sisanya di cabang 8%-10%.

Pemerintah mengguyur industri properti dengan beragam insentif. Terbaru, Kemkeu menurunkan tarif PPh Pasal 22 untuk hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Ketentuan ini berlaku untuk rumah tapak beserta tanah dengan nilai lebih dari Rp 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Aturan ini juga berlaku untuk apartemen, kondominium, maupun hunian vertikal dengan harga jual serupa dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.

Beberapa bankir menilai kebijakan tersebut tak signifikan menggenjot bisnis properti perbankan. Sebab, pasar hunian mewah sejatinya punya porsi mini dalam portofolio kredit perumahan rakyat.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berharap pihak perbankan juga ikut bergabung menjadi anggota asset registry. Asset registry merupakan pusat data multifinance, yang berupa nomor rangka, nomor mesin, nomor sasis, dan nomor plat kendaraan bermotor yang menjadi agunan. Ketua APPI, Suwandi Wiratno mengatakan asset registry dapat menjadi alat bagi industri perbankan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, seperti double financing. Data tersebut dipergunakan oleh perbankan dan pembiayaan guna mencegah terjadinya double atau multiple pledging yang disinyalir banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan multifinance. Selain itu, data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder lain seperti kepolisian, misalnya untuk kebutuhan razia pencurian motor dan lainnya.