Kasus dugaan penggelapan enam dana nasabah yang dilakukan mantan kepala cabang Bank Mega Jalan Kyai Tamin, Kota Malang, Yanti Andarias bergulir di kepolisian. Kasus yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang turun tangan ini membawa Yanti sebagai tersangka dan dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menjelaskan, semula Yanti menawarkan kepada BS dan RS bahwa ada program cash back deposito dari Bank Mega. Program tersebut memberikan bunga 12 persen hingga 15 persen setiap tahun. “Namun program tersebut tidak ada,” ujar Hendri ketika gelar rills di Polres Malang pada Kamis (26/11).

Untuk menyakinkan dua nasabahnya itu, Yanti rutin membuat 10 bukti penyetoran deposito palsu. Dalam kurun waktu 27 Februari 2019 hingga 26 Juni 2020, Yanti mengantongi Rp 940 juta dari dua nasabah tersebut Tapi uang tersebut tidak tercatat di Bank Mega.

Barang bukti yang disita yakni 10 lembar slip penyetoran deposit Bank Mega, 57 lembar slip bukti setoran Bank BCA Rp 243.546.000, serta 29 lembar slip bukti setoran Bank BCA senilai Rp 178.425.000.

“Pengawasan kasus ini dilakukan oleh OJK pusat dan kantor pusat Bank Mega di Jakarta. Infonya mereka sudah melakukan pembahasan. Dan saat ini kami masih menunggu hasilnya,” ujar Kepala OJK Malang, Suglarto Kasmuri, pada Sabtu (21/11) lalu.

Transaksi uang elektronik berbasis kartu jika dilihat secara bulanan maupun kuartalan, transaksi sudah mulai membaik.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya mencatatkan kenaikan transaksi kartu Brizzi pada Oktober 2020, secara keseluruhan dari Januari-Oktober tercatat sebanyak 350 juta kali transaksi.

Bank Mandiri mencatatkan transaksi kartu e-Money pada bulan Oktober 2020 tumbuh sekitar 15%-20% dibandingkan bulan sebelumnya. Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri menyatakan, tren peningkatan mulai terjadi sejak pekan kedua September hingga pekan kedua Oktober 2020. Rata-rata transaksi harian naik 15%.

Vice President E-Channel BNI, Fajar Kusuma, Senin, (23/11).  Bank BNI mencatat kenaikan volume transaksi TapCash sebesar 22,5% pada Oktober 2020 dibanding bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan masih terkoreksi sebesar 16%.

Alphabet Inc kembali meluncurkan aplikasi pembyarannya dengan beragam fitur anyar. Seperti promosi berbayar, melakukan transaksi dengan kelompok, serta dapat memberikan analisis dan diskon di sejumlah merchant. Yang istimewa, aplikasi anyar ini bakal memberikan fasilitas pembukaan rekening bank.

Mengutip Reuters, Kamis (19/11), Citigroup meneken kerja sama tersebut. Selain itu sekitar 10 bank lain yang akan menyusul meneken kerjasama. Atas fitur-fitur anyar tersebut, Google akan mendapatkan komisi.

Dengan fitur-fitur tersebut, Google Pay kini dapat bersaing dengan platform-platform serupa dari India. Di negeri ini, pembayaran digital via gawai sudah sangat lumrah. Hal tersebut juga sekaligus memperkuat jangkauan Google di bisnis finansial.

Kehadiran pemain fintech di bisnis transaksi pembayaran elektronik akan menyaingi perbankan. Data Bank Indonesia (BI) di akhir 2019 menunjukkan dua pemain uang elektronik yakni Ovo dan Gopay masuk dalam daftar lima besar pangsa pasar sistem pembayaran. Ovo menguasai sekitar 9%, diikuti Gopay sebesar 8,4%.

Data seluruh transaksi pembayaran ini mencakup kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik. Pencapaian pemain uang elektronik ini memang cukup mengesankan karena masih bisa dianggap sebagai pemain baru di industri keuangan.

“Pada akhir 2015, sistem pembayaran masih didominasi oleh perbankan. Namun pada akhir 2019, peranan non-bank sudah mulai muncul. Jadi perkembangannya luar biasa,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng Senin (9/11) kemarin dalam acara diskusi Indonesia Fintech Society (IFSoc).

