;
Tags

Kredit

( 575 )

Dilema Suku Bunga: Antara Stimulus dan Stabilitas

HR1 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Tren inflasi yang rendah memberikan peluang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga, BI menghadapi dilema karena faktor-faktor eksternal, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang global. Meskipun Indonesia mencatatkan deflasi 0,76% pada Januari 2025, yang sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik, kondisi global yang tidak stabil membuat BI sulit untuk segera menurunkan suku bunga.

Ekonom seperti Hosianna Evalita Situmorang dan Josua Pardede memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga acuan 5,75% untuk saat ini, dengan fokus pada perbaikan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi. Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menyatakan bahwa meskipun ruang untuk penurunan suku bunga masih terbuka, keputusan berikutnya akan sangat bergantung pada dinamika ekonomi global dan nasional.

Selain itu, kalangan pengusaha seperti Shinta Widjaja Kamdani dari Apindo menganggap deflasi pada Januari sebagai fenomena sementara yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, dan memperkirakan inflasi akan kembali naik ke level target pemerintah 1,5%-3,5% pada Februari dan bulan-bulan berikutnya, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Sepanjang 2024 Kredit yang Disalurkan Industri Perbankan Kepada UMKM Hanya Naik 3,37%

KT1 03 Feb 2025 Investor Daily (H)
Sepanjang 2024 kredit yang disalurkan industri perbankan kepada UMKM hanya naik 3,37% secara tahunan (year on year/yoy). Tahun ini UMKM menjadi salah satu prioritas agar bisa tumbuh berkelanjutan.  Peraih Nobel Ekonimi Paul Romer dalam gelaran BRI Micfinance Outlook 2025 menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala dan integrasi dengan ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan bahwa keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh sebagaimana UMKM dapat tumbuh dalam ekosistem yang memungkinkan skala usaha meningkat dan integrasi dengan sektor ekonomi lainnya terjadi secara efektif. Menurut Romer, tantangan utama dalan kebijakan terkait UMKM adalah kecenderungan untuk terlalu berfokus pada bantuan keuangan tanpa mempertimbangkan skala usaha dan integrasi ekonomi. "Jika ingin serius membantu banyak usaha kecil berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Indonesia, maka yang terbaik yang bisa dilakukan adalah  adalah menciptakan tempat-tempat di mana usaha kecil ini dapat berkembang dan berhasil," ujarnya. BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung  pengembangan ekosistem UMKM melalui berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, BRI fokus kepada bisnis UMKM dan konsiten menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM.  (Yetede)

Belum Dihapus Tagih Sebanyak 929.000 UMKM

KT3 31 Jan 2025 Kompas
Dari target sebanyak 1 juta nasabah, realisasi kebijakan hapus tagih kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM baru mencapai 7,1 persen. Pemerintah mengakui, implementasi kebijakan tersebut menjumpai beberapa kendala teknis, seperti tersebarnya UMKM dan data administrasi lokasi debitor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan hapus tagih piutang macet menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Hingga saat ini, realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah menjangkau sekitar 71.000 nasabah atau 7,1 persen dari target. ”Tentu ini capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan pada sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapustagihan Piutang Macet pada UMKM.

Kebijakan hapus tagih tersebut berlaku bagi piutang macet bank dan/atau lembaga keuangan nonbank badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa persyaratan hapus tagih piutang macet tersebut, antara lain, nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per nasabah dan telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan sejak PP diundangkan alias berakhir pada Mei 2025. Airlangga menambahkan, pemerintah turut mendukung UMKM melalui subsidi bunga kredit investasi sektor padat karya sebesar 5 persen. Fasilitas ini diberikan bagi setiap perbankan penyalur kredit investasi kepada UMKM sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, serta sektor lain dengan jumlah tenaga kerja tertentu. Airlangga menuturkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, berkontribusi menyerap 97 persen tenaga kerja. UMKM Indonesia saat ini terdiri dari 5.550 usaha besar, 44.728 usaha menengah, 193.959 usaha kecil, dan 63.955.369 usaha mikro. Perlakuan khusus Di sela-sela acara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan hapus piutang macet merupakan perlakuan khusus dari pemerintah kepada sektor UMKM. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap UMKM yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar. ”Target kita memang menuju angka 1 juta. Namun, perlu diketahui oleh semuanya, proses untuk melakukan penghapustagihan tidak sesederhana yang kita bayangkan karena aspek teknisnya luar biasa, teknis dan operasi,” ujarnya dalam konferensi pers. Maman menjelaskan, lokasi UMKM yang tersebar di sejumlah daerah dan perpindahan alamat menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai target hapus tagih piutang macet hingga 1 juta nasabah. (Yoga)

