Labirin | News & Update

;

APBN

( 470 )

Sulit Dongkrak Rasio Penerimaan Pajak

HR1 25 Apr 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah 5,2%. Penurunan pertumbuhan ini berpotensi menggerus pendapatan negara hingga Rp 6,3 triliun, karena setiap penurunan 0,1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Meski pemerintah sudah melakukan berbagai reformasi perpajakan, seperti digitalisasi sistem dan perluasan basis pajak, hasilnya belum signifikan. Tax ratio Indonesia justru diperkirakan turun menjadi 10,08% pada 2024 dari 10,31% pada 2023. Realisasi penerimaan pajak kuartal I-2025 juga turun 18,10% dibanding tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan upaya peningkatan penerimaan pajak dengan menargetkan sektor-sektor ilegal seperti illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing melalui kerja sama lintas kementerian dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperketat pengawasan dan mempersempit aktivitas ekonomi ilegal.

Pengamat pajak Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai penerimaan pajak sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan merekomendasikan reformasi struktural serta deregulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Prianto Budi Saptono dari Pratama-Kreston Tax Research Institute mengusulkan tiga terobosan penting yakni peningkatan kualitas layanan Ditjen Pajak, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menghadapi utang pajak.

Politik dan Birokrasi

Strategi Baru Diperlukan Hadapi Guncangan Ekonomi

HR1 24 Apr 2025 Kontan (H)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan meleset jauh dari target pemerintah akibat tekanan eksternal, terutama perang tarif Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi domestik. IMF merevisi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7%, jauh di bawah target APBN sebesar 5,2%. Indikator domestik seperti penurunan optimisme konsumen, deflasi, dan menurunnya kinerja manufaktur menguatkan gambaran perlambatan ekonomi. Namun, cadangan devisa dan kinerja perdagangan internasional masih menunjukkan tren positif.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Kunci ketahanan ekonomi nasional adalah kemampuan mempertahankan konsumsi domestik, merespons tekanan eksternal lewat diplomasi perdagangan, serta mempercepat transformasi industri agar lebih tangguh.

Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta mengingatkan perlunya strategi baru yang lebih adaptif dan cerdas, termasuk meningkatkan perlindungan industri dalam negeri tanpa proteksionisme berlebihan, memberikan stimulus pro kelas menengah untuk meningkatkan konsumsi, serta restrukturisasi utang dan evaluasi proyek infrastruktur agar lebih produktif. Pendekatan fiskal yang progresif dan insentif investasi yang tepat juga dianggap vital untuk menggenjot ekonomi Indonesia ke depan.

Politik dan Birokrasi

Menjaga Momentum dan Mempertahankan Stabilitas Ekonomi

KT1 23 Apr 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Oleh karena itu, APBN 2025 difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa. "Dalam jangka pendek, kebijakan fiksal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas aseperti MBG dan Koperasi Desa," jelas Wakil Kementerian Kuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antar provinsi. Selain program MBG, berbagai inisiatif quick wind disiapkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pemeriksa kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, renovasi sekolah, dan sebagainya. Dia memaparkan, belanja prioritas dalam APBN 2025 meliptui lima sektor utama. Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Ro724,3 triliun untuk meningkatkan kualtas pendidikan, dan gizi siswa. Perlindungan sosial dialokasikan Rp503,6 triliun untuk mendukung program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor kesehatan mendapatkan Rp218,5 triliun yang difokuskan kepada penurunan stunting dan penguatan pelayanan kesehatan. (Yetede)

Ekonomi

Penerbitan SUN Diprediksi Naik 42,19%

KT1 22 Apr 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah diperkirakan akan memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Memasuki Babak Baru Pembangunan IKN

KT1 17 Apr 2025 Investor Daily

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan pembangunan IKN tahap II dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun telah dimulai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN telah dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Basuki. Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan IKN pada akhir Januari 2025 lalu telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah penggunaan infrastruktur di IKN. Diantaranya, merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Defisit APBN Kian Merajalela

KT1 14 Apr 2025 Investor Daily (H)

Kinerja keuangan negara tengah mengalami tekanan baruntun selama kuartal 1-2025, yang langsung mencatatkan defisit APBN sejak bulan Januari 2025. Meski pemerintah sudah tancap gas untuk melakukan efisiensi belanja anggaran, tetapi penerimaan negara belum berjalan optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2025, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun. Sedangkan keseimbangan primer mengalami surplus Rp17,5 triliun. "Kinerja kuartal pertama APBN 2025 bahkan tidak baik-baik saja, bahkan buruk. Jika rencana efisiensi anggaran tidak segera dipastikan, atau ternyata hanya realokasi pos-pos belanja, maka defisit terancam akan melebar dari targetnya," terang Ekonom Bright Institute Awalin Rizky. Realisasi penerima perpajakan sebagai bagian dari pendapatan negara sebesar Rp400,1 triliun atau mencapai 16,1% dari target APBN 2025. Realisasi ini lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 22,56% (2022), 24,96% (2023), dan 20,04% (2024). Awali berpendapat, kinerja penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan menjadi alarm yang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun dan kinerja ekonomi melambat. Pada saat yang sama penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Adminsitration System) atau Coratex sejak awal tahun 2025 juga tidak berjalan mulus. "Namun, pemerintah masih denial dengan mengklaim daya beli masih kuat dan perekonomian tetap tumbuh sesuai target, serta tidak jelas mengakui adanya masalah Coretax," tegas Awalil. (Yetede)

Ekonomi

RI Genjot Utang untuk Redam Dampak Perang Tarif

HR1 09 Apr 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tercatat mencapai Rp 270,4 triliun, yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa meskipun terjadi peningkatan utang, hal ini bukan karena pemerintah kekurangan dana, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi potensi disrupsi ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas imbal hasil SBN, meskipun pasar keuangan global mengalami gejolak. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa defisit anggaran pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau sekitar 0,43% dari PDB, dan ia memastikan defisit tersebut tidak akan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Pemerintah tetap optimistis bahwa program-program yang dijalankan Presiden RI tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana meskipun tantangan global yang ada.

