Presiden RI Joko Widodo mengharapkan porsi pinjaman perbankan ke UMKM dapat terus ditingkatkan, untuk membantu pengembangan bisnis UMKM. "Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank  kita juga, usaha UMKM hanya diberi 20%, sisanya yang ((usaha skala) menengah, yang besar," kata Presiden Jokowi pada Kongres Ekonom Umat ke-12 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021. Beberapa bank memang bisa memiliki portfolio pinjaman yang besar hingga 80% ke UMKM seperti Bank Rakyat Indonesia (persero) TBk (BRI), namun banyak juga perbankan yang memiliki segment utama pembiayaan ke bisnis skala menengah dan besar. Presiden Jokowi berharap kehadiran PT Bank Syariah milik BUMN yang resmi berdiri pada Februari 2021. "Sekarang BSI sudah masuk delapan besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat, kalau dulu hanya melayani yang kecil-kecil, ini yang kecil, yang gede bisa dilayani oleh BSI," jelas Presiden Jokowi. (Yetede)

Krisis iklim timbulkan bencana yang bawa kerugian bagi umat manusia, termasuk di Indonesia. Krisis iklim jadi persoalan HAM ujar Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org (9/12) sebabkan banyak orang kehilangan akses air bersih dan pangan serta bencana ekologi yang sebabkan jutaan orang bakal jadi pengungsi. Ini pun terjadi di Indonesia, ironisnya sebagian bank BUMN mendanai krisis iklim itu, dengan membiayai tambang batubara yang merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca. Bank BUMN diminta berperan lebih nyata dalam penurunan emisi gas rumah kaca. (Yoga)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah mengantisipasi kebutuhan uang tunai menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Hal itu dengan menyiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang tunai dalam jumlah yang cukup dan pecahan sesuai serta layak edar.

BI Sulsel memperkirakan arus keluar uang tunai (outflow) pada periode Nataru Tahun 2021 sebesar Rp3,17 trillun. Itu meningkat sebesar 6,02% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp2,99 triliun. Kepala BI Sulsel, Causa Iman mengatakan bahwa peningkatan tersebut didasari atas penurunan level PPKM diberbagai daerah.

Bank Indonesia (BI) mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan insetif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor properti ditanggung pemerintah diperpanjang hingga akhir 2022. Ini diperlukan guna mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Asisten Gubernur-Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan, langkah ini sejalan dengan kebijakan  pro-growth yang diusung bank sentral. "Kebijakan moneter kami masih pro-growth khususnya makroprudensial. Kami masih harus bersinergi dengan banyak pihak  seperti pemerintah. Kami berharap, pemerintah masih akan menanggung insentif uang muka 0% PPN properti, Mudah-mudahan masih ditanggung pemerintah," ujar dia dalam acara Bank Indonesia Bersama Msayarakat 2021. Seperti diketahui Bank Indonesia, melanjutkan kebijakan pelonggaran  ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor dan properti sampai tahun depan. (Yetede)

Komisi Eropa mengenakan denda besar  sebesar  344 juta (US$ 390 juta) terhadap bank-bank besar yakni Barclays, RBS, HSBC, dan Credit Suisse karena terlihat dalam  kartel perdagangan valuta asing (Valas). Para pialang di UBS juga ditemukan terlibat dalam perdagangan tersebut. Tetapi Komisi Eropa Setuju mengurangi denda pada Bank Swiss menjadi nol. Karena lembaga keuangan tersebut secara sukarela bekerja sama dengan regulator. "Perilaku kolusi lima bank merusak integritas sektor  keuangan dengan mengorbankan ekonomi dan konsumen Eropa." ujar Wakil Presiden Komisi  Eropa, Margrethe Vestager, pada Kamis (2/12), yang dikutip AFP. Hasil penyelidikan mengungkapkan, para pialang yang bertanggung jawab  atas transaksi valas pada mata uang utama, bertindak atas nama bank Inggris dan Swiss. Mereka kemudian mengkoordinasikan strategi perdagangannya. "Keputusan kartel kami mengirim pesan yang jelas bahwa Komisi Eropa tetap berkomitmen untuk memastikan kesan dan sektor keuangan kompetitif, yang penting untu investasi dan pertumbuhan," kata Vestager. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mulai tahun depan akan memprioritaskan pemberian kredit ke sejumlah sektor yang berpotensi tumbuh dan belum digarap oleh bank lain. Direktur Managemen resiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, berdasarkan analisa perseroan, sektor yang potensial tersebut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, resiko kredit dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (APBD)."Adapun,sektor yang sudah mencatatkan pertumbuhan kredit, didukung pertumbuhan ekonomi, NPL (non-performingloan) yang terjaga adalah sektor resilien, antara lain perdagangan besar dan eceran, reparasi, konstruksi, transportasi, pergudangan, dan komunikasi," ujar Siddik. Sementara itu terdapat pula sektor yang memiliki pertumbuhan PDB cukup tinggi, pertumbuhan kredit dibawah rata-rata nasional.Bank Mandiri mencatat, sejumlah sektor yang mampu bertahan selama pandemi, antara lain perusahaan perkebunan kelapa sawit dan CPO yang tumbuh 13,5% secara tahunan yoy per September 2021 dengan NPL terjaga 0,69%.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap rencana tapering The Fed. Sebab, kebijakan fiskal dan moneter  berjalan secara suportif dan akomodatif terhadap perubahan eksternal. Namun demikian tetap mengingatkan Indonesia harus tetap waspada dan tidak boleh lengah dalam mengantisipasi. 