Kredit Korporasi Dongkrak Kinerja Perbankan

KT1 30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sepanjang 2024 pertumbuhan kredit perbankan didorong dari golongan dibeditur korporasi, baik untuk modal kerja maupun investasi. Dari kredit korporasi tersebut, sektor hilirisasi menjadi pengungkit kredit perbankan, dan diyakini berlanjut pada tahun ini. Bank Indonesia mencatatkan, dari golongan debitur, kredit korporasi per Desember 2024 tumbuh 14,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp4.185,1 triliun. Sedangkan, kredit perorangan naik 2,9% (yoy) menjadi Rp3.442,7 triliun. Dari data tersebut, kredit korporasi menjadi katalis pertumbuhan kredit perbankan 2024. Sementara itu, OJK juga mencatat, pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2024 mencatatkan double digit growth sebesar 10,39% (yoy) menjadi Rp7.827 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,62% (yoy) dan diikuti oleh kredit konsumsi 10,61% (yoy), sedangkan kredit modal kerja tumbuh 8,35% (yoy). Terkait data tersebut, Presiden Direktur PT Bank central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, kredit korporasi BCA pada 2024 tumbuh tinggi, 15,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut dari macam-macam industri, seperti CPO dan mineral (hilirisasi) tumbh 7,5-8%. Artinya, sebagian pertumbuhan kredit korporasi BCA disumbang dari hilirisasi dan CPO sepanjang 2024. (Yetede)

Kredit Rumah Berjalan Lambat

HR1 25 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Bank Indonesia (BI) mencatat per-tumbuhan kredit konsumsi perbankan RI mencapai se-besar 9,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada De-sember 2024. Kredit pemilik-an rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh melambat.Berdasarkan laporan Anali-sis Uang Beredar, nominal kre-dit konsumsi yang disalurkan hingga bulan terakhir 2024 mencapai Rp2.195,1 triliun. Realisasi ini meningkat diban-dingkan dengan bulan sebe-lumnya yang sebesar Rp2.178 triliun, meskipun terdapat pe-lambatan laju pertumbuhan dari level 10,2% YoY.“Peningkatan terutama dido-rong oleh perkembangan KPR, KKB, dan kredit multiguna,” demikian bunyi laporan BI, dikutip Jumat (24/1).Laju pertumbuhan KPR pada Desember 2024 terpantau me-lambat tipis ke angka 10% YoY dibandingkan dengan 10,2% YoY pada November 2024. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp786 triliun.Di sisi lain, pertumbuhan KKB melambat dari 10,3% YoY pada November 2024 menjadi 7,8% YoY pada De-sember 2024, dengan total nilai Rp143,7 triliun.Kredit multiguna juga me-lambat tipis dengan laju se-besar 10% YoY pada bulan terakhir 2024, dibandingkan 10,1% pada bulan sebelum-nya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.265,4 triliun.BI juga mencatat penyaluran kredit sektor properti tumbuh 6,5% YoY per Desember 2024. Angka ini kembali menun-jukkan tren pelambatan dari 7% pada bulan sebelumnya.Dari segi nominal, pem-biayaan properti mencapai Rp1.412,3 triliun sampai de-ngan Desember 2024. Jumlah ini ditopang KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) yang sebesar Rp785,9 triliun, kredit konstruksi Rp393,1 tri-liun, serta kredit real estate (Rp233,2 triliun).Sementara itu, laju pertum-buhan kredit kepada segmen usaha mikro, kecil, dan me-nengah atau UMKM kian melemah hingga pengujung 2024. Kredit UMKM per De-sember 2024 bertumbuh hanya 3% (YoY) hingga mencapai Rp1.405 triliun. Realisasi ini melambat dibandingkan laju pertum-buhan 3,7% pada November 2024, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang tahun. “Penyaluran kredit kepada UMKM pada Desember 2024 tumbuh sebesar 3,0% [YoY], setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,7% [

