Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dinilai belum optimal karena jumlahnya masih di bawah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Di sisi lain, kas pemerintah daerah di perbankan cenderung naik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga 25 Mei 2021 mencapai 21,98 persen. Persentase itu sedikit naik dibandingkan realisasi 31 Mei 2020 yang mencapai 20,58 persen. Meskipun demikian, persentase realisasi belanja APBD Mei 2021 masih di bawah realisasi APBN yang mencapai 32 persen pada kurun waktu yang sama. ”RealisasiAPBD masih di bawah APBN sekitar 10 persen. Kami berharap pemda bisa mengatasi ketertinggalan terhadap realisasi belanja. Syukur-syukur bisa mendekati angka APBN,” kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Ardian mengatakan, dengan rendahnya angka realisasi belanja, Kemendagri mencermati ada uang pemda di perbankan yang cukup besar. Pada 30 April 2021, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlahnya Rp 194,5 triliun.

Ardian mengungkapkan, data BI menyebutkan, pada Maret 2021 ada uang kas pemda di perbankan Rp 182,3 triliun. Pada April naik menjadi Rp 194,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada kenaikan angka simpanan di perbankan sekitar Rp 3 triliun. Ia menuturkan, dana transfer pemda kemungkinan berkurang. Sektor pendapatan asli daerah (PAD)juga terkontraksi di era pandemi. Karena itu, ada upaya yang dilakukan pemda untuk bisa mendapatkan tambahan PAD melalui bunga. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbakhul Hasan mengatakan, belanja daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Hingga Mei 2021, TKDD baru ditransfer 29,32 persen. Karena itu, kas daerah relatif kosong.

Pengenaan biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM Link oleh bank himpunan bank milik negara (Himbara) bakal ditunda. Sedianya kebijakan ini mulai berlaku 1 Juni 2021. Ini buntut protes dari konsumen lewat Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (25/5). Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha beralasan, penundaan terjadi karena rencana pengenaan tarif tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut antara Kementerian BUMN dan manajemen Bank Himbara. "Kalau hasil keputusannya sudah ada akan segera kami informasikan, " kata pada KONTAN, Sabtu (29/5). 

Transaksi yang bakal kena tarif adalah transaksi penggunaan kartu debit pada mesin ATM bank lain (transaksi off us). ATM Link yang ada saat ini tetap dimiliki masing-masing bank sesuai dengan logo bank yang tertera di mesin ATM, meski mesin ATM tersebut berjudul ATM Link. Misalnya, jika ATM Link tersebut dimiliki Bank Mandiri maka transaksi cek saldo dan tarik tunai yang oleh kartu debit dari tiga bank Himbara lain seperti Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN yang sebelumnya gratis, akan dikenakan biaya. Sementara transaksi nasabah Bank Mandiri tetap gratis. Biaya cek saldo transaksi off us di jaringan ATM Link akan dikenakan Rp 2.500. Transaksi tarik tunai Rp 5.000 Adapun yang selama ini sudah dikenakan biaya adalah kirim uang antar bank tetap di angka Rp 4.000 per transaksi. Rudi menjelaskan, rencana pengenaan tarif cek saldo dan tarik tunai tersebut karena biaya pemeliharaan ATM sangat besar. "Ini juga momentum untuk mendorong nasabah melakukan transaksi secara digital lewat platform Livin by Mandiri, " ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Himbara sekaligus Direktur Utama Bank BRI, Sunarso bilang, sebelum 2018, Bank Himbara mengenakan biaya transaksi di jaringan ATM Link. Setelah 2018 digratiskan karena tahap promosi. Dalam laporannya ke KPPI, KKI menuding, pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai ke nasabah ATM Link merugikan dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Kelompok yang menamakan diri Komunitas Young Islamic Barkers (YIB) juga menolak dengan menggagas petisi. "Kebijakan pemberlakukan biaya di ATM Link sangat bertentangan dengan semangat awal integrasi ATM Link yang berbiaya rendah bahkan gratis, " isi salah satu poin petisi tersebut.

