Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Belanja negara mulai terakselerasi memasuki Mei 2025, yang dibarengi dengan terkendalinya defisit APBN. Ini membawa harapan bahwa ekonomi bisa membaik mulai kuartal II-2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mei 2025, belanja negara mencapai Rp209,8 triliun. Meski begitu, akumulasi belanja negara sampai Mei 2025 masih turun, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp1.145 triliun. Hal itu tak lepas dari pemblokiran anggaran  sejumlah kementerian/lembaga (K/L), seiring agenda efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kini, blokir anggaran Rp 129 triliun untuk 99 K/L telah dibuka, sehingga belanja bisa dipercepat. Seretnya belanja negara merupakan salah satu biang keladi perlambatan pertumbuan ekonomi menjadi 4,87% kuartal 1-2025, selain masih lemahnya daya beli masyarakat. Pada periode itu, belanja pemerintah kontraksi 1,38% dengan andil -0,08% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun per Mei 2025, 33,1% dari target APBN. Dengan demikian, APBN defiit Rp 21 triliun, setara 0.09% PDB dan lebih rendah dari periode sama tahun lalu Rp 21,8 triliun. Artinya, defisit masih terkendali di tengah fiskal yang ekspansif. (Yetede)

Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

APBN 2025 dinilai sanggup menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia, akibat meledaknya konflik Iran-Israel. Saat Israel menyerang Iran, Jumat (13/06/2025), harga minyak naik 7% menjadi US$ 71 per barel. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ICP dipatok US$ 82 per barel dalam asumsi APBN 2025. Apabila dibandingkan dengan ICP Mei 2025, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada level US$ 65,29 dolar per barel. Meski begitu, ekonom menilai, harga saham bahan bakar (BBM) bersubsidi bakal mendongkrak, jika harga minyak terus berada di level tinggi dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu, pemerintah harus memanfaatkan tren kenaikan harga minyak untuk menggeber pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pada bagian lain, pengusaha terus mencermati imbas ketegangan Iran dan Israel yang bisa berujung perang di kawasan Timur Tengah. Selain memicu lonjakan harga minyak, konflik geopolitik dapat mempengaruhi kondisi jalur logistik internasional. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras eskalasi konflik bersenjata yang terus memanas antara Israel dan Iran, sejak Jumat 13 Juni lalu. Prabowo  juga mendorong  agar kedua negara menyudahi konflik atau gencatan senjata sesegara mungkin. (Yetede)

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)

Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun 2025, dengan kontraksi yang lebih dalam dibanding tahun sebelumnya. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 557,1 triliun, turun 10,8% secara tahunan, dibanding Rp 624,19 triliun pada periode yang sama tahun 2024.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memantau Kontraktor Kontrak Kerja Sama produksi migas di Provinsi Papua Barat. Sesuai arahan Presiden Prabowo, produksi migas diharapkan terus digenjot untuk mengatasi defisit energi di Tanah Air. Dalam kunjungannya, Rabu (11/6), Bahlil menyambangi wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Asap Kido Merah garapan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) serta Tangguh LNG (Liquified Natural Gas) milik Bp Indo-nesia. ”Ini kita lakukan dalam rangka memastikan program pemerintah dalam hal swasembada energi dan hilirisasi,” ucap Bahlil seusai mengelilingi lokasi proyek Tangguh LNG bersama jajaran kementerian dan lembaga serta perusahaan terkait. Ia mengatakan, saat mengunjungi wilayah kerja GOKPL, terdapat lima sumur gas yang sudah dibuka. Empat diantaranya sudah 100 % dieksplorasi. Sumur gas itu ditargetkan memproduksi 300 juta standar kaki kubik perhari (MMSCFD).

Komersialisasi gas yang diharapkan dimulai pada 2026 akan didukung fasilitas LNG terapung (FLNG) untuk menampung, mengolah, dan menyimpan LNG di lepas pantai. Pembangunan FLNG itu sudah 53 % dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan ketujuh di dunia. Bahlil juga memantau perkembangan produksi gas di Tangguh LNG seusai dimulainya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG Train 3 pada November 2023 dan finalisasi investasi proyek penangkapan karbon (CCS/carbon capturestorage) Tangguh Ubadari pada November 2024. Proyek terakhir yang dikerjakan kontraktor asal Inggris itu pada 2023 diharapkan dapat ikut meningkatkan produksi gas penghasil listrik. ”Sepertiga dari total produksi gas Indonesia disuplai dari Tangguh LNG, karena itu, kita harus jaga terus lifting dan stabilitasnya,” kata Bahlil. Bahlil optimistis, target produksi migas yang ditetapkan dalam APBN 2025 dapat tercapai. (Yoga)

Ambisi ekonomi dan target kesejahteraan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan standar kemiskinan internasional. Target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, serta kemiskinan nasional di bawah 5% pada 2029, dinilai sulit tercapai dalam kondisi saat ini.

Paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025 yang disiapkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan ini tepat sasaran dan cepat. Di samping itu, pemerintah perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong efisiensi logistik. Adapun pada Senin (2/6/2025), pemerintah meluncurkan  paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun. Pada saat jumpa pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11-2025  mendekati 5%. Pemerintah berharap seluruh stimulus dapat menjaga konsumsi rumah tangga ddi tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paket stimulus tersebut adalah diskon transportasi yang terdiri  atas diskon kereta sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%.  Kedua, diskon tarif tol sebesar  20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah ppada Juni hingga 2025(Yetede)