Bank Indonesia (BI) mencatat adanya kenaikan yang signifikan dari transaksi digital banking. Sejalan dengan itu, transaksi menggunakan kartu ATM, debet maupun kredit mengalami penurunan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Februari 2021 mencapai Rp 783,6 triliun, tumbuh 11,95% (yoy). Di sisi lain, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit pada Februari 2021 tercatat Rp 579,6 triliun. Angka itu mengalami kontraksi 4,93% (yoy).

Nilai transaksi uang elektronik pada Februari 2021 sebesar Rp 19,2 triliun, atau tumbuh 26,42% (yoy). Volume transaksi digital banking juga terus meningkat, pada Februari 2021 tumbuh 36,41% (yoy) mencapai 464,8 juta transaksi dan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 22,94% (yoy) mencapai Rp 2.547,5 triliun.

Dari total 109 bank di Indonesia per akhir 2020, bank berstatus badan usaha milik negara atau BUMN hanya ada empat. Kendati demikian, kelompok bank BUMN sangat dominan dalam industri perbankan nasional. Mereka menguasai 43,1 persen total dana pihak ketiga perbankan nasional yang sebesar Rp 6.665,4 triliun per akhir 2020. Sementara pangsa kreditnya mencapai 44,6 persen dari total Rp 5.481,6 triliun pada periode yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa timpangnya struktur industri perbankan di Tanah Air. Bahkan, ketimpangan makin kentara apabila merujuk data ini: 7 bank terbesar menguasai hampir 60 persen total dana pihak ketiga, yang berarti 40 persen sisanya diperebutkan 102 bank. Timpangnya struktur perbankan nasional menimbulkan banyak masalah, salah satunya terjadi penguasaan pasar oleh segelintir bank sehingga mekanisme pasar tidak berjalan semestinya.

Penguasaan pasar yang dominan cenderung membentukkartel, menghindari persaingan, dan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Berkat dominasi dan posisi tawar yang tinggi, penguasa pasar cenderung mengatur harga dan menentang mekanisme pasar demi meraup keun-tungan sebesar-besarnya yang ujungnya membuat konsumenkerap menjadi korban. Praktik semacam itu, dalam level tertentu, juga terjadi di industri perbankan nasional. Harga jual produk perbankan, yang dalam hal ini disebut suku bunga kredit, terbukti tidak mengikuti mekanisme pasar.

Seperti halnya harga barang, pembentukan bunga kredit juga dipengaruhi sejumlah faktor, yakni biaya dana (cost offunds), biaya operasional (overhead cost), margin keuntungan(profit margin), dan premi risiko. Faktor-faktor lain di luar premi risiko cenderung bisa dikendalikan dan dikalkulasi oleh bank sehingga dianggap sebagai pembentuk suku bunga dasar kredit (SBDK). Cost of funds merupakan biaya yangdikeluarkan bank untuk membayar bunga dana pihak ketiga,seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam industri ma-nufaktur, biaya ini disebut sebagai ongkos bahan baku.

Perlu intervensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kompetisi pada industri perbankan nasional menjadi lebih sehat dan berdaya saing. Intervensi berupa pemberian insentif, yang pernah beberapa kali dicoba, sepertinya tidakefektif untuk mendorong penurunan SBDK. Perlu aturanyang lebih keras, semisal memberi penalti kepada bank yangmengambil margin keuntungan berlebihan (excessive mar-gin). Penalti layak diterapkan karena praktik excessive margin sangat merugikan sektor riil. Di sisi lain, pemerintah jangan membebani manajemen bank BUMN dengan target dividen yang terlampau tinggi. Penyaluran kredit berbunga rendah yang dapat memulihkan kembali sektor riil niscaya jauh lebih bermanfaat bagi negara ketimbang dividen dari bank-bank pelat merah.

JAKARTA -- Perbankan syariah berpeluang menggelontorkan pembiayaan untuk industri halal sebesar Rp 420-714 triliun atau 10-17% dari total potensi Rp 4.200 triliun. Industri halal yang dibiayai tersebut dari berbagai segmen, antara lain makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata, farmasi dan kosmetik, media dan rekreasi, serta bisnis syariah. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, potensi industri halal pada tahun 2020 sekitar Rp 4.200 triliun, di mana perbankan syariah dan keuangan syariah memiliki peluang cukup besar. Secara demografi, penduduk muslim Indonesia mencapai 209,1 juta penduduk, berada di peringkat pertama dan disusul oleh Pakistan sebanyak 176,2 juta penduduk muslim, lalu India 167,4 juta penduduk muslim.

Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan suplai dari kebutuhan pasar domestik maupun global. “Dari sisi komunitas kita mengenal ormas, pesantren, masjid, dan ini potensinya besar untuk digarap optimal. Segmentasinya dari korporasi, UMKM, dan mustahik juga besar memberikan peluang untuk menggarap industri ini, di sisi lain komersial dan social finance juga mendukung,” lanjut Hery. Dalam hal pembiayaan industri halal, BSI sendiri telah menyasar segmen modest fashion dengan menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Lalu, tahun ini untuk segmen mikro, perseroan juga akan fokus ke beberapa sektor seperti pariwisata, kerajinan, serta makanan dan minuman yang menjadi kontribusi utama industri halal.

Sementara itu, Hery mengungkapkan, industri keuangan syariah di Indonesia cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia sebagai negara tetangga. Hery menjelaskan, lambatnya memulai masuk keuangan syariah membuat penetrasi keuangan syariah di Indonesia juga sangat rendah. Pada akhir tahun 2020 perbankan syariah hanya memiliki pangsa pasar 6,51%, tertinggal jauh di bawah Malaysia yang sudah 29%, Kuwait 49%, dan Arab Saudi 63%. Dari sisi pasar modal, Hery juga mengaku potensinya sangat besar untuk syariah, namun belum tergarap optimal jika dibandingkan dengan konvensional yang memiliki underlying lebih banyak dari pada syariah. Melihat ceruk pasar yang besar tersebut, BSI berminat untuk menjadi issuer sukuk ritel ke depannya.  Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan yang sama, Ketua ISEI Inarno Djajadi yang juga selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan OJK sedang menginisiasi denominasi obligasi agar bisa dibeli oleh investor ritel.

Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia terlambat menerapkan sistem keuangan syariah.  Industri jasa keuangan syariah di Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan, bahkan di tengah pandemi Covid-19. Seperti pertumbuhan aset sebesar 10,9%, lebih tinggi dari konvensional yang hanya naik 7,7%. Lalu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 11,56%, unggul tipis dari DPK bank konvensional yang naik 11,49%. Dari sisi pembiayaan, bank syariah mencatat pertumbuhan 9,42%, jauh mengungguli bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55%. Selain itu, market share pasar modal syariah sebesar 17,39%, dan jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebanyak 4.115 unit

(Oleh - HR1)

Perpindahan kepemilikan bank nasional ke tangan investor asing kian bertambah. Teranyar, Sovereign Wealth Fund asal Singapura, GIC Private Limited, masuk menjadi pemegang saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) melalui skema rights issue. Sebelumnya, ada enam bank nasional yang dikuasai asing, yaitu Bank Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank IBK Indonesia, dan Bank Oke. Meski begitu, perbankan Indonesia hingga saat ini masih didominasi investor lokal.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank BUMN masih merajai aset perbankan. Total aset per Desember 2020 Rp 3.818,58 triliun atau 41,6% dari total aset perbankan. Aset bank pembangunan daerah (BPD) Rp 763,87 triliun. Aset bank swasta nasional mencapai Rp 4.159,8 triliun dan kantor cabang bank asing Rp 435,62 triliun. Peluang bertambahnya kepemilikan asing jmasih terbuka lebar. Sebab, ada lebih dari 25 bank kecil masih harus berjuang memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun. 

Menutup tahun buku 2020, aset Bank Sumut sebesar Rp 33,5 triliun atau tumbuh 5.6% yoy (year on year) dibandingkan posisi Desember 2019 sebesar Rp 31,7 triliun. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 26.9 triliun atau meningkat 7.06% yoy dibandingkan Desember 2019 sebesar Rp 25,1 triliun. Sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp 23,6 triliun. Kemudian, rasio Non Performing Loan (NPL) juga mampu ditekan dari 4,36% menjadi 3,54%. Adapun laba Bank Sumut terkontraksi 5,54% menjadi Rp 515 miliar.

OJK mengapresiasi Bank Sumut dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu bank yang ditunjuk dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran dana PEN. OJK juga mendorong pemegang saham PT Bank Sumut untuk senantiasa meningkatkan permodalan Bank Sumut karena permodalan yang kuat dapat meningkatkan ekspansi serta mendukung berbagai rencana strategis Bank Sumut termasuk peningkatan IT.

Pada Senin (15/3/2021), penyidik KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Gambir, Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Uang itu diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengekspor benur pada 2020. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP membuat surat perintah kepada eksportir untuk menyerahkan bank garansi atau jaminan bank.

Penyitaan uang Rp 52,3 miliar itu menambah panjang daftar aset yang telah disita KPK terkait kasus suap tersebut. Sebelumnya, KPK menyita aset bernilai total sekitar Rp 37,6 miliar. Dengan tambahan Rp 52,3 miliar, total nilai aset yang telah disita Rp 89,9 miliar. Sejauh ini, KPK telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka. Selain Edhy, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, ditambah satu tersangka pemberi suap, yakni Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa. Total penyidik KPK telah memeriksa 115 saksi.