Dari 10 besar penguasa pasar di transaksi pembayaran, lima pemain uang elektronik kian perkasa menantang perbankan. Sementara dari transaksi uang elektronik pemain fintech sendiri, Ovo masih mempin dibandingkan pesaingnya dari Bank Mandiri dan Gopay. Ovo memiliki pangsa pasar hingga 20% diikuti Gopay dan Bank Mandiri yang masing-masing menguasai 19%.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim di masa pandemi covid 19 di tahun 2020 ini mengaku bila angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mengalami peningkatan. Hingga akhir triwulan III atau September 2020 mencapai 4,49 persen. Sementara sampai akhir tahun 2019 lalu, masih di 2,77 persen.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, mengakui “Hal ini membuat kami melakukan beberapa upaya. Diantaranya dengan restrukturisasi kredit dengan seleksi ketat,” jelas Busrul saat analyst meeting dan press conference secara virtual, Kamis (22/10).

Untuk relaksasi kredit berupa restrukturisasi, telah mencapai Rp1,69 triliun untuk 2.753 debitur. Sebanyak Rp 359 miliar restrukturisasi masih dalam proses, “Tren bulanan restrukturisasi sudah melandai, permohonan restrukturisasi Juli Rp 241 millar, lalu Agustus berkurang menjadi Rp 113 miliar,” jelas Busrul.

Sementara itu, untuk kinerja keuangan triwulan III 2020, menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja triwulan III, aset Bank Jatim tercatat Rp 82,08 triliun atau tumbuh 13,80 persen (YoY), Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan 13,99 persen (YoY) yaitu sebesar Rp 69,77 Trillun.

BUMD Pemprov Jatim ini tetap mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp 40,38 triliun atau tumbuh 7,03 persen (YoY). Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp 6,46 triliun atau tumbuh 12,24 persen (YoY) diikuti dengan pertumbuhan kredit korporasi yaitu sebesar Rp 10,01 triliun atau tumbuh 9,86 persen.

Rancangan merger Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah sudah terang. Dalam prospektus merger yang terbit Rabu (21/10), Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menguasai 51,2% saham bank syariah hasil merger.

Bank Mandiri juga akan menjadi pengendali bank hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, entitas anak usahanya, yaitu Bank Mandiri Syariah, memiliki ekuitas tertinggi dibandingkan bank syariah BUMN lain.

Berdasarkan penilaian wajar, valuasi Bank Mandiri Syariah senilai Rp 16,33 triliun. Sementara valuasi BNI Syariah Rp 7,99 triliun dan BRI Syariah Rp 7,59 triliun. Alhasil, pascamerger, bank syariah BUMN ini mempunyai valuasi Rp 31,91 triliun.

Akibatnya, kepemilikan saham publik di BRIS bakal terdilusi menjadi 4,4%. Per September 2020 publik memiliki 18,47% saham BRIS. Porsi kepemilikan publik ini bakal di bawah ketentuanfree floatyang yang sebesar 7,5%.

Meski demikian, Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi menyatakan, manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan relaksasi. “Setidaknya BRIS pascamerger bisa diberikan waktu satu hingga dua tahun untuk memenuhi ketentuan itu, “ ujar Inarno kepada KONTAN, Rabu (21/10).

Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma menambahkan, pacamerger BRIS tidak wajib menggelar penawaran (tender offer) kepada pemilik saham publik. Karena ada kepentingan pemerintah juga. “BRI hanya akan membeli saham pemilik BRI Syariah yang tidak setuju merger, “ kata Suria.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian karena penggabungan usaha dikecualikan dari tender offer wajib.

Dalam rancangan merger, BRI, induk BRIS, menawarkan akan membeli saham publik BRIS Rp 781,29 per saham. Harga itu merujuk valuasi BRI Syariah per Juni 2020 senilai total Rp 7,59 triliun atau Rp 781,29 per saham.

Darmawan Junaidi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, Rabu (21/10/2020) sore. Darmawan mengisi kursi pucuk pimpinan Bank Mandiri setelah direktur utama sebelumnya, Royke Tumilaar, ditunjuk untuk memimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Darmawan, yang sebelumnya menjabat Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management Bank Mandiri, memastikan dukungan dan keterlibatan Bank Mandiri dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Bank BUMN syariah menuntaskan rencana penggabungan usaha untuk membentuk entitas baru dengan total aset Rp 214,6 triliun. Aksi korporasi ini diharapkan menjawab kesulitan menggenjot pangsa pasar ekonomi syariah di Tanah Air.