Proyek Katalis Pertumbuhan Kredit

KT3 22 Jan 2025 Kompas
Pada 2025, sektor perbankan nasional diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu kembali mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar dua digit. Meski terdapat program pemerintah yang dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan, manajemen risiko tetap penting dilakukan di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berkisar 4,7-5,5 persen, dengan titik tengah 5,1 persen. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 diperkirakan 11-13 persen. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, terdapat banyak peluang bagi pertumbuhan kredit sektor perbankan ke depan, antara lain program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program tersebut dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR).

”Apalagi, suku bunga acuan BI sudah turun 25 basis poin (bos) menjadi 5,75 persen. Dengan demikian, amat diharapkan kredit perbankan, terutama KPR, dapat turun pula sehingga lebih terjangkau atau affordable bagi masyarakat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/1/2025). Program pembangunan 3 juta rumah, terutama menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal sebesar Rp 8 juta per bulan. Perbankan dapat menyalurkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran di sektor perumahan sebesar Rp 119 triliun untuk merealisasikan 2,17 unit rumah. Maka, untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan anggaran setidaknyaRp 750 triliun per tahun. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, penyaluran KPR tapak per November 2024 mencapai Rp 718,94 triliun atau tumbuh 9,87 persen secara tahunan.

Sementara itu, KPR susun pada periode yang sama mencapai Rp 31,17 triliun atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan, hasil survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat. Ini tecermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 97,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 80,6 persen. ”Peningkatan pertumbuhan kredit baru terindikasi bersumber dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya, pada triwulan I-2025, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap kuat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 82,3 persen,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025). Kendati demikian, standar penyaluran kredit pada triwulan I-2025 diperkirakan tetap ketat seperti periode sebelumnya, antara lain terkait plafon kredit, suku bunga kredit, dan premi kredit berisiko. (Yoga)

Super App Jadi Mesin Pendapatan Perbankan

KT1 20 Jan 2025 Investor Daily (H)
Di tengah margin bunga bersih (net interest margin NIM) yang terus menurun, perbankan terus menggenjot transaksi super app untuk mendongkrak perolehan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI). Hal tersebut juga sebagai kompensasi pedapatan bunga yang melandai, hingga laba yang diraup tetap besar. Bank Indonesia mencatat pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi per Desember 2024 atau tumbuh 36,1% (yoy) yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile melesat 39,1% (yoy), demikian pula volume transaksi pada internet yang tumbuh sebesar 4,4% (yoy) pada tahun 2024. Pembayaran digital diproyeksikan meningkat 52,3% (yoy) pada tahun 2025. Seperti Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) yang terus mengembangkan BRImo, super app yang menjadi andalan masyarakat untuk kebutuhan layanan keuangan. Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna BRImo telah mencapai 38,61% juta, atau tumbuh sebesar 22,12% year on year (yoy). Total transaksi yang diproses melalui BRImo mencapai 4,32 miliar transaksi, meningkat sebanyak 40,54% secara yoy. Dari sisi nilai, transaksi melalui BRImo memberikan kontribusi fee based income dari sebesar Rp2,97 triliun atau tumbuh sebesar 22,19% (yoy). Capaian ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam mengoptimalkan ekosistem digital untuk memperkuat diversifikasi pendapatan berbasis jasa. 

