Industri financial technology (fintech) ikut serta dalam penyaluran kredit program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sejumlah bank pelat merah melakukan kerjasama channeling dengan perusahaan fintech dan platform digital lainnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rully Setiawan mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa fintech untuk penyaluran kredit program PEN. Di antaranya Investree, Koinworks, Akseleran, Amartha dan Crowde. “Bank Mandiri akan melakukan penyaluran kredit kepada fintech dengan skema chaneling dalam rangka PEN dengan penyediaan plafon sampai Rp 400 miliar hingga Desember 2020,” kata Rully pada KONTAN, Rabu (14/10).

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi menyebutkan, sejak dimulainya kerjasama penyaluran dana PEN sejumlah Rp 40,1 miliar ke UMKM. Beberapa peminjam yang sudah menerima dana PEN bergerak di sektor esensial seperti penyedia alat kesehatan dan pengadaan barang atau jasa pelaksanaan proyek pemerintah.

Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan fintech lending PT Modal Rakyat. BRI akan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 30 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Modal Rakyat. “Hingga saat ini, penyaluran KUR Digital dalam rangka PEN lebih dari Rp 4 miliar,” Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto.

Sedangkan Bank BNI memilih berkolaborasi dengan Grab, Gojek, Tokopedia dan Shopee untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dari program PEN. Bank ini menerima dana PEN sebesar Rp 5 triliun dan mendapatkan tambahan Rp 2,5 triliun. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menjelaskan sedang menjajaki chanelling dengan fintech. “Kami masih penjajakan Amartha, Tani Fund, Crowde, Danapala, Dompet Kilat,” ujarnya.

Bank syariah swasta berupaya meningkatkan layanannya pasca-merger tiga bank syariah anak usaha bank milik negara. Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah, John Kosasih, mengatakan bank menata ulang strategi bisnis dengan mengedepankan teknologi serta adaptasi digital untuk memacu pertumbuhan kinerja.

Pemutakhiran layanan perbankan digital juga dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Head of IT Governance & Security Bank Muamalat Indonesia, Dahnulbahri Noor, mengatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan pengembang sistem manajemen basis data terkemuka, Oracle. Infrastruktur digital berbasis komputasi awan atau cloud dipilih untuk mendorong inovasi fitur produk, hingga memberikan akses layanan perbankan yang lebih cepat dan mudah melalui aplikasi Muamalat Mobile.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, Toni E.B. Subari, menuturkan, untuk berkembang pesat, perbankan syariah harus terus melakukan transformasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, berujar pemahaman masyarakat akan konsep perbankan syariah yang masih rendah menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh industri dan pemerintah.

Menurut Avi, bank syariah nasional belum memiliki segmen yang jelas dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam penyaluran pembiayaan.

OJK mendukung rencana Kementerian BUMN yang akan menggabungkan PT Bank BRi Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, upaya merger dan akuisisi ini akan meningkatkan efisiensi, daya saing serta perananya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah. OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang telah direncanakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang akan menggabungkan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). OJK sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi, daya saing, serta perannya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa (13/10/2020), mengatakan, “OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang direncanakan,” kata Wimboh melalui keterangan pers.

Proses merger antara PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah telah dimulai dengan penandatanganan kesepakatan conditional merger agreement, Senin lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pandemi Covid-19 serta pelemahan kondisi perekonomian merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi pasar keuangan syariah guna mempercepat pemulihan ekonomi.

Proses penggabungan tersebut ditargetkan rampung pada Februari 2021. Hasil merger ketiga bank syariah pelat merah itu, akan menghasilkan bank dengan total aset sebesar Rp 214,78 triliun. 

Setelah merger tuntas, Indonesia bakal memiliki satu entitas bank syariah besar yang berpotensi masuk peringkat sepuluh bank syariah terbesar dunia. Bank syariah BUMN didorong menjadi bank kelas dunia dengan mengantongi aset sebesar Rp 395 triliun pada 2025.

Ketua Tim Project Management Office yang juga Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hery Gunardi, mengimbuhkan, setelah merger rampung, bank syariah baru akan langsung melesat menempati posisi ketujuh atau kedelapan bank beraset terbesar di Indonesia.

Pemerintah telah menentukan BRI Syariah sebagai cangkang atau entitas yang akan menerima penggabungan, karena BRI Syariah sudah public listed, sehingga legal merger akan lebih mudah.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, berharap bank syariah hasil merger dapat membiayai kegiatan sektor riil, khususnya industri halal.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan periode 2015-2020, Fauzi Ichsan, menuturkan aksi konsolidasi bank dapat menekan biaya penggalangan dana.

