Pengembangan lembaga keuangan berbasis sistem wakaf berpotensi besar di Indonesia. Potensi aset wakaf per tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun, sedangkan potensi wakaf uang Rp 188 triliun.

Presiden berharap gerakan ini tidak hanya meningkatkan literasi dan edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah, tetap juga menjadi upaya memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri Tbk sekaligus Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi, menyatakan Bank Syariah Mandiri yang ditunjuk pemerintah menjadi penerima wakaf uang akan mengelola wakaf tersebut melalui produk yang sudah disiapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Badan Wakaf Indonesia dan para nazir wakaf uang pada 2020 telah memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikannya pada wakaf tunai berbasis sukuk (CWLS) ritel. Saat ini sudah terkumpul Rp 54 miliar dalam bentuk CWLS. Imbal hasil CWLS digunakan untuk membiayai beragam program sosial.

Hingga 20 Desember 2020, total wakaf tunai yang terkumpul dan dititipkan di bank sebesar Rp 328 miliar. Adapun proyek-proyek yang dilakukan berbasis wakaf sudah mencapai Rp 597 miliar.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 menjadi Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun.

Kebijakan ini disambut baik oleh BRI sebagai lembaga keuangan terbesar penyalur KUR. Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa perseroan akan terus berkomitmen mendukung kebangkitan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui dua langkah.

Pertama melalui penyaluran stimulus dan kedua via penyaluran pinjaman agar roda usaha pelaku UMKM kembali berputar. Sejak awal Januari 2020 hingga 25 Desember 2020, BRI telah berhasil menyalurkan KUR Mikro senilai Rp125,3 triliun kepada lebih dari 5,2 juta penerima.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hari ini. Kamis (10/12/2020). Rakornas ini diselenggarakan memuat beberapa agenda, seperti diskusi interaktif, peluncuran roadmap TPAKD 2021-2025, penyampaian arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian penghargaan TPAKD 2020.

Pada rakornas tersebut, Presiden Jokowi meminta agar TPAKD menghadirkan inovasi sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. “TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi.”

Menjawab arahan Presiden Jokowi, Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. “Bank Kalsel siap laksanakan arahan Presiden Jokowi, dengan penerapan EKD. Kami juga siap mendukung dan bersinergi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso maupun Mendagri Tito Karnavian untuk bersama menerapkan arahan tersebut.”

Konsep ini telah disetujui oleh Pemprov Kalsel yang disisipkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan draftnya telah disampaikan ke Kemendagri untuk dikaji lebih dalam. “Harapannya konsep EKD ini dapat segera terealisasi, “ tutup Agus.

Untuk diketahui, konsep EKD yang diinisiasi oleh Agus Syabarrudin dapat memberikan benefit bagi masyarakat luas yang terlibat langsung maupun tidak langsung,.

Perbankan kebanjiran dana program pemerintah. Selain subsidi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor lain yang rutin berlangsung setiap tahun, ada tambahan dana yang dianggarkan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dana bantuan sosial (bansos) tunai.

Dari sektor perumahan, ada anggaran subsidi hunian rutin untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Plafon program FLPP ini untuk tahun 2021 akan mencapai Rp 19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 11 triliun.

Anggaran plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ditingkatkan oleh pemerintah dari Rp 190 triliun tahun ini menjadi Rp 230 triliun di 2021. BRI sebagai bank yang fokus pada kredit mikro, optimistis bisa memaksimalkan kenaikan anggaran KUR seiring proyeksi pemulihan ekonomi. “Kami tingkatkan dengan layanan digital, “ ujar Aestika, Minggu (20/12).

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Pahala Nugraha Mansury juga optimistis bisa mencapai target pertumbuhan kredit hingga 7% tahun 2021. Dengan catatan, BTN bisa mendapatkan alokasi FLPP di atas 75%.

Piter Abdullah, direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berpendapat, FLPP dan KUR dalam bentuk subsidi bunga bisa membantu menurunkan risiko kredit. Sebab bank bisa memberikan bunga yang lebih rendah kepada nasabah.

Sebanyak 30 bank pelaksana melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) tahun 2021. Dana FLPP 2021 mencapai Rp19,1 triliun.

Bank-bank pelaksana itu terdiri dari bank BUMN dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) di sejumlah provinsi. Anggaran ini terdiri dari Daftar Islan Pokok (DIPA) senilai Rp16,62 triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2,5 triliun.

Sedangkan penyaluran FLPP per 17 Desember 2020 telah mencapai Rp10,87 untuk pembangunan 105. 960 unit rumah atau sebesar 103, 38 persen. Sehingga, total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 mencapai Rp55,24 triliun untuk membiayai sebanyak 761. 562 unit rumah.

