OJK mengubah pengelompokan bank dari kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI). Kini, tidak lagi perbedaan kegiatan usaha antara bank modal kecil dan besar.Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan baru terkait pengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dengan aturan ini, tidak ada lagi perbedaan kegiatan usaha tiap-tiap kelompok bank seperti sebelumnya. Bank dengan modal inti kecil pun kini diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang sebelumnya hanya boleh dilakukan bank bermodal inti besar.Pengelompokan bank dengan kriteria baru ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang dirilis pada Kamis (19/8/2021). Klasifikasi bank kini diatur dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) yang terbagi dalam empat kelompok.KBMI 1 untuk bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp 6 triliun, KBMI 2 untuk bank yang memiliki modal inti Rp 6 triliun sampai Rp 14 triliun, KBMI 3 untuk bank yang memiliki modal inti Rp 14 triliun sampai Rp 70 triliun. Adapun KBMI 4 untuk bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp 70 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan, aturan baru ini secara otomatis menggugurkan pengategorian bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) yang diatur dalam POJK Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Bank Indonesia (BI) mengklaim telah membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp131,96 triliun. Jumlah itu terhitung sejak awal tahun ini hingga 16 Agustus 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pembelian SBN ini dilakukan lewat lelang utama sebesar Rp56,5 triliun dan lelang tambahan (green shoe option/GSO) sebesar Rp75,46 triliun.

Selain itu, BI juga menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp114,15 triliun. Hal ini terhitung sejak awal Januari 2021 hingga 16 Agustus 2021.

Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo), dan penurunan giro wajib minimum (GWM).

Perry mengatakan bukti likuiditas perbankan longgar terlihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 32,51 persen secara tahunan. Selain itu, pertumbuhan DPK sebesar 10,43 persen secara tahunan.

Sementara itu, likuiditas perekonomian juga terlihat meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yang naik 14,9 persen dan uang beredar dalam arti luas (M2) naik 8,9 persen pada Juli 2021.

Sektor perbankan meningkatkan kewaspadaan akibat munculnya peningkatan risiko kredit segmen korporasi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, terus melanjutkan upaya pemberian keringanan atau restrukturisasi kredit kepada korporasi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Jika hal tersebut belum cukup, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Atturidha, mengungkapkan, sebagai upaya mitigasi, perseroan telah membentuk pencadangan yang cukup sebagai salah satu opsi ketika terjadi penurunan kualitas kredit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi korporasi dalam negeri yang mengalami penurunan kinerja menjadi fokus Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pasalnya, jika tidak segera diantisipasi, hal itu dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dia memastikan KSSK bakal terus memantau secara mendetail perkembangan segmen korporasi di berbagai level usaha.

Tak hanya itu, KSSK juga mendapat laporan adanya peningkatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada paruh pertama tahun ini tercatat ada 199 permohonan PKPU dan 36 permohonan kepailitan yang diajukan. "Kami senantiasa memperhatikan risiko-risiko yang muncul, termasuk saat ini yang diperhatikan adalah risiko dari restrukturisasi dan kenaikan PKPU serta kepailitan," ucap Sri Mulyani.

Bank Indonesia (BI) melihat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer pada sistem pembayaran. Lihatlah salah satu keunggulan QRIS di masa pandemi ini: transaksi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Maka, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menyatakan akan menambah fitur tarik, transfer, dan setor pada layanan QRIS.

Pandemi Covid-19 telah membawa berkah pada penyedia jasa kesehatan digital atau healthtech. Tak mau kehilangan momentum, perbankan ikut membidik transaksi kebutuhan kesehatan nasabah.

Bank Mandiri misalnya, telah curi start menjalin kerja sama dengan healthtech sejak 2019. SVP Credit Card Group Bank Mandiri Lila Noya telah melihat potensi dengan beberapa emerging category merchant seperti e-wallet, insurtech, e-groceries, termasuk healthtech.

Saat ini kami sudah memiliki partnership dengan Halodoc, Alodokter, Farmaku. Selain itu dengan perkembangan transaksi digital. Pada masa pandemi beberapa partner kami juga menambah fitur dari semula hanya toko konvensional menjadi online yang bisa di akses pada aplikasi.

Lila melihat trafik transaksi platform digital selalu bertumbuh termasuk pada kategori healthtech. Kategori ini mencatatkan pertumbuhan transaksi kartu kredit 123 persen year to date (ytd) dan merchant naik 311 persen yearon year (yoy) per Juni 2021.