PT Bank Permata Tbk akan merampungkan proses integrasi usaha atau merger dengan Bangkok Bank Indonesia (BBI) paling lambat akhir tahun ini. Proses ini sudah mengantongi restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Bangkok Bank Public Company Limited, yang merupakan induk usaha BBI, mengakuisisi 89,12 persen saham Bank Permata pada 20 Mei lalu.

Direktur Utama Bank Permata, Ridha Wirakusumah, mengatakan, setelah merger, ada peluang untuk memperluas pemasaran produknya dengan bantuan jaringan bank terbesar Thailand itu.

Sokongan permodalan Bangkok Bank akan mendongkrak status Bank Permata, dari bank umum kelompok usaha (BUKU) III menjadi BUKU IV, dengan modal inti di atas Rp 30 triliun.

Menurut Ridha, penggabungan akan direalisasi melalui pengalihan aset berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI ke Bank Permata. Karyawan BBI otomatis bergabung ke Bank Permata, yang beroperasi di 62 kota di seluruh Indonesia.

Manajemen Bank Permata pun berniat menggenjot layanan digital banking yang tengah meningkat pada masa pandemi Covid-19, fitur PermataMobile X dan PermataNet naik hingga 675 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu.

Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada, Paul Sutaryono, memperkirakan Bank Permata akan banyak menyasar segmen korporasi, termasuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Namun Bank Permata juga masih akan menggarap segmen retail serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjanjikan margin tebal.

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto mengatakan, dalam delapan bulan terakhir, pandemi  Covid-19 turut mempercepat akselerasi sistem keuangan digital. Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi e-dagang yang bisa mencapai 400 persen per bulan.

Sepanjang 2019, jumlah transaksi mobile banking 2,4 miliar kali dengan nilai hampir Rp4.000 triliun. Sebelum pandemi, 97 persen transaksi perbankan sudah dilakukan di luar kantor bank.

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah, salah satunya tentang sukuk berbasis wakaf. Deputi Gubernur BI Sugeng menuturkan, “Saat ini tidak semua orang tahu bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah dengan peruntukan yang terbatas, tetapi bisa bermacam-macam bentuk, termasuk uang tunai,” ujarnya dalam seminar tingkat tinggi Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) 2020 ”Akselerasi Gerakan Wakaf Menuju Indonesia Maju”, Kamis (8/10/2020).

Kementerian Keuangan berencana menerbitkan kembali sukuk berbasis wakaf untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerbitan sukuk ini diharapkan bisa meringankan beban fiskal negara untuk mengimplementasi program-program sosial.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, penerbitan sukuk berbasis wakaf tunai (CWLS) yang ditawarkan pada 9 Oktober-12 November ini mencatatkan komitmen penyaluran wakaf produktif Rp 30,32 miliar.

Pada awal Maret 2020, pemerintah sudah menerbitkan sukuk berbasis wakaf pertama dengan seri SW001. Penjualannya terealisasi Rp 50,849 miliar. Dana CWLS ini digunakan untuk pengembangan investasi sosial dan pemanfaatan wakaf produktif di Indonesia.

Citra BUMN kembali tercoreng setelah Dirut PT BTN (persero) 2012-2019, Maryono ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan ditahan pada Selasa (6/10/2020). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, dalam kurun 2013 sampai 2015, Maryono diduga menerima hadiah atau gratifikasi melalui rekening menantunya atas nama Widi Kusua Purwanto. Hadiah tersebut diduga terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN ke PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank pertama di Indonesia yang memfasilitasi transaksi menggunakan dompet digital WeChat Pay. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan, Selasa (29/9/2020), mengatakan implementasi transaksi WeChat Pay pada mitra pedagang CIMB Niaga sesuai standar kode cepat Indonesia (QRIS). Transaksinya dapat menggunakan mesin electronic data capture (EDC) perangkat kode cepat, dan aplikasi yang diunduh di perangkat mitra dagang.

“Kami berharap inisiatif ini dapat mendukung pengembangan industri pariwisata, sekaligus berkontribusi memberikan devisa bagi Indonesia. Memperluas mitra dagang di sejumlah daerah wisata seperti Bali, Lombok, Manado, Jakarta, dan sejumlah bandara internasional,” kata Lani.