Perbankan masih bisa mencatatkan pertumbuhan bisnis wealth management meski kondisi ekonomi tak terlalu kondusif. Rupanya, ketidakpastian tahun politik di dalam negeri maupun perang dagang di luar negeri tak membuat nasabah tajir jeri menaruh dana di bank.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri meyakini, potensi pertumbuhan bisnis wealth management masih besar mengingat masih banyak aset milik warga Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut data Ditjen Pajak, nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.

bank Indonesia tengah menggodok platform pembayaran yang diberi nama BI Fast Payment. Platform ini dijanjikan akan menghadirkan layanan realtime dan nonstop serta berbiaya murah. Dengan efisiensi itu, bank sentral akan berupaya menurunkan biaya transfer interbank dari sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 3.500 sekali transaksi. Targetnya, bulan Juli mendatang sistem ini akan mulai uji coba. Namun, perusahaan switching mengaku belum mengetahui konsep BI Fast Payment secara keseluruhan. Sosialisasinya dinilai kurang.

Penurunan biaya transfer interbank akan berdampak pada peningkatan komisi bagi perusahaan switching maupun perbankan. Namun, dampaknya bergantung pada elastisitas trafik transaksi.

Grab akan nyemplung ke bisnis perbankan. Perusahaan dengan valuasi terbesar di Asia Tenggara ini bakal mengajukan izin perbankan digital ke otoritas Singapura. Kemungkinan Singapura membuka izin layanan bank digital cukup terbuka lebar, mengingat ketertinggalan dengan Hong Kong yang sudah lebih dulu memiliki bank digital. Jika Grab masuk ke perbankan digital, menjadi tantangan besar bagi bank konvensional melawan decacorn satu ini.

Agresifnya fintech P2P lending menawarkan pinjaman online membuat bank melakukan serangan balik dengan produk pinjaman online. Teranyar, Bank DBS Indonesia meluncurkan fitur kredit tanpa agunan (KTA) Instan dalam platform Digibank. Selain itu, PT Bank BRI Agroniaga Tbk (AGRO) juga memiliki aplikasi bertajuk Pinjaman Tenang (Pinang) yang meluncur sejak Februari 2019. Adapula Bank Sahabat Sampoerna meluncurkan platform dengan nama Probiz Dana Anda. Sementara beberapa bank besar seperti Bank BNI dan Bank CIMB Niaga tengah menyiapkan layanan pinjaman KTA berbasis daring. Serangan balik bank bisa saja menohok bisnis tekfin.

Penerapan PSAK 71 membuat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan bisa tergerus. Hal ini sebagai imbas penambahan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dipersyaratkan standar baru itu. Akibatnya coverage ratio bisa naik. Beberapa bank sudah mengantisipasi dengan menyiapkan CKPN di atas rasio NPL.

Industri perbankan harus bersiap. Bank-bank akan dikenakan pungutan atau premi tambahan yang akan dikumpulkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Premi tambahan ini akan digunakan untuk program restrukturisasi perbankan sesuai tuntutan UU 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang bersumber dari bank-bank sistemik. Industri perbankan merasa bahwa tambahan premi itu berpotensi menambah biaya bank dan menggerus profitabilitas bank.

Jual beli data pribadi diduga tak hanya dilakukan tenaga pemasaran produk perbankan dan asuransi. Sektor ritel kini juga secara masif menghimpun data pribadi konsumenya. Padahal, belum ada regulasi yang benar-benar dapat menjamin keamanan data pribadi.

Pendaftaran kartu kredit bukan hanya satu-satunya pintu masuk menghimpun data pribadi, sekaligus pintu masuk penyalahgunaan data untuk dimonetisasi guna pemasaran produk perbankan. Di sektor ritel, permintaan data pribadi masih cukup masif dilakukan oleh kasir pada sejumlah kafe, restoran atau toko perbelanjaan. Data yang diminta meliputi nama dan nomor ponsel. Kerap kali kasir tak memberikan alasan yang jelas.

Penghimpunan data pribadi juga dilakukan di toko dan di pasar daring, aplikasi pemesanan tiket, serta angkutan daring. Pengguna aplikasi memasukan data pribadinya untuk memperoleh layanan. Namun nyaris tak diperoleh informasi terkait penggunaan data pribadi itu dikemudian hari. Perkembangan sistem belanja daring menyebakan data pribadi rentan beredar. Namun hal itu belum disadari oleh masyarakat.

Pemerintah sebenarnya menyiapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sejak 2016. Sejak 2017 dilakukan harmonisasi RUU dnegan meliatlan banyak kementerian dan lembaga terkait. Namun terhadap RUU itu masih dilakukan harmonisasi di Kemeterian hukum dan HAM karena pembahasanya cukup panjang.

Hasil pemataan lembaga studi dan advokasi masyarakat (Elsam) ditemukan aturan terkait perlindungan data pribadi disejumlah pasal yang tersebar di 30 UU seperti UU perbankan serta UU ITE. Namun dari sekian banyak pasal, belum ada yang mengatur terkait sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan data pribadi.

Data pribadi yang diperjualbelikan tak hanya dimanfaatkan untuk pemasaran produk perbankan tetapi juga rawan dimanfaatkan untuk tindak pidana kejahatan. 

Ketentuan terkait Data Pribadi Nasabah Perbankan :

• pelaku jasa keuangan misalnya bank, dilarang dengan cara apapun memberikan data/informasi mengenai konsumenya kepada pihak ketiga
• data bisa diberikan jika nasabah memberikan persetujuan tertulis atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
• jika pelaku usaha jasa keuangan mendapat data pribadi atau sekelompok orang dari pihak lain dan akan digunakan untuk kepentingan usaha, pelaku jasa keuangan tersebut wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik data

• setiap orang yang dilanggar haknya, datanya dibocorkan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkanya
• gugatan perdata dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia Steve Martha mengungkapkan maraknya kasus penipuan dengan meminta one time password (OTP) atau kode rahasia kartu kredit berangkat dari data pribadi yang diperjualbelikan. 

Sejauh ini pihak bank tetap yakin sistem mereka mampu melindungi data pribadi nasabah. Direktur jaringan dan layanan PT Bank BRI (Persero) Tbk Osbal saragi belum yakin ada banyak data nasabah kartu kredit yang diperjualbelikan. Menurut dia, jika benar ada praktik jual-beli data pribadi nasabah, hal ini akan merugikan nasabah dan bank. Pihak bank dirugikan karena ada potensi customer distrust (ketidakpercayaan nasabah terhadap bank). Hal ini menimbulkan risiko reputasi bagi bank.

OJK melarang penyebaran data nasabah tanpa persetujuan pemiliknya. Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan nasabah yang merasa dirugikan dalam kasus jual-beli data dapat melapor ke OJK.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam RUPS memutuskan untuk membagikan dividen Rp 3,75 Triliun untuk tahun buku 2018. Jumlah tersebut merupakan 25% dari laba bersih BNI tahun 2018 yang sebesar Rp 15,02 Triliun.

Upaya Bank Mandiri mencaplok Bank Permata tampaknya terhenti di tengah jalan. Kabar yang beredar, ketidakcocokan harga menjadi sebab mundurnya rencana akuisisi tersebut. Bank Mandiri tetap bersikukuh dengan harga penawaran 1,4 kali dari price to book value (PBV), sedangkan pemegang saham Bank Permata (BNLI) bergeming. Batalnya rencana akuisisi disebut-sebut menjadi penyebab anjloknya harga saham BNLI pekan lalu.