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan transaksi e-commerce pada tahun 2021 akan melampaui perkiraan sebelumnya. Jika semula Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan e-commerce tahun ini bisa mencapai 33,2% year on year (yoy) dengan nilai Rp 330,7 triliun, BI merevisi proyeksi ini menjadi lebih tinggi yakni 39,1% yoy dengan nilai Rp 370 triliun.

Gubernur Bl Perry Warjiyo, menyampaikan hal ini Senin (5/7). Optimisme pertumbuhan aktivitas transaksi digital ini seiring dengan meningkatnya akses masyarakat di tengah pandemi korona. Catatan Bl, ada peningkatan transaksi e-commerce sejak 2017. Saat itu, transaksi e-commerce tercatat Rp 42,2 triliun. Kemudian, pada 2018, transaksi naik jadi Rp 105,6 triliun atau melonjak 150,24% yoy. Jumlah nilai transaksi meningkat lagi pada tahun 2019 yang pada waktu itu tercatat Rp 205,5 triliun atau tumbuh 94,69% yoy. Tahun 2020, transaksi e-commerce menyentuh Rp 266 triliun, naik 29,44% yoy. Menurut Perry, meningkatnya transaksi di platform digital ini tak lepas dari digitalisasi sistem pembayaran dan meningkatnya preferensi. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap teknologi digital juga semakin membaik. Bahkan, penggunaan e-commerce ke depan diperkirakan akan semakin masif.

Bank-bank kecil tinggal punya waktu enam bulan lagi untuk memenuhi tahapan ketentuan modal inti minimum menjadi Rp 2 triliun. Pencarian calon investor terus dilakukan untuk memperkuat permodalan, meskipun pengendali di beberapa bank masih tetap berkomitmen mengucurkan suntikan modal. Bank Sahabat Sampoerna masih terus melakukan penjajakan dengan beberapa calon investor strategis untuk masuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan ke depan. Salah satu mekanisme membuka pintu baginvestor strategi tersebut adalah lewat initial public offering (IPO).

Jika penjajakan dengan calon investor tidak berhasil, konglomerat keluarga Sampoerna sebagai pengendali berkomitmen memenuhi aturan modal inti hingga Rp 2 triliun pada akhir 2021. "Pemegang saham pengendali telah komitmen memenuhi aturan modal minimum akhir 2021, dengan maupun tanpa investor baru, " kata Henky Suryaputra, Direktur Bank Sampoerna ke KONTAN, Senin (28/6). Per Maret 2021, modal inti bank ini baru mencapai Rp 1,47 triliun. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) akan menambah modal lewat rights issue dengan membidik dana segar sekitar Rp 1 triliun.

Perseroan ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya sekitar 2 miliar unit saham. Modal inti bank ini per kuartal I-2021 baru Rp 1,1 triliun. Salim Group sebagai pengendali saham Bank Ina akan melakukan injeksi modal dengan menyerap haknya dalam penerbitan rights issue. "Untuk sementara ini, existing shareholders menyerap rights issue, kata Daniel Budirahayu, Direktur Utama Bank Ina. Sedangkan bank milik Wings Group, PT Bank Multiarta Sentosa, telah mempersiapkan aksi IPO untuk memenuhi aturan modal inti. Bank ini akan menawarkan sekitar 186,17 juta saham dengan harga Rp 3. 360. Modal inti per Maret 2021 Rp 1,81 triliun. Masa penawaran umum saham IPO pada 24-28 Juni 2021. "Pencatatan di BEl akan dilakukan pada 30 Juni 2021," tulis manajemen bank tersebut dalam keterbukaan informasi.

PT Bank Bisnis Indonesia Tbk (BBSI) akan melakukan rights issue pada kuartal IV mendatang untuk memenuhi modal inti minimal Rp 2 triliun. Namun, belum ada update apakah ada investor baru selain Kredivo yang mencaplok 24% saham bank ini pada Mei lalu. "Jumlah saham yang akan diterbitkan belum ditentukan. Investor baru atau diserap pemegang saham eksisting belum ada update informasi, " kata Paulus Wijaya, Sekretaris Perusahaan Bank Bisnis.

Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara resmi membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Link. Inisiatif awal untuk mendorong nasabah perlahan beralih ke layanan digital perbankan tidak terwujud dan malah menimbulkan polemik. Atas dasar ini, rencana tersebut dibatalkan. Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto menjelaskan, empat bank Himbara telah membatalkan rencana tersebut serta tidak akan mengenakan tarif cek saldo dan tarik tunai antarbank Himbara tersebut.

