Perbankan
( 2293 )Sosok Dyota Marsudi, Anak Menlu yang Jadi Presdir Bank Aladin
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk pekan ini menetapkan perubahan nama perseroan serta merombak jajaran direksi dan komisaris.
Perusahaan yang akan berganti nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk ini bakal dipimpin oleh anak menteri luar negeri, Dyota Mahottama Marsudi.
Pria kelahiran 1989 ini juga merupakan co-founder startup Happy5 yang juga menjabat sebagai chief operating officer sejak 2016 hingga 2018. Happy5 bergerak di bidang software-as-a-service (SaaS) yang fokus pada sistem human capital management. Saat ini, Happy5 sudah digunakan oleh 60 ribu pegawai dari 24 perusahaan di Indonesia.
Bank Net Syariah resmi menggelar IPO pada 1 Februari 2021 dengan harga Rp 103 per saham . Hinga saat ini, harga sahamnya telah melesat hingga lebih dari 2.000%. Pada penutupan perdagangan pekan ini, harga saham yang berganti nama menjadi Bank Aladin Syariah mencapai Rp 2.890.
BI Luncurkan Sandbox 2.0
Bank Indonesia meluncurkan ruang uji coba bagi industri sistem pembayaran yang mulai merambah segmen digital untuk mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Ruang uji inovasi yang populer disebut sebagai sandbox ini berfungsi untuk menguji coba sejumlah aspek, di antaranya produk, layanan, tekonologi, dan model bisnis.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ruang uji coba yang diluncurkan BI kali ini akan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi laboratorium inovasi, uji coba industri, dan regulasi. Laboratorium inovasi ini merupakan sarana pengembangan inovasi layanan yang belum digunakan atau telah digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas.
Menurut Perry, komitmen BI mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran ini sejalan dengan inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Inisiatif BSPI itu mengamanatkan reformasi regulasi sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional.
Untuk memastikan stabilitas dan keamanan layanan keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang perbankan digital pada semester I-2021. Ketua Eksekutif Industri Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan tersebut akan melengkapi POJK terkait operasional bank umum.
OJK akan mengatur berbagai aspek operasional bank digital, seperti tata kelola operasional, mekanisme keamanan data nasabah, dan mekanisme mengatasi kejahatan siber.
BI Dorong Ekonomi Digital Via FEKDI
Bank Indonesia akan menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Upper Hills Convention Hall, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Jumat (9/4) besok.
Direktur BI Sulsel, Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan itu digelar sebagai perwujudan dari upaya digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Sulawesi Selatan. Ia optimistis, festival ini dapat mengembangkan digitalisasi pembayaran ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulsel.
Pada kesempatan sama, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ali Afthan menjelaskan secara teknis acara FEKDI nantinya. Kegiatan itu akan dihadiri Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan kepala daerah di 25 kabupaten/kota di Sulsel.
Selain kepala daerah, pihaknya juga akan mengundang Pentahelix atau yang memiliki peran diantaranya Akademi, Bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ovo hingga Tokopedia.
OJK Menyiapkan Aturan Digitalisasi Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyusun blueprint tranformasi digital perbankan tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan kerangka kerja mendorong inovasi perbankan namun tetap menjaga industri perbankan tetap berjalan kondusif.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengatakan, blueprint tranformasi digital tersebut pada intinya akan mencakup lima aspek yakni data, kolaborasi, manajemen risiko, teknologi dan tatanan institusional yang dilengkapi dengan pilar dukungan terhadap inovasi.
OJK juga akan menyesuaikan regulatori framework yang berfokus pada pengembangan pengaturan, perizinan dan pengawasan agar dapat mendukung transformasi digital yang dilakukan bank.
Pengaturan lebih lanjut juga akan lebih mengacu pada principle based yang akan memperkuat tanggung jawab perbankan mengatur sistem manajemen dengan pengawasan internal secara mandiri. Kemudian, OJK akan melakukan tranformasi perizinan sebagai upaya percepatan, ketepatan proses.
Ketua Bidang Operation, Technologi and Regulated Reporting Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Indra Utoyo mengatakan, transformasi regulasi itu perlu karena tren digital menuntut kolaborasi antar industri. Sehingga jumlah data nasabah yang diakses semakin banyak. Ancaman kejahatan siber yang berfokus pada data pribadi berpotensi meningkat.
Setoran PPh Perbankan Terbesar Saat Pandemi
Sektor perbankan masih menjadi penyetor pajak penghasilan (PPh) badan usaha terbesar di jajaran perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Tercatat hingga 30 Maret 2021 ada 105 emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangan 2020. Sedangkan 614 emiten belum mengumumkan.
Dari emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangan, KONTAN mencatat, dari 20 emiten dengan setoran PPh badan terbesar selama 2020, tiga besar pembayar pajak terbesar berasal dari sektor perbankan. Mereka adalah yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk serta PT Bank Mandiri.
Sejak tahun lalu, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%, turun dari ketentuan di tahun sebelumnyang mencapai 25%. Bahkan tarif untuk emiten yang melepas saham ke publik lebih dari 40% diberikan diskon tambahan hingga 3%, sehingga PPh Badan yang dibayar hanya 19%.
Sebagai gambaran, penerimaan pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp 1.069,98 triliun. Nilai ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya dan setara 89,25% di APBN 2020 yakni Rp 1.198,82 triliun.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2021 senilai Rp 1.229,6 triliun. Hingga Februari 2021 pajak yang terkumpul baru Rp 146,13 triliun atau minus 4,84% yoy.