Ekonomi

Rupiah Melemah, Defisit Diprediksi Melebar

HR1 26 Mar 2025 Kontan

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 16.652 per dolar AS berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama karena asumsi kurs dalam APBN dipatok di level Rp 16.100. Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menilai depresiasi rupiah ini akan berdampak besar pada belanja pemerintah, terutama subsidi energi seperti BBM, elpiji, dan listrik, serta beban bunga utang yang bisa membengkak. Hal ini dapat memperlebar defisit anggaran dari target 2,53% PDB, mengingat setiap pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan defisit hingga Rp 3,4 triliun.

Bhima juga mengingatkan potensi inflasi impor akibat naiknya harga bahan baku dan barang impor yang akhirnya bisa menurunkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Fitra Jusdiman, Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), menekankan bahwa kondisi saat ini jauh lebih stabil dibanding krisis 1998. Ia menegaskan bahwa BI terus menjaga kestabilan nilai tukar melalui strategi triple intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN. Fitra juga menyatakan bahwa BI dan otoritas terkait berkomitmen menjaga kepercayaan pasar di tengah volatilitas global.

Ekonomi

Utang Negara-Negara Dunia Meningkat Tajam

HR1 22 Mar 2025 Kontan

Beban bunga utang global terus meningkat signifikan, seiring dengan melonjaknya jumlah obligasi pemerintah dan korporasi yang beredar, yang kini telah melampaui US$ 100 triliun pada 2024, menurut laporan terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

OECD mencatat bahwa pengeluaran untuk pembayaran bunga mencapai 3,3% dari PDB di negara-negara anggotanya—angka ini bahkan melampaui anggaran pertahanan. Kondisi ini menempatkan negara-negara dalam dilema antara terus berutang untuk mendanai kebutuhan ekonomi atau memangkas anggaran dengan risiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Meski bank sentral mulai menurunkan suku bunga, biaya pinjaman tetap tinggi karena utang berbunga rendah dari masa lalu mulai jatuh tempo dan digantikan dengan utang baru yang berbunga lebih tinggi. OECD memperingatkan bahwa kombinasi dari biaya yang tinggi dan jumlah utang yang besar dapat membatasi kemampuan pemerintah dan korporasi untuk meminjam di masa depan, terutama ketika kebutuhan investasi sedang meningkat.

Serdar Celik, Kepala Pasar Modal dan Institusi Keuangan OECD, menekankan pentingnya pemerintah dan perusahaan memastikan pinjaman yang diambil digunakan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan produktivitas, agar beban utang yang tinggi tetap dapat ditopang secara berkelanjutan.

Ekonomi

Obligasi NegaraTetap Laris Di Tengah Gejolak IHSG

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Di tengah dinamika pasar saham, kinerja lelang Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa (18/3) menunjukkan hasil positif dengan penawaran masuk sebesar Rp 61,75 triliun. Masih kuatnya kepercayaan investor terhadap postur APBN disebut menjadi faktor pendorong tingginya penawaran sehingga melebihi target indikatif. Menurut Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, lelang enam seri SUN pada Selasa pukul 09.00-11.00 WIB menghasilkan penawaran masuk sebesar Rp 61,75 triliun, mencapai 2,38 kali dari target indikatif sebesar Rp 26 triliun.

Keenam seri SUN yang dimenangkan adalah SPN tenor 12 bulan senilai Rp 2 triliun dengan yield atau imbal hasil 6,25 %, seri FR0104 tenor 5 tahun senilai Rp 12,70 triliun dengan yield 6,70023 %, dan FR0103 tenor 10 tahun senilai Rp 7,15 triliun dengan yield 7,01985 %.Lalu, untuk seri FR0106 tenor 15 tahun dengan total yang dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dengan yield 7,03713 %, seri FR0107 tenor 20 tahun senilai Rp 4,1 triliun dengan yield 7,07804 %, serta FR0105 tenor 40 tahun senilai Rp 300 miliar dengan yield 7,10892 %.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan kuatnya penawaran yang masuk, penawaran yang dimenangkan sebesar Rp 28 triliun, lebih besar dari target indikatif Rp 26 triliun. Dari penawaran yang dimenangkan, dana investor asing Rp 5,33 triliun, sisanya Rp 22,67 triliun berasal dari investor dalam negeri. Nilai penawaran masuk dari investor asing Rp 13,95 triliun, artinya komposisi dari investor asing terhadap total penawaran mencapai 22,59 %. ”Tingginya incoming bid dari investor asing menggambarkan investor asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaan keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa. (Yoga)