Pemerintah mengadakan program vaksin gotong royong. Perbankan langsung mengendus peluang dari pengadaan vaksin tersebut. Kebutuhan dana yang besar membuat bank langsung bergegas ikut menyalurkan pinjaman ke PT Bio Farma. Bank Mandiri Tbk, misalnya, menyalurkan fasilitas kredit untuk pengadaan vaksin Covid-19 sejak awal tahun 2020 kepada Bio Farma. Adapun total utilisasi fasilitas non cash loan yang disiapkan Bank Mandiri mencapai sebesar US$ 60 juta atau setara dengan Rp 852 miliar. Bank Mandiri juga masih akan menyiapkan tambahan plafon pembiayaan ke depan. Pertimbangannya, rencana pengadaan vaksin seperti Sinovac, Astra Zeneca dan Novavax yang dilakukan Bio Farma akan masih berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. "Bank Mandiri telah menyiapkan plafon pembiayaan yang cukup fleksibel untuk memberikan kepastian dukungan finansial, " kata Rudi As Aturridha, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri kepada KONTAN, Kamis (20/5).

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga berkomitmen mendukung kesuksesan program vaksinasi yang tengah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, BRI telah menyalurkan pinjaman dalam bentuk modal kerja kepada Bio Farma dan group yang ditunjuk pemerintah untuk memperlancar pengadaan vaksin korona. Hanya saja, dia tidak menyebutkan total kredit yang sudah diberikan. "Ke depan, BRI juga tidak merutup kemungkinan bakal menambah portofolio kredit yang diperuntukkan pengadaan vaksin, " ujarnya.

Selain dengan bank pelat merah, Bio Farma juga telah bekerjasama dengan bank swasta dalam membantu pembiayaan pengadaan vaksin bernilai jumbo tersebut. Bank Danamon misalnya telah memberikan fasilitas kredit senilai Rp 2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 500 miliar diberikan pada September 2020 dan Rp 1,5 triliun dalam bentuk pembiayaan syariah yang sudah diteken pada 17 Februari 2021 lalu.

Direktur Danamon Syariah, Herry Hykmanto sebelumnya mengatakan penanggulangan pandemi virus Covid-19 di Indonesia membutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai kalangan. Bank Maybank Indonesia juga sudah lebih dulu meneken fasilitas kredit kepada Bio Farma. Bank ini jadi bank pertama di Indonesia untuk memberikan fasilitas untuk mendukung pengadaan vaksin Covid-19. Fasilitas pembiayaan diberikan via unit usaha syariah alias UUS sebesar USS 185 juta atau setara sekitar Rp 2,68 triliun melalui belerapa termin.

Bank Syariah Indonesia juga bakal ikut memberikan dukungan pembiayaan. Bukan hanya untuk program vaksin pemerintah, tapi juga program vaksin gotong royong. "BSI telah melakukan koordinasi dengan Bio Farma terkait pembiayaan untuk pengadaan vaksin Covid-19 tersebut, " kata Direktur Utama BSI, Hery Gunardi pada KONTAN, Kamis (20/5). BSI berharap, dengan dukungan pembiayaan bank syariah hasil merger ini, pengadaan, proses produksi, dan distribusi vaksin Covid-19 bisa berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif ke masyarakat.

Lesunya permintaan barang dan jasa oleh konsumen selama pandemi Covid-19 membuat korporasi-korporasi selaku produsen mengurangi belanja modalnya (capital expenditure). Mereka menurunkan produksi sehingga kapasitas terpasang tak terpakai maksimal.

