OJK  bakal meluncurkan Taksonomi untuk keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025, yang mencakup sektor construction & real estate, transportation & storage, dan sebagian agriculture, forestry, & other land use. Artinya, TKBI  diperluas dari tadinya hanya sektor energi. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, TKBI dikembangkan dengan konsep rumah tumbuh. Pada versi 1 yang telah dilunucrkan pada Februari 2024, kerangka utama dirancang hanya untuk sektor energi. "Dalam waktu dekat ini, kami harapkan Februari 2025 akan terbit versi kedua, yang mencakup sektor construction & real estate, transportatio & storage, dan sebaian agriculture, forestory, & other and land use," ungkap Mahendra. Namun demikian, dia tidak menyebut "kredit konsumsi" untuk TKBI versi 2, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam catatan Investor Daily yang mengacu consultative paper OJK, kredit konsumsi yang dimaksud dapat mencakup kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rumah utnuk masuk dalam jenis kredit/pembiayaan atau asuransi yang berkelanjutan. (Yetede)

Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi margin KUR tahun anggaran 2025. Adapun fokus penyaluran KUR kepada seluruh debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10% dari target tahun 2024. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% secara year on year (yoy) dan disalurkan kepada 4,92  juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM. (Yetede)

Industri perbankan masih akan dihadapkan sejumlah tantangan ke depan, salah satunya daya beli masyarakat yang belum membaik.  Hal tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada permintaan kredit yang tertekan pada 2025. Sementara itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pajak PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diperkirakan mampu menyerap hingga Rp 75 trilun pendapatan negara, namun kekhawatiran akan berdampaknya pada kesejahteraan masyarakat tetap tinggi. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, tahun depan masih dihadapkan dengan tantangan daya beli masyarakat yang lemah, meskipun ada kebijakan lain yaitu upah minimum provinsi (UMP) naik 6,5%. Sehingga untuk pertumbuhan kredit  juga akan lebih  berat bagi perbankan, apabila tidak ada permintaan dari nasabah. "Karena kalau memang daya beli rendah, orang sedikti belanja, belanja UMKM maupun komersial pabrik semua juga pada sepi. Biasanya enggak perlu kredit, nah jadi kreditnya agak berat gitu. Segmennya UMKM, komersial, konsumer juga kalau lihat KKB (kredit kendaraan bermotor) itu keliahatannya akan lebih soft," ucap Jahja. (Yetede)

Pemerintah akhirnya mengambil alih kompromi atau jalan tengah terkait kebijakan penaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu tetap dilaksanakan, namun secara bersamaan pembebasan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok dipertahankan bahkan berbagai stimulus ekonomi tambahan diberikan. Kebijakan itu tidak ditunda seperti yang diminta oleh banyak pihak, karena pemerintah harus mendogkrak pendapatan  negara guna membiayai sejumlah program prioritas  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan pembebasan PPN sejumlah kebutuhan pokok dan stimulus tambahan diberikan karena pemerintah juga perlu melindungi daya beli masyarakat yang belakangan terus turun. Namun demikian, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu dinilai belum cukup mamadai sebagai 'kompensasi' atas tambahan beban masyarakat dan industri akibat penaikan tarif PPN menjadi 12%. Ini dikarenakan insentif tersebut bersifat sementara -ada yang hanya dua bulan- sementara kenaikan tarif PPN menjadi 12% bersifat permanen. (Yetede)

Industri perbankan di Indonesia diprediksi mendapatkan momentum pertumbuhan pada 2025 dengan adanya peluang penurunan suku bunga acuan serta peningkatan insentif dari pemerintah dan lembaga terkait. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai bahwa kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan permintaan kredit, terutama di sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata, perumahan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.

Menjelang akhir tahun 2024, rasio kredit bermasalah (NPL) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meningkat, terutama pada segmen rumah tapak, dengan NPL mencapai 2,63% pada Oktober, level tertinggi sepanjang tahun. Secara keseluruhan, NPL kredit properti naik menjadi 2,69% dari 2,64% pada September.

Bank pelat merah terus menunjukkan dominasinya dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Hingga Oktober 2024, BUMN menguasai 59,16% pasar KPR nasional dengan nilai mencapai Rp423,48 triliun. Berdasarkan data BI, penyaluran KPR industri perbankan per Oktober sebesar Rp715,82 triliun, tumbuh 10,38% dibandingkan Oktober 2023 yang senilai Rp648,47 triliun. Nilai tersebut di luar kredit pemilikan aparteman (KPA) maupun rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) Dari realisasi tersebut, KPR yang telah dikucurkan bank persero mencapai Rp423,48 triliun, tumbuh 12,11% secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini juga menjadi yang terbesar dibandingkan dengan kelompok bank lainnya. Kemudian, KPR yang disalurkan bank swasta nasional (BSN) sebesar Rp 261,1 triliun, naik 8,695 (yoy) per Oktober 2024. Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatatkan pertumbuhan KPR 5,4% (yoy) menjadi Rp 30,67 triliun pada 10 bulan tahun ini.  Sementara itu, kantor cabang bank asing (KCBA) mencatatkan penyaluran KPR senilai Rp571 mliar, anjlok 59,76% dibandingkan periode Oktober 2023 senilai Rp1,42 triliun. (Yetede)

Kredit perbankan mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan kredit korporasi, namun hal ini tidak diikuti oleh penurunan signifikan dalam kredit sindikasi. Pada tahun 2024, kesepakatan kredit sindikasi mengalami penurunan yang tajam, tercatat turun 34,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total kesepakatan hanya mencapai US$ 19,74 miliar hingga akhir November. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya proyek-proyek infrastruktur besar, yang biasanya menjadi sumber utama kredit sindikasi.

Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi terganjal oleh catatan hitam yang masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), menyangkut kredit macet pinjaman daring. OJK mengklaim penghapusan cacatan hitam dalam SLIK dapat ditempuh selama ada itikad baik dari nasabah. Hal ini mengemuka dalam acara Dialog Bersama Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat (29/11). Hadir sebagai pembicara Dirut PT Bank Tabungan Negara (Per- sero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. Nixon menyampaikan, ada beberapa tantangan dalam penyaluran KPR, terutama dengan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya, terkait dengan penerima KPR yang masuk daftar hitam (blacklist) dalam SLIK OJK.

”Bahkan, ada yang bilang, 30 % yang diajukan ke pengembang untuk membeli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol (pinjaman daring),” katanya. Angka 30 % tersebut adalah angka total konsumen rumah yang hendak memesan rumah dan mengajukan KPR, tetapi gugur lantaran pengecekan SLIK. Saat hendak menerima uang muka, pengembang mengecek SLIK dan menemukan sejumlah konsumen terjerat pinjaman daring sehingga berkas pengajuan dikembalikan. SLIK OJK merupakan platform atau sistem yang menghimpun dan menyimpan seluruh informasi tentang riwayat kredit masyarakat, meliputi informasi mengenai pinjaman, kewajiban, pelunasan kredit, dan lancar atau tidaknya pembayaran pinjaman. Bila seseorang memiliki tunggakan atau kredit macet di perusahaan pembiayaan, namanya akan tercatat dalam catatan hitam (SLlK merah). Dengan demikian, ia akan kesulitan mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. ”Padahal, saldonya (tunggakan kredit) hanya Rp 200.000. Namun, bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui (pengajuan KPR) karena memang ketentuannya begitu,” ujarnya. (Yoga)