Gubernur The Fed Jerome Powell, kata dia, juga sudah mengatakan, tapering tidak akan diikuti dengan peningkatan Fed Fund Rate dalam waktu dekat. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan, kenaikan FFR terjadi pada kuartal III atau IV tahun depan. The Fed menaikkan bunga bukan untuk membawa ekonomi kemasa resesi, tetapi mengendalikan ekonomi Amerika agar tidak kepanasan.

Sementara I-2021, dia menerangkan, LPS menurunkan tingkat bunga penjamin sebesar 50 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), serta sebesar 50 bps serta untuk simpanan dalam valuta asing di bank umum sebesar 25 bps menjadi masing-masing 3,5%, 6%, dan 0,2%. Kebijakan tersebut mempertimbangkan arah suku bunga pasar yang menurun, kondisi likuiditas, perbankan yang stabil, dinamika resiko keuangan global yang relatif terkendali.(Yetede)

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap rencana tapering The Fed. Sebab, kebijakan fiskal dan moneter  berjalan secara suportif dan akomodatif terhadap perubahan eksternal. Namun demikian tetap mengingatkan Indonesia harus tetap waspada dan tidak boleh lengah dalam mengantisipasi. 

Gubernur The Fed Jerome Powell, kata dia, juga sudah mengatakan, tapering tidak akan diikuti dengan peningkatan Fed Fund Rate dalam waktu dekat. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan, kenaikan FFR terjadi pada kuartal III atau IV tahun depan. The Fed menaikkan bunga bukan untuk membawa ekonomi kemasa resesi, tetapi mengendalikan ekonomi Amerika agar tidak kepanasan.

Sementara I-2021, dia menerangkan, LPS menurunkan tingkat bunga penjamin sebesar 50 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), serta sebesar 50 bps serta untuk simpanan dalam valuta asing di bank umum sebesar 25 bps menjadi masing-masing 3,5%, 6%, dan 0,2%. Kebijakan tersebut mempertimbangkan arah suku bunga pasar yang menurun, kondisi likuiditas, perbankan yang stabil, dinamika resiko keuangan global yang relatif terkendali.(Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, digitalisasi menjadi kunci pemulihan ekonomi serta mendorong peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan. Namun BI mengingatkan ada sejumlah risiko yang harus diwaspadai. "Kita bersyukur ditengah pandemi keuangan digital meningkat sangat cepat, baik dari sisi layanan perbankan digital, digital banking oleh perusahaan-perusahaan  jasa sistem pembayaran tapi mencegah risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dan terus bervariasi untuk negeri," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Ekonomi sistem digital perlu kita perkuat untuk negeri kita. Di sisi lain, tentu kita harus sadar digitalisasi ada sejumlah risiko, seperti perlindungan data, serangan siber, atau bahkan pinjaman online ilegal, yang tentu saja risiko ini harus kita  mitigasi, agar kita menaikkan manfaat digitalisasi tapi mencegah risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dan terus berinovasi untuk negeri," kata dia.

Adapun melalui BSPI 2025, Bank Indonesia menempuh tiga kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Pertama membangun industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Kedua membangun infrastruktur sistem pembayaran yang integrasi, interkoneksi, dan interoperasibilitas secara aman dan andal. Ketiga, membangun praktik pasar yang sehat, efisien dan wajar, tertata kelola. (Yetede)

SoftBank pada Senin (8/11) mengumumkan rugi bersih kuartalan pertama pada 18 bulan, karena penindasan pada perusahaan teknologi di Tiongkok dan kerugian investasi lainnya  menghantam portfolio Vision Fund. Perusahaan telekomunikasi yang berubah menjadi raksasa investasi itu juga mengumumkan  pembelian kembali saham senilai satu triliun (US$ 8,8), dilaporkan dibawah tekanan dari pemegang saham yang frustasi dengan harga sahamnya yang turun. SoftBank Group telah menggelontorkan  ke beberapa nama terbesar di dunia teknologi dan usaha baru, termasuk raksasa e-Commerce Tiongkok Alibaba dan perusahaan jasa tumpangan Didi Chuxing, melalui US 100 miliar Vision Fund. 

Tetapi strategi CEO Masayoshi Son untuk menargetkan perusahaan teknologi dan perusahaan rintisan untuk mencari unicorn telah kontroversial dan menyebabkan rollercoaster pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan mencatat kerugian bersih 397,9 miliar yen (setara US$ 3,5 miliar pada Juli-September 2021). Itu sangat terpukul oleh penurunan nilai Alibaba, juga memukul perusahaan-perusahaan di negara lain. Perusahaan e-commerce Korea Selatan Coupang, dengan laba bersih semenster pertama turun lebih dari 80% sejak awal tahun. 

Secara total Softbank mengatakan kerugian investasi selama  kuartal tersebut sebesar  1,66 triliun yen termasuk yang ditimbulkan oleh operasional Vision Fund. "Kami tidak bangga dengan itu. Indikator terpenting kami, nilai aset bersih, turun enam triliun yen. Hanya dalam tiga bulan, ini masalah besar," kata Son, Senin (8/11). Son mengatakan hasilnya dapat diringkas menjadi satu faktor kunci dalam satu kata, yakni Alibaba. Setelah kuartal pertama April-Juni 2021, Son mengatakan, dirinya akan mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap investasi di Tiongkok karena mengakui tantangan berat. (Yetede)