Kredit Perbankan Menghadapi Tantangan Baru

HR1 16 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 15 Januari 2025. Langkah ini memberikan dampak positif bagi industri perbankan, karena membantu meningkatkan margin keuntungan bank dan membuka peluang ekspansi kredit yang lebih luas. Gubernur BI, Perry Warjiyo, optimistis bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11%-13% pada 2025.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan dukungan bagi sektor perbankan dengan mereaktivasi kebijakan sektor perumahan dan memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendukung kredit bagi UMKM. Beberapa tokoh dari industri perbankan, seperti Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan, menyambut baik penurunan BI Rate ini, meskipun ada harapan agar penurunan tersebut diikuti oleh penurunan bunga Sekuritas Rupiah BI (SRBI) untuk mengurangi ketatnya likuiditas. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin, juga melihat penurunan suku bunga sebagai kesempatan bagi pengusaha, terutama UMKM, untuk memperoleh modal dengan bunga yang lebih ringan dan melanjutkan ekspansi.


Kredit Investasi Jadi Penopang

KT1 16 Jan 2025 Investor Daily (H)
Bank Indonesia (BI) mencatatkan peran kredit/pembiayaan perbankan pada 2024 tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada 2024 mencapai 10,39% secara tahunan (year on year/yoy), berada dalam kisaran target BI sebesar 10-12%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, kredit perbankan tumbuh 10,38% (yoy). Artinya kredit hanya naik tipis di tahun 2024 menjadi 10,39% (yoy). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat liquit ke kredit oleh perbankan, tersedianya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK, serta positifnya dampak insentif kebijakan liquiditas makroprudensial (KLM) BI. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, ditengah konsumsi rumah tangga yang terbatas. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,35% (yoy), 13,62% (yoy), dan 10,61% (yoy) Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,87% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 3,37% (yoy). (Yetede)

Pemerintah Rencanakan KUR untuk UMKM

KT3 16 Jan 2025 Kompas
Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR khusus peralatan produksi. Rencana kebijakan ini membutuhkan daftar spesifikasi peralatan yang benar-benar dibutuhkan serta upaya pendampingan bisnis kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menteri Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, seusai acara pelantikan pejabattinggi pratama, madya, serta peluncuran logo kementerian, Rabu (15/1/2025), di Pasar Tanah Abang, Jakarta, mengatakan, pihaknya saat ini masih menggodok peraturan menteri untuk teknis implementasi kebijakan itu. Pembahasan peraturan akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan beberapa kementerian teknis lainnya.

”KUR peralatan memang diberikan kepada UMKM sektor produktif, tetapi wujudnya bukan uang tunai. Bentuknya adalah alat untuk menunjang kebutuhan usaha mereka,” kata Maman Alokasi anggaran KUR peralatan, menurut rencana, sebesar Rp 20 triliun. Rencana kebijakan ini bertujuan membantu pelaku UMKM, seperti petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan, dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp 2 miliar. ”Para UMKM di sektor tekstil juga sedang kami kaji (bisa menerima KUR peralatan).Kami sedang menyusun bagaimana skema penyalurannya,” ucapnya. Maman juga mengungkapkan bahwa saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen di antaranya Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, dia berharap agar peran bank pembangunan daerah bisa ditingkatkan.

Secara terpisah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Benedictus Elnath Aldi, mengatakan, rencana kebijakan pemerintah untuk menyalurkan KUR peralatan adalah positif. Namun, hal yang perlu menjadi catatan pemerintah ialah bagaimana menyeleksi UMKM yang akan mendapatkan pinjaman alat. Apalagi, rencana kebijakan ini bertujuan membantu UMKM sektor produktif untuk mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp 2 miliar. Pemberian KUR peralatan harus dilengkapi dengan kemampuan pemerintah, terutama kementerian UMKM, untuk memberikan pengembangan kapasitas bagi UMKM. Diharapkan, pinjaman peralatan bisa membantu meningkatkan produktivitas UMKM. ”Saya berharap pemerintah mempunyai mekanisme yang transparan untuk proses seleksi dalam merealisasikan rencana kebijakan itu. (Yoga)