Program PEN memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdampak restrukturisasi untuk kemudian menyalurkannya kepada pelaku UMKM dengan skema yang ditetapkan.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 64/PMK.05/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Kalsel segera mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) untuk menjadi Bank Mitra sebagai penyalur dana PEN.

Skema EKD telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disisipkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0129 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

Setelah menanti selama hampir 1 (satu) tahun, akhirnya pada hari ini,sebesar Rp200 miliar. Secara simbolis, penyerahan dilakukan oleh Sulaimansyah, SE, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, kepada Agus Syabarrudin, Direktur Utama Bank Kalsel, di Kanwil DJPb, Banjarmasin.

Pembentukan holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggabungkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) baka segera berjalan. Hingga kini proses penggabungannya sedang tahap finalisasi.

Jika tiga perusahaan ini bergabung dalam catatan KONTAN setidaknya holding ini terbentuk maka ada penggabungan aset setidaknya lebih dari Rp 1.600 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemkeu, pasca holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5%. Selain itu kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha ultra mikro dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

EVP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini progres pembentukan holding ultra mikro masih dalam tahap pendalaman kajian. Dia berharap dengan ekosistem UMKM besar bersama BRI dan Pegadaian, akan terbangun pula jejaring usaha UMKM yang lebih luas, dengan saling mengenal dan menemukan keterkaitan usahantar sesama mereka.

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan, aturan baru tersebut mensyaratkan pembuatan bank digital harus memenuhi modal minimal Rp 10 triliun.

“Untuk bank baru draf belum final diskusi, persyaratannya minimal modal Rp 10 triliun,” kata Anung dalam launching Roadmap Perbankan Tahun 2021 secara virtual, Kamis (18/2).

Selain memiliki modal Rp 10 triliun, bank digital harus memiliki minimal satu kantor cabang di Indonesia. Segmen yang digarap pun harus sesuai dengan model bisnis dan kemampuan IT-nya. Namun, modal minimal Rp10 triliun itu tak berlaku bagi beberapa bank. Untuk bank digital yang berada dalam satu kelompok bank hanya memerlukan modal minimal Rp 1 Triliun.

Hingga Desember 2020, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di wilayah kerja OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di KR (Kantor Regional) 5 Sumbagut khusus di Sumatera Utara sebesar Rp261,97 triliun. Kepala OJK KR 5 Sumbagut Yusup Ansori mengatakan hal itu, Selasa (16/2).

Disebutnya, DPK yang di dalamnya terdiri dari tabungan, giro dan deposito dari 2 kantor yang berkantor pusat di Medan yakni PT Bank Sumut, Bank Mestika Dharma dan 59 cabang bank umum.

Untuk kredit yang disalurkan di Sumut selama 2020 yakni sebesar Rp 216, 56 triliun terdiri dari Rp158,84 triliun kredit produktif atau sebesar 73,55 % dan Rp57,73 triliun kredit konsumtif atau 26,65%.

Jadi NPL nya turun dari 3,80% di awal pandemi yakni April 2020 menjadi 3,32% akhir tahun Desember 2020. Sedangkan KUR ( Kredit Usaha Rakyat) yang disalurkan di Sumut sebesar Rp8,17 triliun kepada 216.560 debitur. Dari jumlah kredit disalurkan itu Rp14,26 miliar yakni KUR Klaster Kopi di Dairi kepada 551 petani.

Nilai penjaminan kredit untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus bertambah. Dua perusahaan penjaminan pelat merah Jamkrindo dan Askrindo terus mencatatkan kinerja positif. Sepanjang tahun 2020, kedua perusahaan ini mencatatkan penjaminan kredit modal kerja senilai Rp 18,4 triliun.

“Jadi mereka sudah melakukan program penjaminan kredit Rp 18,4 triliun dari 892 ribu debitur. Pembagiannya Askrindo melakukan penjaminan Rp 9,91 triliun dan Jamkrindo Rp 8,71 triliun,” terang Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea beberapa waktu lalu.

Menurut Robertus, penjaminan kredit tersebut berasal dari 29 bank, yaitu 17 konvensional dan 12 syariah. Dari jumlah itu, di antaranya debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BTPN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Central Asia (BCA) dan lainnya. Skema penjaminan kredit modal kerja dan MKM diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2020.