Dengan kondisi ini, sudah barang tentu, korporasi juga akan mengerem rencana-rencana ekspansinya. Korporasi yang masih memiliki cadangan dana memilih mendiamkan uangnya ketimbang membelanjakan untuk investasi. Dampaknya, dana menganggur korporasi meningkat tajam selama pandemi. Kondisi ini tecermin dari melonjaknya nilai simpanan pada kelompok rekening bank dengan nominal di atas Rp 5 miliar, yang notabene dimiliki korporasi-korporasi skala menengah dan besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan pada rekening dengan nominal simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Februari 2021 mencapai Rp 3.282,5 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan simpanan kelompok rekening ini jauh lebih cepat ketimbang simpanan kelompok rekening lainnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan otoritas dan industri pada sektor keuangan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan menggairahkan kembali bisnis korporasi. Di samping kebijakan makro berupa program restrukturisasi kredit oleh OJK dan injeksi likuiditas ke pasar oleh Bank Indonesia, sejumlah kebijakan mikro juga diberikan seperti keringanan uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor.

Perbankan juga terus menurunkan suku bunga kreditnya seiring penurunan suku bunga acuan BI7DRR Rate. Per Februari 2021, rata-rata suku bunga kredit investasi telah menyentuh level 8,77 persen, sedangkan bunga kredit modal kerja sebesar 9,17 persen. Sejak BI7DRR diluncurkan sebagai suku bunga acuan pada Agustus 2016, hingga kini penurunan bunga kredit telah mencapai kisaran 253–277 basis poin, jauh lebih besar dibandingkan dengan total penurunan BI7DRR itu, yakni 150 basis poin.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2020 mencatat total aset sebesar Rp 140,16 triliun. Angka ini tumbuh 16,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 120,58 triliun.

Dalam laporan keuangan LPS disebutkan sebagian besar aset ini berupa investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 133,39 triliun atau 95,17% dari total aset. Kemudian LPS juga membukukan surplus bersih sebesar Rp 19,36 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 17,73 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan investasi juga mengalami peningkatan yaitu 15,8% menjadi Rp 8,84 triliun meningkat Rp 7,64 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya disertai efisiensi di sisi pengeluaran yang signifikan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pada tahun 2020, LPS mencatat kenaikan jumlah simpanan masyarakat pada 109 bank umum sebesar 10,86% year on year jumlah rekening ini naik sebesar 16,12% yoy dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Capaian dan kondisi ini harus terus dijaga, terlebih pada saat situasi pandemi justru masyarakat semakin percaya pada sistem perbankan. Hal ini juga membuktikan bahwa langkah-langkah yang diambil Pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk menjaga kepercayaan kepada sistem perbankan sudah memberikan hasil yang positif.

Transaksi mesin electronic data captured (EDC) sudah mulai mengalami perbaikan sejak akhir -akhir tahun lalu seiring dengan kegiatan pusat perbelanjaan sudah mulai ramai. Namun, transaksinya masih belum kembali pulih seperti kondisi sebelum masa pandemi Covid-19.

Beberapa bank justru masih mencatat penurunan transaksi sepanjang kuartal l-2021 dibanding periode yang sama tahun lalu. Bank CIMB Niaga misalnya mengalami penurunan frekuensi maupun volume transaksi EDC sebesar 29% pada periode tersebut.

Bank Mandiri juga sudah mulai mengalami perbaikan transaksi EDC di kuartal I dari akhir tahun lalu. Namun, realisasinya belum kembali pada masa sebelum pandemi. Transaksi EDC Bank Mandiri pada sektor pariwisata seperti tour & travel dan hotel masih belum membaik. Sedangkan transaksi di merchant groceries, rumah sakit, gas station sudah naik.

EVP Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn mengatakan, frekuensi transaksi EDC Mandiri per Februari 2020 mencapai 98 juta transaksi dengan volume Rp 44,1 triliun. Hanya saja, ia tak menyebut pertumbuhan secara tahunan. Transaksi paling tinggi menurut Hera terjadi pada merchant groceries.