Kelompok negara maju yang tergabung dalam Group of Seven (G7) menyuarakan rencana menghentikan pembiayaan di sektor pertambangan batubara. Produsen batubara nasional mengaku tak mencemaskan rencana kelompok G7. Sebelumnya Kelompok G7 menyebutkan pembangkit listrik berbasis batubara merupakan penyebab terbesar emisi gas rumah kaca.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, produsen batubara memiliki banyak opsi untuk menghimpun pendanaan eksternal di dalam negeri. Beberapa opsi yang bisa dijajaki seperti pinjaman perbankan dalam negeri, penggalangan dana di pasar modal, dan lain-lain.

APBI tak menampik bahwa sikap G7 bisa berdampak terhadap ekspor batubara Indonesia dalam jangka panjang. Permintaan komoditas energi tersebut masih akan tumbuh hingga beberapa tahun ke depan. Apalagi, PLTU existing yang sudah beroperasi umumnya memiliki usia operasi yang tidak pendek, yaitu sekitar 25 tahun. Kalau kami melihat permintaan batubara, rasanya masih cukup bagus.

Head of Corporate Communication PT Indika Energy Tbk (INDY), Ricky Fernando mengemukakan, Indika menjadikan aspek environmental, social and governance (ESG) sebagai prioritas dalam beroperasi. Sumber pendanaan utama Indika Energy berasal dari kas perusahaan, pinjaman bank, dan obligasi internasional. Berdasarkan catatan INDY, mereka memiliki pinjaman kepada Bank Mandiri, Bank Permata, HSBC, Bank Woori Saudara dan Citibank.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman mengatakan, GEMS selama ini mengandalkan pinjaman dari perbankan lokal untuk urusan pendanaan eksternal. Saat ini Golden Energy mengandalkan fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri. Ke depan, GEMS lebih banyak mengandalkan kas internal dan pinjaman bank lokal.

Perbankan siap menggelar restrukturisasi kredit lanjutan terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Satu di antara debitur yang terus dipantau kesehatannya oleh para bankir ialah PT Garuda Indonesia Tbk. Lesunya bisnis penerbangan akibat tekanan pandemi Covid-19 telah menghantam kondisi keuangan Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah ini tercatat memiliki utang yang jatuh tempo per Mei 2021 sebesar US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 70 triliun dari total Rp 140 triliun. Sebagian utang itu merupakan pinjaman ke pihak perbankan.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2020, Garuda memiliki utang perbankan sekitar USS 1,02 miliar. Dari jumlah itu, utang jangka pendek mencapai USS 754,3 juta, dan pinjaman jangka panjang USS 260,95 juta. Dari total pinjaman jangka pendek, USS 92,6 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun di antara merupakan utang yang jatuh tempo dalam waktu setahun. Jika tidak terselesaikan, utang Garuda berpotensi menjadi kredit bermasalah bagi perbankan.

Meski begitu, sejauh ini sejumlah bank menyatakan status kredit Garuda masih lancar. Novita Widya Anggraini, Direktur Keuangan BNI, mengatakan, selama ini Garuda masih membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, meskipun Garuda termasuk korporasi yang terdampak pandemi Covid-19. Kredit Garuda di BNI masih dalam kategori lancar karena memang masuk dalam program restrukturisasi Covid-19.Program ini merupakan relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berjalan sejak Maret 2020.

Berdasarkan laporan keuangan Garuda per September 2020, pinjaman jangka pendek ke BNI senilai USS 148,9 juta. Dari jumlah itu, sekitar USS 79,71 juta utang Garuda yang jatuh tempo pada 19 April 2021 dan USS 13,8 juta jatuh tempo pada 31 Maret 2021. Juga ada utang jangka pendek dua anak usahanya, yakni Garuda Maintenance Facility Aero (GMFA) senilai US$ 49,2 juta, dan Aerowisata Catering Service (ACS) USS 6,2 juta.

Adapun dari laporan keuangan BNI di kuartal I-2021, utang Garuda di BNI mencapai Rp 2,82 triliun. Sementara di Bank BRI, Garuda tercatat mempunyai utang Rp 3,3 triliun per kuartal l-2021. Bank Panin saat ini juga memiliki saldo kredit ke Garuda Rp 1,7 triliun. Herwidayatmo, Presiden Direktur Bank Panin mengatakan, status kredit tersebut masih kategori lancar. "Kredit ke Garuda belum direstrukturisasi. Kreditnya masih lancar dan ini tidak masuk loan at risk (LAR)," ungkap Herwid.