Skema rencana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang ultra mikro sektor keuangan semakin terang. Holding tiga BUMN itu akan terdiri dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan berada di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai induknya.

BRI akan menerbitkan saham baru (rights issue) dalam rangka pembentukan holding tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, negara akan mengambil seluruh rights issue BRI, serta mengalihkan semua saham seri B di PNM dan Pegadaian ke BRI.

Targetnya holding ultra mikro ini dapat menjangkau 29 juta usaha kecil hingga tahun 2024. Naik 93% dari target jangkauan 2021 yakni 15 juta ultra mikro. Harapannya, pengusaha ultra mikro bisa mendapatkan kredit yang lebih murah. Nantinya biaya dana alias cost of fund holding lebih murah dari BRI saat ini.

la optimistis pembentukan holding ini menaikkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit bank dari 19,75% tahun lalu jadi 22% di tahun 2024.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi beroperasi pada Senin (1/2) kemarin. BSI terbentuk dari penggabungan PT Bank BRIsyariah (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Peresmian BSI dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta secara virtual melalui aplikasi Zoom. BSI saat ini memiliki 1.200 kantor cabang lebih dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Kota Makassar, bank hasil penggabungan ini dibawahi BSI Regional CEO Region Office XI, yang membawahi 105 outlet (Kantor Cabang (KC), kantor cabang pembantu, kantor kas dan Kantor Fungsional Operational (KFO).

Rinciannya, ke-105 kantor ini adalah gabungan dari BNIS sebanyak 33 cabang, BRIS 14 cabang dan Mandiri Syariah 58 cabang.

Tiga bank syariah milik negara akan resmi merger dengan bendera PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun kode saham bank hasil merger yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah BRIS.

Pascamerger ini, PT Bank Mandiri Tbk (EMRI) menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan kepemilikan sebesar 51%. PT Bank Negara Indonesia (TBK) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 17.4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% dan publik 4.4%. Ketua Project Management Office Integrasi [PMO] dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi sebelumnja mengatakan total aset bank hasil penggabungan ini nantinya akan mencapai Rp 239,56 triliun.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang prospek bisnis syariah masih cerah ke depannya mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Apalagi di beberapa daerah, masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihan untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keungan (OJK) Anto Prabowo mengatakan, OJK telah menyetujui rencana penggabungan usaha PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk, dan PT Bank BNI Syariah Tbk menjadi satu di bawah identitas baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk per Rabu ini. Persetujuan ini ditandai dengan keluarnya Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021.

Bank Syariah Indonesia akan melakukan kegiatan usaha di lebih dari 1.200 kantor cabang dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Dari hasil proforma keuangan Bank Hasil Gabungan per 30 Juni 2020, total aset Bank Syariah Indonesia tersebut nantinya mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun.

Jumlah tersebut menempatkan Bank Hasil Penggabungan dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Bank Hasil Penggabungan akan berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS.

Komposisi pemegang saham dari Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4 persen, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI-Saham Syariah sebesar 2 persen, serta publik sebesar 4,4 persen.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menujukkan pertengahan tahun 2020, total asset konglomerasi keuangan sudah bernilai Rp 7.486 triliun. Angka itu setara 63,6% dari total aset Sistem Jass Keuangan (SJK) secara industri.

Dari jumlah total asset tersebut dominasi konglomerasi keuangan dipimpin oleh entitas utama yakni perbankan sebesar 95,7%.

Dua teratas diisi grup pelat merah. Grup Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada di puncak dengan aset Rp 1.404,9 triliun. Menyusul Grup Bank Mandiri dengan aset Rp 1.375,4 triliun. Posisi ketiga diiisi grup swasta, yakni Bank Central Asia (BCA) dengan aset Rp 983,8 triliun.

Dari BUMN datang dari penggabungan tiga bank syariah milik bank BUMN yakni PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah. Bank hasil merger itu nantinya akan memiliki modal inti Rp 20,4 triliun. Malah tahun 2022 bank yang bernama Bank Syariah Indonesia ini bisa naik ke BUKU IV dengan modal inti minimum Rp 30 triliun.