Bank Jago (ARTO) meluncurkan aplikasi pengelola keuangan yang mengedepankan fitur kantong (pockets) dan kolaborasi dengan ekosistem digital.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) meluncurkan aplikasi pengelolaan keuangan pada hari ini, Kamis (15/4). Bank digital milik konglomerat Jerry Ng ini mengedepankan fitur kantong (pockets) dan kolaborasi dengan ekosistem digital sebagai keunggulan dalam Aplikasi Jago tersebut.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar memandang Aplikasi Jago sebagai solusi keuangan yang berpusat pada kehidupan. Ia mengklaim pengelolaan uang bisa lebih sederhana, kolaboratif, dan inovatif sehingga menempatkan aspek hidup sebagai prioritas utama, sementara keuangan berada di prioritas selanjutnya.

Kharim mengatakan, sejak awal didirikan, Bank Jago sudah memiliki konsep sebagai bank berbasis teknologi yang mampu tertanam dalam ekosistem digital. Teknologi Bank Jago juga memfasilitasi integrasi dengan sejumlah mitra digital ekosistem menggunakan Application Programming Interface (API). Bank Jago telah menjalin kemitraan strategis dengan Gojek, yang saat ini memiliki saham Bank Jago sebesar 21,4% melalui Gopay sejak Desember 2020. Kharim mengaku, saat ini integrasi produk antara Jago dan Gojek telah berada di tahap lanjut.

Transformasi Bank Artos menjadi bank digital berawal pada 2019, dimana PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (MEI) dan Wealth Track Technology Limited (WTT) masuk sebagai pemegang saham. Pengendali baru melakukan akuisisi saham Bank Artos sebesar 37,65% oleh MEI dan 13,35% oleh WTT. Ada dua pebisnis besar di balik perusahaan tersebut, yaitu Jerry Ng dan Patrick Walujo.

(Oleh - HR1)

Bank digital saat ini mulai bermunculan di industri perbankan nasional. Mulai dari Bank Digital BCA, Bank Neo Commerce, sampai Bank Jago.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengungkapkan bank digital ini tidak memiliki kantor yang banyak. Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Kemudian bank digital juga melakukan analisa kredit menggunakan teknologi.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Indra Gupta Siregar mengungkapkan bank digital ini hadir untuk membidik milenial. Apalagi saat ini milenial memiliki gaya hidup yang serba digital, misalnya belanja, persiapan perjalanan, sampai kesehatan menggunakan aplikasi.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan mengungkapkan transaksi di bank digital seluruhnya menggunakan teknologi. Nasabah nantinya bisa menggunakan mobile banking untuk membuka rekening tanpa harus verifikasi menggunakan video call atau ke kantor cabang.

Penjaluran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) BCA Surabaya di triwulan I tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding triwulan IV tahun 2020 lalu.

Selanjutnya di tahun 2021 ini, BCA kembali optimis penyaluran KPR akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai 1 Februari hingga awal April 2021 ini, penyaluran KPR BCA Surabaya sudah mencapai Rp 3,3 triliun.

Indikasi pendorong tercapainya target itu antara lain dengan adanya stimulus free PPN 10 persen yang akan berlangsung hingga akhir Agustus 2021 mendatang, Kemudian suku bunga yang rendah dan penurunan angka penularan Covid 19 bersama dengan program vaksinasi nasional.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk yang akan berganti nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk menambah jajaran direksi. Tiga dari empat direksi baru yang ditunjuk pernah berkarier di PT Visionet Internasional atau OVO.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia akhir pekan ini, terdapat empat nama baru yang masuk dalam jajaran direksi Bank Net Syariah. Keempat jajaran direksi baru Bank Net Syariah ini akan resmi menjabat setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan.

Hijrahnya para eks petinggi OVO memicu kabar masuknya perusahaan financial technology tersebut ke Bank Net Syariah. Namun kabar ini tak dibantah atau dibenarkan oleh pihak OVO.

Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit mengatakan pihaknya saat ini berfokus pada pengembangan layanan pembayaran digital dan sejumlah layanan lainnya, seperti investasi, asuransi dan pinjaman.

Saat ini, 60,55% saham Bank Net Syariah digenggam PT NTI Global Indonesia Tbk, 20,01% saham dikuasai Bortoli International Ltd, 6,18% dipegang Kasai Internasional Inc, dan sisanya publik.