Pandemi virus korona (Covid-19) berimbas pada sejumlah sektor usaha, termasuk perbankan badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu akibatnya: Setoran dividen bank BUMN dari laba tahun 2020 ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurun. Sejauh ini, sudah dua bank pelat merah yang memutuskan penggunaan laba dari tahun 2020. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), PT Bank Mandiri Tbk, Senin (15/3), memutuskan bank berkode saham BMRI itu membagi dividen sebanyak 60% dari laba bersih di 2020, atau sekitar Rp 10,27 triliun. Meski secara persentase sama, namun nilai itu turun dari dividen 2019 yang mencapai Rp 16,94 triliun.

Dengan komposisi saham merah putih sebesar 60%, BMRI menyetor dividen sekitar Rp 6,16 triliun ke kas negara, turun dari setoran di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 9,89 triliun. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang terlebih dulu menggelar RUPST, Rabu (10/5) pekan lalu, memutuskan tidak membagi dividen ke pemegang saham. Padahal, BTN merupakan satu-satunya bank BUMN yang menikmati pertumbuhan laba di 2020. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pada pekan berikutnya, Kamis, 25 Maret 2021. Tahun sebelumnya, BBRI adalah bank BUMN yang menyetor dividen terbesar. Tapi tren itu bisa berubah mengingat laba BRI tahun 2020 anjlok 45,80% year-on-year.

Mata uang digital Bitcoin (BTC) yang diciptakan oleh individu / komunitas yang menamakan diri Satoshi Nakamoto' pada tahun 2009.

Berdasarkan paper berjudul “Bitcoin A Peer-to-Peer Electeonic Caah System” yang ditulis Satoshi Nakamoto, Ia merupakan versi peer-to-peer dari uang elektronik yang memungkinkan pembayaran online dilakukan secara langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui institusi keuangan.

Secara teknis, Bitcoin memanfaatkan Blockchain. Blockchain mendesentrallsasikan basis data ke seluruh jaringan yang tergabung dengannya. Data yang disebarkan, telah terlebih dahulu dienkripsi. Ketika data baru ditambah, seluruh komputer yang terlibat dalam jaringan berkewajiban memverifikasi data. Secera sederhana Blockchain adalah antitesa dari model database Clien-Server.

Bitcoin melawan praktik dominasi institusi keuangan konvensional, berikut perusahaan pihak ketiganya, atas transaksi online. Institusi keuangan yang jadi penengah tersebut dianggap Nakamoto meningkatkan biaya transaksi yang harus ditanggung oleh nasabah.

Perbankan di Tanah Air seakan berlomba untuk membangun layanan finansial berbasis teknologi.  Menghadapi tuntutan semacam itu, industri perbankan pun gencar mengembangkan superapps yang menawarkan layanan perbankan yang lengkap, Sebagian bank, bahkan, bersiap membentuk anak usaha berupa bank digital.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bisa disebut sebagai bank yang sudah siap bersaing di era digital melalui superapps Livin' by Mandiri. Aplikasi ini adalah rebranding Mandiri Mobile Banking, yang akan ditransformasi menjadi modern digital retail bank.

Tahun ini BMRI menganggarkan capital expenditure (capex) untuk teknologi informasi (TI) hampir Rp 2 triliun. Sekitar 80% dari dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pengembangan dan penguatan digital banking.

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memiliki superapps Promo. Ke depan BRIMo akan menjadi financial supermarket, ujar Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo, Senin (8/3).

BBRI menyiapkan capex untuk teknologi informasi sebesar Rp 3,5 triliun di tahun 2021. Dana itu akan digunakan untuk modernisasi core banking, terkait dengan sistem finansial dan perangkat-perangkat unit kerja BRI yang perlu melakukan transformasi.

Adapun PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), akan mengkonversi Bank Royal menjadi Bank Digital untuk bertarung dalam bank digital murni. Bank ini akan mengusung konsep branchless dengan pelayanan di dalam aplikasi.

Bank swasta lain, PT CIMB Niaga Tbk (NISP) punya superapps OctoMobile yang akan menambah layanan pinjaman dalam aplikasinya.

Khusus di perbankan yang ada di wilayah Sumatera Utara, tahun ini terungkap hampir 42 trillun, tepatnya 41,79 triliun dana yang mengendap (SIB 26/2).

Pakar ekonomi nasional di Sumut, Dr Polin Pospos menegaskan kajian itu misalnya berupa proses verifikasi atau seleksi para calon pemohon kredit (debitur) lain yang dinilai lebih layak, Calon debitur membatalkan dana kreditnya yang sudah disetujui pihak bank (kreditur), sehingga dana tersebut jadi mengendap di bank-bank.

Selain mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pemberdayaan UKM di masa pandemi Covid-19, kebijakan penyaluran alternatif kredit dari dana-dana undisbursed loan ini juga akan mengurangi timbunan dana di perbankan sehingga kinerja perbankan meningkat.