Bank yang akan merger ialah PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Penggabungan usaha ditargetkan tuntas pada 1 Februari 2021 dengan BRI Syariah sebagai entitas penerima penggabungan.

Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi, Rabu, menyampaikan, merger ketiga bank syariah itu menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan perbankan syariah berskala internasional.

Dunia usaha di sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di daerah ini berharap agar suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ideal bagi pengusaha harusnya satu digit, yakni dibawah 10 persen karena SBDK yang ditetapkan selama ini masih terbilang tinggi, sehingga pengusaha kita kalah bersaing dan sulit berkembang.

Ketua Kompartemen Bisnis Wilayah Barat Indonesia dari KADIN Pusat, Doddy Thaher SE MBA dan praktisi bisnis wisata dan perkebunan kopi Tobing Estate Maranti Tobing, secara terpisah menyebutkan besaran suku bunga bank, untuk nasabah KUR, ternyata masih sama dengan besaran SBDK di masa normal (sebelum pandemi) Covid-19) yaitu enam persen.

“Dengan alasan bantuan stimulus, terlebih di masa krisis ekonomi akibat dampak wabah Covid-19, memang banyak konsumen selaku nasabah UKM yang berharap bunga (SBDK) itu nol persen, dengan alasan semacam hibah seperti sifat BLT-BST. Tapi itu memang agak mustahil (nol persen) karena uang itu disalurkan bank. Kalau diminta agar bunganya bisa turun lagi menjadi 4 persen atau 3 persen, itu bisa dipertimbangkan dan perlu didukung,” ujar Doddy Thaher kepada SIB di Medan, melalui telepon seluler, Selasa (20/10).

Hal senada juga dicetuskan Maranti Tobing, besaran bunga pinjaman atau SBDK, khususnya untuk kalangan UMKM, harusnya langsung ditetapkan di bawah 6 persen pada masa pandemi saat ini. Dia mencontohkan paket kredit KUR-Brilian dari Bank NRI yang terkesan sengaja membuat gratis angka ‘6% ' sebagai besaran bunga KUR tersebut per tahunnya.

Kebijakan itu lain antara lain, mempermudah proses perizinan sehingga lebih murah dan lebih singkat, walaupun pada beberapa sektor UKM dinyatakan hapus dalam Omnibus Law atau UU Ciptaker yang baru disahkan. Kebijakan lainnya adalah mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan peran intermediasi dari kalangan Asosiasi UKM, menambah lembaga keuangan mikro dan lembaga pinjaman bagi UMKM, baik yang berbasis ekonomi kreatif maupun konvensional.

Tiga bank umum syariah milik pemerintah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat. Ketiga bank itu adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, perwakilan dari perusahaan induk setiap bank juga turut menandatangani perjanjian. Ketiga perusahaan induk itu dalam laporan disebutkan, Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk Ngatari telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal penandatanganan perjanjian itu.

Di sisi lain, penggabungan ketiga bank itu dapat menjadi katalis dan akselerator bagi pertumbuhan perekonomian syariah nasional sepanjang pemerintah turut membuat kebijakan afirmatif. Kebijakan itu, misalnya, transaksi pelaku usaha di kawasan industri halal mesti dilakukan di bank syariah dan pemerintah melibatkan ketiga bank syariah negara dalam program-program terkait penyaluran anggaran, seperti kredit usaha rakyat.

Ketiga bank syariah juga berkomitmen tidak akan ada pemutusan hubungan kerja dalam proses penggabungan ini. Selama proses persiapan integrasi, tak ada perubahan operasional dari ketiga bank syariah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi menyatakan, penandatanganan perjanjian itu menandakan persiapan proses penggabungan tiga bank umum syariah BUMN resmi dimulai.

Menurut Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, integrasi ketiga bank syariah turut menciptakan sarana, sumber daya, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar. Diharapkan, potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto menambahkan, bank syariah nasional masih memiliki ruang untuk berkembang karena pangsa pasarnya masih relatif kecil.