Digital Banking Semakin Menggurita
Pemanfaatan teknologi digital di masa pandemi semakin berkembang termasuk di industri perbankan. Menurut data Bank Indonesia (BI), perkembangan transaksi digital sejatinya sudah mulai masif sejak tahun 2019 lalu. Namun, dengan adanya pandemi, tren tersebut semakin terakselerasi.
Transaksi e-commerce pada tahun 2020 diproyeksikan menembus Rp 253 triliun. Angka tersebut naik 23,11% year on year (yoy). Peningkatan transaksi digital juga terjadi pada penggunaan uang elektronik. Kedua hal itu praktis turut memicu transaksi perbankan digital alias digital banking yang diproyeksikan naik 19% menjadi Rp 32.206 triliun di 2021. (lihat tabel).
Gubernur Bl Perry Warjiyo menuturkan, volume transaksi digital banking per Februari 2021 sudah mengalami pertumbuhan sekitar 36,41% yoy menjadi 464,8 juta transaksi. Adapun nilai transaksi tumbuh 22,94% yoy menjadi Rp 2.547,5 triliun.
Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri bilang, aplikasi mobile banking sudah menopang sekitar 40% dari total volume transaksi e-channel. Hingga pertengahan Maret 2021, transaksi finansial melalui e-channel Bank Mandiri nilainya hampir Rp 700 triliun, atau meningkat 1496 yoy.
Bank BUMN Naikkan Cadangan Kredit
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan mencatat per Februari 2021 posisi NPL gross ada di level 3,17% naik dari periode akhir 2020 sebesar 3,06%. Alhasil, perbankan pun dikabarkan menyiapkan segala amunisi untuk menekan laju NPL. Salah satunya dengan memupuk pencadangan.
Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini. Dia bilang. pembentukan pencadangan juga menjadi kewajiban bagi bank dalam rangka memenuhi ketentuan PSAK 71.
Menurut catatan perseroan untuk posisi Desember 2020 pihaknya telah membentuk CKPN sebesar Rp 16,2 triliun. Dampak dari pembentukan tersebut adalah saldo awal laba ditahan Bank BNI berkurang sebesar Rp 12,9 triliun hingga tahun 2020 dari posisi semula Rp 79,7 triliun menjadi Rp 66,8 triliun.
Panin Tersangkut Kasus Suap Pajak
Kasus dugaan suap aparat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (23/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat di Jakarta Pusat.
Penjelasan juru bicara KPK. Ali Fikri menyebut ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 atas bank dengan kode saham PNBN. Di kantor pusat Bank Panin, tim penyidik mengamankan dokumen dan barang elektronik.
Bank Panin adalah salah satu perusahaan yang diduga memberikan hadiah atau janji hadiah kepada aparat pajak yakni Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Ketiga perusahaan yang diduga menyuap pajak hingga Rp 50 miliar secara bertahap itu adalah PT Johlin Baratama, Bank Panin dan Gunung Madu Plantion, perusahaan gula milik keluarga Cendana.
Digitalisasi Perbankan Mengerek Penghematan
Bank Indonesia (BI) mencermati peningkatan efisiensi pada operasional perbankan di awal tahun. Lantaran perbankan melakukan penurunan biaya tenaga kerja dan biaya sewa akibat digitalisasi, yang masing-masing turun sebesar 3 basis poin (bps) year on year (yoy) dan 5 bps yoy hingga Januari 2021.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Pada tahun 2021 ini rasio BOPO akan diproyeksikan berada di kisaran 75%. “Strategi efisiensi yang dilakukan BRI terkait ini adalah melalui digitalisasi proses bisnis, dengan digitalisasi ini diharapkan proses bisnis akan semakin efisien dan efektif,” ujar Aestika kepada KONTAN, Rabu (24/3)
Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim menyatakan, pengelolaan operasional yang efisien dalam situasi ini dilakukan dengan optimalisasi transaksi. Melalui layanan perbankan digital dan transaksi nontunai sebagaimana yang tersedia di mobile banking dan internet banking.
Jumlah transaksi melalui mobile dan internet banking terus bertumbuh pesat, yakni sebesar 50,7% yoy, rasio BOPO sebesar 63,45% sepanjang tahun 2020. Adapun BOPO BCA di 2019 tercatat sebesar 59,09%.
Kredit Perbankan, Sektor Kuat Menggeliat
Bisnis, Jakarta - Permintaan kredit di sejumlah lapangan usaha yang dinilai tahan banting dari pandemi Covid-19 mulai dirasakan oleh perbankan. Permintaan kuat terlihat di sektor perdagangan besar dan industri pengolahan. Berdasarkan survei Bank Indonesia, saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru oleh perbankan hingga Februari lalu sebesar 40,6% atau lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat masih minus 13,9%. Penyaluran kredit baru hingga Februari lalu diprioritaskan ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan atau manufaktur, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Survei permintaan dan penawaran oleh perbankan yang dirilis BI memperkirakan penyaluran kredit baru meningkat pada bulan ini, khususnya pada kelompok bank pembangunan daerah dan bank syariah. Geliat permintaan kredit mulai terlihat khususnya di sektor consumer product sehubungan dengan momentum Ramadan dan jelang Idulfitri. Bank Ina juga mulai menggarap pembiayaan terhadap pemasok maupun distribusi dari Grup Salim. Namun, jumlah pembiayaan untuk grup usaha itu belum terlalu besar.
(Oleh - IDS)