Aksi merger dan akuisisi mewarnai perjalanan bisnis di sejumlah sektor, mulai dari energi, e-commerce hingga perbankan. Kabar teranyar, raksasa e-commerce Indonesia Tokopedia menjajaki merger dengan perusahaan investasi Bridgetown Holdings. Valuasi Tokopedia diperkirakan mencapai USS 8 miliar hingga US$ 10 miliar.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga melihat, bisnis e-commerce akan terus tumbuh di Indonesia. “Hal ini mendorong pelaku usaha mengembangkan model bisnis yang disesuaikan dengan situasi dan perencanaan masing-masing, “ kata dia, kemarin.

Konsolidasi di sektor perbankan tak kalah dahsyat. Ada Kookmin Bank asal Korea Selatan yang mengambil alih Bank Bukopin dengan nilai transaksi Rp 2,8 triliun. Kemudian Bangkok Bank mengakuisisi PT Bank Permata dengan nilai total transaksi mencapai Rp 33,3 triliun.

Belakangan ini, bank syariah pelat merah siap menggelar transaksi jumbo. Tiga bank syariah BUMN: Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah siap melakukan merger.

Kementerian BUMN telah mengumumkan bank hasil merger akan menggunakan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan tetap menggunakan kode BRIS. Kellk, nilai total aset bank hasil mega merger ini akan mencapai Rp 214,65 triliun.

Bisnis Wealth Management (WM) perbankan diyakini bakal makin merekah pada tahun depan seiring dengan indeks harga saham gabungan yang sudah tembus ke level 6.000 akhir tahun ini. Kinerja pasar modal sudah mulai membaik beberapa bulan membaik beberapa bulan terakhir. Kinerja secara bulanan per November bahkan menunjukkan kinerja indeks reksa dana saham naik 10,96% unggul dibandingkan indeks reksa dana lain.

Perbaikan harga saham saat ini mendapat sentimen positif dari banyak perkembangan, termasuk dengan distribusi vaksin. Hal ini memberi banyak pilihan bagi nasabah prioritas perbankan untuk kembali meningkatkan penempatan dananya yang selama ini banyak terhimpun di deposito dan surat berharga negara. Selain itu, masih banyak investor milenial di perbankan juga memberi potensi peningkatan dana WM ke depan. Perbankan perlu tetap mengambil langkah konservatif untuk mendorong nasabah prioritas kembali ke pasar saham.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, dalam waktu dekat akan segera terbentuk bank syariah baru dengan skala aset jauh lebih besar mencapai Rp 200 triliun hasil merger unit usaha syariah/anak usaha bank syariah beberapa bank BUMN.

Ma'ruf menjelaskan, “Selama ini hanya ada bank (syariah) BUKU II dan III, bank syariah kita masih kecil-kecil. Diharapkan dengan pembentukan bank syariah besar ini punya aset Rp 200 triliun,” ujarnya dalam video conference, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, bank syariah tersebut juga diharapkan bisa menangani proyek-proyek besar, tidak hanya nasional, tapi global karena asetnya besar.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bersama Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri melaksanakan penandatanganan Memorandum of Collaboration (MbC) tentang Kerja Sama Penyediaan Layanan Jasa Perbankan dan Pengembangan Terminal Multipurpose Labuan Bajo di Jakarta, Senin (30/11).

Dalam MbC tersebut disebutkan bahwa, para pihak sepakat ruang lingkup kerjasama meliputi melakukan pengembangan integrated e-gate system pada Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang memberi arahan dalam penandatangan tersebut menyatakan Terminal Multipurpose akan menjadi salah satu poin penting dalam mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bersama dengan Mandalika, Danau Toba, Likupang, dan Borobudur. Pengembangan Kawasan Labuan Bajo juga dipersiapkan sebagai tuan rumah G20 dan ASEAN Summit.

               Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nilai simpanan di atas Rp5 miliar mencapai Rp3.309 triliun per September 2020. Tabungan nasabah kelas atas ini mencapai 49,2% dari total dana pihak ketiga (DPK) di sistem perbankan, dengan pertumbuhan 16,4% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun pada awal tahun ini, porsi simpanan nasabah tajir ini masih 46,7%

                Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai perkembangan ekonomi akhir tahun akan mulai membuat pertumbuhan simpanan lebih merata. Terlebih, suku bunga acuan Bank Indonesia juga turun hingga 3,75% yang akan menekan margin di simpanan berjangka. Dia pun menyebutkan LPS juga telah menurunkan suku bunga penjaminan yang diharapkan dapat menjadi stimulan lanjutan bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan berjangka.

                Di lain pihak, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso pun menyebut ada sekitar Rp1.200 triliun dana yang mengendap di bank yang tidak tersalurkan karena lemahnya permintaan kredit akibat pandemi Covid-19. Dia mengatakan dana masyarakat di BRI tumbuh 16% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang hanya tumbuh 4,9% yoy

                Sunarso mengatakan UMKM menjadi segmen nasabah yang paling awal terpukul akibat dampak pandemi. Ini menjadi tantangan bagi bisnis BRI yang sekitar 80% portofolio kreditnya merupakan UMKM. Oleh karena itu, BRI mengarahkan bisnisnya dengan mengikuti stimulus yang diberikan oleh pemerintah